Politik & Pemerintahan

DLH Gelar Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai UU Cipta Kerja

Foto bersama para peserta dengan Asisten II dan pemateri

MIMIKA, BM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 'Terkait Persetujuan Lingkungan'.

Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atau pelaku usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan gangguan, pencemaran, dan perusakan lingkungan.

Lewat sosialisasi ini pelaku usaha maupun masyarakat diharapkan lebih mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta dapat meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah usahanya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga pada Senin (29/8/2022), tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Mimika, Willem Naa.

Willem Naa dalam sambutannya mengatakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, pengendalian, perencanaan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sesuai dengan perubahan undang-undangan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dari total 127 pasal yang terdapat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 dirubah 27 pasal, ditambahkan 4 pasal dan 10 pasal dihapus

Menurutnya, untuk melaksanakan amanah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perlu ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah terkait revisi undang-undang nomor 32 tahun 2009 maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaanya sesuai dengan tujuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan cipta kerja yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang di tetapkan,"jelas Willem.

Adapun persetujuan lingkungan peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terbagi atas tiga aspek.

Pertama, Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) persetujuan lingkungan adalah SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan hidup).

Kedua, UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ) persetujuan lingkungan adalah PKPLH (persetujuan penyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup).

Ketiga, SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) persetujuan lingkungan adalah NIB (nomor induk berusaha ).

Pada saat mulai berlakunya persetujuan lingkungan peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 maka beberapa peraturan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diantaranya, PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, PP nomor 72 tahun 2021 tentang pengelolaan mutu air dan pengendalian pencemaran, PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut
dan PP nomor 101 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya.

"Saya harap peserta dapat memahami dan mengimplementasi dalam melaksanakan usaha atau kegiatan dengan tetap menjaga, memperhatikan dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap baik, bersih, indah dan sehat untuk diberikan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa kita Indonesia," Ungkapnya.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Winny Matulesy menyampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah membina penanggungjawab usaha yang berpotensi.

Sementara tujuan kegiatan adalah diharapkan agar dapat melaksanakan semua ketentuan dalam proses perijinan dan pelaksanaan pengawasan.

Adapun jumlah peserta sosialisasi 75 orang terdiri dari OPD terkait pemeriksa dokumen lingkungan hidup sebanyak 11 orang, pelaku usaha sebanyak 44 orang dan DLH sebanyak 20 orang. (Shanty)

Inspektorat Papua Lakukan Rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Terkait Temuan dan Rekomendasi

Suasana pertemuan di Hotel Horison Diana Timika

MIMIKA, BM

Inspektorat Provinsi Papua melakukan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan se-Provinsi Papua tahun 2022.

Kegiatan yang di buka Drs. Anggiat Situmorang Msi, Plt Inpektur Provinsi Papua berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (25/8/2022).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data secara detail serta terperinci sejauh mana perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Giat ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP di Provinsi Papua telah dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau Satker pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Plt Inspektur Papua mewakili Gubernur Papua, Drs Anggiat Situmorang M.Si, dalam sambutannya mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda wajib yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka koordinasi, komunikasi dan evaluasi serta implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi Papua.

"Hasil yang ditindaklanjuti dalam rapat ini adalah temuan dan rekomendasi yang berlarut-larut yang tidak ada penyelesaiannya dan perlu diadakan kajian lebih lanjut, apakah temua tidak sesuai fakta sebenarknya atau memang instansi terkait sengaja membiarkan atau tidak paham atas tindak lanjut dari pemeriksaan,"ujarnya.

Dijelaskan, keberhasilan dalam pemeriksaan bukan terletak pada jumlah temuan dan rekomendasi jumlah pemeriksaan. Namun terletak pada efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemerikasaan dan sejauh mana dampak terhadap OPD.

Lebih lanjut dikatakan Anggiat bahwa hasil tindaklanjut pemeriksaan menjadi tolak ukur dari tatanan pengawasan kegiatan dan pengendalian.

Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi harus dilaksanakan paling lama 60 hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Menurutnya, APIP sebagai pengawas internal juga harus memiliki independensi dan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran.

Laporan yang diterbitkan oleh APIP harus dapat memberikan perbaikan terhadap organisasi dan memenuhi karakteristik kualitatif dengan prinsip tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang diterbitkan oleh asosiasi pemerintah Indonesia.

"Perlu saya tegaskan bahwa sesuai pasal 385 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menempatkan APIP dalam posisi kunci dalam menentukan apakh suatu laporan atau aduan masyarakat berindikasi pidana atau administrasi,"tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Mimika Jenny O Usmani dalam sambutannya bererima kasih kepada gubernur Papua yang sudah mempercayakan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah kegiatan rapat evaluasi Inspektorat se-Provinsi Papua.

"Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti rapat semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam berkarya," tutupnya. (Shanty)

Pemda Mappi Gelar Coffee Morning Bersama Forkompinda Dan Masyarakat

 

Suasana coffee morning di rumah jabatan bupati Mappi

MAPPI, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menggelar coffee morning bersama Forkompimda dan masyarakat di Kabupaten Mappi.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar ini dilangsungkan di rumah jabatan Bupati Mappi, Jumat (26/08/2022).

Selain Pj Bupati Mappi, kegiatan ini dihadiri Kapolres, Danyon Raider 600, Pabung 1710, mantan bupati Mappi periode 2012 - 2017, mantan wakil bupati Mappi periode 2017 - 2022, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan, LMA, ketua kerukunan dan perwakilan masyarakat.

Michael Gomar dalam kesempatan ini mengatakan bahwa tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2022 (besok-red), ia sudah tiga bulan menjabat sebagai Pj Bupati Mappi.

"Kemarin kami sudah melakukan zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan irjen Kemendagri untuk sosialisasi penilaian penjabat kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Gomar menerangkan bahwa adapun arahan oleh mendagri dan Irjen kemendagri adalah bahwa penjabat gubernur, bupati dan walikota diminta untuk melakukan evaluasi dan melaporkan seluruh tugas tanggungjawab serta kinerja yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan menjabat.

"Yang dilaporkan itu mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pengendalian stunting, pemulihan ekonomi daerah dan yang terpenting adalah kamtibmas dalam rangka mendukung tahapan - tahapan pesta demokrasi tahun 2024," ungkapnya.

Pj Bupati Mappi menjelaskan, adapun aspek penilaian adalah penyelenggaraan pemerintahan secara umum, aspek pembangunan, keuangan daerah, penataan birokrasi dan reformasi birokrasi di kalangan organisasi perangkat daerah.

Selain itu penetapan dan pengangkatan pejabat tinggi pratama dan juga aspek pembangunan yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya sampai dengan saat ini serta realisasi progres pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Menurutnya, para penjabat juga diminta untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap situasi kamtibmas yang ada serta bagaimana menghadapi dampak konflik yang akan ditimbul menjelang tahun politik mulai tahun 2023 hingga tahun 2024.

"Hal-hal inilah yang menjadi atensi khusus dari Mendagri kepada semua penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Untuk itu, hal utama yang harus kita sikapi bersama adalah tetap menjaga stabilitas kamtibas di Mappi," ungkapnya.

"Ini menjadi tugas kita bersama, baik TNI Polri, pemerintah, stekholder, ormas maupun seluruh masyarakat Mappi. Kita semua harus terus beromitmen untuk menjaga kamtibmas yang lebih baik aman dan nyaman bagi negeri ini," ujarnya.

Pada momen ini, PJ Bupati Mappi juga sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat serta krtitikan yang membangun agar menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah dalam membangun Mappi ke depan.

“Dengan adanya coffee morning seperti ini tentu kita lebih santai tetapi subtansi atau materi yang kita bahas baik itu saran maupun masukan, sudah pasti menjadi perhatian kita bersama untuk kebutuhan pembangunan Mappi ke depan. Selanjutnya, setiap tiga bulan sekali kita akan rutin lakukan coffee morning," ungkap Gomar. (Red)

Top