politik

Foto bersama sebelum penerbangan

MIMIKA, BM

Karena tingkat mobilitas yang tinggi, masyarakat Distrik Agimuga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan agar menambahkan slot penerbangan Timika-Agimuga, Agimuga-Timika.

Berdasarkan permintaan ini, Dinas Perhubngan kemudian melakukan koordinasi guna menindaklanjuti permintaan tersebut.

Setelah berkoordinasi dan mempertimbangkan banyak hal, permintaan tersebut akhirnya disetujui guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada BeritaMimika di Bandara Perintis Mozes Kilangin, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Alfasiah mengatakan hari ini, Kamis (3/9/2026) merupakan flight perdana untuk penambahan armada rute Timika-Agimuga, Agimuga-Timika.

Ia menuturkan pihaknya telah bekerjasama dengan PT. Revans Global Airtranspor untuk melayani rute tersebut menggunakan pesawat Cessna B208 (C208.B).

“Sebelumnya sudah ada dua kali penerbangan dalam seminggu untuk Agimuga dengan anggaran APBN (subsidi) namun karena tingginya permintaan masyarakat, maka kami tambahkan satu lagi rute penerbangan untuk Agimuga menggunakan APBD dan hari ini flight perdananya,” jelasnya.

Ia menyampaikan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan UPBU terkait tingginya permintaan tersebut sehingga perlu ada penambahan rute pesawat ke Agimuga untuk mempermudah mobilisasi masyarakat.

Alfasiah menjelaskan, di 2026 ini Dinas Perhubungan Mimika menyediakan dua layanan bersubsidi yakni kargo dan penumpang.

Layanan kargo ini meliputi Jila, Aroanop, Alama, Tsinga dan Noima. Sementara untuk penumpang adalah Jila, Aroanop, Alama, Tsinga, Noima, Jita dan Potowaiburu.

“Bulan September ini ada satu penambahan rute yakni Agimuga. Jadi sekarang sudah ada 8 rute yang kita jalani untuk subsidi penumpang,” ujarnya

“Ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah ke masyarakat apalagi dengan situasi di laut saat ini. Harapan kita penerbangan ini dapat membantu memudahkan akses mobilitas masyarakat,” harapnya. (Ronald R)

Peletakan batu pertama jembatan Miyoko

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Kampung Miyoko untuk membuka konektivitas antar wilayah yang selama ini terisolasi.

Pembangunan ini dimulai dengan peletakan batu pertama jembatan Miyoko di Kampung Kamora, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Rabu (2/9/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, pembangunan ini menjadi wujud nyata dari komitmen “Membangun dari Kampung ke Kota” yang terus didorong oleh pemerintah daerah.

Pembangunan jembatan Miyoko menjadi wujud nyata komitmen pemkab Mimika untuk menghadirkan infrastruktur yang membuka akses dan memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman.

Dikatakan, pembangunan jembatan ini bukan sekadar membangun akses, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghubungkan kampung, mempermudah mobilitas masyarakat, serta membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi dan pelayanan dasar.

"Saya mengajak seluruh masyarakat, kepala kampung, kepala distrik, tokoh adat, dan seluruh pihak bersama-sama menjaga serta mengawal proses pembangunan agar berjalan baik dan dapat segera dimanfaatkan," ucap Bupati JR.

Bupati JR menyampaikan, ke depan pembangunan infrastruktur akan terus didorong secara bertahap, termasuk membuka konektivitas antar kampung hingga wilayah yang lebih luas.

“Pemerintah hadir dari kampung, membangun dari kampung, dan bekerja untuk kemajuan seluruh masyarakat Mimika,” ungkapnya.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan untuk perencanaan telah disiapkan sejak sebelumnya.

“Untuk tahun ini, kami akan membangun jembatan gantung di Miyoko dan juga di Waituku,”ujar Yoga.

Ia menyebut jembatan Miyoko akan dibangun dengan panjang sekitar 115 meter dengan besaran anggaran kurang lebih Rp15 miliar. (Shanty Sang)

Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika di 2026 ini terus aktif menggencarkan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2026 kepada masyarakat di empat distrik.

Empat distrik tersebut merupakan di distrik di seputaran kota Timika yakni Mimika Baru, Wania, Mimika Timur dan Kuala Kencana.

Menurut Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah melalui Sekretaris Bapenda, Hendrikus Setitit, pendistribusian dilakukan langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah wajib pajak.

Selain langsung ke lapangan, wajib pajak yang belum menerima SPPT PBB-P2 dapat langsung mengambilnya di Kantor Bapenda.

Sementara untuk pembayaran, dapat dilakukan di loket Bank Papua yang tersedia di Kantor Bapenda maupun di kantor cabang atau unit Bank Papua di Kota Timika.

Ia mengakui, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala. Di antaranya, petugas sering tidak menemukan wajib pajak di rumah karena sedang bekerja. 

Selain itu, pada rumah kos atau petak, penghuninya sering menolak menerima SPPT karena khawatir ditolak oleh pemiliknya.

Hendrik berharap adanya kerja sama dan respons positif dari masyarakat untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026, guna menghindari sanksi denda.

“Pembayaran pajak ini pada akhirnya kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, serta sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Pada Tahun Pajak 2026, Bapenda Mimika telah menerbitkan sebanyak 44.234 lembar SPPT, yang terdiri dari 7.284 lembar untuk sektor perdesaan dan 36.950 lembar untuk sektor perkotaan.

Adapun total pokok ketetapan PBB-P2 Tahun 2026 mencapai Rp89.411.564.447, dengan rincian sektor perdesaan sebesar Rp1.683.365.826 dan sektor perkotaan sebesar Rp87.728.198.621. (Red)