Politik & Pemerintahan

Kampung Pioka Kencana Kini Miliki Gedung Aula Sendiri, Nilainya Capai Rp450 Juta

Pengguntingan pita oleh Asisten II Pemda Mimika Wilem Naa, tanda dimulainya penggunaan aula ini

MIMIKA, BM

Setelah sekian lama akhirnya Kampung Pioka Kencana, Distrik Kuala Kencana kini telah memiliki gedung aula sendiri.

Pembangunan gedung aula Kampung Pioka Kencana ini menggunakan alokasi Dana Desa Tahun 2021 lalu.

Selama ini warga Kampung Pioka Kencana kesulitan jika ingin melakukan pertemuan dalam jumlah yang besar karena tidak memiliki kapasitas ruang pertemuan yang mumpuni.

Peresmian aula ini dilakukan oleh Asisten II Bidang Pembanguan dan ekonomi Setda Mimika, Wilem Naa ditandai dengan pengguntingan pita, Rabu (24/8/2022).

Wilem Naa dalam sambutannya mengatakan, Gedung aula adalah salah satu ruang yang sangat penting di sebuah instansi, pendidikan atau sekolah.

Selain fungsi aula itu sendiri yang bisa bermacam-macam, aula digunakan untuk ruang rapat atau ruang pertemuan, acara-acara dan sebagainya.

"Tentulah peresmian aula ini bukan sekedar acara seremoni tanpa makna akan tetapi marilah kita jadikan momentum peresmian gedung aula Kampung Pioka Kencana sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan motivasi terhadap pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Distrik Kuala Kencana," kata Wilem.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus melakukan inovasi untuk mendukung percepatan dan pemantapan pembangunan, terutama pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat.

Wilem berharap gedung aula yang megah ini dapat dijaga dan dirawat sebaik mungkin sehingga bangunannya dapat terus digunakan.

Menurutnya, tujuan pembangunan aula ini juga agar semua kegiatan dari Kampung Pioka Kencana dapat dilakukan di aula ini dan tidak lagi melakukan kegiatan di luar seperti di hotel.

"Dulu saat belum mempunyai gedung aula ini mungkin bisa digunakan hotel-hotel untuk laksanakan kegiatan-kegiatan tapi sekarang karena sudah miliki aula sendiri maka harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dipelihara dengan baik," ungkapnya.

Diketahui, Pembangunan gedung Kampung Pioka Kencana dari alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp.450 juta dengan 2 sub kegiatan yakni pembangunan aula pertemuan sebesar Rp.325 juta dan pembangunan ruang ganti dan toilet sebesar Rp.125 juta. (Shanty)

ASN Mappi Diberikan Penguatan Terkait Regulasi Pemungutan Pajak Dan Tata Cara Perpajakan Versi Terbaru


Suasana jalannya sosialisasi

MIMIKA, BM

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Merauke, menggelar Sosialisasi PMK 58/PMK.03/2022 dan PMK 59/PMK.03/2022 di Kabupaten Mappi.

Sosialisasi dilakukan kepada seluruh kepala sub bagian keuangan dan bendahara di masing-masing (Satuan Kerja Perangkat daerah) SKPD di lingkungan Pemda Mappi.

Kegiatan sosialisasi digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi, M. Andrawan.

Kegiatan sosialisasi dihadiri langsung oleh seluruh kepala sub bagian keuangan dan bendahara dari seluruh SKPD.

Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Merauke Fahrul Rozi mengatakan ini kegiatan sosialisasi pertama yang dilakukan oleh instansinya di Mappi.

Fahrul berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan ASN dalam menyelenggarakan tata tertib perpajakan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

“PMK 58/PMK.03/2022 dan PMK 59/PMK.03/ 2022 baru berlaku di tahun ini, dan mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atau tata cara pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah," jelasnya.

Kadispenda Kabupaten Mappi M. Andrawan menyampaikan terima kasih pada KPP Pratama Merauke yang telah berkunjung untuk memberikan sosialisasi terhadap regulasi pemungutan pajak dan tata cara perpajakan.

Ia mengatakan pajak sebagai sumber penerimaan tentu harus mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga bisa dilaksanakan oleh pemerintahan itu sendiri.

“Regulasi ini dipandang perlu untuk diketahui dan diimplementasikan, karena ini aturan yang baru di tahun 2022, dan tentunnya akan diimplementasikan ditahun depannya. Dan pastinya KPP Pratama Merauke akan menjelaskan secara teknis baik itu materi secara tatap muka maupun dengan prakteknya tersendiri,” jelasnya.

Dirinya berharap, peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan baik sehingga materi yang diberikan bersama regulasi terbaru dapat diimplementasikan dengan baik nantinya.

"Karena jika kita melakukan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan regulasi maka akan menjadi temuan. Kemudian apapun kendala yang dihadapi sesuai dengan kondisi daerah, bisa didiskusikan dengan pemateri yang hadir saat ini," ungkapnya. (Red)

Ingin Urus Ijin Usaha, Wajib Daftar Program BPJS Ketenagakerjaan

Penandatanganan berita acara kerjasama antara Kepala BPJS Verry K Boekan dan Kadis DPM-PTSP Mimika, Abraham Kateyau

MIMIKA, BM

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Mimika melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mimika terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Mimika.

PKS ini ditandatangani oleh Kepala  DPM-PTSP Abraham Kateyau dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika, Verry K Boekan yang berlangsung di Kantor DPM-PTSP, selasa (23/08/2022).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Verry K Boekan mengatakan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat dan tenaga kerja untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja.

Lebih lanjut Verry menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama ini menyusul adanya peraturan daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2019 terkait optimasilasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"DPMPTSP Kabupaten Mimika digandeng sebagai mitra untuk merealisasikan pelayanan perizinan terpadu yang terintegrasi dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan." Kata Verry.

Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini Pemerintah Kabupaten Mimika melalui DPM-PTSP dapat memberikan dukungan terhadap BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pengusaha sehingga dapat mendaftarkan diri serta para pekerja agar terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP, Abraham Kateyau sangat mengapresiasi kerjasama yang sudah berjalan antara DPMPTSP dengan BPJS Ketenagakerjaan Timika.

DPMPTSP juga akan mewajibkan semua pengusaha yang mengurus ijin usaha agar melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat pemberian ijin usaha bagi perusahaannya.

Lebih lanjut Abraham Kateyau mengatakan bahwa DPMPTSP bersama BPJS Ketenagakerjaan akan turun lapangan untuk mengunjungi sekaligus melakukan edukasi terkait program Jamsostek bagi para pelaku usaha yg belum terdaftar dalam Program Jamsostek

"Kami akan melakukan monitoring dan kunjungan pengawasan kepada pelaku usaha di wilayah Mimika, agar para pelaku usaha bisa terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan," Tutur Abraham.

Abraham berharap dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ada peningkatan angka kepesertaan yang bisa terlayani dan terlindungi dengan baik dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (Shanty)

Top