Politik & Pemerintahan

Bupati Tegaskan Kegiatan yang Bersumber Dari DAK Harus Dipercepat

Kepala Bappeda Mimika, Yohanna Paliling

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH memimpin rapat evaluasi atau monitoring meja realisasi fisik dan keuangan APBD tahun anggaran 2021.

Dari rapat tersebut yang dilangsungkan di Mozza, Senin (23/8) diperoleh hasil bahwa realisasi fisik APBD Mimika tahun anggaran 2021 sudah mencapai 60,50 persen.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling usai pertemuan mengatakan, pertemuan ini merupakan evauasi monitoring meja yang kedua.

Sebelumnya, pada 10 Mei lalu telah dilaksanakan monitoring pertama dan pada monitoring pertama realisasi fisik berada di posisi 21,6 persen.

"Itu kegiatan fisik tidak termasuk untuk belanja gaji dan lain lain karena itu otomatis berjalan," tutur Yohana.

Menurutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam pertemuan ini meminta agar OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) mempercepat penginputan kontrak kegiatan-kegiatan ke aplikasi Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
(Om Span).

Pasalnya, batas waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 30 Agustus. Jika kontrak tidak terinput di aplikasi Om Span maka anggaran dari pusat tidak ditransfer ke rekening daerah.

"Ini adalah salah satu penegasan bupati dalam pertemuan. Jadi OPD yang mengelola dana DAK diminta untuk segera membereskan administrasi penagihannya," tutur Yohana.

Yohana menambahkan, untuk kegiatan yang bersumber dari dana Otsus sejauh ini berjalan baik dan telah sesuai dengan progresnya termasuk dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP).

"Yang fisik sebenarnya semua sudah berjalan dan dalam proses sebagian besar pengajuan uang muka. Artinya, uang muka ini juga harus dipercepat karena itu mendukung percepatan realisasi fisik," ujarnya.

Menurutnya bupati menegaskan hal tersebut karena mengingat waktu pengerjaan fisik yang berbeda dan juga karena tidak semua kontraktor dan pihak ketiga mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan pekerjaan ini.

"Sangat diharapkan kalau adminnya selesai segera ajukan uang mukanya. Dalam rapat juga disebutkan bahwa kendala untuk dana DAK agak terlambat pembayarannya karena memang dananya baru di transfer di Agustus ini," kata Yohana.

Terkait dengan hasil monitoring, Yohana juga mengatakan hingga Agustus pencapaian sudah diangka 60,50 persen menunjukan bahwa proses pekerjaan fisik telah berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kita berharap nanti di November sudah selesai. Karena sekarang sedang dalam proses pengerjaan. Memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar kegiatan fisik tahun ini perencanaannya suďah selesai. Jadi itu kan mempercepat progres. Kecuali kegiatan-kegiatan mendesak dalam rangka PON tapi itu pun tidak banyak," ujarnya.

Lanjutnya, untuk PON sudah tidak ada dalam perencanaan anggaran di APBD Perubahan sementara Pesparawi tetap dianggarkan tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang ada di APBD.

"Itu baru diusulkan belum sampai di DPRD, belum paripurna karena kita masih menunggu legalitas DPRD untuk paripurna. Mudah mudahan minggu ini bisa. Kalau minggu ini bisa berarti perubahan selesai baru kita masuk ke APBD induk 2022," tambah Yohana.

Setelah monitoring meja, monitoring lapangan dijadwalkan akan dilakukan Septemper atau awal Oktober. Diusahakan sebelum PON sudah dilakukan.

Yohana juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kegiatan PON dibiayai oleh PB PON. Saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap akhir.

"Ini sesuai dengan proposal kita yang kita ajukan dan kemarin kepala badan keuangan sebagai bendahara keuangan PON sudah ke Jayapura juga untuk administrasi itu. Artinya setelah kembali bisa segera berjalan semuanya," ungkapnya. (Shanty)

Luar Biasa, HGB Lapangan Golf Berakhir, Pemda Mimika akan Terima Rp80 Miliar dari Freeport

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat berada di lapangan Golf Kuala

MIMIKA, BM

Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Lapangan Golf milik PT Freeport Indonesia telah berakhir sekitar 20 tahun lebih.

Dengan berakhirnya HGB ini maka Freeport harus membuat permohonan baru dan mereka harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp80 miliar.

"Kita akan terima Rp80 miliar dari Freeport. Sekarang belum dibayar karena masih proses administrasi pengukuran dan lainnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika," tutur Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah saat dikonfirmasi BM, Jumat (20/8).

Dwi mengatakan, setelah prosesnya selesai di BPN Timika akan dilanjutkan ke Kanwil BPN Provinsi Jayapura dan selanjutnya diteruskan ke Kantor BPN Pusat untuk diterbitkan haknya.

Lanjutnya, karena sudah berakhir dan baru mengajukan permohonan, maka PTFI akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan itu adalah pajak daerah.

"Permohonan baru ini yang menyebabkan mereka (Freeport) harus bayar BPHTB. Namun untuk pembayarannya masih menunggu ijin HGB dari BPN Pusat di Jakarta," tutur Dwi.

Dijelaskan, perhitungan sederhananya adalah NJOP di tanah itu dikali luas. Dan semua itu sudah dihitung sehingga telah mendapatkan nilai yang harus dibayarkan oleh PTFI.

Dwi mengakui bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan PT Freeport Indonesia terkait pembayarannya.

"Freeport sudah siap untuk bayar. Kita sudah koordinasi dengan mereka dan mereka sudah siap," katanya.

Ia menambahkan, dana ini belum tercatat di APBD Kabupaten Mimika tahun 2021 sehingga jika terealisasi maka nomona APBD akan bertambah.

"Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ini sudah keluar surat dari pusat keputusan Menteri Agraria tentang pemberian hak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika, Pantoan Tambunan menjelaskan, pengurusan perpanjangan HGB masih dalam tahap pengurusan ijin lokasi, sehingga belum dipastikan waktu penerbitannya.

Untuk pembayarannya sendiri dilakukan setelah ada SK Pemberian Hak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN karena luasnya merupakan kewenangan kementerian.

"Kami usahakan, saya juga ingin Pemda dapat PAD dari BPHTB ini. Tapi keputusannya bukan di tangan saya, ini kewenangan Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB berakhir adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 20 tahun.

"Perpanjangannya juga dilakukan minimal dua tahun sebelum jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tengang Hak Guna Bangunan," ungkapnya. (Shanty)

Dengan Siapa Pemda Mimika Harus Membahas APBD-P 2021?? Mimika Sedang Tidak Memiliki Anggota DPRD

Gedung A Pusat Pemerintahan Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Pemda Mimika saat ini tengah merencanakan pembahasan APBD-P tahun 2021 yang akan dilangsungkan beberapa waktu ke depan.

Hanya saja, belum dapat dipastikan pembahasan tersebut apakah dilakukan dengan DPRD Periode 2014-2019 atau dengan DPRD Periode 2019-2024.

Pasalnya saat ini sedang terjadi status kekosongan keanggotaan di DPRD Mimika akibat putusan hukum PTUN Jayapura dan Makassar beberapa waktu lalu.

Guna menelusuri akar persoalan ini dan mencari jalan keluar berasaskan hukum maka media ini melakukan wawancara dengan seorang pemerhati kebijakan publik Mimika, Hironimus Kia Ruma.

Hironimus kepada BM siang ini, Jumat (20/8) mengatakan putusan PTUN Jayapura yang diperkuat oleh PTUN Makassar dan MA tidak menerima kasasi gubernur Papua, karena tidak memenuhi syarat formal karena telah melewati batas waktu pengajuan.

Dengan demikian maka SK 155/266/Tahun 2019 tentang Peresmian DPRD 2019-2024 dinyatakan gugur sehingga terjadi kekosongan keanggotaan DPRD Mimika saat ini.

"Di media ada pernyataan yang menyebutkan bahwa DPRD itu status quo, itu pernyataan yang keliru. Yang namanya status quo berarti DPRD yang lama masih bekerja. Itu kalau kita bicara etimologi status quo. Tidak seperti itu. Yang ada adalah ada kekosongan," terangnya.

Dengan demikian maka tidak boleh ada sispapun yang bekerja sebagai anggota DPRD baik untuk melaksanakan fungsi budgeting, pengawasan maupun pembuatan perda karena setiap pejabat negara yang menjabat harus memenuhi syarat formal.

Menurut Hironimus, syarat formal adalah harus ada SK sementara SK periode lama sudah gugur ketika gubernur melantik DPRD periode sekarang.

Keanggotaan DPRD Periode 2019-2024 juga telah gugur ketika gubernur tidak menjalankan putusan pengadilan selama 60 hari dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

"Dengan demikian, saya melihat Pemda Mimika melakukan pembahasan APBD-P di Jayapura dengan melibatkan DPRD Periode 2019-2024 merupakan keputusan yang tidak tepat dan menyalahi aturan," tegasnya.

Ia mengingatkan, putusan PTUN dalam hukum administrasi salah satu sifatnya adalah 'Erga Omnes' yang berarti mengikat semua pihak baik gubernur, bupati, anggota DPRD lama mapupun DPRD yang baru.

"Semua harus patuhi putusan ini. Bagaimana caranya mematuhi? Pemda Mimika tidak boleh mengajak DPRD saat ini untuk membahas APBD-P karena mereka tidak sah. Kalau diajak sama-sama membahas berarti mereka tidak patuh putusan pengadilan yang sifatnya mengikat untuk semua," jelasnya.

"Konsekwensinya adalah ketika ini ditetapkan dan dilaksanakan maka dianggap tidak sah dan di kemudian hari akan menjadi temuan dan jadi persoalan baru," tambah Hiro.

Hironimus melanjutkan, putusan yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dikemudian hari akan bersifat rekruatif. Artinya akan ada temuan penggunaan keuangan negara yang tidak benar. Ini menjadi temuan karena asas praduga keabsahan itu tidak berlaku di pemerintahan ini.

"Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan itu keliru dan berpotensi memperkeruh suasana tata kenegaraan di kabupaten ini,"katanya.

Ia mengakui, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam menyikapi persoalan penetapan APBD Perubahan TA 2021 dengan mengeluarkan peraturan bupati namun harus diingat bahwa perbub tersebut nominanya tidak boleh melebihi APBD Induk Tahun Anggaran 2021.

"Misalnya ada perubahan pos baru bisa ditetapkan di perbub tapi nominalnya tidak boleh melebihi APBD induk. Mengapa demikian? Karena bupati tidak boleh buat perubahan anggaran dengan nominal lebih tanpa persetujuan dari DPRD," ungkapnya.

Perubahan kebijakan bisa dilakukan pemerintah daerah namun perubahan anggaran dapat dilakukan jika disetujui DPRD sehinga bupati wajib melakukan koordinasi dengan DPRD.

"Saya sangat yakin bahwa SK DPRD yang baru belum ada, sehingga yang harus dilakukan sebelum gubernur menerbitkan SK baru adalah jalankan dulu amar putusan, ini kan belum dijalankan tapi pemerintah dan DPRD sudah anggarkan 23 miliar untuk bayar DPRD lama. Ini aturan yang dibuat dan didapat dari mana?," ujarnya.

Hiro menjelaskan, amar putusan yang harus dijalankan ada dua yakni pada poin ketiga dan keempat putusan PTUN.

Pertama, mencabut SK 155/266/Tahun 2019 tentang Peresmian DPRD 2019-2024. Meski putusan ini tidak dijalankan namun sudah otomatis gugur sehingga putusan ini tidak perlu lagi dijalankan oleh gubernur.

Kedua, merehabilitasi status, harkat dan martabat anggota DPRD Periode 2014-2019. Merehabilitasi disini maksudnya bahwa tergugat harus membayar apa yangmenjadi hak dan kerugian imaterial mereka.

Terkait kerugian imateril ini gubernur tidak bisa menentukan sendiri namun harus menetukan secara sepakat dengan penggugat.

"Lalu yang 23 miliar itu apa? Apakah pembayaran hak? Ataukah rehabilitasi pembayaran harkat dan martabat? Ini tidak bisa dilakukan tanpa kesepakatan dengan pengugat. Keputusan ini harus diambil berdasarkan persetujuan bersama," jelasnya.

Dikatakan, sebelum melaksanakan amar putusan dengan sempurna maka gubernur tidak bisa mengeluarkan SK baru karena itu tidak menyelesaikan sengketa.

Jika sengketa ini tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari maka penggugat (DPRD lama) dapat membuat surat permohonan kepada PTUN Jayapura agar kepala pengadilan Jayapura memrintahkan gubernur untuk melaksanakan amar putusan tersebut.

"Kalau tidak dijalankan maka ketua pengadilan akan melapor kepada presiden. Peresiden punya kewenangan disini untuk menentukan itu. Ini diatur dalam PP 48 tahun 2016. PP ini mengatur tentang tata cara pemberian saksi terhadap pejabat pemerintahan," jelasnya.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa jika tidak menjalankan keputusan sumber inkra maka termasuk dalam kategori sanksi sedang. Sanksi sedang di sini berarti gubernur dapat diberhentikan sementara dengan atau tidak menerima hak-haknya.

"Pengadilan PTUN Jayapura bisa memberikan upaya paksa kepada gubernur berupa pemberian uang paksa kepada para penggugat. Tapi itu nomilanya tidak pasti dan saya yakin teman-teman DPRD tidak akan terima dengan itu," ujarnya.

Hironimus sangat menyayangkan kekosongan DPRD Mimika saat ini karena di waktu bersamaan Mimika akan menghadapi dua agenda besar yakni PON dan Pesparawi.

Bahkan sebelumnya DPRD Periode 2019-2024 juga telah membentuk Pansus PON dan Pesparawi namun sayangnya keanggotaan mereka saat ini tidak lagi sah dan dinyatakan gugur.

Terkait dengan pengganggaran PON dan Pesparawi serta berbagai agenda lainnya di APBD-P, Hiro menegaskan bahwa dalam hukum ada istilah meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakan.

"Jangan berpikir bahwa Mimika akan jadi tuan rumah PON dan Pesparawi sehingga dipaksakan saja dan mengabaikan keputusan pengadilan. Tidak bisa seperti itu karena ada asas hukumnya," tegasnya.

"Jika bupati Mimika tidak bisa menetapkan APBD perubahan dengan DPRD (gunakan perbub) maka kegiatan lain yang belum dilakukan di APBD induk bisa dicoret dan diganti untuk prioritaskan dua kegiatan ini. Kegiatan lain yang tidak terlalu urgen bisa dialihkan dulu untuk tahun depan," lanjutnya.

Walau kekosongan kursi DPRD menimbulkan masalah baru bagi Mimika, namun ia mengatakan ada cara terbaik yang dapat dilakuan agar Mimika segera memiliki anggota DPRD dan segera dapat menetapkan APBD Perubahan TA 2021.

Menurutnya gubernur Papua harus memanggil anggota DPRD Periode 2014-2019, duduk bersama dan tentukan berapa besar nilai yang harus dibayarkan ke mereka. Dua pihak harus sepakat dan mereka sebenarnya bisa dibayar di APBD perubahan atau APBD tahun depan.

Jika sudah sepakat maka gubernur bisa langsung menertibkan SK baru untuk DPRD baru dan langsung dapat melakukan pembahasan APBD-P dan hal ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat sesuai agenda yang ada.

"Ini keputusan yang paling tepat, mudah, elegan, sesuai aturan dan tidak menyakitkan siapapun serta tidak menimbulakn persoalan hukum dan gejolak baru. Anggota DPRD Periode 2014-2019 pasti menerimanya karena sesuai aturan mereka juga tidak boleh berkantor sebagai anggota DPRD. Apa yang mereka lakukan kemarin adalah untuk menuntut dan mencari keadilan terhadap putusan hukum yang ada," terangnya.

Setelah proses itu disepakati bersama maka gubernur Papua dapat langsung menerbitkan SK baru untuk mengaktifkan kembali DPRD Mimika Periode 2019-2024.

"Jadi tidak perlu ada sumpah lagi karena pejabat DPRD hanya megambil sumpah sekali. Sk baru aktifkan kembali dan mereka sudah langsung bekerja," terangnya.

Namun jika gubernur mengabaikan dan tidak melakukan putusan ini maka masalah ini bisa dibawa ke jalur hukum perdata di peradilan umum. Jika bicara perdata maka gubernur digugat secara pribadi bukan lagi mewakili jabatannya.

"Kalau itu masalah perdata maka dia bayar pakai uang pribadi karena itu kelalaian dia. Mereka bisa pakai bukti otentik putusan PTUN karena itu bukti otentik sempurna sehingga tidak perlu lagi pakai bukti lain untuk lakukan gugatan di jalur perdata," ujarnya.

"Tapi kalau saya pribadi tidak setuju dengan langka ini. Saya lebih lebih memilih duduk bersama untuk mencapai mufakat bersama. Jadi jika gubernur sudah menjalankan putusan pengadilan secara sempurna maka beliau bisa langsung mengeluarkan SK dan teman-teman DPRD sekarang bisa langsung bekerja karena banyak agenda daerah yang harus diselesaikan di tahun ini," harapnya. (Ronald)

 

Top