politik

Opd-opd nampak serius mengikuti apel pagi di Pusat Pemerintahan, SP3

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengutuk keras pembunuhan dua anak siswa SMK Negeri I Mimika beberapa waktu lalu. Ia menilai tindakan brutal tersebut tidak dapat ditoleransi dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat keamanan.

"Atas nama pemerintah kami mengutuk keras pembunuhan anak yang terjadi kemarin. Kita sedih karena pembunuhan pada anak-anak yang tidak punya dosa terjadi," kata Bupati Rettob di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (31/8/2026).

Bupati JR menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan akan mengambil langkah khusus untuk menekan aksi kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah melalui operasi secara senyap atau silent operation untuk meningkatkan keamanan di wilayah Timika.

"Kami imbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan menghindari aktivitas di luar rumah pada malam hari apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Kami akui keterbatasan manusia dalam menjaga keamanan, namun patroli rutin akan dilakukan setiap malam," ujarnya.

Lanjutnya, situasi keamanan yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan berkembang hingga mengganggu stabilitas dan rasa aman masyarakat di Timika.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat harus tetap waspada, menjaga anggota keluarga masing-masing, dan mendukung upaya aparat keamanan dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sebagai manusia tidak sempurna. Karena itu mari kita refleksi bersama dan tetap disiplin menjaga diri,” ucapnya.

Ia menyampaikan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memperkuat patroli dan langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya aksi kriminal serupa. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob foto bersama personil usai apel kesiapsiagaan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana 2026.

Apel yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Jumat (28/8/2026) dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, apel kesiapsiagaan ini untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan, kebakaran, dan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

"Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini karena bencana tidak dapat diprediksi. Penanganan yang cepat dan tepat diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar," kata Bupati JR.

Bupati JR menambahkan, bahwa apel ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memastikan personel, sarana, prasarana, serta peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan.

Pasalnya, kesiapan itu, membutuhkan koordinasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, instansi terkait, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara berkelanjutan karena Mimika memiliki potensi berbagai jenis bencana. Kita masih bersyukur kepada Tuhan karena di Mimika belum terjadi gempa hebat, tapi kita harus siap siaga. Bencana tidak tahu kapan datangnya, untuk itu kita harus siap selalu,” ujarnya.

Bupati JR meminta seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi dan mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing

Menurutnya, dengan kondisi iklim ini maka akan berdampak juga yang dapat menyebabkan kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah Papua Tengah, termasuk Kabupaten Mimika. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan sekaligus berdampak terhadap ketersediaan air dan ketahanan pangan masyarakat.

"Masyarakat di wilayah Tembagapura, Distrik Alama dan Jila saat ini tengah menghadapi kesulitan akibat kondisi kekeringan yang berdampak pada aktivitas berkebun dan ketersediaan air bersih. Oleh sebab itu kami akan segera menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemerintah juga akan memperkuat pengendalian kebakaran dan penanganan kesehatan di wilayah yang membutuhkan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya sosialisasi

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar kegiatan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Jumat (27/8/2026) diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari LPKS di Kabupaten Mimika.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Mimika, Jehuda B. Akobiarek, mengatakan keberadaan LPKS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"LPKS tidak hanya menjadi tempat untuk memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha serta industri," kata Jehuda.

Jehuda menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (sdm) merupakan salah satu fondasi utama untuk mewujudkan Mimika yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pembangunan.

"Tenaga kerja di Mimika perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Lanjutnya, potensi ekonomi dan peluang kerja yang terus berkembang harus dimanfaatkan dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Jehuda meminta seluruh LPKS di Mimika menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, sejumlah aspek harus menjadi perhatian, mulai dari kelembagaan, kurikulum, kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sistem evaluasi hingga sertifikasi kompetensi.

"Keberadaan LPKS tidak hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Jangan sampai ada lembaga pelatihan yang hanya ada secara administrasi, tetapi belum mampu memberikan pelatihan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten," ujar Jehuda.

Ia berharap pembinaan terhadap LPKS dilakukan secara berkelanjutan sehingga setiap lembaga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki dunia usaha dan industri, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri.

"Dengan demikian, keberadaan LPKS diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong lahirnya wirausaha baru, serta membuka lapangan kerja," tandasnya. (Shanty Sang)