Politik & Pemerintahan

Hingga Maret, Penggunaan Anggaran Daerah Sudah 400-an Miliar

Kepala BPKAD Mimika, Marten Malisa

MIMIKA, BM

Di tengah pandemi Covid-19, secara nasional seuruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten hingga kota mengalami satu persoalan klasik yang sama yakni rendahnya penyerapan anggaran APBD tahun berjalan.

Kondisi ini juga dialami oleh Kabupaten Mimika karena hingga Mei 2020, anggaran daerah yang sudah terserap baru diangka 15 persen atau Rp 400-an miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Mimika, Marten Malisa, pembayaran rutin yang dilakukan di tengah pandemi ini meliputi pembayaran gaji pegawai, Tunjangan Hari Raya (THR), kegiatan rutin kantor dan penanganan Covid-19.

“Penanganan Covid-19 estimasi kemarin 200-an miliar. Saat ini masih banyak OPD yang belum minta karena kita sarankan mengajukan RKB sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena kita juga menjaga cast flow (laporan alur kas) kita. Jangan sampai kita kasih keluar uang namun belum dipakai maka mubazir juga. Pada saat mau dipakai ya silahkan diminta karena anjurannya memang begitu,” jelasnya.

Walau di tengah pandemi Covid-19 namun sesuai arahan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, proyek-proyek fisik diharapkan agar tetap dijalankan. Menurut Malisa, beberapa dinas terkait saat ini tengah memproes pencairan uang muka pekerjaan.

“Proyesk fisik sesuai arahan bupati harus tetap jalan. Sudah ada yang minta uang muka untuk pekerjaan seperti dinas PU. Sejauh ini tidak ada kendala dalam proses keuangan karena memang kita punya cast flow masih ada, sementara kasda kita selain selain deposito masih ada 330-an milyar yang bisa kita pakai baik untuk kegiatan, pembayaran gaji maupun penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Menurut Malisa, dalam kondisi saat ini ada beberapa OPD prioritas yang diwajibkan melakukan pekerjaan dari kantor karena mereka menangani urusan-urusan urgent pemerintahan, salah satunya BPKAD.

“Kalau keuangan libur maka lumpuh, tidak ada pendukung melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk pandemi. Di kantor saya anjurkan masuk tapi tetap menjaga jarak dan memperketat pelayanan termasuk menjaga kebersihan. Kita atur sedemikian rupa sehingga walau kerja namun kita juga selalu sehat dan saling menjaga,” ungkapnya. (Ronald)

 

 

Hotel Horison Timika PHK 20-an Karyawannya

Kadisnaker Mimika, Ronny S Marjen

MIMIKA, BM

Hotel Horison Ultima Timika yang berada di Jalan Hasanuddin telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 20-an karyawannya.

PHK dilakukan kepada Tenaga Kerja Harian, Kontrak dan Pekerja Tetap. Hal ini kemudian mereka laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ronny S Marjen kepada BeritaMimika di Aula Pertemuan DPRD Mimika, Senin (18/5) mengatakan PHK yang dilakukan oleh Hotel Horison terhadap karyawan karena dampak Covid-19 yang kini tengah melanda Kabupaten Mimika.

Pekerja harian diberhentikan Horison karena tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dilakukan saat ini, pekerja kontrak diberhentikan disesuaikan dengan kontrak kerja sementara pekerja tetap ada yang masih dipekerjakan namun ada penyesuaian upah kerja termasuk pengurangan jam kerja dan volume kerja.

“Tidak ada yang meningingkan situasi ini terjadi namun selama ada penyesuaian upah di situasi seperti ini tidak ada masalah. Kami sudah melihat bahwa Horison tidak menyalahi aturan. Mereka juga sudah bicarakan ini baik-baik dengan karyawan mereka. Sampai hari ini baru Horison yang lain belum,” ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk Mimika saat ini disnaker mencatat sebanyak 209 pekerja yang di PHK karena dampak Covid-19. Terbanyak adalah karyawan perusahan kontraktor PTFI dan lainnya adalah karyawan Hotel Horison Ultima Timika.

“Ini data per Jumat kemarin. Ini perusahan formal, kita tidak tahu yang informal ini sudah berapa banyak,” ujarnya.

Ronny mengatakan, di musim virus Corona ini pihaknya membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak Covid-19 sesuai dengan instruksi Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Jumlah yang mereka temui ini sebagian besar berasal dari laporan pengaduan.

“Setelah pengaduan masuk kami langsung proses ada yang lewat mediasi ada yang langsung kami turun ke lapangan. Banyak aduan yang masuk jadi kami sarankan semua pekerja boleh datang mengadu jika ada hal-hal yang dinilai melanggar sehingga kami langsung lakukan penelusuran dan pengawasan,” ujarnya.

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Ronny Marjen mengatakan semua perusahan wajib melakukan pembayaran H-7 jelang hari raya.

“Jika pengusaha atau perusahan tidak sanggup maka wajib dibuatkan surat pernyataan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja dan pekerja dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan serta harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan atau para pekerja. Ini dilakukan sehingga ada pernyataan tertulis, entah dibayarkan secara bertahap atau setengah dulu, nanti disesuaikan dengan kesepakatan yang ada,” jelasnya. (Ronald)

 

 

Ahli Waris Bamuskam Kampung Atuka Terima Rp 42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

Penyerahan santunan diwakili Penjabat Sekda Mimika

MIMIKA,BM

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika menyerahkan santunan program Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris anggota Bamuskam Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Penyerahan santunan secara simbolis oleh Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Chandra Frans Sitanggang diterima oleh Penjabat Sekda Marthen Paiding di halaman Kantor Distrik Mimika Baru usai penyerahan DD, Rabu (13/5).

Pejabat Sekda Marthen Paiding mengatakan, Ini merupakan program pemerintah daerah yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan maupun kesehatan bagi aparatur kampung.

"Jadi ketika ada apa-apa tidak lagi menjadi urusan pemerintah namun sudah ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan kerjasama selama ini sudah sangat membantu, seperti saat ini ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan santunannya," tutur Marthen.

Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Chandra Frans Sitanggang mengatakan bahwa pada April 2020 lalu anggota Bamuskam Kampung Atuka atas nama Paskalia Tamalyuta mengalami musibah meninggal dunia.

Sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan santunan meninggal dunia dalam program JKM sebesar Rp42 juta yang bisa diklaim atau dicairkan melalui ahli waris yang sah sesuai putusan pengadilan.

Ia menjelaskan, mengapa harus sesuai putusan pengadilan karena istri almarhum pun telah meninggal dunia pada 2017 lalu dan anak-anak almarhum masih kecil sehingga harus melalui prosedur putusan pengadilan.

"Kami juga menghimbau kepada seluruh kampung untuk berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang ada di kampung supaya mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan karena yang namanya resiko itu kita tidak tahu kapan bisa menimpa kita. Dengan adanya hal seperti ini kepala kampung dan kepala distrik punya kebijakan memberikan perlindungan masyarakat pekerja yang dirasa kurang mampu," ungkapnya.

Chandra mengatakan, untuk Mimika sebanyak 1.700 aparat kampung dari 133 kampung sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Kalau ada yang meninggal dunia maka kita akan berikan santunan Rp42 juta kepada ahli waris dan kalau mengalami JKK maka seluruh pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,"ujarnya. 

Selanjutnya, Kepala Distrik Mimika Tengah Mozes Yarangga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan santunan kepada salah satu anggota bamuskam di Kampung Atuka.

"BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu sekali. Terlebih lagi pada 2017 lalu istri almarhum sudah meninggal dan menyusul suaminya yang pada April 2020 lalu meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Jadi dengan bantuan ini sangat membantu sekali untuk kebutuhan anak-anak yang ditinggalkan," ungkapnya. (Shanty)

 

 

Top