politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan program MBG di wilayah pedalaman.

Wilayah pedalaman yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dinilai membutuhkan pendekatan berbeda, terutama dalam hal dukungan masyarakat serta potensi sumber daya lokal.

Wabup Kemong menjelaskan, tim akan melakukan survei untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang siap menjalankan program. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penerimaan masyarakat hingga potensi yang bisa dikembangkan secara mandiri.

Pendekatan yang disiapkan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah. Program MBG di pedalaman diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk pengembangan pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan setempat.

“Pangan lokal akan menjadi kekuatan utama. Setiap wilayah didorong mengembangkan potensi yang ada sesuai kondisi masing-masing,”kata Wabup Emanuel.

Wabup menambahkan, tidak semua wilayah langsung dijalankan secara bersamaan. Tahapan awal difokuskan pada titik-titik yang dinilai siap, baik dari sisi masyarakat maupun dukungan lingkungan. Sosialisasi juga menjadi bagian penting agar program dapat diterima dengan baik.

Kedepan, program MBG diharapkan terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Koperasi, kelompok tani, hingga peternak akan dilibatkan sebagai penopang utama. Komoditas seperti sayuran, buah-buahan, hingga ternak seperti ayam dan babi diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok program.

"Konsep ini juga membuka ruang bagi koperasi untuk tidak hanya mendatangkan barang dari luar, tetapi turut mengelola dan memasarkan hasil produksi lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Selain mendukung program MBG, skema ini juga diharapkan memperkuat sektor lain seperti sekolah rakyat dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

"Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian pelaksanaan program di wilayah perkotaan sebelum memperluasnya secara bertahap ke pedalaman dengan konsep yang lebih matang dan berkelanjutan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana pertemuan konsultasi publik

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan Air Limbah.

Langkah ini dibahas dalam konsultasi publik pendahuluan yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Rabu (29/4/2026) kemarin dan dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan, layanan air minum dan sanitasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi penting bagi pembangunan daerah.

"Hal ini menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas hidup, lingkungan, serta masa depan generasi kita. Pemkab Mimika berkomitmen mendorong peningkatan layanan ini melalui penguatan kelembagaan, salah satunya lewat penyusunan Ranperda Perumda ini," kata Yoga.

Adapun, poin utama dalam proses Raperda tentang Perumda Air Minum dan Air Limbah yakni, pentingnya kualitas regulasi yang komprehensif dan implementatif, perlunya partisipasi aktif dan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan serta pentingnya membangun komitmen dan kolaborasi bersama.

“Raperda harus komprehensif, implementasi, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara transparan serta berkelanjutan, konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif serta sinergi antara pemerintah, DPRK, dunia usaha, dan mitra pembangunan adalah kunci pemerataan pelayanan yang berkeadilan,”ujarnya.

Pemkab Mimika memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra pembangunan seperti UNICEF, Jejaring AMPL, dan Yayasan Gapai Harapan Papua yang terus mendampingi percepatan akses air minum dan sanitasi aman di Mimika.

“Saya berharap akan terbangun kesamaan persepsi serta dukungan dan komitmen bersama dalam mempercepat peningkatan layanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Mimika,” ungkapnya.

Sementara itu, selaku WASH Officer UNICEF Papua, Reza Hendrawan mengapresiasi gerak cepat Pemkab Mimika dalam merespons isu air bersih.

"Proses ini tergolong sangat cepat. Dimulai dari kunjungan studi ke Jayapura pada Januari lalu, langsung direspons oleh Bapak Bupati pada Februari dengan keputusan strategis bahwa sistem di Mimika harus dikelola secara profesional. Hari ini, kita sudah membahas draf Ranperda-nya," ujarnya.

Ia pun memastikan, penyusunan draf ini dilakukan secara transparan dan melibatkan tenaga ahli, termasuk menghadirkan Jejaring AMPL dari Jakarta untuk memperkaya substansi regulasi.

Dirinya menyebutkan, salah satu keunggulan dari Ranperda Perumda Air Minum Mimika ini adalah dimasukkannya poin-poin progresif yang jarang ditemukan di daerah lain, yakni isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI).

"Raperda ini mengakomodasi isu gender dan inklusi. Artinya, masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas juga diperhatikan aksesnya dalam layanan air dan sanitasi. Ini substansi penting yang kami apresiasi," pungkasnya. (Shanty Sang)

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo foto bersama narasumber dan peserta

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi nikah, talak, cerai dan rujuk.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan untuk mencegah terjadinya problem atau persoalan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun verbal yang banyak terjadi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Rabu (29/4/2026) kemarin dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau dalam sambutannya mengatakan, bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, dan sejahtera.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bukan hanya menjadi cita-cita setiap pasangan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

"Kita menyadari bahwa dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Berbagai dinamika dan permasalahan kerap muncul, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada konflik, bahkan perceraian," kata Fransiskus.

Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai pernikahan, talak, cerai, dan rujuk menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada para pemangku kepentingan di tingkat distrik dan kelurahan, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membina kehidupan sosial di tengah masyarakat.

"Saya harap melalui sosialisasi ini, kita semua dapat meningkatkan pemahaman terhadap aturan dan ketentuan terkait pernikahan, perceraian, dan rujuk, menguatkan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan daerah, mendorong terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan bertanggung jawab, serta menekan angka perceraian melalui pendekatan edukatif dan pembinaan yang berkelanjutan," ujarnya.

Fransiskus juga mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mengikuti kegiatan ini secara formalitas, tetapi benar-benar menyerap materi yang disampaikan, dan selanjutnya menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo mengatakan, kegiatan sosialisasi ini untuk membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia sekaligus mensosialisasikan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk.

Menurutnya, pernikahan ini perjalanannya cukup panjang sebab pernikahan adalah ibadah terpanjang dan terlama.

"Jadi bukan karena menikah selesai terus selesai, tidak begitu. Tapi sampai kita punya anak, cucu, cicit. Jadi bersama-sama kita bisa membina dan saling mengingatkan dan saling menguatkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Dukcapil sudah menjalin koordinasi dari hulu ke hilir dimana proses di KUA, Kementerian Agama dan Dukcapil sudah saling terintegrasi sehingga layanannya bisa terkolaborasi lebih cepat dan akurasi datanya juga bisa maksimal. (Shanty Sang)