Politik & Pemerintahan

PARADE FOTO : Kegiatan Pelaksanaan SIAK Terpusat oleh Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Mimika merupakan salah satu kabupaten dari 50 kabupaten kota yang terpilih melaksanakan pilot project nasional Kemendagri.

Pilot project implementasi uji coba Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di jalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika.

Guna memberikan pengutan kepada pegawai distrik (Miru, Miktim dan Wania) serta pegawai kelurahan Dinggo Narama, Dukcapil memberikan  materi dan pelatihan secara langsung kepada peserta di Hotel Horison Diana,  Jumat (19/11) dan Kantor Dukcapil, Sabtu (20/11).

Foto : Dokumen Dukcapil Mimika



Asisten I Setda Mimika, Yulianus Sasarari saat menyamapikan sambutan

Penyematan tanda peserta oleh Asisten I Yulianus Sasarari didampingi Kadisdukcapil Slamet Sutejo

Foto bersama usai dilakukan penyematan tanda peserta

Foto bersama para peserta kegiatan

Foto bersama para tamu undangan dengan Asisten I dan Kadisdukcapil Mimika

Pada momen ini, Kadis Slamet Sutejo juga meminta para peserta melakukan hening untuk mendoakan salah satu ASN Dukcapil yang meninggal beberapa waktu lalu

Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo saat membawakan materi untuk peserta kegiatan


Registrasi peserta di hari pertama oleh Bendahara Dukcapil

Hari kedua kegiatan, praktek langsung di Kantor Dukcapil Mimika

Antusias peserta saat mendengarkan pengarahan di Kantor Dukcapil sebelum dilakukan praktek langsung


Pelatihan didampingi langsung oleh pegawai teknis Dukcapil Mimika

 

Mimika Terima BKN Award Ketiga Kalinya

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan piagam penghargaan BKN Award Tahun 2021 kepada Sekda Mimika, Michael Gomar

MIMIKA, BM

Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika dalam melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaat CAT.

Penghargaan BKN Award Tahun 2021 ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Mimika. Sebelumnya Tahun 2018 lalu, Mimika juga sudah mendapatkan penghargaan yang menjadi rebutan ratusan kabupaten/kota di Indonesia itu. Tahun 2020 Mimika juga mendapat penghargaan BKN award.

Piagam penghargaan BKN Award 2021 ini diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana kepada Sekretaris Daerah Mimika, Michael Gomar, Jumat (19/11) di Hotel Grand Mozza.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi di lingkup Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika.

Sekda Mimika, Michael Gomar dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKN RI yang telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan baik.

"Suatu inovasi dan terobosan yang luar biasa yang dapat kami laksanakan di lingkup BKPSDM Kabupaten Mimika," kata Gomar.

Mudah-mudahan melalui pelaksanaan kegiatan ini seluruh ASN di lingkup Pemda Mimika dapat menjaga komitmen dan integritas demi mewujudkan tujuan mulia sebagai ASN untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani kepada ASN tetapi juga kepada seluruh masyarakat Mimika.

Menurutnya, sebagai perangkat daerah sudah sepatutnya meningkatkan perbaikan pengelolaan tata kelola birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja dan fokus terhadap tugas dan fungsi dan menghindar atas perbuatan-perbuatan yang menimpa didalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

"Terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Mimika atas BKN award 2021 sebagai kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaat CAT tingkat kabupaten," tutur Gomar.

Katanya, ini merupakan suatu prestasi yang tentu tidak terlepas dari bimbingan dan kerjasama yang baik antar Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak BKN terutama BKN Regional 9 Jayapura yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, arahan yang baik kepada kami Pemda Mimika.

"ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya bagi Pemda Mimika. sebelumnya, Mimika mendapatkan BKN Award Tahun 2018 dan Tahun 2020 untuk kategori perencanaan kebutuhan pengadaan kenaikan pangkat dan pensiun setingkat kabupaten/kota setanah Papua secara khusus dan senasional," ujarnya.

Diketahui, Pemda Mimika telah melakukan penataan birokrasi di lingkup Kabupaten Mimika terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas bahkan yang bertahun-tahun berada di luar Timika.

"Saat ini kami telah melakukan penataan dan secara resmi kami akan melaporkan kepada BKN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yaitu peraturan disiplin yang ada di Mimika khususnya, Papua dan Indonesia," ungkapnya. (Shanty)

Tanzil Azharie : Serap Aspirasi Warga Tidak Harus di Basis Kemenangan

 

Anggota DPRD Tanzil Azharie saat menjawab aspirasi warga RT 08 Kelurahan Koperapoka pada Reses Jumat (19/11)

MIMIKA, BM

Sebagian anggota DPRD Mimika memfokuskan reses mereka hanya di areal atau wilayah daerah pemilihan yang dulunya memenangkan mereka.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan anggota DPRD Mimika dari Fraksi Gerindra, Tanzil Azharie.

Walau pada pemilihan legislatif lalu di RT 08 Kelurahan Koperapoka tidak mendapatkan suara namun Tanzil Azharie pada Jumat (20/11) melakukan reses di areal tersebut untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

"Hampir tidak pernah ada kunjungan oleh DPRD di RT 08 sehingga pada reses kedua tahun ini, saya memilih mendatangi mereka untuk menampung apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat di sana," ungkapnya.

Kepada BeritaMimika, Tanzil yang juga dikenal sebagai pendiri Ikatan Motor Mimika (IMI) menerima sejumlah masukan yang diharapkan msyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

"Hal utama yang mereka minta didirikan adalah Pos Peka. Mengapa? Karena banyak orang mabuk selalu datang ke sana tapi mereka bukan warga sekitar. Warga RT 08 Koperapoka minta ada pos untuk membantu mereka menjaga dan menertibkan hal-hal seperti itu," ungkapnya.

Masalah tingginya kasus KDRT juga disoroti masyarakat RT 08 selain permintaan pengadaan tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan permintaan pengadaan alat musik.

"Untuk alat musik akan jadi tanggungjawab pribadi saya sementara yang lainya akan saya dorong ke pemerintah untuk diadakan termasuk bagaimana cara agar persoalan KDRT juga menjadi tanggungjawab responsif pemerintah melalui OPD terkait," terangnya.

Hal terakhir yang disampaikan warga menurut Tanzil Azharie adalah kestabilan harga dan distribusi BBM. Warga meminta agar masalah BBM yang saat ini sedang langka, jadi prioritas pemerintah. (Ronald)

Top