politik

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Distrik Kwamki Narama menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk mengumpulkan usulan dari satu kelurahan dan sembilan kampung.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Jumat (6/3/2026) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Firon Balinol Mom.

Musrenbang yang didampingi langsung tim asistensi Bappeda ini menghasilkan 167 usulan program kegiatan yang akan diusulkan ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk program tahun 2027.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Firon Balinol Mom dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang distrik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Distrik Kwanki Narama.

"Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Firon.

Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk di Distrik Kwamki Narama yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.

"Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Untuk itu, melalui Musrenbang RKPD tahun 2026 ini, ia menghimbau kepada kepala kampung untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,l.

Selain itu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna membuka aksesibilitas antar wilayah dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap seluruh peserta Musrenbang dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan usulan yang konstruktif demi kemajuan Distrik Kwamki Narama di masa yang akan datang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Hanuebi mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, menetapkan prioritas usulan distrik, menyelaraskan dengan program OPD, dan mendorong perencanaan yang partisipatif serta tepat sasaran.

Adapun isu strategis yang masih menjadi perhatian di Distrik Kwamki Narama meliputi peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, penanganan masalah sosial, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan masyarakat.

Beberapa usulan prioritas yang mengemuka antara lain infrastruktur untuk perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, air bersih dan sanitasi, pendidikan untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan sarana belajar.

Selain itu, di bidang kesehatan untuk peningkatan fasilitas layanan, dukungan gizi/stunting, dan penguatan posyandu. Sementara dalam bidang ekonomi untuk pelatihan keterampilan serta dukungan UMKM berbasis potensi lokal. Di bidang Sosial & Pemerintahan diusulkan untuk pembinaan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur.

"Kami juga butuh pembangunan Kantor Distrik Kwamki Narama yang dilengkap dengan fasilitas pendukung sarana dan prasarana. Pembangunan Kantor Polsek Kwamki Narama yang juga dilengkapi dengan sarana dan prasana, serta pengadaan 1 unit mobil patroli Hilux Dobel Kabin 1 Buah," ujar Edwin.

Ia menambahkan, rehabilitasi berat Pos Ramil Kwamki Narama juga menjadi usulan prioritas.

"Kami berharap seluruh usulan dapat dibahas secara objektif, disinkronkan dengan OPD sesuai kewenangan, dan menghasilkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Ketua Satuan Tugas (Satgas) program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, sekaligus Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan, setelah berjalan hampir satu tahun, 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dievaluasi guna memastikan apakah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG ini di kota Timika sudah berjalan dengan baik, dan memang baru di kota, kita akan pastikan apakah MBG ini sudah memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian anak-anak sudah terpenuhi gizinya sesuai dengan yang diharapkan. Sudah jalan hampir satu tahun, jadi kita mau pastikan sudah jalan dengan respon balik dari sekolah dan anak-anak,” kata Wabup Kemong.

Wabup menjelaskan, evaluasi ini akan dilakukan dengan mengunjungi langsung dapur SPPG, karena masih ada dapur yang hanya bersifat sementara tapi ada juga dapur yang sudah sesuai dengan kriteria dan memenuhi standar dari BGN.

“Harus dipastikan dulu pemanfaatan dapur itu sendiri. Kita harus pastikan. Yang ada ini dulu. Kalau memang perlu ditambah kami akan dukung dengan program karena ini harus melebar. Saat ini program MBG ini hanya berputar di kota saja,”ujarnya.

Lanjutnya, setelah dievaluasi SPPG di seputaran kota Timika, program MBG sesuai dengan standar dari BGN tersebut juga direncanakan akan diperluas hingga ke sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman.

Dikatakan bahwa pada pelaksanaan MBG di wilayah pesisir dan pedalaman nantinya, Pemkab akan menggunakan sumber daya alam (SDA) yang ada di sekitar daerah tersebut guna dikelola agar manfaat gizinya dapat dirasakan oleh anak-anak sekolah.

“Di pesisir dan pedalaman itu memafaatkan SDA yang tersedia sesuai dengan kondisi di sana dan menyesuaikannya dengan standar yang diterapkan oleh BGN,” tutur Wabup.

Evaluasi SPPG ini, menurutnya bukan hanya untuk menilai bahwa pelayanan sudah dilakukan dengan baik atau tidak melainkan memang aturan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.

“Kami baru rapat pertama hanya untuk memastikan program ini sedang berjalan. Bukan kita menilai bahwa ini baik atau tidak baik. Tapi ini berpatok pada standar yang ditetapkan oleh BGN. Itu yang harus dijalankan dan dipastikan oleh SPPG. Jadi kita punya pedoman itu standar dari BGN,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kondisi kantor Kelurahan Kebun Sirih

MIMIKA, BM

Kondisi Kantor Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru rusak dan dinilai tidak layak untuk melakukan pelayanan. Sejak dua minggu terakhir, pelayanan kantor yang terletak di Jalan Bandara Lama terpaksa menumpang di Kantor Kelurahan Koperapoka.

Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Faustina Endang Suryanti mengatakan, bahwa keputusan pemindahan pelayanan telah melalui koordinasi dan mendapat izin dari Pimpinan Daerah.

"Kantor lama itu sudah tidak layak dan kurang aman untuk aktivitas pelayanan publik. Jadinya, kami menumpang dulu, sudah hampir dua minggu pindah ke sini,” kata Faustina.

Selain kondisi kantor yang rusak, ada juga beberapa kejadian di sana yang dinilai cukup mengkhawatirkan baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus administrasi. Pelayanan ke masyarakat juga tidak kondusif. 

“Pelayanan masyarakat di kantor lama kami nilai tidak aman. Saat pegawai datang pagi hari, terdapat beberapa orang yang tidur di depan kantor dalam pengaruh minuman keras. Kondisi ini tentu mengganggu dan berpotensi menimbulkan risiko,” ujarnya.

Faustina berharap pemerintah dapat mengakomodir pembangunan kantor baru. Hal itu juga sudah diusulkan dalam Musrenbang  tingkat kelurahan.

Menurutnya, kantor yang layak sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat. 

"Kami harap ada pembangunan kantor kelurahan yang baru. Intinya tanahnya tidak bermasalah sehingga pelayanan masyarakat kembali efektif," harapnya. (Shanty Sang)