Politik & Pemerintahan

Agar Tidak Menumpuk di Kantor, 230 Honorer Satpol PP Dibagikan di OPD dan Distrik

Pegawai Pemda Mimika saat melakukan apel pagi di Sentra Pemerintahan

MIMIKA, BM

Sebanyak 230 pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mimika terhitung mulai hari ini ditempatkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika maupun di luar Kantor Pusat Pemerintahan serta 6 distrik dalam kota.

Penempatan 230 personil Satpol PP ini agar mengurangi penumpukan pegawai Satpol PP di Kantor Dinas Satpol PP.

Masing-masing OPD baik dinas, badan dan bagian termasuk distrik akan ditempatkan 2 personil Satpol PP dengan sistem roling setiap bulannya.

"Yang ditempatkan di OPD dan distrik ini juga dalam rangka efektivitas pelayanan publik dilingkup OPD tetapi juga untuk efektivitas kinerja dan pemanfaatan tugas serta fungsi dari Satpol PP," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar saat diwawancarai, Senin (9/8).

Gomar mengatakan, penempatan ini juga agar mereka benar-benar melaksankaan tugas dan fungsi dalam membantu OPD untuk melaksanakan tugas pelayanan publik.

Katanya, proses ini akan terus berlangsung karena dilakukan dengan sistem roling. Secara teknisnya akan diatur oleh pimpinan dinas Satpol PP.

Dijelaskan, bahwa kontribusi Satpol PP sama seperti pada umumnya kontribusi pegawai honorer. Kontribusi terhadap pemerintah sudah pasti membantu kinerja pemerintah dalam membantu pelayanan publik.

"Intinya mereka tidak menumpuk di Kantor Dinas Satpol PP, tidak menumpuk di 1 kantor tetapi mereka didistribusikan ke OPD agar OPD juga bisa memanfaatkan mereka dalam rangka menjaga keamanan dan membantu tugas lain yang ada di instansi tersebut," tutur Gomar.

Tambahnya, sebelumnya beberapa personil Satpol PP telah didistribusikan ke beberapa OPD diantaranya Bappeda, BPKAD dan di Sekretariat Dewan serta di Pasar Sentral.

"Sehingga yang belum ada itu yang kita distribusikan kepada OPD lain termasuk di lingkup pusat pemerintahan dinas, badan, dan juga bagian," ungkapnya. (Shanty)

Anggaran Pemda Mimika untuk Perayaan HUT RI Sebesar Rp1,1 Miliar

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Masih dalam situasi pandemi, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika membatasi jumlah peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021 mendatang di lingkup Sentra Pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Michael R Gomar saat diwawancarai, Senin (9/8) mengatakan, untuk peserta yang berada di lapangan juga dibatasi.

Hanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI dan Polri, satuan-satuan yang berada di Kabupaten Mimika, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan dan lainnya.

"Peserta upacara yang kita estimasikan sebanyak 250 - 300 orang. Itupun keterwakilan dari ASN, TNI-Polri, satuan-satuan yang ada di Kabupaten Mimika dan dari keterwakilan tokoh-tokoh," tutur Gomar.

Gomar mengatakan, upacara dilakuan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat yang mulai diatur dari jarak barisan hingga wahib gunakan masker.

"Paskriba tahun ini menjadi tanggungjawab Polres Mimika. Mereka yang rekrut dari sekolah dan lakukan pelatihan sampai pelaksanaan nanti. Ini tanggungjawab mereka," ujarnya.

Tidak semua distrik akan mengikuti pelaksanaan HUT RI di sentra pemerintahan. Selain Distrik Mimika Baru, yang lainnya melakukan di wilayah masing-masing.

"Tapi khusus di pegunungan harus sesuaikan dengan kondisi kamtibmas juga, namun pesisir saya pikir wajib melakukan upacara 17 baik itu kegiatan-kegiatan lomba dan juga pelaksanaan upacara nanti," ungkapnya.

Diketahui, dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan HUT RI sebesar Rp1.124.000.000. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan perlombaan, hadiah lomba, honorer panitia HUT, kegiatan pelatihan paskibra, konsumsi, perlengkapan dan dekorasi.

"Itu sudah terdistribusi ke masing-masing seksi panitia HUT RI," ungkapnya. (Shanty)

Kawal Bansos Dari Kemensos, Inspektorat Mimika Bentuk Tim Pemantauan

Sekretaris Inspektorat Mimika, Agustina Kombong

MIMIKA, BM

Guna meringankan beban masyarakat akibat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial (Bansos) beras untuk seluruh Indonesia.

Salah satu daerah yang juga menerima bantuan tersebut adalah Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, guna mengawal Bansos dari Kemensos bisa tepat sasaran maka Inspektorat Mimika membentuk tim pemantauan.

Sekretaris Inspektorat Mimika, Agustina Kombong kepada BM mengatakan tim yang dibentuk hanya satu, namun nantinya tim ini akan memantau semua distrik baik yang di wilayah kota, pesisir maupun pegunungan.

"Jadi ada satu tim untuk pemantauan penyaluran itu (bansos-red). Untuk memastikan bahwa apakah penyalurannya sudah tepat sasaran yang diprogramkan pemerintah atau tidak,” tutur Agustina.

Katanya, dengan adanya tim ini, masyarakat bisa membantu memberikan informasi apabila melihat ada penyelewengan.

Karena menurut Agustina, peran masyarakat dalam pemantauan ini sangat dibutuhkan. Ia juga berharap warga jangan takut memberi informasi.

Ia juga berpesan kepada para kepala distrik dan kampung untuk menyalurkan bansos dengan jujur serta tepat sasaran.

"Kita bekerja dengan sepenuh hari, jujur dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Namun untuk laporan dugaan penyelewengan dana bansos yang dilaporkan masyarakat Kokonao Distrik Mimika Barat, Agustina mengatakan laporan tersebut belum diterima Inspektorat. (Shanty)

Top