Politik & Pemerintahan

Tidak Kantongi PCR, 33 Anggota DPRD Mimika Dilarang Terbang ke Jayapura oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Anggota DPRD Mimika, Nurman S Karupukaro

MIMIKA, BM

Sebanyak 33 anggota DPRD Mimika berencana melakukan perjalanan dinas ke Jayapura hari ini, namun ketika akan mengantre di bandara, mereka tidak diizinkan terbang karena tidak memiliki surat keterangan negatif RT-PCR .

Pelarangan tersebut dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak Wilayah Kerja Kabupaten Mimika di Bandara Moses Kilangin Sisi Selatan.

Kepada BM, anggota DPRD Mimika Nurman S Karupukaro menjelaskan bukan hanya 33 anggota dewan namun sebagian warga juga tidak bisa diberangkatkan karena kebijakan tersebut.

"Hari ini banyak masyarakat yang mau keluar dari Timika ke Jayapura dan lainnya tetapi khusus di Papua yang biasanya kami menggunakan antigen sekarang harus wajib dengan PCR, akibatnya kami semua anggota dewan batal berangkat," ujarnya.

Nurman mengatakan kebijakan seperti ini menyulitkan masyarakat karena PCR dapat diproses setelah 40 orang dan hasilnya kadang harus menunggu hingga beberapa hari ke depan.

"Kami disini tidak bisa menerapkan itu karena kapasitas per hari untuk tes Covid PCR cuma 40 orang sedangkan maskapai yang akan memberangkatkan orang lebih dari itu," katanya.

Menurutnya untuk penerbangan intra antar Papua seharusnya hanya mewajibkan swab antigen saja, tidak harus menggunakan hasil PCR.

"Ini menyulitkan kami di lapangan. Kalau untuk keluar jawa tidak masalah tapi ini yang membuat kita susah adalah pada saat kita mau ke Papua sendiri dari Timika ke Jayapura, Sorong dan lainnya harus PCR. Sementara kita semua tahu bahwa untuk Timika yang melayani PCR itu hanya satu tempat yakni RSUD saja," terangnya.

Lagipula menurut Nurman, sebagian besar anggota DPRD termasuk masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan lainnya diantaranya melakukan vaksin.

"Kami sudah melakukan persyaratan yang lain seperti vaksin dan swab antigen tetapi khususnya di terminal Timika ini dari KKP tidak memberikan kebijakan untuk siapapun berangkat kalau tanpa PCR. Ini yang kami sesalkan," ungkapnya.

Akibat pelarangan ini, dalam waktu dekat DPRD Mimika akan memanggil semua pemangku kebijakan khususnya tim satgas covid untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena dampak ini juga dirasakan banyak masyarakat.

"Biaya terbang ke Jayapura 600 tapi biaya PCR 900. Ini mahal dan menyulitkan masyarakat. Kami 33 orang mau ke Jayapura dalam rangka keputusan politik kemarin (MA) namun tidak jadi karena PCR sehingga kami semua batal berangkat. Kita akan panggil secara khusus untuk RDP masalah ini," ujarnya.

Sementara itu ketika diminta BM menyikapi masalah ini, di Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandar Udara Kelas II Mozes Kilangin Timika, Asep Soekarjo mengatakan tugas pihaknya hanya menyediakan fasilitas terkait operasional penerbangan.

"Terkait dengan covid, ada gugus tugas baik dari pusat maupun daerah. Ada edaran dari menteri kesehatan terkait aturan ini. Surat edaran bupati Mimika juga seperti itu. Kalau kami sih PCR atau tidak kami tidak bisa intervensi karena itu semua kewenangan dari KKP dan operator penerbangan. Ini bukan tugas kami karena fungsi dan tugas kami menjaga keselamatan pernerbangan.," tegasnya. (Ronald)

KPU Mimika Pleno PAW Yan Sampe Gantikan Almarhum Robby Omaleng

Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika pada pukul 10.00 Wit pagi ini, Kamis (5/8) akan melakukan Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Yan Sampe menggantikan almarhum Ketua DPRD Robby K Omaleng.

Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola kepada BeritaMimika pagi ini menjelaskan bahwa PAW yang sempat tertunda akhirnya dapat dilaksanakan setelah dokumen yang dimintakan pihak KPU terpenuhi.

"Agak lama karena kita tunggu surat dari DPRD terkait dokumen yang kita minta dan baru dikasih. Yang kami tunggu kemarin itu dokumen SK pemberhentian almarhum dari Partai Golkar," jelasnya.

Ini merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIM PAW) karena merupakan dokumen yang harus dimasukan dalam berita acara pleno.

"Kita tunggu ini saja karena semua dokumen yang lain seperti surat kematian dan lainnya sudah lengkap sehingga pagi ini kita akan pleno di kantor KPU," ungkapnya.

Untuk kasus seperti ini Indra menjelaskan hanya diselesaikan secara internal kabupaten artinya kebijakan PAW merupakan hak DPD II Partai Golkar Mimika.

"PAW ini secara mekanisme sudah jelas bahwa yang menggantikan adalah suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama dan dapil yang sama. Tidak bisa orang Golkar dari dapil lain dan harus dibuktikan dengan BB 1 atau hasil rekapitulasi dan berita acara yang diplenokan pada pileg 2019 lalu," terangnya.

Setelah pleno selesai dilakukan, hasil tersebut akan segera diproses KPU ke DPRD untuk pengajuan ke gubernur Papua melalui bupati.

"Untuk SK-nya melalui gubernur tapi SK-nya berbeda dengan lain, artinya tidak kolektif. Kalau 35 sebelumnya calon DPRD terpilih kalau yang ini bunyinya PAW sehingga terpisah," ujarnya. (Ronald)

Kunjungi Mimika, Komjen Waterpauw Lakukan Pertemuan dengan Pemda dan Forkompinda Bahas Hal Ini

Kapolres Mimika Era Adhinata

MIMIKA, BM

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan  (Kabaintelkam) Komjen Paulus Waterpauw pada sore tadi, Rabu (4/8) melakukan pertemuan dengan Pemda Mimika dan Forkompinda di Mozza.

Usai pertemuan tersebut, mantan Kapolda Papua langsung meninggalkan hotel sehingga Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata kepada media menjelaskan hasil pertemuan tersebut.

Kapolres mengatakan pertemuan ini merupakan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 di Mimika.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang pada intinya lebih meningkatkan lagi kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan penularan Covid-19 di Mimika.

"Salah satunya adalah percepatan pelaksanaan vaksin. Namun hari ini kita tidak laksanakan karena habis namun besok vaksin dari Jayapura akan tiba sehingga Jumat kita mulai lagi lakukan vaksin dan yang kita utamakan adalah vaksin kedua untuk melengkapi imunitas tubuh," ungkapnya.

Selain itu, pertemuan ini juga menekankan adanya peran dari instansi lain agar lebih terlibat bersama memerangi covid di Mimika seperti Disperindag, Dispenda dan lainnya.

"Mereka diminta untuk ikut aktif dalam mengkawal protokol kesehatan sesuai aturan PPKM yang ada. Saat ini kita aktif di malam hari tapi siang juga kita akan bergerak mengecek bagaimana pemberlakuan PPKM level 4. Ini yang akan kita tingkatkan," jelasnya.

Pasalnya, Mimika akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON 2021 sehingga peningkatan harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan tersebut termasuk kegiatan Pesparawi. Pada intinya Mimika harus siap.

"Apa yang menjadi kekurangan kita? Kita harus lengkapi salah satunya seperti fasiltas kesehatan yakni tempat tidur dan oksigen sehingga ketika ada lonjakan kasus, kita sudah siap. Semua ini harus kita siapkan," ujarnya.

Sementara itu selama membuka gerai vaksin Covid-19, Kapolres Era mengatakan bahwa vaksinasi yang diakukan Polres Mimika sudah mencapai 23 ribu dimana vaksin tahap pertema sebanyak 15 ribu vaksin. (Ronald)

Top