politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melaunching ATCS

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menerapkan sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi melalui Area Traffic Control System (ATCS) di sembilan titik lampu lalu lintas di Kota Timika.

Sistem tersebut resmi diluncurkan Bupati Mimika Johannes Rettob di Lobby Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Kamis (17/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, sistem ini terintegrasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika dan memungkinkan pengendalian langsung terhadap arus lalu lintas, penegakan disiplin berkendara, hingga pemantauan ketertiban masyarakat.

“Kita bisa kontrol langsung dari Dinas Perhubungan. Semua pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan safety belt, bisa langsung ditindak dengan tilang elektronik. Nomor kendaraan otomatis tertangkap kamera,”kata Bupati JR.

Bupati JR menjelaskan, fitur utama ATCS yakni, 9 titik kendali di Kota Timika yang terhubung dengan pusat kontrol, 51 kamera CCTV tersebar di berbagai lokasi strategis untuk memantau lalu lintas, keamanan, dan ketertiban, dapat melakukan tilang elektronik otomatis bagi pelanggar lalu lintas.

Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk mengatur arus kendaraan. Kamera juga dapat membantu memantau ketertiban umum, termasuk mendeteksi dugaan aksi pencurian dan pelanggaran kebersihan.

“ATCS ini dapat melakukan pemantauan ketertiban umum, di mana kamera juga mendeteksi aksi pencurian dan pelanggaran seperti buang sampah sembarangan. Jangan lupa yang buang sampah kita ada sanksi tegas, pelanggar Perda kebersihan dapat dikenai denda hingga Rp25 juta,” tegas Bupati.

Selain kamera pengawas, ATCS juga dilengkapi pengeras suara di sejumlah titik. Fasilitas tersebut memungkinkan petugas memberikan imbauan atau instruksi secara langsung kepada pengguna jalan.

“Kita berharap masyarakat menjaga fasilitas ini dengan baik, jangan sampai dirusak. Karena sistem ini bukan hanya untuk lalu lintas, tapi juga untuk keamanan dan ketertiban seluruh warga Mimika,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya upacara peringatan Harhubnas 2026 dan PMI ke 8

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) di lapangan kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (17/9/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Kabid Darat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika, Mikael Orun bertindak sebagai pimpinan upacara.

Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakan oleh Bupati Mimika, Johanes Rettob menyampaikan bahwa insan perhubungan bekerja di tengah tantangan lingkungan yang kian kompleks, seperti bencana alam hingga dinamika operasional. Keselamatan dan kelancaran konektivitas harus terus berjalan beriringan.

"Keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus," kata Bupati JR saat membaca sambutan Menhub.

Harhubnas tahun 2026 kali ini mengusung tema "Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju".

Tema tersebut menegaskan, peran vital transportasi sebagai urat nadi pembangunan nasional, termasuk dalam menurunkan biaya logistik dan meratakan pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
Itulah sebabnya, transportasi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur,” ujarnya.

Secara khusus di Kabupaten Mimika dengan kondisi geografis yang luas dan menantang, insan perhubungan diminta untuk, memastikan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap terhubung, memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan tertib demi keselamatan perjalanan, emegang teguh "Lima Citra Manusia Perhubungan" dalam pelayanan sehari-hari serta menjadikan bulan September sebagai awal penguatan budaya keselamatan transportasi secara berkelanjutan.

“Saya berharap bahwa di dalam pelaksanaan perhubungan, Bapak-Ibu sekalian harus mewujudkan sistem perhubungan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kepastian pelayanan. Setiap tugas yang dilaksanakan hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, integritas, serta sebagai semangat mengabdi,” harapnya.

Selain perhubungan, peringatan tersebut juga menyoroti peran strategis PMI yang memasuki usia ke-81 dengan tema "Peduli, Bergerak Bersama".

Bupati JR menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kepedulian terhadap sesama.

"Peduli adalah awal, bergerak adalah wujud, dan bersama adalah kekuatan kita. Persoalan kemanusiaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan butuh kolaborasi antara pemerintah, PMI, TNI-Polri, dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat,"tuturnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi seluruh insan perhubungan serta jajaran PMI di Kabupaten Mimika. Kedua bidang ini dinilai sama-sama membutuhkan SDM berintegritas dan berdedikasi tinggi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional dan hari ulang tahun Palang Merah ke-81 yang dirangkaikan pada hari ini mengingatkan kita bahwa membangun dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan semangat pengabdian yang sama,” pungkasnya.

Upacara peringatan Harhubnas serta HUT PMI ke-81 di tutup dengan simulasi penyelamatan oleh PMI dan tarian nusantara oleh Karaka Squad. (Shanty Sang)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang didampingi Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dan Pimpinan Kominfo foto bersama peserta para jurnalis Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Workshop Hubungan Media Standarisasi Profesi dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Selasa (15/9/2026) ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Dewan Pers yakni Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dan dihadiri para jurnalis di Mimika.

Adapun tema yang diusung ialah “Pers Profesional, Informasi untuk Mimika yang Lebih Maju”.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, terus mendorong insan pers di wilayah Mimika semakin profesional menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Pasalnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media digital memungkinkan sebuah informasi menyebar dalam hitungan detik. Namun, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan informasi, keberimbangan, verifikasi fakta dan etika jurnalistik,” kata Santy.

Ia mencontohkan, ketika seorang jurnalis memperoleh pernyataan dari seorang pimpinan atau narasumber yang menyebut pihak lain, informasi tersebut tidak semestinya langsung dijadikan berita tanpa melakukan konfirmasi.

“Kalau mendapatkan atau sedang mewawancarai seorang pimpinan kemudian ada kalimat-kalimat yang perlu diverifikasi, itu harus diverifikasi ulang. Jangan hanya bersumber dari satu orang, tetapi bisa diverifikasi atau dikonfirmasi ulang kepada pihak yang dikatakan oleh pimpinan tadi,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan melakukan verifikasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital yang rentan menimbulkan kesalahan informasi maupun missinformasi.

Santy menekankan pentingnya standarisasi profesi dan verifikasi kompetensi bagi jurnalis. Standarisasi profesi dinilai dapat memastikan jurnalis memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan profesinya.

Sementara, verifikasi kompetensi menjadi salah satu upaya memastikan kemampuan profesional jurnalis berdasarkan standar yang berlaku.

“Jurnalis yang kompeten akan mampu menyajikan berita secara lebih akurat, berimbang, mendalam dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia berharap media massa tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, mengangkat potensi daerah, memperkenalkan keberagaman budaya, sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik yang konstruktif.

“Hubungan pemerintah daerah dan media massa merupakan hubungan kemitraan yang harus dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, komunikasi yang baik dan saling menghormati,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini tidak boleh hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik sehari-hari.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar, komunikasi yang sehat serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh media yang profesional,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Martha Paulina Kemong mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi jurnalis sekaligus mendorong penerapan standar profesi dan etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

Adapun, tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan kompetensi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, mendorong penerapan standar profesi dan etika jurnalistik, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi dan validasi informasi di era digital.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan komunikasi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan media massa.

"Pers memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pemberitaan yang akurat, berimbang, profesional, dan bertanggung jawab," pungkas Paulina. (Shanty Sang)