Politik & Pemerintahan

Serahkan Dana Desa, Sekda Mimika Ingatkan Kepala Kampung Jangan Main-Main

Penyerahan DD dan ADD Tahun 2020 secara simbolis 

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika secara resmi telah menyerahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 kepada 133 kampung di Mimika.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Marthen Paiding kepada enam kepala kampung di beberapa distrik yang berlangsung di Kantor Distrik Mimika Baru, Rabu (13/5).

Marthen Paiding dalam sambutannya mengatakan, dana desa yang diserahkan baik dari Pemerintah Pusat maupun alokasi dana desa oleh pemerintah daerah harus digunakan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Penggunaan dana desa tahun ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga harus dikelola dengan baik dan tidak main-main.

"Dikelola baik, jangan main-main dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diturunkan oleh pemerintah, karena ini ditujukan untuk penanganan bencana," tutur Marthen.

Marthen pun mengingatkan kepada seluruh aparat kampung yang mengelola dana desa untuk bisa mengelola dana tersebut secara baik. Ancaman untuk penyalahgunaan anggaran bencana cukup berat.

"Saya mewakili pemerintah mengingatkan kepada semua untuk mengelola secara baik. Jangan main-main, minimal 20 tahun maksimal seumur hidup," katanya.

Hal ini agar dana yang dialokasikan mulai dari BLT dana desa, penanganan Covid-19 di desa termasuk jaring pengaman sosial bisa sampai pada sasarannya.

Dengan penyerahan simbolis ini maka kepala-kepala kampung segera menyelesaikan administrasi guna percepatan pencairan.

“Kami sudah percepat prosesnya. Jangan sampai Covid-19 sudah lewat baru cair,” ujarnya.

Adapun alokasi dana desa tahun 2020 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 148.779.739.000 , sedangkan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika sebesar Rp 160.300.000.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Michael R Gomar menjelaskan, sejak 2015 hingga 2020 total dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Mimika sebesar Rp650.717.188.000

Rinciannya, APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp38 miliar, tahun 2016 sebesar Rp80 miliar, tahun 2017 sebesar Rp108 miliar, tahun 2018 sebesar Rp122 miliar, tahun 2019 sebesar Rp146 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp148 miliar.

Sementara Alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika sejak 2016 hingga 2020 totalnya mencapai Rp425.989.316.000.

Tahun 2016 disalurkan sebesar Rp26 miliar, tahun 2017 sebesar Rp66 miliar, tahun 2018 sebesar Rp66 miliar, tahun 2019 sebesar Rp107 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp160 miliar, total ADD dari APBD Mimika dari tahun 2016-2020 sebesar.

"Sesuai dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahuan Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020 maka secara khusus untuk dana desa dibagi menjadi 4 kegiatan prioritas,"kata Gomar.

Adapun 4 kegiatan prioritas diantaranya, pencegahan dan penanggulangan covid di desa dengan alokasi dana untuk 133 kampung sebesar Rp32.700.000.000 atau 22,1 persen.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan sosialisasi di desa, lockdown parsial wilayah kampung, pendataan pengawasan warga yang terisolasi, penyemprotan desinfektan, pengadaan masker, pembatasan jam operasional di kampung.

Prioritas kedua dari DD adalah BLT dana desa untuk 133 kampung sebesar 47 miliar lebih atau 31,5 persen. Kegiatan BLT dana desa dibagi sesuai dengan presentasi besaran dana desa baik itu 25 persen,30 persen dan 35 persen.

Pelaksanaan kegiatan BLT dana desa dilakukan melalui pendataan penerima manfaat BLT dana desa yang dilakukan oleh relawan desa lawan covid di desa yang dibentuk oleh pemerintah kampung yamg diketuai oleh kepala kampung.

"Yang menerima manfaat dana desa tidak berhak menerima PKH, kartu keluarga sejahtera dan bansos lainnya dari pemerintah. Jumlah keseluruhan penerima manfaat BLT di 133 kampung sebanyak 26.111 kepala keluarga,"jelas Gomar.

Kegiatan ketiga yakni padat karya tunai desa sebesar Rp62.428.430.600, kegiatan ini dilaksakakan dengan melibatkan 15-20 orang. Tugas mereka untuk melaksanakan kegiatan berskala kecil dengan tujuan agar dana desa bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh warga di kampung, artinya uang itu berputar sendiri didalam kampung dan untuk kegiatan besar tidak boleh melibatlan pihak ketiga.

Kegiatan keempat yaitu kegiatan pendataan stunting integrasi, kegiatan ini wajib dilakukan untuk melaporkan jumlah penderita stunting warga masyarakat juga anak-anak di kampung.

"Prioritas ADD yang bersumber dari APBD dibagi menjadi tiga prioritas yakni, penghasilan tetap operasional pemerintahan desa, tunjangan aparatur pemerintahan kampung, insentif tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kampung, honor RT berjumlah 1.121 RT yang ada di kampung sebesar Rp1 juta perbulan, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp377.176.800 dan BPJS Kesehatan sebesar Rp268.440.000," jelasnya.

Gomar mengatakan, prioritas pertama cukup membutuhkan biaya banyak karena membayar seluruh aparat kampung yang ada di Kabupaten Mimika baik itu melalui penghasilan tetap honor, insentif dan lainnya.

Prioritas kedua adalah jaring pengaman sosial kampung sebesar Rp19.845.000.000 Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan paket sembako untuk masyarkat di kampung.

Prioritas ketiga adalah insentif relawan desa lawan covid di desa sebesar Rp7.980.000.000 Ini diketuai oleh kepala desa sebagai ketua relawan lawan Covid-19 di desa dengan personil 15 orang.

"Tugas dari relawan desa adalah melakukan pendataan penerima manfaat yang menerima BLT. Insentif relawan lawan covid sebesar Rp500 ribu perbulan selama 8 bulan sampai bulan Desember 2020,"ungkapnya. (Shanty

 

 

Refocusing Kegiatan APBD 2020 Pemda Mimika Untuk Tangani Covid-19 Sebesar Rp 197 Miliar

RDP DPRD dan Pemda Mimika, Jumat (8/5)

MIMIKA, BM

Menyikapi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

Inpres ini tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Inpres nomor 4 ini sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah termasuk Kabupaten Mimika, yang wilayahnya terkena dampak langsung wabah corona untuk segera melakukan tindakan antisipasi dan pemulihan situasi secara menyeluruh.

Terkait kebijakan nasional ini, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah melaksanakan instruksi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat pemerintah daerah bersama DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang kantor DPRD Jalan Cendrawasih SP 2, Jumat (8/5).

RDP ini dipimpin Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta dihadiri Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Ketua Tim Gugus Covid-19 Marthen Paiding serta Juru Bicara Reynold Ubra.

Refocusing Kegiatan menurut Bupati Omaleng, dilakukan dengan membatalkan kegiatan yang tidak prioritas dan urgent agar anggarannya dialihkan dan dipergunakan untuk mendukung percepatan penanggulangan Covid-19 di Mimika yang nantinya ditetapkan pada APBD Perubahan nanti.

"Kita sudah melakukan refocusing kegiatan seperti perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lainnya dari tiap OPD yang dapat ditunda kegiatannya. Hasil refocusing terhadap APBD Mimika 2020 terkumpul anggaran Rp197.741.761. 500,” jelasnya.

Ia menjelaskan, hasil refocusing ini kemudian akan diprioritaskan untuk 3 hal yang menjadi tujuan kebijakan utama Pemerintah Daerah Mimika saat ini.

Pertama, meningkatkan kapabilitas kesehatan dengan jumlah anggaran Rp166.251.761.500. Kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat terhadap dampak Covid-19 sebesar Rp11.000. 500.000 dan ketiga melaksanakan jaring pengamanan sosial sebesar Rp 20. 000.000. 000.

Pada RDP ini, Bupati Omaleng juga mengatakan bahwa Pemda Mimika telah menyalurkan bama kepada 16 distrik yang berada di luar Kota Timika.

Untuk Distrik Wania dan Mimika Baru belum termasuk dalam alokasi tahap pertama namun pemerintah telah mengalokasikan Rp16 miliar untuk bama yang akan diristribusikan ke dua distrik ini.

Hari ini (Jumat-red) mulai diristribusikan ke 31.500 Kepala Keluarga. Bantuan ini di luar penerima PKH dan Bantuan Pangan langsung dari Pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, Pemda Mimika dalam penanganan covid-19 juga mendapat dukungan bantuan anggaran dari Yayasan YPMAK sebesar Rp2 miliar dengan APD bagi petugas kesehatan. Selain itu bantuan Pemerintah Provinsi Papua Rp5 miliar dan bantuan dari Pemda Puncak Jaya sebesar Rp 1 miliar.

Ia juga mengatakan bahwa dalam memerangi Covid-19 khususnya di lingkungan Orang Asli Papua (OAP), terutama suku Amunge dan Komoro, Pemda Mimika menggandeng Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) untuk memberikan sosialisasi pencegahan dan penularan virus corona dengan menggunakan bahasa Amunge dan Komoro kepada masyarakat.

Kepada DPRD Mimika, Bupati Eltinus juga Omaleng melaporkan bahwa penyebaran virus corona di Mimika sampai saat ini terus ditelusuri oleh Tim Gugus Tugas Pemda Mimika.

Hingga Kamis (7/5), Mimika sudah ada 95 kasus positif Covid-19 dan merupakan salah satu kabupaten dengan kumlah kasus terbanyak. Dari jumlah ini, 56 berasal dari Tembagapura dan hampir seluruhnya karyawan PTFI.

Terkait meningkatnya kasus Covid-19 di Tembagapura, Bupati Omaleng mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi tentang persoalan ini dengan manajemen PT. Freeport Indonesia.

Ia mengatakan, PTFI siap mendukung dan mengikuti segala instruksi maupun kebijakan pemerintah daerah dalam memerangi wabah ini.

"Kami sudah undang manajemen PT. Freeport Indonesia dan mereka mempresentasikan dimana mereka menempatkan orang yang sudah terkena virus, sehingga ini perlu tanggapan atau pendapat dari kita semua,"ujarnya.

Bupati mengakui ia sendiri tidak dapat mengambil putusan terkait lonjakan ini sehingga berdasarkan hasil perundingan bersama diputuskan perpanjangan sosial distancing di Mimika diperpanjang mulai tanggal 6 sampai 20 Mei 2020.

Setelah Bupati Omaleng, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Mimika, Reynold Ubra juga memaparkan hasil kerja mereka dalam memutuskan mata rantai virus ini.

Ia mengatakan, selain Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke dan Nabire, Mimika merupakan kabupaten di Papua yang angka penularan Covid-19 lebih tinggi dibandingkan lainnya.

Namun justru penemuan kasus-kasus baru baik pasien positif Covid-19, ODP, PDP maupun OTG menunjukan bahwa Mimika berhasil dalam melakukan penelusuran penyebaran virus ini. Bahkan dapat dipastikan Mimika akan duluan menyelesaikan gunung es ini dibandingkan kabupaten lainnya di Papua.

Reynold juga mengatakan, Kabupaten Mimika adalah kabupaten paling mandiri yang menyiapkan rapid tes sebagaimana protokol Kementerian Kesehatan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Ia mengakui bahwa di masa awal penelusuran kasus ini, Tim Gugus Tugas merasa kesulitan karena pada Maret lalu pihaknya hanya menerima 120 alat rapid tes, itupun harus berbagi dengan RSUD, RSMM dan Dinas Kesehatan. Namun melalui refocusing, sebanyak 5.000 rapid tes bersamaan APD secara mandiri sudah didapatkan oleh tim.

"Kekurangan kami hari ini adalah jumlah kasus yang ditemukan dengan rapid tes ini harus terkonfirmasi dan kami sedang menunggu VPR dan RSUD sedang menyiapkannya. Perlu juga diketahui bahwa peningkatan kasus terjadi karena penelusuran kami di lapangan. Selain itu, peningkatan kasus sembuh di Papua disumbangkan oleh Mimika dengan jumlah 13 kasus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya angka kematian melonjak hingga 15 persen pada bulan Maret. Namun untuk Mimika, angka kematian kini hanya 3 persen atau tiga kali lebih rendah dari angka nasional dan peningkatan angka kesembuhan di Mimika menunjukan indikator kualitas Tim Gugus dalam mengendalikan Covid-19.

Dijelaskan pula, dalam penelusuran Tim Gugus Tugas Mimika, mereka dapat mengetahui empat cluster penularan Covid-19 di Mimika yakni Cluster Lembang ,Surabaya, Jakarta dan Makassar. Hanya saja untuk kasus di Tembagapura belum dapat dipastikan cluster penularannya.

"Jika kita membagi dari wilayah tertular ada Distrik Wania, Mimika Baru, Kuala Kencana dan Tembagapura. Kita bisa melihat bahwa di tiga distrik yakni Kuala Kencana, Wania dan Tembagapura terus meningkat kalau di Mimika Baru naiknya pelan. Tapi nanti kita lihat di dua minggu depan dengan adanya rapid tes setelah RSUD merujuk sampel yang terkonfirmasi kita akan lihat hasilnya. Pengendalian inipun sederhana jika masyarakat lebih patuh dengan berdiam di rumah,"tuturnya.

Menurutnya, ada 600 lebih rapid test yang positif dan RSUD tengah melakukan pengambilan swab untuk di rujuk. Andai Mimika memiliki lab PCR maka hasil swab tidak perlu dirujuk.

Ia mengatakan bahwa sirkulasi penularan di Mimika dapat diatasi lebih cepat jika masyarakat Mimika patuh dan tidak melakukan pergerakan secara aktif. Penyebab transmisi lokal terjadi karena adanya pergerakan masyarakat. Ini merupakan tantangan terberat Mimika dalam menghadapi penularan Covid-19 di negeri ini.

“Hari ini refocusing sebagian besar kebijakan besar pemerintah untuk menyelesaikan dampak tapi sebabnya ini menjadi kata kunci untuk memperkecil penyebaran. Transmisi lokal dalam ruangan ini saja maka kita sama-sama berpotensi menularkan dan ditularkan. Kematian dan kesembuhan ini meningkat tapi menjadi ancaman pada wilayah transmisi lokal apalagi ada TBC. Kami harap kota ini harus di kunci tapi harus memperhatikan ekonomi karena Mimika kota jasa," ungkapnya.

Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah terutama Tim Gugus Tugas dibawah kepemimpinan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam memerangi penularan Covid-19 di Mimika.

Ia juga berterimakasih karena pemerintah daerah menghadiri RDP ini guna mempresentasikan segala bentuk upaya yang telah dilakukan dalam memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

Robby mengatakan, selama masa pandemi ini, anggota DPRD Mimika telah berupaya melakukan dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah baik secara personal maupun kelompok untuk membantu masyarakat.

Guna mendukung pemerintah, DPRD Mimika juga telah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus merupakan tupoksi yang melekat pada DPRD.

"Kita adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan sehingga kita turut ikut terlibat dalam tim covid. Kita sudah bentuk tim satgas yang berisikan 3 kelompok dan akan bekerjasama dengan tim gugus menangani secara langsung di dinas teknis. Dari situ kita bisa tahu dimana kelemahan dan kekurangan kita,"tutur Robby.

Ia berharap dengan RDP ini tercipta satu komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Mimika agar bahu-membahu dan bekerjasama mencari jalan keluar dan upaya terbaik guna menangani Covid-19 di Mimika sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Perlu diketahui, RDP ini selain bertujuan untuk mendengar laporan pelaksanaan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Mimika, pertemuan ini juga menghasilkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Mimika.

Diantaranya melaksanakan tugas pencegahan Covid-19 di Mimika secara bersama dan akan dilakukan perubahan APBD untuk bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan ke depan dalam pembiayaan penanganan Covid di Mimika.

Selain itu, mulai tanggal 11-20 Mei, akan dilaksanakan monitoring bersama antara tim gugus tugas, tim Satgas Penanganan Covid-19 DPRD dan beberapa OPD yang tergabung dalam tim.

Dan yang terpenting, dalam RDP ini DPRD Mimika memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemda Mimika melalui Tim Gugus Tugas dan menyetujui pelaksanaan refoucusing yang dilakukan pemerintah daerah. (Shanty

 

 

Penjelasan Wabup John Soal Penggunaan Anggaran Covid-19

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172 miliar untuk penanganan virus corona di Mimika.

Dengan besaran anggaran tersebut tentu banyak masyarakat yang bertanya anggaran itu digunakan untuk pembiayaan apa saja.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan dana tersebut digunakan untuk 3 hal yakni pengendalian, pencegahan dan penanganan untuk kesehatan.

Dana ini juga digunakan untuk ketahanan ekonomi (UMKM) yang mana sebagian dana digunakan sebagai stimulan kepada masyarakat dengan membeli barang dagangan dan untuk jaringan pengamanan sosial melalui bantuan kepada masyarakat.

Wabup John menjelasakan penggunaan terbesar dana ini salah satunya untuk menyiapkan fasilitas di RSUD seperti penambahan ruangan isolasi, perubahan ruang bangsal dan ruang istirahat bagi perawat yang menangani pasien covid-19.

"Untuk alat pelindung diri (APD) juga tentu yang dibutuhkan tidaklah sedikit, sehingga harus dianggarkan termasuk untuk pembiayaan pengiriman sampel dan lainnya. Sedangkan, untuk obat-obatan sampai saat ini masih diberikan sumbangan,"kata Wabup John.

Wabup juga berterima kepada PT Freeport Indoensia (PTFI) karena telah membantu pengangkutan APD sebanyak 1,3 ton yang telah dibeli beberapa hari lalu.

"Jadi orang jangan berfikir uang itu untuk apa karena biaya terbesar ada di kesehatan dan jaringan pengamanan sosial serta ketahanan pangan. Semua yang kami lakukan adalah untuk penanganan covid-19 di Mimika dan juga untuk kebutuhan masyarakat Mimika," tegasnya. (Shanty

 

 

Top