Politik & Pemerintahan

Pembangunan Kantor Bapenda Baru Dimulai Tahun Ini Anggaran Awal 15 Miliar

Lahan yang akan digunakan untuk membangun Kantor Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan kinerja serta operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka tahun 2022 ini akan mulai dilakukan pembangunan tahap pertama kantor Bapenda Mimika.

Anggaran yang dikucurkan untuk melakukan pembangunan tahap pertama Kantor Bapenda baru ini sebesar Rp15 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dimulai dengan penimbunan dan fondasi.

Kantor itu nantinya memiliki tiga lantai dengan tambahan rooftop. Bangunan lantai satu akan dijadikan sebagai hall, pelayanan informasi, loket, bilik konsultasi pajak, ruang staff, toilet dan lainnya.

Lantai dua diperuntukan sebagai lobbi, ruang kepala badan, kesekretariatan, bendahara, kepala bidang, kepala seksi, staff, MCK.

Tidak jauh berbeda, di lantai tiga nanti berisikan ruangan kepala bidang, seksi, staff, kearsipan dan server. Di bagian ini juga akan dibuat dua ruang rapat ukuran besar dan kecil.

Demikian dikatakan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui, Kamis (13/1) mengatakan, menurut perhitungan konsultan, total biaya pembangunannya menelan dana sebesar Rp54 atau 56 miliar.

Dwi mengatakan, lahan gedungnya masih di sekitar kantor lama, di Jalan Yos Sudarso. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena anggaran yang tersedia juga digunakan untuk kebutuan yang lain.

"Kalau bagi saya gedung ini masih cukup untuk bertahan sampai 3 tahun kedepan hingga gedung baru rampung. Kita rencanakan pembangunannya 3 lantai. Jadi lantai pertama untuk pelayanan, lantai kedua untuk ruangan kepala badan, kabid-kabid, kasie dan lainnya dan lantai 3 untuk ruang pertemuan besar," tutur Dwi.

Dengan adanya ruang pertemuan dengan ukuran yang besar, Bapenda tidak akan lagi menyewa atau menggunakan jasKatanya, rencananya ruang pertemuannya besar supaya jika ada kegiatan-kegiatan Bapenda tidak lagi menyewa hotel. Dengan begitu juga maka bisa menghemat anggaran.

Ditanya jika gedung baru rampung, sebut Dwi nanti gedung lama jika ada dinas lain yang ingin menggunakan bisa juga, tetapi kalau tidak ada maka tetap pihaknya akan gunakan juga.

Menurut Dwi, bagusnya kantor lama bisa digunakan oleh DPM-PTSP supaya dekat dengan Bapenda.

"Bagusnya dekat dengan Bapenda supaya masyarakat habis bayar pajaknya baru ngurus ijinnya. Tapi jika PTSP mau bangun kantor sendiri juga tidak apa-apa karena kami bisa gunakan untuk PBB," ujarnya.

Karena, kata Dwi, PBB ini kompleks. Artinya, ada petugas-petugas pemungut di desa dan bisa gunakan kantor lama untuk lakukan konsilidasi. Selama ini tidak bisa lakukan karena tidak ada ruangan.

"Kalau tidak ada yang gunakan maka kita bisa gunakan untuk perwakilan distrik yang jauh. Distrik yang jauh itu sebenarnya kita sudah harus bangun UPTD pendapatan di wilayah pantai dan gunung untuk mendekatkan pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat. Hanya saja kita melihat potensi juga, misalnya di pantai itu potensinya apa, kalau PBB masih kecil. Kalau yang besar mungkin retribusi kaya perikanan mungkin. Tapi untuk saat ini belum dulu," ungkapnya. (Shanty)

Pemda Mimika Kembali Rumahkan Tenaga Honorer, Berikut Isi Suratnya

Surat pemberitahuan pegawai tidak tetap/tenaga kontrak

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika kembali merumahkan tenaga honorer yang selama ini bekerja di lingkup pemerintahan.

Kebijakan merumahkan kembali para honorer ini didasari pada surat pemberitahuan nomor 800/40 perihal Pemberhentian Pgawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak yang ditandatangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng tertanggal 12 Januari 2022.

Dalam surat tersebut tertulis, diberitahukan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, bahwa dalam rangka penertiban dan penyesuaian Administrasi Manajemen Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak
dirumahkan/diberhentikan.

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan evaluasi kinerja dan mengusulkan kembali nama-nama Pegawai Tidak Tetap/Tenaga kontrak berdasarkan penilaian Kinerja, Kedisiplinan, Loyalitas, Integritas dan dalam rangka mendukung Kinerja Organisasi dan Pelayanan Publik, ditujukan kepada Bupati Mimika melalul Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

3. Sehubungan dengan point 2 tersebut diatas, Pegawal Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak akan bekerja kembali sampai dengan waktu yang ditentukan setelah menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pegawal Tidak Tetap/Tenaga Kontrak.

Didalam surat tersebut juga dijelaskan, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang tetap bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika adalah;

a. Tenaga Guru yang bekerja pada Sekolah Taman Kanak-kanak/PAUD/NI (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika,

b. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

c. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang bekerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.

d. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Petugas Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Dinas Perhubungan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Batas waktu penyampaian usulan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak bulan
Februari Minggu Ke-3 kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hermalina Imbiri ketika dikonfirmasi via phone, Kamis (13/1] membenarkan adanya informasi tersebut.

Namun, saat ini pihaknya juga baru saja menyiapkan suratnya dan baru akan didistribusikan ke semua OPD.

"Kami baru mau kirim suratnya ke OPD-OPD," ujarnya.

Sementara itu, sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inosensius Yoga Pribadi membenarkan telah menerima surat tersebut namun hanya melalui pesan singkat WhatsApp.

"Secara resmi kita belum terima tapi surat itu sudah dikirim via WA,”tutur Yoga saat dikonfirmasi.

Yoga mengaku, dengan diterima surat tersebut, Kepala Dinas PUPR memerintahkan kepada semua honorer di Dinas PU untuk mengikuti pertemuan internal di kantor guna di diberikan penjelasan.

"Kan honorer juga perlu dijelaskan juga maksud dari surat itu. Disitu kan juga nanti menyampaikan di minggu ketiga bulan Februari, jadi dengan pertemuan besok mau sampaikan itu,” kata Yoga.

Diketahui, di Dinas PUPR ada 10 tenaga kontrak yang sebelumnya juga sudah diusulkan dan sesuai dengan kebutuhan serta beban kerja.

"Jadi selama masa dirumahkan ini tapi kalau mereka mau kerja tidak dibayar, itu dari kesediaan mereka. Karena ada pekerjaan kita yang mereka juga terlibat," ungkapnya. (Shanty)

Pemda Mimika Lakukan Ini untuk Perkuat Layanan Jaringan Internet di Pesisir dan Pedalaman

Kadiskominfo Mimika, Bram Kateyau

MIMIKA, BM

Kurang kuatnya jaringan komunikasi terutama di pesisir dan pedalaman Kabupaten Mimika menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tahun ini dituntaskan.

Caranya ialah dengan membangun sarana jaringan internet agar komunikasi masyarakat dapat berjalan lancar.

Rencananya, pada 2022 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan membangun BTS dan V-Sat di wilayah yang jaringan internetnya masih kurang.

Dua wilayah yang disebutkan akan mendapatkan fasilitas tersebut ialah Kampung Manasari di Distrik Mimika Timur Jauh dan Kampung Iwaka di Distrik Iwaka.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Bram Kateyau, Selasa (11/1).

Bram yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya mengatakan, penguatan jaringan di wilayah pesisir, utamanya di Distrik Mimika Timur Jauh perlu dilakukan karena wilayah laut daerah itu adalah perbatasan negara. Laut di wilayah itu berbatasan langsung dengan wilayah laut Australia Bagian Utara.

"Kami berencana membangun satu unit BTS di Kampung Manasari. Keluhan masyarakat di Kampung Iwaka juga kami perhatikan dengan merencanakan pembangunan V-Sat di wilayah itu," kata Bram.

Ia berharap, tak ada perubahan rencana sehingga program fisik setelah dua tahun ini tidak ada karena Pandemi, dapat berjalan baik. Sehingga masyarakat dapat lancar dalam hal komunikasi.

Sebelumnya ia menyatakan bersyukur karena pada Tahun 2022 ini pihaknya mendapat kucuran dana sebanyak Rp 22 Miliar untuk melaksanakan sejumlah program yang tercantum dalam Renja Dinas Kominfo.

"Selama dua tahun belakangan tidak ada pekerjaan fisik yang berjalan karena Pandemi. Baru tahun ini ada. Makanya kita berusaha agar program pembangunan BTS dan V-Sat dapat terlaksana," terangnya.

Selain wilayah pesisir, ia memastikan pula penguatan jaringan internet akan dilakukan di sejumlah wilayah pedalaman atau pegunungan. (Roberto).

Top