Politik & Pemerintahan

Resmi, Anton Bukaleng Diusulkan Sebagai Pengganti Ketua DPRD Mimika

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme menyerahkan berita acara kepada perwakilan Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Anton Bukaleng, S.Sos, diusulkan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Kabupaten Mimika sisa masa jabatan 2019-2024.

Anton Bukaleng akan mengisi posisi ketua DPRD yang sebelumnya ditinggalkan almarhum Robby Kamaniel Omaleng yang berpulang pada Kamis (22/4) lalu.

Pengusulan Anton Bukaleng tersebut dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Ananias Faot berdasarkan surat masuk dari Partai Golkar, Nomor 09/SP/PG/MMK/VIII/2021 dan Perihal Berkas Usulan Pergantian Antar waktu Ketua DPRD Kabupaten Mimika Sisa masa jabatan 2019-2024.

Surat ini dibacakan secara resmi pada Rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika tentang pengumuman usul peresmian pengangkatan calon pengganti Ketua Dprd Kabupaten Mimika dari Partai Golkar sisa jabatan 2019-2024.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme didampingi Wakil Ketua II DPRD, Yohanes Felix Helyanan dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari, Selasa (14/12).

"Sesuai dengan Hasil Rapat Pleno DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika menetapkan sudara Anton Bukaleng sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mimika, masa jabatan 2019-2024," tutur Sekwan DPRD Ananias.

Keputusan hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika, Nomor : 10/ SK/PAW/PG/MMK/VIII/2021, Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Fraksi Golongan Karya, Masa Jabatan 2019-2024.

Dasar Surat Keputusan tersebut adalah, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 dan PKPU No.03 Tahun 2011, Serta PKPU No. 02 Tahun 2016. Dan Surat DPP Partai Golongan Karya No. B-641/GOLKAR/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2021, Tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Mimika masa jabatan 2019-2024.

"Surat tersebut yang bertanda tangan adalah Ketua DPD Partai Golkar Mimika, Eltinus Omaleng dan Sekretaris Rizal Pata'dan," baca Sekwan.

Sekwan Ananias juga mengatakan bahwa usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Mimika telah sesuai dengan amanat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Setelah masuknya usulan tersebut, dikatakan Ananias, selanjutnya pimpinan DPRD akan mengusulkan peresmian pengangkatan calon PAW ketua DPRD kepada gubernur Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.

"Untuk itu, usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Papua," katanya.

Usai pembacaan berita acara dan surat masuk dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme dan Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan disaksikan oleh anggota DPRD dan diserahkan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari.

Yan Sampe Isi Kekosongan Kursi Fraksi Golkar di DPRD

Sebelumnya, di hari yang sama, Yan Sampe resmi dilantik menjadi anggota DPRD Mimika guna mengisi kekosongan satu kursi di Fraksi Golongan Karya (Golkar) menggantikan Almarhum Robby Omaleng.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 155.2/ 434/2021 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kahupaten Mimika periode tahun 2019-2024.

Selain itu, PAW ini mendasari aturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi dan kabuapten/kota yang diamanatkan dalam pasal 114 ayat 1 bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang dipandu pimpinan DPRD.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Yan Sampe dilakukan oleh Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme di Gedung DPRD Mimika, isaksikan langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahterana Rakyat Mimika, Yulianus Sasarari, bersama para anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme dalam sambutannya mengatakan, bahwa terhitung mulai tanggal mengucapkan sumpah dan janji peresmian maka saudara Yan Sampe sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mimika menggantikan saudara Almarhum Robby Omaleng masa bakti keaggotaan tahun 2019-2024.

"Saya hanya ingin pesan agar kedepan Yan Sampe benar-benar melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dan mampu bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat," kata Alex.

Ia mengatakan dengan pengalaman yang dimiliki Yan Sampe yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Mimika, maka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan baik.

"Pelantikan ini sebagai awal Yan Sampe melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.
Saya harap sudara dapat bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Yan Sampe selaku anggota DPRD baru mengaku bersyukur bisa kembali ke DPRD Mimika. Ia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik dan akan menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada saya,” ungkapnya. (Shanty)

Giat Ortal : Pemda Perlu Lakukan Perampingan Esselon dan Birokrasi

Jalannya kegiatan

MIMIKA, BM

Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Mimika menggelar kegiatan sosialisasi tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta penyederhanaan struktur OPD di lingkup Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Mozza Jumat (10/12) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hendritte Tandiono.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hendritte Tandiono dalam sambutannya mengatakan, penataan birokrasi merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan penyederhanaan.

Kebijakan penyederhanaan ini akan berdampak kepada perubahan pengetahuan pengaturan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah.

Penyederhanaan birokrasi menjadi program prioritas pemerintah pusat yang berdampak positif yakni dengan terciptanya struktur organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi sesuai dengan arah dan strategi pembangunan.

"Kegiatan penyederhanaan ini harus kita ikuti, jadi ketika aturan penyederhanaan itu diberlakukan maka penataan jabatan ASN juga mengikuti dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional,” katanya.

Ia mengatakan, penyederhanaan yang dilakukan ini sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi tentang perlunya perampingan eselon di lingkungan pemerintah dari level empat ke level dua agar kelembagaan pemerintah semakin sederhana.

Katanya, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan penyederhanaan dan perampingan agar terbentuk lembaga atau birokrasi pemerintahan yang dinamis, profesional, efisien dan efektif untuk mendukung kinerja dalam melayani masyarakat.

Adapun tiga tahapan dalam penyederhanaan birokrasi yakni penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan dan ketiga penyesuaian sistem atau pola kerja.

"Penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional membuat jabatan lebih melekat dengan keahlian dan kompetensi sehingga ASN dapat terus memberikan sumbangsih kinerja meskipun sudah tidak lagi menjadi pejabat struktural," ungkapnya.

Sementara, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Cheka Virgowansyah mengatakan, penyederhanaan pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa provinsi dan hanya menyisakan dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat.

"Dua provinsi ini memang kemungkinan ada kekhususan. Kenapa kami sampaikan mungkin, itu karena kemarin setelah ada pertemuan di Jayapura ada potensi usulan rencana penundaan, tetapi proses itu tidak bisa kami setujui, karena kami bukan pengambil keputusan, sehingga surat nanti akan kami teruskan ke presiden,”jelasnya.

Dikatakan, bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan gagasan Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Jenjang birokrasi Indonesia terlalu panjang sehingga perlu disederhanakan, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat.

Menurutnya, dengan pengambilan keputusan yang lebih cepat, masyarakat pun dapat menikmati layanan lebih cepat, kalau lima level kan keputusan harus dari lima itu.

Tambahnya, selain mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat, pengambilan keputusan yang cepat juga berpengaruh kepada investasi yang jauh lebih cepat, sehingga perekonomian dapat berjalan lebih baik.

"Jika melihat secara nasional pada 2021 ada 4,1 juta ASN, dan ternyata ASN di daerah itu jauh lebih banyak dari pusat, artinya jika kami (tim penyederhanaan) salah mengambil keputusan maka ada 3,2 juta ASN di daerah terbengkalai, maka dari itu tim sangat memperhatikan ASN di daerah yang memiliki aturan khusus,” ungkapnya. (Shanty)

Natal Tahun Baru Di Depan Mata, Pusat Sudah Batalkan Namun Mimika Belum Ada Keputusan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 62 tahun 2021 terkait PPKM level 3 telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

Meski Pemerintah Pusat sudah melakukan pembatalan, namun untuk Kabupaten Mimika belum ada keputusan apakah dibatalkan atau tidak.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui, Jumat (10/12) mengatakan, bahwa PPKM level 3 tidak dilaksanakan di semua daerah namun PPKM tetap dilaksanakan sesuai dengan level perkembangan kasus di tiap daerah.

"Misalnya kalau itu level 1 maka sudah pasti PPKMnya level 1 juga. Tetap laksanakan seperti itu. Nah, kita Mimika saat ini masuk pada PPKM Level 1 karena kasusnya hampir zero," kata Wabup John.

Ditanya soal bagaimana nanti dengan perayaan hari natal dan tahun baru di Kabupaten Mimika, Wabup John menjelaskan Mimika akan menyesuaikan peraturan yang telah dikeluarkan.

"Untuk Mimika kita akan sesuaikan dengan yang tertulis artinya daerah yang level 1, 2 tetap menerapkan sesuai dengan aturan level 1 dan level 2. Tetapi boleh disesuaikan dengan daerah itu sendiri," jelasnya.

Wabup John mengatakan, peraturan ini mengandung arti bahwa penerapan level PPKM kembali ke masing-masing daerah.

"Kita mau mengikuti kita di level 1 sesuai dengan aturan diatas, atau kita tetap menerapkan beberapa aturan untuk batasan-batasan khusus. Ini tergantung kita. Satgas covid-19 yang akan menentukan ini nantinya," Ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pemberlakuan level PPKM ada beberapa aturan yang sudah ditetapkan secara nasional yakni ibadah di gereja tetap 50 persen dan membatasi adanya silahturahmi.

"Tahun lalu dilarang untuk open house, tapi tahun ini tidak mengatakan melarang open house tetapi hanya membatasi. Jadi sekarang kita yang harus atur diri kita masing-masing dari aturan itu," ujarnya.

"Yang tidak boleh dilaksanakan sama sekali adalah iring-iringan atau berpesta yang kumpulkan banyak kerumunan. Peraturan ini berlaku untuk semua level PPKM termasuk daerah zero covid," Katanya.

Ditegaskan, bahwa untuk pesta tetap dilarang dan tidak boleh ada perayaan malam tahun baru karena berpotensi mengumpulkan warga.

Meski begitu, saat ini Satgas Covid Kabupaten Mimika belum mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan terkait natal dan tahun baru.

"Sampai saat ini satgas covid-19 belum rapat. Jadi apakah kita tetap menerapkan saja sesuai dengan aturan satgas covid-19 nasional dan kita tinggal ikut saja atau kita akan membuat aturan khusus yang memang spesifik untuk Kabuapten Mimika. Ini yang belum ada," kata Wabup.

Diketahui, bahwa angka kasus covid di Mimika saat ini kurang dari 10 kasus yang mana tidak ada gejala berat.

"Semuanya ringan. Tidak ada yang di rumah sakit. Jadi kita sudah dikategorikan PPKM Level 1, kita mau menuju ke zero," Ungkapnya. (Shanty)

Top