Politik & Pemerintahan

Dwi Cholifah : Tren Pendapatan di Timika Berjalan Baik Hingga Mei

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dwi Cholifah mengaku bahwa tren pendapatan triwulan pertama dan kedua hingga Mei sejauh ini berjalan normal atau baik.

Pada triwulan pertama dan kedua ini, realisasi dana perimbangan, dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) semuanya mengikuti mekanisme transfer. Artinya sejauh ini tidak ada refocusing, pemotongan atau pengurangan.

"Artinya pada triwulan satu dan dua ini masih mengikuti seperti royalti sekian persen. Sedangkan dari PAD posisi masih sama-sama di kisaran 15 sampai 20 persen. Artinya pajak hotel, restauran dan lainnya cukup bagus. Posisi kas daerah juga cukup aman,” kata Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Dwi mengatakan pada akhir tahun nanti baru dapat dikalkulasikan secara menyeluruh berapa pendapatan yang bisa dicapai dalam APBD induk.

“Artinya nanti kita lihat APBD induk ini kira-kira dari sisi pendapatan mencapai sampai akhir tahun ataukah ada penambahan? ataukah nanti ada pengurangan, tetap atau ada pergeseran antar kegiatan saja, itu nanti kita lihat,” jelas Dwi.

Secara keseluruhan, kata Dwi capaian APBD Mimika kemungkinan sudah berada di kisaran 20 persen.

“Ini kan mau masuk triwulan 2 terakhir, biasanya mencapai 20 hingg 30 persen. Nanti triwulan 3 dan 4 tiba tiba melegit naik,” ungkapnya. (Shanty)

 

Ternyata TPP Nakes di Kota Lebih Besar dari Nakes di Pedalaman, Sekda : Kami Lagi Siapkan Regulasi Baru



Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Sekretaris Daerah Mimika, Papua, Michael Gomar menjelaskan adanya perubahan terkait besaran nilai tunjangan yang diterima oleh tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah kota maupun pegunungan dan pesisir.

Menurutnya, perubahan ini akan disesuaikan dengan regulasi baru yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Berdasarkan hal tersebutlah maka pembayaran Tunjungan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan setempat akan ada perubahan.

Regulasi terkait TPP ini tidak hanya bagi tenaga kesehatan saja namun juga bagi tenaga pendidik atau guru.

“Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kadinkes dan Kabag Hukum untuk regulasi segera diterbitkan. Drafnya sudah ada, itu nanti dipakai untuk dasar pembayaran,” kata Sekda Mimika Michael Gomar saat diwawancara di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (18/5).

Gomar menjelaskan terjadinya perubahan disebabkan karena adanya perbandingan yang sangat besar antara penerima TPP di kota dan wilayah terpencil. Selama ini nakes di kota menerima TPP lebih besar.

Dengan adanya regulasi baru nanti, nakes yang berada di pedalaman akan menerima TPP lebih besar dibandingkan Nakes di kota. Perubahan ini juga terjadi pada tenaga pendidik.

“Sehingga yang kami sepakati adalah nakes yang bertugas di pegunungan dan pesisir TPPnya lebih besar dari yang di kota,” tutur Gomar.

Dijelaskan, pembayaran TPP dengan nilai baru ini dimulai sejak Januari 2022. Nilainya ditetapkan dalam sk tersebut.

"Nanti akan dibayarkan terhitung mulai Januari kepada nakes, tenaga pendidik dan tenaga di RSUD pakai SK yang baru," ujarnya.

Sementara terkait TPP Nakes yang belum dibayarkan sejak Januari hingga Mei, Gomar menegaskan akan dibayarkan berdasarkan regulasi terbaru.

"TPP yang belum dibayarkan semua akan mengacu pada regulasi baru," tegasnya.

Ditanya berapa besaran yang akan diterima untuk tenaga di kota dan di pedalaman, Gomar mengaku belum memastikan besaran nilai TPP yang akan diterima setiap Nakes.

"Saya cek dulu karena ada perubahan nilai TPP yang diterima antara nakes yang berada di kota dengan pedalaman, nilainya saya cek dulu baru saya sampaikan," ungkapnya. (Shanty)

Bappenda Se-Papua Berkolaborasi Optimaliasi Pemungutan PAD Di Mimika


Foto bersama dengan Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun (batik biru) usai pembukaan Rakornis

MIMIKA, BM

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang pendapatan daerah mengahadirkan seluruh Kabupaten/Kota se-Papua, yang berlangsung di Hotel Ultima Horison Timika, Jalan Hasanuddin, Rabu (18/5).

Rakonis ini mengusung Tema "Melalui Rakornis Bidang Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten Se Provinsi Papua Kita Tingkatkan Koordinasi dan Kerjasama Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun dalam sambutannya mengatakan, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah.

"Dari berbagai jenis sumber penerimaan daerah, hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada didalam kendali Pemerintah Daerah dan menjadi indikator kemampuan fiskal daerah,” kata Ridwan.

Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD agar kemampuan fiskal daerah meningkat.

Pengelolaan PAD saat ini, kata Ridwan telah memasuki babak baru, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB).

"Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,”jelas Ridwan.

Sementara itu, penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

Menurutnya, Rakornis ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi semua dareah untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dalam rangka optimaliasi pemungutan PAD.

Ridwan menambahkan, pemerintah daerah diberikan waktu 2 tahun sejak terbitnya undang-undang ini,mbuntuk menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

"Mulai saat ini mari kita tingkatkan kebersamaan, satukan pola pikir dan pola tindak, bekerja dengan serius dan bersinergi antara satu dengan yang lain untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD," Ujarnya.

Pada kesempatan ini ia juga meminta dukungan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk dapat memberikan asistensi bagi pemerintah daerah dalam hal penyesuaian peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu juga diperlukan dukungan direktur koordinator dan supervisi wilayah V KPK RI, untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua dalam upaya optimalisasi Penerimaan PAD.

"Karena pendampingan oleh KPK sangat membantu Bapenda dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait penerimaan daerah. Saya berharap pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini di Provinsi Papua, terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan daerah dan juga dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,”ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Mimika Michael R Gomar dalam sambutannya mengatakan, pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus senantiasa dijaga keseimbangannya.

Menurutnya APBD yang baik adalah apabila disisi pendapatannya senantiasa meningkat seiring dengan waktu dan memaksimalkan potensi disemua struktur pendapatannya.

"Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan belanja yang efisien, efektif dengan mengedepankan skala prioritas sehingga tujuan akhir mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan,” tutur Gomar.

Dikatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika dalam beberapa tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, seperti fisik prasarana, jalan, jembatan, bandara utama, bandara perintis, pelabuhan laut, sekolah dan lain sebagainya yang sudah pasti memerlukan kapasitas fiskal daerah yang kuat.

Sebagai catatan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mimika per 31 Desember Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 4.438.374.506.538.

"Semoga di tahun-tahun mendatang dapat terus kami tingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Dirjen Bina Keuangan daerah Kemendagri dan Dirjen Perimbangan Keuangan bahwa divestasi saham PTFI yang efektif dilaksanakan mulai tahun sebelumnya belum membawa dampak signifikan bagi penguatan pendapatan daerah di Kabupaten Mimika khususnya dan di Papua pada umumnya," tuturnya.

Gomar berharap ada perhatian aktif dan usaha yang konkrit dari pemerintah agar realisasi dari divestasi saham dapat benar-benar bisa dirasakan.

"Kata kuncinya adalah adalah membangun e-government untuk peningkatan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas," ujarnya. (Shanty)

Top