politik

Bupati Mimika, Wakil Bupati, Kapolres dan Dandim saat melakukan jumpa pers

MIMIKA, BM

Guna mencegah krisis pangan di Distrik Jila, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana mendistribusikan bantuan bahan makanan sebanyak tiga ton. Proses tersebut dilakukan menggunakan helikopter dan bekerja sama dengan Kogabwilhan III dan Kodim.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi isu keamanan di Distrik Jila. Pasalnya, Pemkab Mimika terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta memastikan keselamatan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Mimika, Johannes Retton saat melakukan konferensi pers di kediamannya di Jalan Hasanuddin Timika, Kamis (20/8/2026) malam.

"Masyarakat Jila adalah masyarakat kami. Kami terus berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polres agar situasi di Jila bisa kondusif kembali,”kata Bupati Rettob.

Bupati menjelaskan, bahwa saat ini fokus utamanya itu adalah, penculikan warga, pemerintah prihatin atas adanya dugaan penculikan terhadap anak-anak dan perempuan. Koordinasi intensif terus dilakukan agar mereka dapat kembali ke keluarga dalam keadaan selamat.

Selain itu, dengan kejadian ini membuat masyarakat trauma dan tidak berani berkebun. Oleh sebab itu, pemulihan trauma masyarakat juga menjadi perhatian serius Pemkab Mimika.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan bahwa tenaga kesehatan, guru, dan pegawai distrik telah dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter TNI AU. Untuk sementara, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di Jila dihentikan hingga situasi kembali aman.

Ia mengingatkan bahwa kondisi keamanan berpengaruh pada sejumlah proyek pembangunan di Jila, termasuk kantor distrik, Polsek, perumahan, dan sekolah.

Bupati JR menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri berkomitmen menjaga stabilitas agar pembangunan tetap berjalan.

“Harapan kami situasi cepat aman, cepat damai, dan tidak ada lagi tindakan terhadap anak-anak maupun perempuan,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya seminar

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar seminar pendahuluan perencanaan Kota Potowayburu yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Kamis (20/8/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa tahap awal ini menjadi pondasi untuk merumuskan arah pembangunan terlebih untuk pengembangan kota yang lebih baik.

“Seminar awal meletakkan dasar rencana. Setelah itu ada seminar pertengahan, interim report, lalu final report berdasarkan masukan masyarakat,” kata Bupati Mimika Johannes Rettob.

Bupati JR menyebut potensi pariwisata Potowayburu sangat besar, mulai dari air terjun, pantai, hingga kawasan hutan yang bisa dikembangkan menjadi taman wisata.

Ia menambahkan, bahwa lahan yang luas memungkinkan pembangunan fasilitas wisata, dengan dukungan kementerian untuk penyesuaian status lahan.

Lanjutnya, saat ini program masih dalam tahap perencanaan. Setelah master plan selesai, akan dilanjutkan dengan rencana detail.

“Untuk anggaran belum bisa kita pastikan nanti rencana detail selesai, baru dapat dihitung kebutuhan anggaran dan dialokasikan untuk pelaksanaan. Dan proyek ini paling tidak memulai sebelum saya turun sebagai bupati,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Wabup Kemong Sebut Mekanisme Tender Proyek Akan Dievaluasi

MIMIKA, BM

Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, menyebutkan bahwa mekanisme tender proyek pemerintah daerah akan dievaluasi.

Hal tersebut dikatakan, karena ada banyaknya aspirasi dari kontraktor lokal yang mengeluhkan praktik rekomendasi berulang, dominasi kelompok tertentu, serta adanya permainan di tingkat OPD.

Wabup Kemong mengaku sering menerima keluhan langsung dari pengusaha yang datang untuk meminta rekomendasi.

“Setiap hari saya hadapi pengusaha-pengusaha datang dengan hal yang sama. Kalau memang OPD mau kasih proyeknya, kasih saja dengan jelas. Kalau tidak, jelaskan apa adanya, jangan berulang-ulang minta rekomendasi,” kata Wabup Kemong saat ditemui, Kamis (20/8/2026).

Ia juga menyoroti adanya proyek yang disebut Pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha lokal.

Menurutnya, hal ini harus segera dievaluasi agar sistem tender lebih transparan dan berpihak pada pengusaha daerah.

"Saya juga tahu ada permainan di OPD yang memperburuk kepercayaan publik," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi bersama BPBJ dan memastikan aturan afirmasi bagi pengusaha lokal berjalan sesuai ketentuan.

“Saya harap sistem tender kedepan dapat lebih adil, transparan, dan memberi kesempatan merata bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya. (Shanty Sang)