Politik & Pemerintahan

Pemda Mimika Kembali Tunjukan Kepedulian Mereka Terhadap Pelaku Usaha di Masa Pandemi

Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob saat mengikuti Upacara Bendera HUT RI ke-76

MIMIKA, BM

Pemda Mimika terus berupaya memberikan keringanan dan kemudahan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.

Terbaru, Bupati Mimika Eltinus Omaleng kembali mengeluarkan tiga paket regulasi dalam relaksasi pajak daerah akibat pandemi covid.

Pasalnya, di massa pandemi ini, perekonomian masyarakat termasuk para pengusaha mengalami penurunan secara signifikan sehingga kemampuan memenuhi biaya operasional termasuk pajak turut menurun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifa kepada BM mengungkapkan, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Bupati Mimika mengeluarkan peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat bencana penyebaran covid 19.

Selain itu ia juga menerbitkan surat keputusan Bupati Mimika nomor 233 tahun 2021 tentang perpanjangan tanggal jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan SE Bupati Mimika No. 973/610/2021 tentang pemberian insentif pajak bagi WP daerah.

"Tanggal jatuh tempo PBB-P2 adalah 31 Oktober. Jika pembayaran pajak dilakukan di atas tanggal ini maka dikenakan denda. Namun dengan adanya SK ini, masyarakat masih diberikan waktu untuk membayar hingga batas waktu 31 November 2021," jelasnya

Pengurangan pajak juga akan diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan atau keberatan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait pajak yang dimaksud.

"Berdasarkan peraturan dan SK Bupati tersebut, maka pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak daerah tertuang mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan ketentuan pembayaran dilaksanakan transaksi pembayaran sampai tanggal 30 November 2021," tutur Dwi.

Katanya, penghapusan denda ini harus sampai pembayaran bulan November 2021 untuk 10 jenis pajak. Dan bagi pengurangan pajak akan diberikan jika wajib pajak mengajukan permohonan.

Menurutnya, tiga regulasi ini memang tidak sepenuhnya mampu menyelamatkan dunia usaha namun diakui cukup meringankan beban yang dialami oleh para pelaku usaha.

"Ini merupakan relaksasi pajak daerah yang kesekian kalinya yang diberikan oleh pemda setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama 2 bulan. Semoga, dengan regulasi yang diberikan lagi ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya pengusaha," ungkapnya. (Shanty)


Walau Dipenuhi Becek, Ini Pesan Merah Putih Dari Mimika Barat

Kepala Distrik Mimika Barat, Ernestina Takati saat membacakan sambutan HUT RI ke-76

MIMIKA, BM

Sama seperti lainnya, upacara bendera perayaan HUT Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus kemarin juga dilakukan di Distrik Mimika Barat.

Release kegiatan yang diterima media ini menyebutkan bahwa perayaan HUT dipimpin langsung Kepala Distrik Ernestina Takati bersama aparatur distrik dan kampung, TNI-Polri hingga perwakilan masyarakat.

Walau berada dalam suasana becek akibat hujan deras namun perayaan tetap dilangsungkan dengan penuh khidmat dan semangat.

Kepala Distrik Ernestina Takati saat menjadi inspektur upacara mengatakan kemerdekaan adalah hak mendasar bagi manusia sehingga harus dijamin dan dijaga.

"Dengan demikian maka kemerdekaan harus dijamin dalam hidup kemasyarakatan, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Menurutnya, kemerdekaan harus ditopang dengan perasaan senasib sepenanggungan dan persamaan hak.

Dalam suasana pandemi ini, kemerdekaan harus menjadi momentum untuk lebih mengeratkan persaudaraan, merawat kerukunan, dan saling bergandengaj tangan mencari titik temu persamaan dalam membangun bangsa.

Takati juga mengatakan peran tokoh agama, perempuan dan pemuda sangatlah penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menjadi puncak perjuangan untuk membebaskan dan melepaskan diri dari ikatan atau tekanan penjajah," ujarnya.

"Namun dengan tercapainya kemerdekaan, bukan berarti bahwa perjuangan masyarakat dan elemen lainnya sudah berakhir. Justru harus diisi dengan usaha membangun bangsa dan negara," jelasnya.

Menurut Ernestina Takati, kemajuan bangsa ini telah bergantung pada kemampuan dan kemauan negara untuk menentukan arah nasibnya. Dengan kemerdekaan maka Indonesia mempunyai kedudukan atau derajat yang sama dengan negara lainnya.

Selain itu, kemerdekaan Indonesia Indonesia juga bermakna bahwa masyarakat dan pemerintah memiliki hak serta kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaannya.

"Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bentuk rasa syukur, semangat nasionalise tinggi serta penghormatan kita terhadap para pahlawan yang telah berjuang sekuat tenaga dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwa raganya untuk merebut dan mempertahankan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya," terangnya. (Red)

Mimika Turunkan Status PPKM Level IV Menjadi Level III, Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Suasana rapat evaluasi di Mozza, Rabu (18/)

MIMIKA, BM

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Mimika kembali melakukan Rapat Evaluasi Status Covid di Mimika untuk 14 hari ke depan.

Pada pertemuan ini disepakati bahwa Mimika menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV menjadi level III.

Pertemuan dipimpin langsung Ketua Satgas Covid 19 Mimika, Bupati Mimika Eltinus Omaleng didampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme, Kapolres dan Dandim 1710 Mimika, Rabu (18/8).

"Hasil rapat evaluasi disepekati untuk Mimika turunkan status dari PPKM level 4 menjadi PPKM level III terhitung mulai hari hingga 14 hari kedepan," tutur Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE, MH saat diwawancarai, Rabu (18/8).

Bupati Omaleng mengatakan, pada pemberlakuan PPKM level 3 ada beberapa poin yang berubah yakni, peribadatan baik di gereja dan di masjid yang sebelumnya tidak diperbolehkan kini sudah bisa dibuka namun hanya 50 persen.

"Di Kantor Pusat Pemerintahan juga dari 25 persen sekarang sudah 50 persen," jelas Bupati Omaleng.

Dikatakan, untuk perjalanan dari daerah lain ke Timika seperti biasa harus sertakan sertifikat vaksin dan PCR, dan yang dari Timika ke daerah lain-lain juga harus sertakan sertifikat vaksin dan PCR.

Sedangkan untuk penyekatan atau pembatasan aktifitas masyarakat masih tetap dilakukan yakni, aktifitas mulai dari pukul 06.00 WIT hingga pukul 20.00 WIT.

"Penyekatan jalan atau pembatasan aktifitas masyarakat tetap sama seperti biasa mulai 8 malam. Jadi toko dan aktifitas lain tutup jam 7 malam karena mulai jaganya jam 8 malam," ungkapnya. (Shanty)

 

 

Top