politik

Bupati JR membuka kegiatan dengan menekan tombol

MIMIKA, BM

Bupati Mimika secara resmi membuka Mimika Innovation Week (MIW) 2026 yang dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat budaya riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pembukaan Mimika Innovation Week 2026 dihadiri Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Yopi, Bupati Mimika Johannes Rettob, serta para akademisi, mahasiswa, pelaku inovasi, dan masyarakat.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Yopi dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai penggerak ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun dalam MIW 2026 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong pembangunan berbasis inovasi.

“Mimika Innovation Week 2026 menjadi momentum untuk berbagi ide, memperkuat kolaborasi, dan melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah,”kata Yopi.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia mengungkapkan, hingga pertengahan tahun 2026 telah tercatat 118 inovasi yang lahir dari OPD, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Menurut Johannes, inovasi tidak selalu berupa teknologi canggih, tetapi juga dapat hadir melalui pelayanan yang lebih cepat, proses kerja yang lebih sederhana, dan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap semakin banyak inovasi lahir dari Mimika untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Plt Kepala BRIDA Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan bahwa pengembangan riset dan inovasi di Mimika terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 104 inovasi baru telah masuk dalam sistem inovasi daerah.

Ia menambahkan, 10 inovasi terbaik dari MIW 2026 akan diikutsertakan pada ajang Indonesia Government (IG) Award 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

“Yang terpenting bukan hanya jumlah inovasi, tetapi dampaknya bagi masyarakat dan keberlanjutannya dalam mendukung pembangunan daerah,” pungkas Slamet. (Shanty Sang)

Foto Istimewa (Tim Pimpinan Bupati Mimika)

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-11 secara berturut-turut. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP diumumkan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua.

LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Subagyo, Ak., M.Si., CSFA, ACPA, CA, CPSAK.

Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Subagyo, Ak., M.Si., CSFA, ACPA, CA, CPSAK menyampaikan, apresiasi kepada kabupaten-kabupaten yang masih mempertahankan opininya. Capaian ini tentunya menunjukkan komitmen dari para Bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

"Tentu hal ini juga tidak terlepas dari sinergi para Bupati dan jajaran dan sinergi jug dukungannya dari DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Dan semoga pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun berikutnya," kata Subagyo.

Subagyo mengatakan, dengan diserahkannya LHP ini sesuai pasal 20 dan 21 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka DPRD sesuai kewenangannya wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diserahkan.

"Untuk itu kami harapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pemantauan LHP yang dilihat dari tingkat presentasi penyelesaian tindaklanjut LHP," ujarnya.

Katanya, berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut per semester 2 tahun 2025 atas rekomendasi BPK untuk hasil LHP tahun-tahun sebelumnya menunjukkan data dan informasi untuk Kabupaten Mimika capaian tindaklanjutnya adalah 75,55 persen.

"BPK berharap agar pemerintah kabupaten dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan yang ada sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang semakin membaik," ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kompetensi dan wajib mengantongi sertifikat tipe C.

Sertifikat ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan penggunaan keuangan negara dikelola dengan tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perhitungan dan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika di Aula BPKAD Mimika, Rabu (3/6/2026).

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Ia meminta peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan melalui diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber.

“Jangan melihat kegiatan ini hanya sebagai formalitas, tetapi jadikan sebagai ruang pembelajaran untuk memperkuat kapasitas, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel. Melalui bimtek tersebut, para PPK diharapkan semakin mumpuni dalam melaksanakan tugas serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Selain peningkatan kompetensi, Emanuel juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi para PPK. Ia mengingatkan bahwa pejabat yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tipe C wajib mengikuti pelatihan dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setelah kegiatan ini selesai, seluruh peserta yang belum memiliki sertifikat kompetensi Tipe C diwajibkan mengikuti proses sertifikasi. Hal ini penting agar para PPK memiliki legalitas, kemampuan, dan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya. (Shanty Sang)