Politik & Pemerintahan

Sempat Terhenti 2 Hari, Layanan Adminduk di Semua Fasilitas Dukcapil Kembali Normal

Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo

MIMIKA, BM

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika terhenti selama dua hari.

Terhentinya pelayanan Adminduk dikarenakan terganggunya sistem server di Pusat selama dua hari yakni Rabu (05/01) dan Kamis (06/01).

Atas keadaan tersebut, Kepala Dukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo meminta maaf kepada masyarakat atas kendala dan ketidaknyamanan pelayanan Adminduk selama dua hari ini.

"Alhamdulillah, system SIAK Dukcapil Mimika sudah normal kembali per malam ini (kamis), lnsya Allah mulai besok pagi (jumat) sudah bisa melayani kembali," ujarnya melalui pesan whatssap.

Dengan demikian maka segala layanan Adminduk Dukcapil Mimika baik di pusat pemerintahan SP3, Loket PATEN Dukcapil-Distrik Miru, Wania, Miktim sudah dapat terlayani.

Termasuk juga di Pos Adminduk Kampung Limau Asri Timur SP5, Pos Adminduk Kelurahan Dingo Narama, Pos Pelayanan Lala Pu Kaka di RSUD Mimika, RSMM, RS. Herlina, puskesmas kota dan Puskesmas SP2.

Sebelumnya, pada Kamis (06/01) Sekretaris Dukcapil Mimika saat dikonfirmasi, membenarkan jika selama dua hari ini sistem data atau server yang terkoneksi ke Dukcapil Pusat terganggu.

"Karen terganggu dan sistem belum stabil akhirnya semua pelayanan terpaksa tidak bisa dilakukan," kata Lukas.

Menurutnya, gangguan yang terjadi bukan hanya terjadi di Kantor Dukcapil saja namun juga berdampak terhadap pelayanan di Distrik dan kampung.

"Kami kan sudah pakai SIAK terpusat, jadi kalau satu terganggu maka semua juga tidak bisa, kalau dulu di Pusat Pemerintahan terganggu, masyarakat masih bisa pergi ke kantor distrik atau kampung yang menyediakan layanan adminduk," Katanya.

Meski pelayanan tidak bisa dilakukan, kata Lukas, pihaknya tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan menerima berkas dan mencatat keluhan untuk kemudian dikerjakan setelah sistem kembali normal.

"Kami terima berkasnya, kalau jadi nanti diantar pakai salah satu inovasi kami Si Lincah," tuturnya. (Shanty/Red)

Sebanyak 63 Akta Cerai Dicetak Dukcapil Pada 2021, Terbanyak pada Bulan Mei dan November

Sekretaris Dukcapil Mimika, Lukas Tahitu

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika mencatat, sepanjang Tahun 2021, ada 63 pengajuan cetak akta perceraian. Terbanyak, cetak akta perceraian dilakukan pada bulan Mei 2021 yang mencapai 11 lembar.

Terbanyak kedua pengajuan cetak akta perceraian dilakukan pada November Tahun 2021. Dimana pada bulan tersebut, ada 10 lembar akta perceraian yang dicetak.

Sedangkan pada Desember 2021, tidak ada pencetakan akta perceraian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo melalui Sekretaris Lukas Tahitu mengatakan penerbitan akta perceraian dilakukan jika telah ada putusan pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

"Jadi itu semua sudah harus (berdasarkan) putusan pengadilan baru kita bisa lakukan (terbitkan) itu. Kalau putusannya sudah inkrah," jelasnya, Kamis (6/1).

Lukas menyampaikan, kemungkinannya pada Tahun 2022 ini, baru akan diadakan kerjasama dengan pengadilan yang ada, khususnya dalam hal penerbitan akta perceraian.

"Untuk hal-hal seperti ini mungkin, saya katakan mungkin baru tahun ini ada kerjasama dengan pengadilan. Sehingga diupayakan putusan pengadilan datang, mereka langsung kirim ke kita," ujarnya.

Lukas berharap dengan adanya kerjasama itu, setiap putusan inkrah pengadilan negeri maupun pengadilan agama, nantinya langsung diterbitkan dengan surat atau akta perceraian.

"Jadi pas inkrah, putusan cerai dengan aktanya bisa langsung diberikan kepada pihak yang bersangkutan," ungkap Lukas.

Ia mengulangi, bahwa hal itu baru akan mungkin dijalankan pada Tahun ini. Lukas mengakui, rencana ini sebenarnya hendak dijalankan pada tahun lalu.

"Rencananya mau jadi tahun lalu namun tidak sempat," tandasnya. (Roberto)

Pernah Ditertibkan, Warga di Pasar Lama Kembali Berjualan! Kasatpol PP Sampaikan Ini

Kasatpol PP Paulus Dumais

MIMIKA, BM

Berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara Disperindag, TNI-Polri dan sejumlah OPD Pemda Mimika, Kadisperindag saat itu, Michael R Gomar mampu menertibkan para pedagang di pasar lama. Mereka bahkan telah direlokasikan ke pasar baru.

Sayangnya, setelah Gomar diangkat menjadi Sekda Mimika, tidak ada pagi perhatian serius terhadap perpindahn tersebut sehingga kini, para pedagang mulai kembali berjualan di ex pasar swadaya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Satpol PP, Paulus Dumais menyatakan hal tersebut dapat kembali dilakukan asalkan ada singergitas bersama antara sejumlah OPD terkait selain Disperindag.

Paulus Dumais, Senin (10/1) pagi mengaku selama ini pihaknya yang mempunyai tanggung jawab untuk menertibkan pasar lama. Namun, diakuinya harus ada tim lengkap.

"Kita dengan Disperindag dengan PU untuk menertibkan jalan itu. Juga tata kota harus membantu kita," kata Paulus.

Disinggung mengenai biaya pengawasan penjualan di Pasar Lama, Paulus menyatakan anggaran untuk melanjutkan pekerjaan di area tersebut tidak lagi ada.

"Biaya setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita mau paksakan orang untuk melanjutkan pekerjaan disitu, konsekuensinya harus bayar mereka punya makan, minum. Disitu tidak tersedia," jelasnya.

"Sehingga atas inisiatif kita saja kalau mereka ada waktu baru mereka jaga. Karena pembiayaan untuk itu tidak ada," lanjut Paulus.

Ia berharap di Tahun 2022 ini akan ada anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga pihaknya dapat berpadu dengan OPD lainnya termasuk Dinas Perhubungan untuk menjaga arus mudik di daerah itu.

"Karena arus transportasi kan mempengaruhi keramaian pasar itu. Selama ini kendaraan disitu tidak tahu apakah disitu jalan satu atau dua arah," sebutnya. (Roberto)

 

Top