politik

Penutupan Musrembang RKPD 2027

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Bappeda menetapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan total pagu anggaran sebesar Rp6.741.427.318.000.

Nilai tersebut disampaikan dalam penutupan Musrenbang RKPD 2027 yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika, Senin (30/3/2026).

Kepala Bappeda, Septinus Timang dalam laporannya menyampaikan, bahwa hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 meliputi jumlah program sebanyak 145, jumlah kegiatan 332 dan sub kegiatan sebanyak 2.761. Dengan estimasi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp6.741.427.318.000.

"Tentu ada banyak perubahan ketika evaluasi. Kita tahu bahwa kedepan akan banyak kebijakan yang berubah, bahwa akan memungkinkan untuk dilakukan efisiensi," kata Septinus.

Diharapkan, semua program yang disusun itu berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan, hari ini telah dilakukan diskusi, beradu gagasan, dan menyelaraskan pandangan demi satu tujuan yakni membangun Mimika yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Adapun temanya "Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik" yang diusung ini jangan hanya sekedar slogan, melainkan komitmen nyata.

"Melalui tema ini, saya ingin menekan beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian kita semua yakni, ekonomi berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi serta digitalisasi layanan publik," Ujar Ananias.

Ananias mengatakan, yang dimaksud ekonomi berbasis kearifan lokal yaitu harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Mimika menyentuh masyarakat pesisir dan pegunungan.

Potensi lokal baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun kerajinan tangan khas Mimika menjadi motor utama pembangunan.

Sementara, pemberdayaan UMKM dan koperasi adalah tulang punggung ekonomi. Oleh sebab itu, kepada dinas terkait untuk tidak hanya memberikan bantuan alat, tetapi juga pendampingan manajerial dan pembukaan akses pasar yang lebih luas.

Sedangkan, yang dimaksud digitalisasi layanan publik ialah di era ini, birokrasi tidak boleh lambat. Digitalisasi adalah kunci transparansi dan kecepatan.

"Saya ingin ditahun-tahun mendatang, masyarakat Mimika dapat merasakan pelayanan publik yang lebih mudah, murah dan bisa di akses dari genggaman tangan" ujarnya.

Ia menegaskan kepada seluruh kepala OPD, bahwa hasil Musrenbang ini jangan hanya menjadi tumpukan dokumen. Setiap usulan prioritas yang telah disepakati harus dikawal hingga tahap penganggaran.

"Prinsip kita jelas, efektivitas itu untuk program harus tepat sasaran. Efisiensi itu gunakan anggaran dengan bijak untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan itu pastikan program memiliki dampak jangka panjang bagi anak cucu kita di tanah amungsa ini," Pungkasnya. (Shanty Sang)

Penandatangan berita acara serah terima jabatan oleh Kadis PUPR Mimika, Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika melakukan serah terima jabatan di lingkup internal pada Rabu (1/4/2026).

Sertijab ini dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Yoga PRina di di didampingi sekretaris baru dan lama PUPR.

Sertijab ini juga mendasari Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 800.1.3.3 132 pada Roling tertanggal 9 Maret 2026 lalu.

Dalam keputusan SK ini, terjadi beberapa perubahan di internal PUPR. Sekretaris PUPR yang tadinya dijabat Pieter Edoway kini diganti Samy Sahetapi.

Posisi Kabid Marga dijabat Wiliam Toro, Kabid Cipta Karya Awaludij Suli dan Kabid SDA kini dijabat Bertran Puhili.

Kadis PUPR Mimika, Yoga Pribadi mengatakan Roling merupakan hak preogratif pimpinan dan sebagai ASN harus siap ditugaskan dan ditempatkan di mana saja.

“Saya salah satu pegawai Pemda Mimika yang paling sering dipindahkan di banyak OPD,” ujar Yoga disambut tawa para pegawai.

Yoga mengatakan, terkadang karena telah terbentuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama rekan kerja, saat dipindah, ada banyak kenangan di tempat tersebut.

“Tapi kita tidak bisa selamanya merasa nyaman dengan keadaan itu karena waktu kita semua diangkat jadi ASN, ada tandatangan pernyataan siap ditempatkan dimana saja. Ini bukan formalitas tapi negara sudah buat begitu jadi suatu saat kalau kita mengeluh, tidak ada alasan lagi,” ungkapnya.

Menurutnya ketika seorang ASN dipindahkan ke tempat lain maka dengan sendirinya ia akan mengetahui suasana dan pengetahuan baru di tempat tersebut.

“Sebetulnya ini akan menambah pengetahuan kita. Dan semakin lama kita berkarir pengelaman kita juga akan bertambah,” ujarnya.

Yoga juga mengingatkan bahwa semua institusi di Pemda Mimika ini punya peran masing-masing dalam pembangunan daerah.

“Sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita harus berbaur dan bisa belajar hal-hal baru di sana untuk melayani masyarakat dan membangun negeri,” terangnya.

Di momen ini, Yoga Privadi juga mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris lama Piter Edowai atas dedikasinya selama ini bagi OPD PUPR Mimika.

“Terimakasih buat Pak Piter dan Boni atas kebersamaan selama ini dan selamat bekerja di tempat yang baru. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan tanya kasihNYA,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Piter Edowai juga mengucapkan hal yang sama kepada kepala dinas dan pegawai PUPR. Ia juga mengatakan jika selama di PUT ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.

“Terimakasih kepada Pak Kadis dan sekretaris yang baru, kepala bidang dan seluruh staf PU. Jaga terus kebersamaan dan kekompakan di PUPR untuk membangun Mimika lebih baik kedepan,” ujarnya berpesan.

Ia mengatakan ASN adalah pelayan masyarakat. Tidak ada hal negatif dalam setiap penempatan kerja seorang ASN, dimanapun itu. Karena baginya, seorang ASN wajib untuk mengikuti keputusan pimpinan.

“Dimanapun kita, tugas dan tanggungjawab kita bersama adalah membangun Mimika. Terimakasih untuk kebersamaan dan kekeluargaan yang tercipta selama ini,” ungkapnya. (Ronald Renwarin)

Suasana saat aksi demo damai di DPRK Mimika

MIMIKA, BM

Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) Kabupaten Mimika menggelar aksi damai di halaman DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026).

Dalam aksinya yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Onan Kobogau menyampaikan, menutup PT Freeport Indonesia, membubarkan Majelia Rakyat Papua (MRP) dan Otonomi Khusus (Otsus).

Menurutnya, keberadaan PT Freeport Indonesia sudah lama di tanah Papua, namun tidak berpihak kepada masyarakat Papua. Bahkan, keberadaan MRP ini tidak membawa dampak baik buat masyarakat Papua.

"Kami minta DPRK menerima dan membahas aspirasi kami. Tutup PTFI, bubarkan MRP, dan kembalikan Otsus ke pusat karena kami menilai tidak memberikan manfaat bagi rakyat Papua,”kata Onan dalam orasinya di hadapan pimpinan DPRK.

Sementara itu mewakili kaum perempuan, seorang ibu menyoroti terkait penandatanganan MoU perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga tahun 2061.

"Menurut saya itu tidak sah. Seharusnya komunikasikan juga dengan pemilik tanah ini, karena tanah ini adalah tanah adat. Ini ibarat seperti pencuri yang mengambil hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Kita tuntut keadilan hingga titik darah penghabisan," ujarnya.

Dengan menerima aspirasi dari FRP Timika, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapraiyau, menyampaikan bahwa aspirasi yang sudah diterima ini akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kami sudah terima dan kami akan kawal terus, supaya hal-hal ini tidak terus meresahakan masyarakat. Saya harap masyarakat kecil hidup berdampingan dengan orang lain," katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, selain melakukan orasi di hadapan sejumlah anggota DPRK Mimika, nampak sejumlah spanduk serta tulisan di kertas karton juga dipampangkan. (Shanty Sang)