politik

Sebagian pegawai Bapenda Mimika saat melakukan pembersihan di Pasar Sentral

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada Jumat (17/1/2025) melakukan kerja bakti bersama di dua titik seputaran Kota Timika.

Kerjas bakti Jumat bersih ini dilakukan oleh seluruh pegawai ASN dan honorer. Setiap pemerintah distrik diwajibkan melakukan kebersihan di tempat masing-masing sedangkan OPD tersebar di lokasi di Pasar Sentral dan Pasar Lama.

Dalam kegiatan ini, para pejabat, staf dan pegawai secara bersama-sama membersihkan berbagai sudut pasar, termasuk mengangkut sampah dari parit, memungut sampah serta menyapu area pasar.

Sampah yang terkumpul kemudian dibuang ke tempat penampungan sementara yang telah disediakan.

Pada giat ini, OPD Bapenda Mimika kebagian membersihkan Pasar Sentral bersama sejumlah OPD lainnya.

Kasubid Pemeriksa Konsultasi dan Banding pada Bidang Pajak Bapenda Mimika, Jondry Ukru, mengungkapkan kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program "Jumat Bersih" untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Giat ini melibatkan semua OPD hingga distrik dan merupakan instruksi langsung dari PJ Bupati Mimika," ujar Jondry.

Ia berharap kegiatan ini dapat menciptakan pasar yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, Jondry menghimbau para pedagang agar senantiasa membuang sampah pada tempat penampungan yang telah disediakan pemerintah.

“Dengan kerja bakti seperti ini, semoga kebersihan di Mimika, terutama di tempat-tempat umum seperti pasar dan jalan, dapat terus terjaga," tambahnya. (Red) 

Susana berlangsungnya pertemuan di ruang pertemuan Bappeda Mimika

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanaan kick off meeting (pertemuan awal) sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2026, Kamis (16/1/2025).

Kick off meeting merupakan awal dari rangkaian kegiatan penyusunan perencanaan Kabupaten Mimika untuk tahun 2026.

Giat ini bertujuan untuk merumuskan serta menginformasikan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Selain itu juga membahas arah kebijakan dalam menyusun Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, pembahasan tahapan RKPD 2026 ini meliputi penyusunan dokumen yang terdiri dari dokumen perencanaan RKPD di setiap OPD, jadwal kegiatan pokok dari pemerintah daerah tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 Mandatory fungsi pendidikan akan berada di 23 OPD. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 10 KM 7 tahun 2024 tentang pendanaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," terangnya.

Yohana mengatakan, bahwa sebelumnya mandatory pendidikan in fokus di 3 OPD yaitu untuk urusan pendidikan di Dinas Pendidikan, urusan kebudayaan di Disparbudpora, urusan Perpustakaan di dinas Perpustakaan Daerah.

"Dari KMK itu ada arahan yang baru bahwa tetap mandatory fungsi pendidikan minimal 20 persen tetapi sekarang tersebar di 23 OPD, formatnya sudah kami bagi, tiap OPD akan menyesuaikan," ujarnya.

Adapun 23 OPD pelaksana mandatory fungsi pendidikan yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BPBD, Dinas Sosial, Disnakertrans, DP3AP2KB, DLH, Disdukcapil dan DPMK.

Selain itu Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, DPM-PTSP, Disparbudpora, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Distanbun, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bapenda, Bappeda, Distrik dan Bakesbangpol.

Kata Yohana, meskipun tersebar di 23 OPD, mandatory fungsi pendidikan terbesar masih di Dinas Pendidikan. Sementara OPD yang lain sudah punya arahan dan masing-masing formatnya berbeda termasuk yang ada di sistem.

Artinya jika OPD mengisi, berarti mandatorynya masuk. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengakomodir anggaran teknis kegiatan fungsi pendidikan di 23 OPD tersebut.

"Arahan ini sudah jelas dan harus kita perhatikan di dalam penyusunan RKPD 2026. Jadi kita akan sama-sama lihat tapi itu tetap harus ada, kalau tidak ada nanti mandatorynya kurang lagi, kalaupun ada tapi anggarannya kecil sementara ini menjadi prioritas juga,"tuturnya.

Katanya, di 2026 ada isu strategis yang menjadi prioritas di Pemkab Mimika. Isu ini juga ada 15 poin isu strategis dan tidak keluar dari prioritas Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran, penguatan SPM. Jadi semua itu sudah mencakup tupoksi teknis masing-masing OPD

"Arahan kita tetap memprioritaskan untuk penurunan kemiskinan extrim, stunting dan pemenuhan SPM. Puji Tuhan untuk Papua Tengah SPM kita sudah 95 persen capaian kita dan itu tertinggi. Sebenarnya untuk Pemkab Mimika layanan dasar itu jalan di semua OPD, dan yang menilai dari pusat,"ucapnya.

Menurutnya, Ini menjadi pemacu bagi Pemkab Mimika untuk terus bersinergi terutama dalam perencanaan. Dimulai dengan perencanaan lalu nanti dikawal untuk dievaluasi dan dikembalikan supaya apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik karena bukan hanya perencanaan yang dikejar tetapi seluruh OPD bahkan masyarakat dan wakil rakyat karena di situ ada Musrenbang kampung, distrik, forum OPD dan Musrenbang Kabupaten," ungkapnya. (Shanty Sang) 

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah 

MIMIKA, BM

Kepala Bapenda Kabupaten Mimika mengawali awal tahun 2025, mengucapkan Terimakasih kepada semua wajib pajak di Mimika khususnya yang sudah membayar pajaknya tepat waktu.

Hal ini disampaikan Dwi kepada BeritaMimika saat ditemui di ruang kerjanya. Dwi mengatakan berkat konsistensi wajib pajak, penerimaan daerah dari pajak mengalami surplus di 2024.

“Untuk penerimaan daerah dari pajak 2024 kita surplus. Untuk itu kami (Bapenda-Red) mau mengucapkan terimakasih kepada semua wajib pajak khususnya kepada wajib pajak yang sudah membayar tepat waktu di 2024 kemarin,” ujarnya.

Dwi berharap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak harus terus ditingkatkan di 2025 karena apa yang dibayarkan akan juga dinikmati kembali oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan.

“Kami Bapenda hanya sebagai perantara untuk memudahkan uang pembayaran pajak itu masuk ke kas daerah dan selanjutnya akan direncanakan dalam bentuk pembangunan untuk daerah,” ungkapnya.

Perlu diketahui dibawah kepemimpinan Dwi Cholifah sejak 2022 silam, Bapenda Mimika terus berinovasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Ada sejumlah kerjasama dan aplikasi yang dibuat oleh Bapenda Mimika untuk menunjang kinerja tersebut.

Sebelumnya, Bapenda sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri (Living Mandiri) untuk pembayaran pajak melalui ATM dan Mbanking.

Bapenda juga kemudian bekerja sama dengan Bank Papua dan Gopay dalam proses pembayaran pajak.

Ada juga pelayanan pajak online payment yang disediakan melalui aplikasi Itax Service Mimika yang kini sedang dilakukan penyesuaian.

Selain Itu disediakan juga mobil pelayanan keliling yang sewaktu-waktu beroperasi di beberapa tempat yang telah ditentukan.

“Selama berapa tahun belakangan ini, kami terus mencoba berikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya Dimana saja. Bisa dengan memakai handphone, memalui living mandiri, kantor pos, ATM, gojek hingga Bank Papua,” ungkapnya.

Dwi menambahkan bahwa pihak juga telah berencana memperluas kerjasama pembayaran pajak dengan Bank BNI dan BRI. Hanya saja rencana ini masih dalam proses.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap tahun fiskal daerah terus mengalami kenaikan. Kenaikan bukan hanya terjadi di pusat saja namun juga di daerah.

“Dari 150, 200 dan sekarang posisi pajak daerah itu sudah 300-an miliar. Kalau ditambah PAD lain-lain maka sudah 400-500 miliar. Dan melalui pajak juga pembangunan di Mimika sudah kelihatan dari pajak yang dibayarkan. Ini tercermin dari pemerintahan Ombas hingga Omtob kemarin,” ungkapnya.

Dengan orientasi pembangunan daerah saat ini yang dimulai dari daerah pesisir, pegunungan ke kota maka dikatakan Dwi, Bapenda juga dituntut untuk mencari area pertumbuhan baru untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

“Kita sudah memutakhirkan data-data potensi baru pajak daerah yang nantinya akang menghasilkan PAD baru dengan adanya perumahan, pabrik dan sebagainya sehingga secara otomatis PBB dan BPTHB juga akan bertambah. Kalau ada perumahan maka disitu ada restoran dan rumah makan, kemudian listrik, semuanya ini akan berputar,” ungkapnya. (Ronald Renwarin)