Politik & Pemerintahan

YPMAK dan Pemda Hindari Tumpang Tindih Program Kegiatan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Guna menghindari program kegiatan antara program Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang tumpang tindih maka untuk program kegiatan tahun 2022 mendatang harus selaras.

Untuk menyelaraskan program kegiatan antara pemerintah dan pihak swasta (YPMAK) maka Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob melakukan pertemuan bersama YPMAK di rumah jabatan Wabup Mimika, Kamis (9/12).

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob usai pertemuan mencontohkan salah satu program yang dianggap tumoang tindih adalah di Manasari. Di sana ada Puskesmas dan Pustu namun dijadikan juga sebagai kampung sehat. Padahal kampung lainnya masih kekurangan perhatian serupa.

"Tadi (kemarin sore-red) kita sudah duduk bicara banyak hal. Pertama terkait masalah RPM, RSMM dengan ada 2 isu yakni video yang beredar dan terkait ijin operasi yang akan berakhir Januari. Bahas juga pendidikan, kesehatan dan ekonomi," kata Wabup John.

Selain itu terkait masalah kesehatan, yang dibahas adalah bagaimana Pemda dan YPMAK harus bersinergi untuk menuntaskan kasus kusta, malaria, orang dengan gangguan jiwa dan stunting.

Selain itu mereka juga membicarakan kolaborasi tentang Adminduk karena berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, KTP dan lainnya.

"Selama ini kan pemerintah jalan sendiri dan YPMAK juga jalan sendiri. Jadi kedepan tidak lagi jalan sendiri-sendiri tapi harus sinergis," tuturnya.

Tidak hanya itu, masalah pendidikan juga menjadi hal penting untuk dibahas bersama karena keduanya juga mempunyai program yang sama.

Menurut Wabup John, program pendidikan juga harus di cari solusinya. Bukan hanya pendidikan di tingkat atas tapi mari melihat juga pendidikan di pedalaman yang saat ini sudah mengalami penurunan yang drastis.

"Saya juga bicara dengan YPMAK terkait pola pendidikan yang selama ini kurang pas. Kalau Taruna Papua untuk SD sudah bagus kita belum lihat perhatian YPMAK di pedalaman yang notabene adalah anak asli Papua juga," tuturnya.

Wabup juga meminta YPMAK untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Mimika selain yang di pulau Jawa dan sekitarnya.

Hal ini disampaikan Wabup John karena menurutnya universitas atau sekolah tinggi di Mimika kualitasnya semakin baik dan hanya tinggal dilengkapi kekurangan yang ada.

"Jadi mari memberi saja biaya itu ke universitas yang ada di sini supaya mereka sekolah di sini dan pemerintah juga YPMAK membina sekolah itu menjadi baik," harapnya.

"Pola lain yang harus kita bangun juga adalah jangan setelah mereka selesai dan bingung mau buat apa," lanjutnya.

Ia berharap dengan demikian sehingga ke depan tidak ada lagi penduobelan program seperti yang diharapkan bersama baik pemerintah daerah maupun YPMAK.

"Saya punya angan-angan kita tidak bisa kerja seperti model sekarang, kita itu harus kerja punya 1 pola blue print yang di desain bersama sesuai RPJMD kemudian kita bagi kegiatan-kegiatannya," katanya.

"Kalau ada program prioritas maka harus selaras pemerintah buat apa, Freeport buat apa dan YPMAK buat apa di dalam 1 program supaya programnya cepat selesai dan tepat sasaran kepada masyarakat," jelasnya.

Wabup juga mengatakan ia telah berbicara dengan Claus Wamafma dan Vebian Magal agar bagaimana menjalanlan sustainable development goals (SDGs) atau pembangunan yang berkesinambungan yang kemudian dibentuklah tim di Bappeda untuk menyusun semua ini dan Freeport akan membiayai konsultannya.

"Konsultan ini yang akan membantu Bappeda dan pemerintah untuk mengkonsepkan kegiatan biar sesuai denga target. saat ini Bappeda sudah jalan dan sudah ada 14 OPD yang memasukkan dan mengevaluasi programnya. Karena ada 3 program utama yang akan kita lakukan di SDGs yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. SDGs itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, harus sinergi dengan RPJMD, tapi harus juga punya dasar," ungkapnya.

Di akhir wawancara, Wabup juga menambahkan tentang masalah panti rehabilitasi yang berada di kilo meter 8. Panti ini kini tidak terpakai, padahal saat ini ada kurang lebih 200 anak yang tertampung.

"Jadi, dengan kolaborasi ini kita berkomitmen bersama untuk bagaimana kami bisa sinergi dalam menghidupkan kembali pola-pola ini," ungkapnya.

Direktur YPMAK Vebian Magal menambahkan, sinkronisasi pelayanan dari YPMAK dan Pemda Mimika untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta pendataan penduduk untuk Kabupaten Mimika.

"Apa saja yang pemerintah bisa lakukan, apa saja yang bisa kami swasta lakukan. Kedepan kami YPMAK dan Pemda Mimika lakukan adalah sinkronkan program di bidang kesehatan," Kata Vebian.

Ia mengatakan jika dalam singkronisasi program, ada kekurangan di pemerintah maka YPMAK akan membackupnya seperti masalah transport atau keuangan.

"Pendidikan juga sama, bagian mana kita harus tangani dan bagaian mana pemerintah tangani. Selain itu kita juga membahas tentang penyakit sosial karena orang dengan gangguan jiwa juga banyak di jalan. Dan terkait panti asuhan yang ditutup di kilo 8 itu apakah perlu kita lanjutkan?. Kalau lanjutkan kenapa tutup, itu perlu yang harus dijawab," ujarnya.

Magal juga merincikan pembahasan mereka terkait ijin dan amdal RSMM yang harus ditinjau kembali.

"Mulai 2022 ada program-program yang sinkron dengan pemerintah dan kami YPMAK agar dapat jalan sama-sama. Karena sebelumnya itu banyak hal yang tumpang tindih, apa yang pemerintah lakukan itu juga swasta lakukan. Sudah tahu itu swasta sedang lakukan tapi pemerintah juga masuk dengan program yang sama," katanya.

Ia mencontohkan bantuan pendidikan. Pasalnya ada peserta beasiswa YPMAK, pemerintah daerah juga memiliki bantuan serupa.

Selain itu, di beberapa kampung di wilayah pesisir dan pegunungan yang telah memiliki puskesmas, juga jadi perhatian sehingga tidak ada lagi pembangunan hal yang sama namun nantinya YPMAK akan memperkuatnya dalam bentuk yang lain.

Lanjutnya, terkait program kesehatan di kampung-kampung jika sudah Puskesmas maka nanti YPMAK akan memperkuat itu dengan hal lain.

"Sehingga pada bulan Desember ini kami mulai duduk dengan pemerintah sebelum tahun 2022 program berjalan agar tidak tumpang tindih di tiga bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ungkapnya. (Shanty)

Realisasi Pendapatan APBD Mimika Catatkan Rekor Baru Selama Kabupaten Ini Berdiri

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12)

MIMIKA, BM

Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Mimika per tanggal 7 Desember 2021 capai Rp3.620.632.691.203 dari target Rp4.452.574.556.000.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dwi Cholifa mengungkapkan, bahwa Realisasi saat ini yang sudah mencapai Rp.3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada.

Sejak tahun 2018, 2019 itu capaiannya hanya Rp3,1 triliun, 2020 hancur karena covid Rp2,3 triliun, 2021 untuk saat ini sudah Rp3,6 triliun dan kalau masuk semua bisa Rp4,2 triliun. Tahun sebelumnya di bawah 3 triliun terus.

"Tahun sebelumnya dibawah Rp3 triliun terus, tapi tahun ini kita sekarang Rp3,6 triliun namun itu kita masih menunggu kurang bayar DBH Pertambangan sebesar Rp430 miliar lebih, DBH Provinsi masih ada Rp112 miliar ditambah BPHTB Rp86 miliar, dan tambah lagi sisa-sisa DAK Rp88,8 miliar yang belum sehingga nanti kita bisa capai Rp4,4 triliun," jelas Kepala Bapenda, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12).

Dwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan saat ini sudah di proses untuk pembayarannya. Waktu pembayaran tinggal menunggu info dari pusat. 

Dijelaskan, APBD induk awal sebesar Rp3,5 triliun namun setelah perubahan naik menjadi Rp4,4 triliun. Pencapaian Rp3,6 triliun berarti telah mencapai 81 persen sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp800 miliar yang harus dikejar.

"Kalau pajak hotel di perubahan dinaikkan tadinya Rp9 miliar sekarang sudah Rp11 miliar dan sudah capai target. Pajak restauran kita masih kejar karena ada dari Pangansari yang 2 atau 3 bulan belum bayar," katanya.

Sementara Pajak hiburan sudah mencapai 93 persen, pajak reklame 89 perse. Pajak penerangan jalan 97 persen, pajak parkir 90 persen dan pajak air tanah 98 persen.

Lainnya, mineral bukan logam capai 99,21 persen, PBB-P2 capai 99,54 persen sementara BPHTB baru 14 persen. Namun jika BPHTB Rp86 miliar dari lapangan golf dibayar maka langsung mencapai 100 persen.

"BPHTB standarnya 15-20 miliar, tapi karena ada baru dari lapangan golf maka targetnya naik. BPHTB ini fluktuatif kalau pajak lain bisa kita hitung potensi," ujarnya.

Dwi berujar, untuk tahun depan akan ditargetkan kisaran yang sama yakni Rp4,4 triliun karena ada peningkatan deviden 2,5 persen dari perubahan KK ke IUPK PTFI.

"Kalau Otsus sudah 100 persen. Kalau DAK ini ada di OPD-OPD pengelola DAK jadi harus di genjot. Artinya, fisiknya selesai di lapangan, harus cepat dimasukkan ke Bappeda dan Keuangan untuk dilanjutkan ke pusat baru tahap terakhir bisa di proses. Kalau terlambat otomatis tidak bisa 100 persen dan akan mempengaruhi APBD Rp4,4 triliun," tuturnya.

Jika saja DBH Pertambangan, DBH Provinsi dan BPHTB masuk sekaligus dan ditambah dengan realisasi saat ini Rp3,620 triliun maka capaian nanti menurut Dwi Cholifah bisa mencapai Rp4,2 triliun.

Sementara untuk kurang bayar, jika DBH dari provinsi dan BPHTB masuk maka Dwi menjamin bahwa APBD aman, namun disisi lain DAK juga harus di genjot agar dapat menggenapi total Rp4,4 triliun.

"Mudah-mudahan bisa capai. Jadi masih kurang Rp200 miliar lagi yang harus dikejar seperti retribusi di dinas-dinas yang mana ada targetnya Rp19 miliar namun baru tercapai Rp16 miliar, begitupun yang lainnnya," ungkapnya

Dikatakan, bahwa semua pekerjaan terakhir dibayar tanggal 15 Desember 2021. Lewat tanggal 15 maka semua pekerjaan dan pembayaran dihentikan. Guna mempercepat hal tersebut, Bappeda saat ini tengah melakukan monitoring lapangan.

"Realisasi saat ini 3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada. Walau capaian besar tapi masih kurang terus karena belanja semakin banyak. Jika kita potret penerimaan dari 2015-2022 mulai dari perencanaan atau target dan realisasi yang masuk ke kasda maka selalu ada peningkatan yang sangat tajam," ungkapnya. (Shanty)

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Mimika Periode 2020-2024 Telah Final

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika sigap menindaklanjuti amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lazim disebut SDGs.

Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah segera dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Mimika No.205 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Mimika Tahun 2020-2024.
 
Tim Koordinasi Daerah dengan dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten Mimika telah menyusun draft awal Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten Mimika yang dihasilkan oleh masing-masing pokja yang membahas Tujuan/Goal sesuai dengan pembagian pokja berdasarkan pilar (1) Sosial/Budaya, (2) Ekonomi, (3) Lingkungan, serta (4) Hukum dan Tata Kelola.
 
Menindaklanjuti hasil rancangan masing-masing Pokja tersebut, pada Rabu, 8 Desember 2021 dilaksanakan Rapat Pleno Koordinasi Lintas Pilar dan Tujuan dalam Penyusunan RAD TPB Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.

Rapat ini untuk mengintegrasikan hasil rancangan setiap pokja menjadi sebuah draft RAD TPB Kabupaten Mimika. Rapat Pleno ini dilanjutkan dengan rapat penyempurnaan RAD keesokan harinya (9/12).
 
Dalam sambutannya, Asisten I Sekretariat Daerah (SetDa) Kabupaten Mimika, Yulianus Sasarari, menyampaikan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari kalangan Pemerintah maupun pelaku Non Pemerintah (Non-state Actors) sehingga percepatan pencapaian TPB/SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif.

Dalam penyusunan RAD Mimika ini, tim Koordinasi Pencapaian TPB Mimika tidak hanya mengajak seluruh OPD Kabupaten Mimika, serta instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi di Kabupaten Mimika, tetapi juga mengajak serta perwakilan sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut serta.
 
“Peran Pelaku Non-Pemerintah, baik dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil maupun keagamaan sangat diharapkan mengingat keterbatasan dari kapasitas maupun sumberdaya yang dimiliki Pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menjangkau seluruh masyarakat, tidak ada yang tertinggal atau kerap disebut sebagai prinsip ‘no one left behind’,” ujarnya.

RAD Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 yang disepakati pada rapat penyempurnaan RAD (9/12) ini akan menjadi referensi pelaksanaan program-program kegiatan percepatan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Mimika.

"Harapan kami, apa yang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya, baik di Provinsi Papua maupun Indonesia Timur pada umumnya. Bagaimana menyusun RAD TPB secara inklusif, melibatkan semua sektor. Kami mengapresiasi peran sektor swasta, khususnya PT Freeport Indonesia yang telah berperan aktif terlibat dalam proses ini,” tambah Yulianus Sasarari.
 
Dalam rapat pleno tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling, M.Si, menjelaskan prioritas pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 akan terfokus pada tujuan utama pembangunan yaitu membangun kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan pula bagaimana interkoneksi atau keterhubungan antara masing-masing tujuan tersebut sehingga kerjasama antar OPD dan pemangku-kepentingan lintas sektoral perlu dibangun lebih erat.

Salah satu tujuan pertama yaitu menurunkan angka kemiskinan, sebagaimana disampaikan oleh Joseph Manggasa, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Mimika.

Saat memberikan penjelasan tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, Yoseph mengatakan memiliki keterhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, misalnya dengan tujuan kedua kedua yaitu tanpa kelaparan dan tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahterah.
 
"Tantangan ke depan setelah RAD terbentuk dan terlaksana, adalah pengukuran atas pencapaian target yang tertuang dalam RAD. Sebagaimana disampaikan Asisten I SetDa Kabupaten Mimika,“ ujarnya.

Lanjutnya, jika pengukuran capaian tersebut dapat dilakukan, maka kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh banyak pihak di Kabupaten Mimika dapat diperlihatkan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan dasar bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan (evidence-based), baik di level kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global.”
 
Erna Witoelar, salah satu pendiri Partnership ID, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya membangun kemitraan dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang menjadi fokus dalam percepatan pencapaian TPB Mimika.

"Kemitraan bisa dibangun pada pilar yang sama atau lintas pilar. Sinergi dalam kemitraan ini akan saling memberi manfaat dan bisa memperluas dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Mimika,” ujar Erna.
 
Pada kesempatan tersebut, mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional ini memberikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia yang telah ikut berperan aktif terlibat dalam proses penyusunan RAD Mimika.

"Ini salah satu contoh bagaimana sektor swasta dapat berperan serta dan berkontribusi terhadap proses percepatan pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah sehingga bergaung di tingkat nasional. Kolaborasi sinergi seperti ini menjadi penting sehingga program-program yang dilakukan pihak swasta dapat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan daerah, serta mempercepat pencapaiannya,” ujar Erna menutup percakapan. (Red/Shanty)

Top