Politik & Pemerintahan

Selama 7 Bulan, Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sudah Mencapai Rp13 Miliar

Kadispenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menargetkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp20 miliar.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa mengatakan walau telah mencapai Rp13 miliar lebih, namun realisasi pajak dan retribusi daerah perlu dikoordinasikan lagi karena belum berkembang sesuai dengan harapan.

"Kita perlu lompatan karena yang kita lihat, perkembangan pajak dan retribusi ini agak sedikit stagnan,” ujarnya.

Dengan adanya beberapa perubahan terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, Dwi berharap ada kerja sama dari pihak pengelola rumah makan, hotel dan tempat hiburan malam.

Dwi menjelaskan perlu ada lompatan karena secara nasional tarif pajak hiburan malam sebesar 40 persen. Di Mimika hanya 20 persen sesuai dengan Peraturan Bupati Mimika.

Ia juga menyebutkan, selama ini Bapenda juga memberikan intensif sebesar 50 persen kepada pengola hiburan bioskop XXI dan intensif ini diberikan selama tiga tahun.

"Karena itu kami berharap dengan dukungan wajib pajak dan tempat usaha, sehingga pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah tetap bisa dicapai tahun 2025 ini,"terangnya. (Ronald Renwarin)

20 OPD Ikut Lomba Innovation Week, Salah Satunya Bapenda Mimika


Bupati Mimika Johannes Rettob saat membuka kegiatan yang ditandai dengan pemukulan tifa

MIMIKA, BM

Sebanyak 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika mengikuti lomba innovation week tahun 2025 yang diselenggarakan Bappeda Mimika.

Lomba ini mengusung tema pengembangan dan penciptaan inovasi daerah untuk pemerintahan yang responsif, eneriik, transparan, terampil objektif dan berdaya saing.

Ajang yang akan berlangsung selama tiga hari sejak Rabu - Jumat (1-3/10/2025) dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI Dr Tri Widodo Wahyu Utomo dan Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling.

Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Drs. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MH berharap agar peserta jangan hanya melihat hadiahnya saja tetapi harus betul-betul bisa menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan OPDnya masing-masing.

"Jangan berpikir bahwa ini adalah kegiatan sesaat ada lomba tahun ini menang tahun depan dapat insentif tapi pertanyaannya tahun depan apakah bapak ibu akan masih berinovasi ? Kalau Bapak Ibu tidak menjadikan sebagai inovasi yang berkelanjutan maka hadiah insentif anggaran itu menjadi sia-sia,"kata Tri.

Oleh sebab itu, diharapkan peserta dapat menjadikan lomba ini sebagai pemacu untuk menumbuhkan budaya inovasi, ekosistem inovasi di Kabupaten Mimika dan bukan sekedar ikut lomba 17-an lomba kemudian mendapat hadiah.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika ini adalah untuk memperkuat sebuah ekosistem inovasi sekaligus meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Katanya, Mimika ini kabupaten yang memang sebenarnya jauh lebih maju dibanding kabupaten-kabupaten pada umumnya di sekitar Mimika maupun Papua pada umumnya. Oleh karena itu, Mimika dituntut agar bisa menjadi role model untuk inovasi daerah.

Sementara itu, Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, bahwa inovasi-inovasi yang ada harusnya dikembangkan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melakukan pelayanan yang lebih mudah untuk masyarakat dan pelayanan yang paling gampang.

"Kami terus melakukan terobosan, melakukan segala macam strategi-strategi untuk bagaimana caranya kita ini bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kita terus berkomitmen untuk mendorong lahirnya gagasan, terobosan serta inovasi dari seluruh elemen masyarakat. Inovasi bukan hanya milik para akademisi, tetapi kita semua bisa membuat inovasi-inovasi tersebut,"tutur Bupati John.

Melalui Mimika innovation week ini, Bupati John ingin menjadikan Mimika sebagai daerah yang adaptif, daerah yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Inovasi Kabupaten Mimika ini cukup banyak dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga pernah hadir di sana dalam acara ini dan kebetulan saya yang diminta untuk memberikan sambutan diantara semua kabupaten kota yang ada di Indonesia,"katanya.

Oleh sebab itu, ia berharap kepada peserta sekalian untuk terus berkomitmen untuk bisa memberikan inovasi-inovasi.

Diharapkan, acara ini bukan hanya sebagai ajang lomba saja, tetapi kemudian bisa menjadi produk yang baik dan kemudian bisa berkolaborasi serta menjadi inspirasi bagi semua.

"Kami sudah punya inovasi-inovasi yang mendapat penghargaan nasional, yang terakhir ini inovasi dari RSUD Mimika "Sa Antar Ko","ucapnya.

Selain itu, karena inovasi yang luar biasa ini juga Kabupaten Mimika telah masuk dalam nominasi 3 besar Kabupaten Harmoni Nasional.

"Dari 451 kabupaten tapi kita sudah masuk 3 besar. Dan saat ini kita sedang lakukan pengisian data untuk dinilai dan akan diumumkan 24 November mendatang,"ungkapnya.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, penyelenggaraan lomba inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan lingkup Pemda Mimika.

Peserta adalah OPD lingkup Pemda Mimika yang dibagi dalam 4 kategori dengan jumlah peserta inovasi sebanyak 20 OPD.

Adapun kategorinya yakni, kategori Inovasi Pelayanan Publik diikuti 5 OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan RSUD.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan diikuti 5 OPD yaitu Bagian Hukum, Bagian Umum dan Perlengkapan, Sekretariat DPRD, Bapenda dan Bappeda.

Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat diikuti 5 Puskesmas (PKM) yaitu, PKM Mapurujaya, PKM Timika, PKM Karang Senang, PKM Potowaiburu dan PKM Kwamki.

Dan kategori Inovasi Pemerintahan Distrik diikuti 5 Distrik yaitu, Distrik Wania, Mimika Baru, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur dan Distrik Kwamki Narama.

"Mekanisme penilaian, dewan juri dan proses penilaian lomba inovasi ini dilaksanakan secara berjenjang dan profesional. Tahap pertama dilakukan penilaian administrasi by system aplikasi SIMDA kami yaitu sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika dan itu telah selesai,"kata Yohana.

Yohana mengatakan, perangkingan skor dari penilaian sistem itu dilihat dari skor kematangan inovasi berdasarkan eviden yang diupload di sistem dan dari situ terpilih 5 Inovasi atau skor tertinggi yang hari ini diundang untuk memaparkan inovasinya di hadapan para juri.

"Ini yang akan kita lakukan sekarang adalah tahap kedua yaitu presentase di hadapan juri. Juri ada lima orang yaitu dari Deputi LAN RI, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, Akademisi STIE JB, Asisten I Setda Mimika dan Asisten III Setda Mimika. Nanti, penetapan dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada upacara HUT Mimika,"ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa sebagai apresiasi kepada peserta panitia telah menyiapkan hadiah berupa piala 12 unit, laptop dan tablet untuk para Pamong Inovasi dan inovator di setiap OPD yang menang 40 unit.

Tidak hanya itu, kata Yohana, tahun 2026 juga akan menyiapkan insentif anggaran bagi OPD pemenang inovasi sebesar Rp4 miliar. Pemberian anggaran ini untuk mendukung program dan kegiatan inovasi yang dilakukan OPD tersebut.

"Terima kasih untuk dukungan pimpinan daerah kita,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Pertama di Papua, Tiga OPD Lingkup Pemkab Mimika Terima Sertifikat ISO/IEC 27001


Bupati Mimika saat menyerahkan sertifikat

MIMIKA, BM

Sebanyak tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial menerima sertifikat ISO/ IEC 27001 : 2022.

Tiga OPD ini merupakan dinas yang pertama kalinya di Provinsi Papua yang menerima sertifikat ISO/IEC 27001 : 2022.

Penyerahan sertifikat ISO/IEC 27001 : 2022 langsung diberikan Bupati Mimika Johannes Rettob kepada Kepala Bapenda, dan perwakilan Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan, Rabu (27/8/2025) di Hotel Swisbelinn.

Untuk diketahui, bahwa tiga OPD lingkup Pemkab Mimika tersebut telah menerapkan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus memperbaiki sistem keamanan informasi di suatu organisasi.

Bupati Mimika Johanes Rettob mengatakan, pemerintah daerah harus bangga karena diberi penghargaan sistim keamanan elektronik berbasis data. Semua pemerintah daerah diaudit terkait sistim keamanan informasi.

Tahun lalu pemerintahan daerah baru mendapatkan nilai 2 dari angka minimal 5. Nilai ini dilihat dari keterlibatan instansi pemerintah daerah dan vertikal untuk mengakses data di ISO 27001.

"Untuk Provinsi Papua baru ada tiga OPD yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001,"ujarnya.

Di akhir jabatannya nanti, Bupati John berharap baik OPD maupun instansi vertikal juga bisa mendapatkan sertifikat ISO. Semua OPD dan instansi vertikal pasti bisa untuk mendapatkan sertifikat ISO.

Menurutnya, dengan sertifikasi ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan basis satu data yang terpusat di Disdukcapil dan terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan semua OPD khususnya yang melakukan pelayanan publik bisa memiliki sertifikasi ISO.

"Dengan sertifikasi ISO ini agar seluruh pemerintah daerah bisa mengikuti prosedur berbasis satu data untuk semua pelayanan pemerintahan,"tutur Bupati John.

Mengingat pentingnya sertifikasi ISO inilah, ia menghimbau OPD lingkup Pemkab Mimika dan instansi vertikal yang melayani publik agar dapat melakukan integrasi ISO. Terlebih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Penanggung Jawab Inisiatif dan Koordinasi (PIC) agar dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik.

"Bayangkan jika kita ke Dukcapil terus tinggal enter saja dengan data yang ada di KTP. Mau pelayanan apa saja jadi mudah. Baik PBG, SKCK, paspor, tidak perlu lagi isi data-data langsung enter saja semua bisa terlayani. Jadi memudahkan pelayanan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Top