Politik & Pemerintahan

Pemilik Tanah Apatis, Baru 81 Dokumen Pengajuan Sertifikat yang Memenuhi Syarat


Kepala  BPN Timika, Pantoan Tambunan

MIMIKA, BM

Menjelang akhir Agustus 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika mencatat baru ada 81 dokumen pengajuan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau desa lengkap yang memenuhi syarat dan sudah layak untuk mendapatkan sertifikat.

Sementara untuk pengukuran bidang tanah di lapangan atau di masyarakat yang berhak menerima program PTSL sudah mencapai 90 persen.

Hal ini terjadi karena kurangnya animo masyarakat untuk melengkapi dokumen yang wajib disiapkan dalam program yang berlangsung di 4 Kelurahan ini yakni Kelurahan Otomona, Dingo Narama, Kebun Sirih dan Kelurahan Koprapoka.

Kepala BPN Timika, Pantoan Tambunan saat diwawancarai, Jumat (28/8) sangat menyayangkan kurangnya animo dari maayarakat.

Padahal dalam menjalankan program ini pihaknya menjemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat untuk meminta kelengkapan dokumen, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang baik. Padahal program ini gartis.

“Jumlah ini ada karena kami lakukan dengan cara jemput bola di lapangan. Minimal dia punya alasan untuk apa sertifikatnya misalnya surat keterangan garapan, lalu identitasnya, dia harus menceritakan riwayat dari mana dapat tanah itu dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada yang menjadi sertifikat tetapi yang sudah layak jadi sertifikat itu sudah sekitar 81,” tutur Pantoan.

Pantoan mengatakan bahwa program PTSL berbeda dengan Proyek Operasi Nasional Agrari (PRONA) dimana PTSL berorientasi pada pencapaian desa lengkap.

Desa lengkap yang dimaksud disini bahwa satu desa harus terukur dan terpetakan seluruhnya dan tidak ada yang terlewat bidang tanahnya.

Lalu, setelah terukur dan terpetakan, bidang tanah mana yang terukur dan memenuhi syarat akan diproses sertifikatnya.

Dijelaskan pula, ada empat klaster dalam desa lengkap. Klaster pertama adalah yang memenuhi syarat untuk disertifikatkan.

Klaster dua, yakni yang memenuhi syarat tetapi masih ada sengketa. Klaster ketiga, yaitu tidak memenuhi syarat sebagai sertifikat, hanya diukur dan dipetakan sampai dengan peta bidang tanah.

Sementara klaster empat, yakni sudah bersertifikat tinggal, dibenahi posisinya dan tingkatkan kualitas datanya.

“Sementara Prona di masa lalu, orientasinya pada penerbitan sertifikat, misalnya ambil di desa A 10 sertifikat, desa B 10 sertifikat dan selanjutnya dan semua berorientasi pada terbitnya sertifikat. Kalau PTSL tidak. Filosofinya desa lengkap, selesai desa lengkap A pindah ke desa lengkap B dan seterusnya sampai ke distrik lengkap dan sampai menjadi kabupaten lengkap. Itu filosofi PTSL,” jelasnya.

Katanya, sertifikat akan terbit jika memang memenuhi syarat. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini bahwa si pemilik tanah tidak punya animo untuk melengkapi berkas-berkasnya, sehingga dari target 400 di tahun ini baru ada 81 yang memenuhi syarat yang bisa didorong.

Dikatakan, masyarakat yang sudah diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen, namun tidak dilakukan, akibatnya dilakukan pemindahan klaster.

"Masyarakat harus terbuka dengan masalah mereka. Percayalah bahwa PTSL ini benar-benar gratis untuk yang menjadi kewajiban BPN, kalau ada petugas BPN yang melakukan pungli dilapangan, tolong langsung dilaporkan. PTSL tahun 2020 adalah tentang kualitas, jangan lagi memproses sertifikat yang berkasnya tidak lengkap makanya kami benar-benar mengejar kelengkapan berkas sehingga ketika terbit jangan menjadi masalah. Fokus kami disitu,”ungkapnya. (Shanty)

Ribuan OAP Terutama 7 Suku di Mimika Ternyata Belum Miliki Dokumen Kependudukan


Pertemuan YPMAK dengan beberapa instansi teknis Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Berdasarkan data Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) hingga saat ini masih banyak orang asli Papua (OAP) yang belum memiliki dokumen Kependudukan seperti KTP, kartu keluarga termasuk jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

Jumlahnya bahkan mencapai ribuan orang dan menyulitkan mereka dalam mendapatkan berbagai pelayanan, terutama masyarakat di kampung-kampung.

Oleh sebab itu, YPMAK menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispencapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos).

Rakor tersebut dilaksanakan di Hotel Horison, Kamis (27/8) kemarin yang dibuka oleh Sekretaris Dispencapil, Lukas Tahitu.

Wadir Perencanaan dan Program Ekonomi YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro mengatakan, rapat dengan isntansi teknis ini tujuannya untuk melakukan koordinasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat dengan BPJS.

"Kita tahu bersama bahwa banyak masyarakat kita, masyarakat asli khususnya 7 suku, banyak belum memiliki BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu kami dari YPMAK melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah supaya mereka bisa memiliki BPJS Kesehatan dan bisa mendapatkan pelayanan fasilitas dari pemerintah,"jelansya.

Ifha mengatakan, selama ini masyarakat 7 suku dilayani di RSMM namun ada juga yang tidak, salah satunya karena belum termasuk dalam keanggotaan BPJS.

"Kita akan mendorong supaya RSMM membuka layanan jaminan BPJS ini. Masyarakat semua harus bisa memperoleh BPJS dan bisa berobat di mana saja, baik di RSMM dan fasilitas kesehatan lainnya termasuk RSUD. Kita YPMAK akan tetap mendorong supaya RSMM akan betul-betul bisa melayani jaminan BPJS," tuturnya.

Untuk data pasti berapa masyarakat 7 suku yang belum memiliki jaminan kesehatan, Ifha mengatakan YPMAK belum memilikinya namun untuk sementara mereka menggunakan data lama dari LPMAK, walau belum terdata sepenuhnya.

"Kita lihat banyak masyarakat terutama yang berada di kampung-kampung sama sekali belum ada BPJS. Jangankan BPJS tapi identitas KTP, KK dan akte kelahiran pun belum banyak yang memiliki. Dari situ kita YPMAK mau mendorong supaya masyarakat asli Papua memiliki identitas karena mereka adalah masyarakat Indonesia dan harus memiliki kartu yang memang merupakan jaminan sosial dari pemerintah," jelasnya.

Sementara Sekretaris Dispencapil, Lukas Tahitu mengatakan, dengan memiliki KTP, KK, akte kelahiran dan sebagainya, masyarakat akan dimudahkan untuk mendapat akses berobat dari Dinas Kesehatan atau BPJS, termasuk bantuan-bantuan seperti dari dinas sosial.

"Kita dari pemerintah daerah duduk bersama-sama dengan YPMAK untuk bagaimana kita membicarakan teknis, nanti kita akan melaksanakan pendataan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika secara khusus untuk masyarakat asli Papua 7 suku,"kata Lukas.

Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk semester 1 tahun 2020 di Mimika sesuai data Dispencapil adalah 311.211 dengan jumlah KK sebanyak 89.620. Dari jumlah ini, 167.671 merupakan laki-laki sedangkan perempuan sebanyak 134.540 jiwa.

Sedangkan, untuk orang asli Papua yang terdaftar di database yang ada di Dispencapil sebanyak 98.309 jiwa yang tersebar di 18 distrik yang ada di Mimika.

"Rapat koordinasi ini cukup penting karena nanti akan dibicarakan teknis lebih lanjut apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan dan bagaimana nanti di lapangan supaya bisa mendapatkan data yang valid," jelasnya. (Shanty)

Musrenbangda RKPD Mimika Hasilkan 564 Program dan 1.097 Kegiatan

Foto bersama perwakilan OPD usai Musrengbangda RKPD

MIMIKA, BM

Musrenbangda RKPD guna menseparaskan program kegiatan belanja pembangunan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 menghasilkan 564 program dan 1.097 kegiatan dengan estimasi anggaran sebesar Rp.1324.600.000.

Anggaran tersebut di bagi dalam beberapa program dan kegiatan yakni bidang fisik dan sarana prasarana (Fispra), bidang sosial budaya (Sosbud) dan bidang Ekonomi.

Musrengbangda RKPD yang diikuti semua OPD yang terbagi dalam kelompok teknis atau bidang ini telah ditutup pada Kamis (27/8) setelah empat hari dilangsungkan.

Acara Musrembang RKPD ini mengusung tema "Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Syarial. Walaupun telah ditutup masih ada beberapa OPD yang hingga saat ini masih menyelesaikan pembahasan penyusunan RKPD tahun 2021.

Kepala Bappeda, Yohana Paliling dalam laporannya menyampaikan, data program dan kegiatan serta estimasi yang ada merupakan hasil sementara.

Hal ini karena masih ada OPD yang belum selesai atau belum masuk dalam data diantaranya, Distrik Alama Bidang Sosmed, BPBD Bidang Fispra, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Fispra, Disperindag Bidang Ekonomi dan Diskop Bidang Ekonomi.

"Sedangkan usulan APBD untuk RKPD tahun 2021 sejumlah 1.257 program. dan 2.462 kegiatan dengan Pagu Rp4.936.133.900.000 yang masuk melalui Renja OPD,"tutur Yohana.

Katanya, kesepakatan ini tercetus setelah melalui mekanisme diskusi para pelaku pembangunan terkait yang melibatkan Tim asistensi Bappeda Provinsi Papua, Tim Bappeda Kabupaten Mimika, pimpinan OPD, kepala distrik serta mitra kerja pemerintah lainnya.

Selain itu, sasaran pertumbuhan ekonomi makro dan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2020, angka harapan hidup 72,06 persen, tingkat kemiskinan 14,54 persen, rasio GINI 0,30 persen, tingkat pengangguran 7,51 persen dan IPM 74,13 persen.

"Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua yang hadir mulai kemarin hingga hari ini untuk berpikir tentang masyarakat Mimika dan tanah Papua,"ungkapnya.

Sementara, Asisten 2 Setda Mimika, Syarial dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis yakni dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2021.

Tahapan dan mekanisme ini digariskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui proses perencanaan yang menggunakan sistem e-planning.

Sebelum musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Mimika dilakukan, diawali dengan pelaksanaan forum OPD selama 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 Agustus 2020. Hasil pertemuan itu telah merumuskan dan menyepakati sejumlah program dan kegiatan.

"Saya harap program dan kegiatan yang telah disepakati merupakan kebutuhan pembangunan yang akan dikelola oleh OPD," tutur Syarial.

Syarial pun memberikan catatan penting bagi Bappeda dan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk secara koordinatif melakukan penyempurnaan dan penajaman terutama pada target indikator kinerja program kegiatan.

Artinya, yang diusulkan harus sinkron dengan indikator yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD agar dapat menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2020 satu yang aspiratif dan representative. (Shanty)

Top