politik

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika berencana akan membangun Alun-Alun kota, dimana tahun ini sudah masuk dalam perencanaan.

"Kemarin saya sudah cek lokasinya dan sudah bicara juga dengan pemilik tanah untuk rencana pembangunan ini," kata Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui, Kamis (23/4/2026).

Bupati mengatakan, bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat dan sudah bersertifikat sehingga untuk pembangunan nya tidak akan masalah.

"Karena ini tanah masyarakat jadi kita harus bertemu dan berkoordinasi dengan pemilik lahan,"ujarnya.

Selain alun-alun kota, tahun ini juga Pemkab Mimika akan membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Lapangan Eks Pasar Swadaya.

"Untuk alun-alun dan ruang terbuka hijau ini memang harus kita membangun karena untuk mempercantik Kota Timika,"ucapnya.

Ditanya, soal para pedagang yang ada nanti apakah akan direlokasi jika sudah mukai dikembangkan RTH-nya, kata Bupati JR bahwa sebenarnya mereka (pedagang) itu hanya menunggu penertiban saja, setelah penertiban baru mulai di bangun.

"Jadi konsultan nanti lakukan perencanaan, sesudah perencanaan itu nanti diserahkan kepada kami kemudian tindaklanjutnya untuk kami eksekusi," ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat menyalurkan bantuan dari Wapres Gibran kepada Balita, Lansia dan Ibu Hamil di Posyandu Bethel

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyalurkan 115 paket bantuan dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat Mimika.

Bupati John mengatakan, bahwa pihaknya hanya menyalurkan bantuan yang telah dititipkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, bantuan diberikan secara simbolis sebanyak 35 paket di Posyandu Bethel Jalan Ahmad Yani, Timika.

Adapun, 35 paket ini dikhususkan kepada 24 untuk ibu hamil, janda, lansia dan 11 paket buat balita. Sesuai dengan arahan paket diberikan kepada kelompok rentan.

“Karena paket Pak Wapres di titipkan kepada kami, maka kita tindaklanjuti untuk membagikan kepada kelompok rentan, kebetulan juga di sini ada Posyandu,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, untuk isi paket bantuan terdiri dari sembako, alat untuk ibu hamil dan menyusui kemudian vitamin dan beberapa kebutuhan lainnya.

Selanjutnya sisa paket sembako akan diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk menindaklanjuti pembagian bantuan Wapres.

“Paket sembako itu totalnya 115, dan bantuannya itu bukan hanya sembako, tapi ada topi, baju dan lainnya. Jadi nanti kami serahkan saja ke Dinsos biar disalurkan,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait hak akses dan pemanfaatan data kependudukan serta pengawasan pelayanan publik tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Kamis (23/04/2026) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Drs. Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan, pemanfaatan data kependudukan harus tepat, akurat, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi data pribadi masyarakat.

"Ini menjadi fondasi membangun kepercayaan publik," kata Ananias.

Ananias mengatakan, pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem kerja masing-masing.

Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas program, mempercepat layanan, serta menghadirkan pelayanan publik berbasis data yang valid.

“Integrasi ini juga data dapat meminimalisir duplikasi program, memperkuat proses verifikasi, dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan secara nasional yang dapat dimanfaatkan daerah dalam mendukung pembangunan.

“Kami harap hasil FKP ini menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan sistem pelayanan publik,” ujarnya.

”Mimika diharapkan semakin siap mengimplem entasikan sistem pelayanan berbasis data kependudukan yang terintegrasi, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. (Shanty Sang)