Politik & Pemerintahan

Dinilai Rasis, Petugas Kebersihan DLH Protes Kehadiran Kabid Persampahan Yang Baru Dilantik

Sejumlah petugas kebersihan melakukan aksi protes di depan Kantor DLH Mimika, Selasa (7/6/2022)

MIMIKA, BM

Sejumlah petugas kebersihan melakukan aksi protes terhadap Musa Paembonan yang baru saja dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Selasa (7/6/2022).

Aksi protes itu dilakukan akibat pernyataan Kabid Persampahan yang dinilai rasis dengan menyebut beberapa suku di dalamnya.

Sekretaris DLH Mimika, Michael Alik Lembang, S.Sos ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Kabid Persampahan sesungguhnya tidak bertujuan untuk rasis.

Melainkan untuk mengimbau dan menegaskan kepada semua petugas agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan rajin.

"Apa yang disampaikan pak Musa tadi itu tidak mengacu ke satu suku saja. Artinya bahwa dia tidak pilih kasih. Yang dia tegaskan itu untuk semua petugas," jelasnya saat ditemui di pelataran Kantor DLH Mimika, Selasa (7/6/2022).

"Jadi dia tegaskan untuk kerja yang rajin. Rajin masuk pagi, itu saja. Tidak ada unsur lain bahwa suku ini suku itu, tidak ada," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan ketersinggungan dari para petugas, Michael menyebutkan bahwa kemungkinan hal itu terjadi akibat salah paham.

"Memang keterangan dari karyawan ada seperti itu, tapi sudah diklarifikasi bahwa pak Kabid tidak bicara itu. Dia hanya mengingatkan kepada yang malas kalau dia tidak pilih kasih. Semua sama rata dengan yang lainnya," tuturnya

"Jadi dong lakukan aksi tadi karena mungkin kemarin dong salah terima pernyataan dari pak Kabid. Hanya salah paham saja sehingga terjadi sedikit ini toh," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima BM, pada Senin (7/6) kemarin, Kabid Persampahan yang baru dilantik, Musa Paembonan mendatangi pangkalan DLH.

Waktu dia ke pangkalan yang ditemuinya hanya ada satu pengawas, sopir, dan satu sekuriti. Saat itu Musa Paembonan mengatakan sambil menyebutkan nama suku tertentu bahwa dia tidak takut siapapun. Intihnya bahwa siapa yang malas bekerja akan dia pecat.

Walau mungkin tujuannya untuk mempertegas pernyataannya namun penyebutan nama suku tertentu sebagai bagian dari ketegasaanya ini dinilai berlebihan.

Para petugas kebersihan merasa bahwa apa yang disampaikan itu tidak menunjukan etika yang baik sebagai seorang pimpinan, apalagi baru berumur jagung karena baru saja dilantik.

Menurut mereka, ketegasan seperti itu wajib diingatkan namun minimal haruslah menggunakan kata dan kalimat yang tidak sampai menimbulkan persoalan baru, apalagi sampai membawa nama suku tertentu.

Karena bagaimanapun, para petugas kebersihan DLH terdiri atas beragam suku yang selama ini bekerja dengan tetap mengedepankan rasa kebersamaan dan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya. (Ade)

Pasar Sentral Kini Miliki Cafe Adminduk

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob melaunching dengan memotong pita

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Terbukti dengan hadirnya inovasi ke 15 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikcapil) Mimika yakni Cafe Adminduk.

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob secara resmi melaunching pelayanan Cafe Adminduk yang berlokasi di Pasar Sentral Timika, Sabtu (4/6/) malam.

Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutedjo menjelaskan Cafe Adminduk tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi di luar jam kerja kantor pun menyisihkan waktu untuk memberikan pelayanan ekstra, yang mana setiap akhir pekan pelayanan tetap dilakukan di Pasar Kuliner," ujarnya dalam sambutan.

Dengan dibukanya Cafe Adminduk ini, Disdukcapil Mimika sejauh ini terhitung telah memberikan 15 inovasi kreatif untuk memudahkan pelayanan.

"Kekreatifan ini bukan hanya dari kami tapi juga dari masyarakat yang selalu memberikan masukan dan saran sehingga kami berinovasi memberikan pelayanan semudah mungkin dan secepat mungkin," katanya.

Lebih lanjut dia menerangkan Cafe Adminduk juga merupakan bagian dari ikhtiar Disdukcapil dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menetapkan Timika sebagai Smart City.

Ia berharap Cafe Adminduk dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat Mimika dan juga dapat berkontribusi menarik pengunjung untuk datang ke pasar kuliner.

"Dengan begitu, UMKM di sini juga bisa kita hidupkan. Makanya kita sengaja memang tempatnya di sini. Karena kalau di mall, maka yang kaya akan tambah kaya," tandasnya.

Wakil Bupati Mimika Johannes Retob mengatakan pemerintah akan selalu ada dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Pemerintah tapi saya catat dan berikan apresiasi terhadap Dukcapil yang sampai ini telah melakukan banyak inovasi terbukti ini sudah 15 inovasi agar masyarakat lebih dipermudah mengurus Adminduknya," kata Wabup John.

Wabup berharap dengan adanya Cafe Adminduk ini, urusan Adminduk bisa cepat terselesaikan. Karena, pelayanan sudah dimudahkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Habis ini, yang belum punya KTP, atau surat lainnya bisa langsung urus. Warga yang di pasar juga bisa segera selesaikan urusan Adminduknya," ujarnya.

Sementara, Kepala Disperindag Petrus Pali Amba mengatakan, dengan di bukanya cafe adminduk dapat memudahkan masyarakat yang mungkin tidak sempat ke Kantor Dukcapil atau karena jauh ke Kantor Dukcapil maka dengan cafe Adminduk ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

"Semoga dengan dibukanya di pasar kuliner ini masyarakat semakin terbantukan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pelayanan Adminduk di Cafe ini dibuka setiap hari Sabtu pukul 16.00-21.00 waktu setempat.

Pantauan BeritaMimika.com usai launching walau hujan namun ada sebagian masyarakat yang langsung melakukan pengurusan Adminduk. (Shanty)

Wabup John Launching PATEN Adminduk Wilayah Distrik Kuala Kencana

Wakli Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melaunching program Paten yang ditandai dengan pengguntingan pita

MIMIKA, BM

Masyarakat di 8 kampung dan 2 kelurahan wilayah Distrik Kuala Kencana tidak perlu lagi ke Kantor Dispencapil guna mengurus administrasi kependudukan.

Hal ini dikarenakan Distrik Kuala Kencana telah melaunching program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) administrasi kependudukan di Kantor Distrik Kuala Kencana

Launching Paten dilakukan oleh Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob ditandai pengguntingan pita, Jumat (3/6) didampingi Kadisdukcapil Slamet Sutejo dan Kepala Distrik (sebelum pelantikan-red) Septinus Timang.

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, pemerintah selalu berusaha bagaimana caranya memberikan pendekatan kepada masyarakat secara efiensi dan efektif agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

"Karena sudah ada di tingkat distrik kami berharap tidak ada lagi orang antri di Dukcapil. Ini harapan kita ke depan dan sebenarnya harapan ini harus bisa terjadi segera kalau kita semua konsisten dan serius untuk melaksanakan ini,” kata Wabup John.

Menurutnya, pemerintah juga terus berusaha bagaimana pelayanan adminduk ini dapat berjalan sesuai perkembangan teknologi digital saat ini walau terus menyesuaikan dengan koneksi jaringan internet.

Dikatakan, pendekatan layanan ini telah dilakukan Dukcapil Mimika di 6 distrik yakni Distrik Wania, Tembagapura, Mimika Baru, Mimika Timur, Iwaka dan sekarang di Distrik Kuala Kencana. Bahkan untuk Distrik Mimika Baru sudah terkoneksi hingga kelurahan.

"Kalau sudah ada pelayanan seperti ini saya harap jangan minta-minta uang, tidak boleh karena barang ini gratis. Kita terus berusaha, saya berikan apresiasi luar biasa karena begitu banyak produk dan inovasi yang telah dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, adminduk sangatlah penting karena berhubungan dengan data dan riwayat pribadi sebagai warga negara. Oleh sebab itu pemerintah ingin agar pelayanan ini dirasakan langsung oleh masyarakat agar masyarakat tahu bahwa pemerintah itu ada.

"Mudah-mudahan bukan saja di Dukcapil tapi pelayanan yang lain-lain juga akan terus sampai ke tingkat kelurahan dan kampung,” harapnya.

Kepala Distrik Kuala Kencana Septinus Timang mengatakan, saat ini baru satu alat namun rencananya ke depan akan dilakukan pengadaan tambahan agar dapat mengcover seluruh pelayanan adminduk di 8 kampung dan 2 kelurahan.

"Data kependudukan ini sangat penting. Di Distrik Kuala Kencana dari kemarin banyak kepala kampung yang mengeluh karena dari data KPM banyak yang bermasalah pertama NIK ganda, ada yang tidak berdomisili di Mimika tapi mendapat bantuan BLT maupun dari PKH dan lainnya,” tutur Septinus.

Menurutnya, hal ini berpotensi menjadi temuan jika diusut oleh BPK. Ia berharap dengan adanya layanan kependudukan secara langsung ini, semakin memudahkan masyarakat Kuala Kencana dalam pengurusan adminduk mereka.

"Yang sekarang jadi kendala kita adalah terkait dengan jaringan. Tapi kita bersyukur karena dari Kominfo telah menambah tiga BTS yang akan ditempatkan di tiga kampung yakni Mimika Gunung dan Pioka, Utikini Baru dan SP13. Hanya saja, kendala lainnya adalah masalah lahan. Hasil diskusi kami, di kampung warga mau tapi harus dibayar," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Slamet Sutejo mengatakan dahulu instansinya hanya melakukan pelayanan dasar namun di era digilitasi ini semua telah terkoneksi dengan layanan di kependudukan.

"Praktis Dukcapil kini menjadi dasar semua pelayanan. Mau vaksin kalau NIK tidak konec maka tidak bisa dan lainnya," ujarnya.

Hanya saja, menurut Slamet, peraturan bupati tentang delegasi kewenangan dari bupati ke distrik progresnya kurang konsisten. Jika ini semua dijalankan secara maksimal dan efektif maka akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan itu sendiri.

"Kami terus berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan, mempercepat serta tidak kenal lelah untuk terus berinovasi. Ini kami lakukan supaya pelayanan publik bisa di akses kapan pun, dimanapun dan oleh siapapun khususnya warga Mimika," ungkapnya. (Shanty)

Top