Politik & Pemerintahan

KPU Mimika Kembali Lakukan Perekrutan Anggota PPS, Karena 22 Pelamar Sebelumnya Tidak Ikuti Tes CAT

Fidel Piligame, Koordinator Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Mimika

MIMIKA, BM

Guna memenuhi kuota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika telah membuka kembali pendaftaran Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan Kampung.

Pembukaan pendaftaran pertama sebenarnya telah dilakukan pada 31 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 lalu.

Namun ternyata pelamar tidak memenuhi kuota sehingga dilakukan pendaftaran kedua yang dibuka pada tanggal 2 - 5 Januari 2023.

Hanya saja, ketika dilakukan tes Computer Assisted Test (CAT) pada 14 Januari 2023, ternyata ada 22 orang yang sudah memenuhi syarat pemberkasan (administrasi) namun mereka tidak mengikuti tes tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Fidel Piligame, Koordinator Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Mimika kepada BeritaMimika, Kamis (19/1/2023).

"Ada 22 orang yang tidak ikut CAT padahal mereka sudah lolos pemberkasan. Ketika kami hubungi mereka beralasan sedang di luar kota, karena jarak, transportasi dan lainnya sehingga tidak ikut tes tersebut," ungkapnya.

Fidel mengatakan ke-22 orang ini berasal dari 7 distrik berbeda yakni Agimuga (5 orang), Amar (1) Jila 3, Kwamki Narama (1), Mimika Barat Jauh (1), Mimika Barat (1) Mimika Tengah (6) dan Tembagapura (4).

"Karena ketidakhadiran mereka ini makanya jumlah kuota tidak memenuhi dan kami langsung lakukan koordinasi dengan KPU Provinsi," ujarnya.

Keadaan ini kemudian diteruskan oleh KPU Provinsi kepada KPU Pusat sehingga pada tanggal 17 Januari 2023, KPU Pusat mengeluarkan surat nomor 63/PP.04-SD/04/2023 perihal Pemenuhan Kebutuhan PPS Pasca Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

"KPU mengeluarkan edaran ini sebagai dasar bagi kami untuk (pedoman) melakukan perekrutan kembali. Jadi kita sedang siapkan 5 hari ke depan untuk rekrut 22 orang yang tidak memenuhi kuota. Kita rekrut khusus untuk 7 distrik itu. Kalau distrik yang lain sudah oke. Kami akan kejar karena tanggal 24 bulan ini PPS harus sudah dilantik," ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa perekrutan tenaga PPS nanti kemungkinan akan melebihi jumlah 22 orang karena setiap kebutuhan PPS di Kelurahan Kampung adalah 3 orang namun harus ada yang masuk dalam daftar tunggu.

"Jadi mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan kita akan akukan rekrutemen sesuai petunjuk teknis dari kpu," ujarnya.

Terkait dengan rekrutan anggota PPS ini, Fidel menjelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk teknis dalam surat tersebut, pendaftaran atau perekrutan anggota PPS ini berlaku bagi umum. Artinya warga yang berdomisili di 7 wilayah distrik yang disebutkan, bisa ikut mendaftarkan diri.

Namun pihaknya juga akan melakukan metode jemput bola guna menjaga adanya kekurangan kuota atau pelamar PPS.

"Kita jemput bola dengan cara kerjasama dengan kampus, dinas pendidikan dan dinas kesehatan sehingga tenaga mereka yang bertugas di daerah bisa kita rekrut. Hal ini diperbolehkan namun harus memenuhi syarat yakni yang bersangkutan harus bertugas di wilayah tersebut (7distrik-red)," jelasnya.

"Tidak bisa dari tempat atau wilayah lain. Misalnya petugas medis maka dia harus kerja di sana atau guru maka dia harus mengajar di sana. Intihnya mekanisme syarat umum harus dipenuhi dan bisa mendapatkan rekomendasi supaya bisa direkrut," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa kebutuhan PPS untuk setiap kelurahan kampung berjumlah 6 orang dimana 3 akan diangkat sementara 3 lainnya akan masuk dalam daftar tunggu.

Sedangkan untuk proses penilaian dalam perekrutan ini dilakukan berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai terendah. (Ronald Renwarin)

KPU Mimika Lakukan Kajian Hasil Temuan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD RI Papua Tengah

Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika masih melakukan kajian terkait beberapa temuan pada verifikasi administrasi bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Papua Tengah yang sedang berlangsung.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola, kepada BeritaMimika saat ditemui diruang kerjanya.

"Temuan-temuan seperti NIK invalid, kegandaan dukungan, bahkan ada indikasi NIK lama dan adanya migrasi alamat pendukung. Dan yang kami seriusi adanya indikasi imigrasi alamat pendukung. Ini yang sedang kami lakukan kajian,"kata Indra.

Lajutnya, untuk tahapan verifikasi administrasi dilakukan mulai tanggal 9 hingga 22 Januari 2023, dimana ada 12 bakal calon untuk Kabupaten Mimika dengan sebaran dukungan keseluruhan sebanyak 3.513 data dukung.

"Jadi dokumen yang telah diverifikasi ampai hari ini sudah sekitar 40 persen. Dan kami sedang lakukan kajian untuk memilah dan memilih yang kemudian akan diumumkan kepada masing-masing calon," ungkapnya.

Menurutnya, jika dalam proses verifikasi itu dokumennya belum cukup maka dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan itu akan diberikan kesempatan melengkapi kembali ditahapan verifikasi administrasi perbaikan.

"Kita optimis pada verifikasi administrasi dukungan dari Mimika pada calon DPD RI ini bisa selesai tepat waktu," ujar Indra.(Ignasius Istanto)

Plt Bupati : Rolling Pejabat Dilakukan Sesuai Aturan

Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, roling pejabat dilakukan sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan sembarangan mengganti.

"Ada aturan yang ditetapkan di dalam sistem untuk melakukan pergantian pejabat. Kita tidak sembarang melakukan roling pejabat,” tutur Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob saat diwawancarai di Graha Eme Neme Yauware, Jumat (13/1/2023).

John menegaskan bahwa, pergantian pejabat memang perlu dilakukan dengan tujuan utama ialah untuk perbaikan pemerintahan.

Selain itu juga harus ada rekomendasi Komisi ASN untuk melakukan beberapa tahapan sebelum melalukan pergantian.

"Pekan depan akan dilakukan evaluasi kinerja. Untuk perbaikan pemerintahan itu pasti ada. Semua itu harus kita lakukan dengan aturan,”ungkapnya.

Ia juga mengingakan agar para pegawai maupun pejabat di lingkup Pemda Mimika harus bekerja melayani dengan kasih dan juga harus dapat berkolaborasi.

Karena menurutnya, kasih dan kolaborasi itu penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak ada kasih dan kolaborasi maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik.

“Kalau yang tidak mau kerja dengan kasih ya kita ganti, kalau tidak kolaborasi ya kita ganti. Tapi ganti itu juga ada prosedurnya tidak bisa sembarangan begitu saja,” tandasnya. (Shanty Sang)

Top