Politik & Pemerintahan

Pemanfaatan Tailing di Mimika Mulai Diseriusi Pemerintah Daerah

Suasana saat seminar yang dilangsungkan di Hotel Horison Ultima

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Selasa (13/12/2022) kemarin menggelar seminar akhir kegiatan penyusunan master plan pemanfaatan tailing.

Kegiatan yang berlangsung di hotel Horison Ultima, ini dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa rekomendasi sesuai dengan sektor yang sudah menjadi perbincangan sebelumnya terkait dengan penentuan beberapa lokasi untuk area penimbunan material tailing Kabupaten Mimika.

"Jadi saya berharap pemanfaatan tailing nantinya segala pengurusan harus satu pintu melalui pemerintah daerah," katanya.

Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Mimika Senray Aris Morin mengatakan, beberapa rekomendasi sudah disepakati sesuai sektor yang menjadi perbincangan terkait penentuan lokasi untuk area stockpile material tailing ketika diambil dari areal PTFI.

"Dari skema yang telah disepakati tailing akan diambil dari lokasi LIP 32. Setelah itu ke areal stockpile. Ada beberapa lokasi untuk kebutuhan tailing internal dan eksternal, "jelasnya.

Ia mengatakan, kebutuhan internal nantinya dipakai untuk kebutuhan batako dan lain-lain. Sedangkan lokasi stockpile eksternal  rencananya akan di ekspor apabila di daerah lain membutuhkan tailing dari Mimika.

Untuk lokasi internal berada di lokasi kampung Ayuka, Tipuka dan lokasi bekas Aeromodelling SP2-SP5. Sementara untuk eksternal berada di kawasan Pelabuhan Poumako.

"Lokasi di pelabuhan pomako itu karena luasan yang tersisa dari APL di pelabuhan sekitar 147 heaktare dan untuk pengembangan pelabuhan sendiri membutuhkan sekitar 78 hektare sehingga masih tersisa 69 hektare, sehingga Dinas Perhubungan merekomendasikan bisa kita buat pelabuhan khusus dan stockpile area," jelasnya.

Lebih lanjut Senray mengatakan, secara teknis ada pertimbangan kedalaman di area sungai yang masih dangkal karena sebelumnya direncanakan bangun pabrik Semen ternyata gagal karena dangkal.

"Nanti akan membutuhkan kajian lebih lanjut setelah master plan jadi, apakah akan ada pengerukan atau lainnya itu nanti dilakukan secara teknis. Tapi paling tidak kita sudah memiliki master plan," ungkapnya.

Sementara itu, direncanakan pula jalur khusus pengangkutan tailing karena pertimbangannya setiap hari 20 ribu ton nantinya yang harus masuk di stockfpile area, dan membutuhkan kendaraan besar.

Pasalnya jika harus melewati jalan umum kemungkinan jalanannya akan rusak dan juga menggangu masyarakat.

Sehingga untuk rencana jalan khusus akan dilakukan oleh Dinas PUPR dengan pertimbangan melihat lokasi stockpile yang sudah disepakati.

Sedangkan, untuk kelembagaan nanti dalam master plan dikelola oleh Perusda.

"Jadi di master plan mengatur tata kelola kelembagaan, keterlibatan masyarakat dan lainnya. Tapi dari sisi aspek proses produksi kita harus menyiapkan stockpile area, kita harus siapkan pelabuhan khusus, jalan khusus yang menghubungkan stockpile area dengan pelabuhan, "ungkapnya.

Lanjutnya, jika sudah diatur jalannya, maka tahun depan akan menyusun naskah akademik dan semua aspek yang masuk di master plan akan ditegaskan lewat Raperda.

"Nanti Raperda akan ada pasal-pasal yang mengatur. Tapi batang tubuh dari naskah akademik diambil menjadi bagian yang terintegrasi dari Peraturan Daerah. Nanti ada pasal-pasal yang mengatur siapa yang boleh ambil atau retribusi semuanya diatur, " Tutupnya. (Shanty Sang)

KPUD Mimika Lakukan Uji Publik ke-2 Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD


Suasana kegiatan KPUD Mimika di Ballroom Hotel Cartenz

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika menggelar uji publik ke-2 rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika untuk Pemilu 2024.

Uji publik yang digelar KPUD Mimika, Selasa (13/12/2022) di Hotel Cartenz ini dihadiri unsur forkorpimda dan sejumlah organisasi masyarakat.

Uji publik ini dimaksudkan untuk mendapat masukan atau umpan balik terhadap rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten.

Ketua KPUD Mimika,Indra Ebang Ola mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini berdasar pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang  tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu.

Selain itu mendasari juga PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kab/kota dalam pemilu.

Dengan demikian maka menurut Indra bahwa dalam merancang penetapan dapil harus berpedoman pada prinsip-prinsip jadwal yang sudah ditentukan.

"Itu menjadi rumus utama bagi kita semua. Silahkan mendianoksanya, silahkan merancang untuk menentukan posisi yang tepat dan pas. Salah satu faktor untuk menentukan jumlah kursi itu dilihat dari jumlah penduduk,"ungkapnya.

Sementara Kepala Kesbangpol, Yan Slamet Purba berharap kegiatan ini bisa memberikan masukan karena ada perubahan pada daerah pemilihan.

"Saya yakin KPUD telah menentukan ini dengan baik dan ini memang harus ditata karena ada perkembangan signifikan. Ini dibutuhkan masukan sehingga batas waktu yang ditentukan itu akan ditetapkan," ungkapnya.

Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Purba berharap penataan dapil nanti tidak menimbulkan konflik.

"Jadi saya harap mari kita sama-sama berikan yang terbaik buat KPUD Mimika," ucapnya. (Ignasius Istanto)

Plt John Rettob Ingatkan Banyak Hal Pada 291 PNS Formasi 2018

Tampak suasana pengambilan sumpah jabatan kepada 291 PNS yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, di lobi Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (12/12/2022)

MIMIKA, BM

Sebanyak 291 pegawai negeri sipil (PNS) formasi 2018 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika mengikuti pengambilan sumpah janji jabatan di lobi Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (12/12/2022).

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan turut disaksikan oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Plt Bupati melalui sambutannya menegaskan bahwa menjadi seorang PNS harus siap menjadi pelayan masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar para pengambil sumpah dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam tugas pelayanannya.

"Kalian harus disiplin, tanggung jawab. Harus punya integritas dan juga dedikasi. Sekarang saya mau benar-benar pakai aturan tentang kedisiplinan ASN. 26 hari tidak masuk berturut-turut, berhentikan," tegasnya.

Menurutnya, PNS di masa kini mesti memiliki inovasi-inovasi dan selalu dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman.

"Jangan jadi pegawai negeri tapi buka laptop saja tidak tahu. Sekarang zamannya aplikasi, tidak ada kita mau bohong-bohong. Semua jalan dengan baik. Jadi, saya berharap jadi pegawai negeri, jadilah pegawai yang baik," tuturnya.

Di samping itu, dia juga menekankan agar para pengambil sumpah bisa menjunjung tinggi nilai loyalitas dan asas netralitas sebagai seorang PNS.

"Jadi pegawai negeri, jangan ikut-ikutan berpolitik praktis. Asas netralitas itu harus betul-betul kita wujudkan. Kita kemarin banyak ditegur oleh Komisi ASN terkait banyak sekali pegawai negeri yang tidak menunjukkan netralitasnya," ungkapnya.

"Akhirnya saya harus memberikan penjelasan dengan baik supaya semua itu bertahan. Kalau tidak yang dipecat sudah banyak ini. Saya sudah bela-bela lagi, baru habis itu mereka mau gugat saya lagi. Dengari itu dan betul-betul kalian harus pahami. Jadi pegawai itu betul-betul pegawai negeri yang baik," imbuhnya.

Lebih lanjut Plt Bupati meminta kepada segenap pimpinan OPD agar bisa benar-benar memerhatikan pegawainya yang baru diambil sumpah. Kata dia, jangan sampai hari ini diangkat, namun besok dan seterusnya sudah tak lagi masuk kantor.

"Mari kita sama-sama bekerja dengan baik, mari kita di masing-masing OPD melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing ikut perintah atasan, tapi perintah yang baik. Kalau perintah yang tidak baik, jangan ikut. Harus berani tolak perintah-perintah yang tidak benar," tandasnya.

Diakhir sambutan, Plt Bupati juga meminta maaf atas keterlambatan dalam proses pengangkatan PNS formasi tahun 2018 ini.

"Kalian ini kan pengangkatan 2018. Kalian punya SK tahun 2020. Sekarang sudah empat tahun baru kalian naik. Mewakili pemerintah, kami meminta maaf karena keterlambatan ini, tapi kami akan berusaha untuk terus meningkatkan semua prosedur-prosedur dengan baik sehingga jangan sampai menghilang hak-hak kalian sebagai pegawai negeri sipil," pungkasnya.

Sebagai informasi, 291 pegawai yang hadir mengikuti pengambilan sumpah jabatan ini terdiri golongan II dan III. Golongan II sebanyak 143 orang dan golongan III sebanyak 148 orang. (Endy Langobelen)

Top