politik

Suasana pertemuan di ruang rapat Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Sejumlah OPD pengelola retribusi daerah Pemda Mimika yakni Bapenda, Disperindag, Perhubungan termasuk PLN melakukan pertemuan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.

Pertemuan yang di lakukan di ruang rapat Bapenda Mimika, Kamis (12/02/2026) berhubungan dengan hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan pajak daerah tahun 2024 hingga triwulan 3 tahun 2025.

“Kita sudah terima LHP-nya dan yang menerima kemarin Pak wakil bupati dengan DPR kemudian ditujukan ke inspektorat. Hari ini kami kumpul tiga OPD dan PLN karena adanya temuan BPK,” jelas Kadispenda Dwi Cholifah.

Ia mengatakan sejak diterima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), harus segera ditindaklanjuti karena waktunya gaya 60 hari.

Dwi juga menegaskan bahwa temuan BPK ini sifatnya administrasi dan SOP terkait bagaimana pengelolaan retribusi.

“Artinya ini bukan temuan yang sifatnya materi rupiah tapi lebih kepada Administrasi. Jadi diminta bentuk pengawasan dengan pengendaliannya seperti apa. Mereka (Bapak) minta itu,” ungkapnya.

Dijelaskan Dwi, temuan di Dinas Perindustrian Perdagangan terkait retribusi parkir di Pasar Sentral. Dinas Perhubungan terkait retribusi parkir di bandara dan sewa menyewa serta maintanance hangar.

“Kalau PLN itu terkait pajak barang jasa tertentu tenaga listrik tahun 2024 hingga 30 Juli 2025. Ya, kalau dulu disebut pajak penerangan jalan ya, sekarang PPJTPL,” ujarnya. (Shanty)

Suasana pertemuan

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong memimpin rapat pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibagkan lintas sektor.

Langkah ini diambil untuk memastikan program nasional tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran di Mimika.

Rapat pembentukan Satgas MBG ini dilaksanakan di Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (12/2/2026).

“MBG sudah berjalan sejak 2025, namun hari ini kita bentuk tim Satgas yang terdiri dari beberapa perwakilan, termasuk tim PKK agar menyamakan persepsi sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan akuntabel," ungkap Wabup Kemong.

Wabup menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, dibahas terkait titik-titik pembangunan dapur MBG yang akan diajukan bersama investor melalui satgas untuk memperoleh surat keputusan dan persetujuan pembangunan dari pemerintah pusat.

Ia juga berharap agar Satgas MBG nantinya mendorong keterlibatan investor lokal agar pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dapat berjalan maksimal.

“Kalau bisa kita cari investor lokal yang mampu. Investor yang membangun dapur MBG diberi waktu 45 hingga 60 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Setelah itu, dapur akan diverifikasi kelayakannya sebelum mulai beroperasi,”ujarnya.

Dijelaskan, terkait lahan dapur MBG bisa dibangun di atas lahan Pemda, pemerintah kampung, atau lahan pribadi.

Jika menggunakan lahan pemerintah, sistemnya pinjam pakai tanpa sewa. Namun bila di lahan pribadi, investor wajib membayar sewa sesuai kesepakatan.

Untuk pengelolaan, yayasan lokal dari berbagai latar belakang agama diperbolehkan menjadi pengelola, selama memiliki legalitas seperti NIB dan NPWP aktif. Pelibatan masyarakat lokal dinilai penting untuk mencegah potensi konflik sosial.

“Kita harus libatkan yayasan lokal dan masyarakat lokal. Kalau ambil dari luar bisa jadi konflik,”katanya.

Emanuel menambahkan, seluruh tahapan harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan pertanggungjawaban karena dana yang digunakan ini bersumber dari APBN.

“Kalau bisa kita maunya cepat, tapi karena ini pakai APBN, mekanismenya jelas dan pertanggung jawabannya juga harus jelas,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong saat membuka kegiatan 

MIMIKA, BM

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel, BAZNAS Provinsi Papua dan Provinsi Papua Raya menyelenggarakan kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) 2025 dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Semester 1 Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana, Kamis (29/1/2026) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga keberadaannya harus sejalan dan mendukung program pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

"Atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih kepada Baznas Provinsi Papua. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyambut para pejuang zakat dari seluruh Papua Raya di Bumi Amungsa, Tanah Kamoro,”kata Wabup Kemong.

Ia berharap, pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

“Program Baznas harus mampu menggerakkan usaha kecil dan menengah, membantu anak-anak meraih masa depan yang lebih baik, serta hadir saat masyarakat membutuhkan pertolongan darurat,”ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyatakan dukungan terhadap rencana penerapan sistem pembayaran zakat melalui payroll system bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim di lingkungan Pemkab Mimika.

Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengumpulan zakat secara teratur dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Baznas dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, guna mendukung keberhasilan pengelolaan zakat di wilayah Papua Raya.

"Pemda Mimika tentu akan mendukung penguatan peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS),"tuturnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Papua, Ir. H. Merza Edy Nadzari menjelaskan monev adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap semester.

“Jadi, karena ini awal tahun maka kegiatan monev dilakukan sekaligus baik monev semester II tahun 2025 dan rencana kerja semester I tahun 2026,” ujarnya.

Menurutnya Monev ini diadakan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang sudah dilakukan tahun lalu.

Kemudian mencanangkan kinerja tahun ini sehingga indikator keberhasilan bisa dilihat dari hasil rapat kinerja yang sudah dicanangkan pada Rapat Kerja Teknis hari ini.

Program utama Baznas kata Merza, terdiri dari lima yakni Papua Cerdas di bidang pendidikan, Papua Makmur di bidang ekonomi, Papua Sehat di bidang kesehatan, Papua Peduli di bidang sosial dan Papua Dakwah di bidang agama.

"Jadi itu lima program Baznas di Papua Raya," jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Baznas Mimika, Juma' Azis menyebutkan jika pihaknya telah melaksanakan lima program prioritas seperti dukungan kepada korban banjir bandang di Sumatera dan Aceh.

Selain itu bidang pendidikan juga telah disalurkan beasiswa baik untuk murid jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa.

"Alhamdulillah Mimika sudah mengikuti jejak yang dilakukan oleh provinsi," pungkasnya. (Shanty Sang)