politik

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Memukul Tifa Didampingi Kepala DPM-PTSP Abraham Kateyau

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mimika melaunching Pojok Nongkrong Sistem Perijinan Terpadu atau yang disingkat “SI PINTER”.

Kegiatan dilaksanakan di Pasar Sentral Selasa (22/11/2022) dan dilaunching secara langsung oleh Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob.

Launching Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER ini diikuti oleh para pelaku usaha yang ada di Pasar Sentral untuk memudahkan mereka dalam pengurusan Nomor Ijin Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris DPM-PTSP Mimika Betriks Pademme mengatakan secara data per April hingga November 2022 melalui Online Single Submission (OSS) RBA, DPM-PTSP telah melayani 2.061 pemohon yang didaftarkan secara OSS Mikro, UMK dan Non UMK serta memberikan pendampingan NIB kepada pelaku usaha.

“Dengan dilaunchingnya inovasi ini untuk jangka pendek bertujuan tersedianya perangkat lunak dalam mendukung terselenggaranya Pojok Nongkrong Si Pinter,” katanya.

Lanjutnya, adapun tujuan jangka menengah yakni terlaksananya pelayanan perizinan dengan memanfaatkan Pojok Nongkrong Si Pinter.

Sementara untuk jangka panjang terwujudnya pelaksanaan pelayanan perizinan melalui pemanfaatan Pojok Nongkrong Si Pinter kepada seluruh masyarakat.

“Kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pada pukul 16.00 hingga 21.00 wit di Pasar Sentral,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dengan berbagai inovasi.

“Terlepas daripada apakah ini merupakan suatu proyek perubahan di Mimika tetapi saya berharap apa yang kita launching hari ini jangan kemudian selesai dan besok sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah dapat bersinergitas dengan pemerintah distrik dan kampung sehingga layanan inovasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkat distrik dan kampung juga.

“Kita berusaha mendekatkan layanan ke masyarakat sehinga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor. Tahun depan, kita harus punya mall pelayanan publik terpadu satu pintu. Masyarakat bisa urus segala sesuatu disini tidak ada lagi uang, kalau harus bayar kita bayar pakai QRIS. Kita biasakan masyarakat dengan QRIS,” ungkapnya.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob berharap agar para pelaku usaha jika ingin berusaha cukup dengan membuat NIB, sehingga tak perlu repot datang ke notaris lagi.

“Secara perorangan kita bisa berusaha buat NIB. Pengurusan NIB, SIUP dan SIUJK tidak ada biaya. Kalau ada yang minta biaya kasih tahu saya. Jangan yang susah digampangkan, yang gampang disusahkan,” tutupnya. (Elfrida Sijabat)

Kadisnakertrans Mimika, Paulus Yanengga

MIMIKA, BM

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika akan membahas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 pada 30 November 2022 mendatang.

"Jadi nanti tanggal 30 November mendatang kami akan lakukan sidang penetapan UMK tahun 2023," Tutur Kepala Disnakertrans, Mimika, Paulus Yanengga saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Kamis (17/11/2022).

Paulus mengatakan, untuk besaran UMK nanti akan menggunakan rumus yang dipakai untuk menghitung.

“Nanti kita akan bahas dengan pengusaha-pengusaha dan juga Apindo, baru kita sepakati dan tetapkan,” katanya.

Diketahui bersama, bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada kenaikan UMK karena adanya pandemi covid 19. Sementara, untuk tahun 2023 belum diketahui berapa besaran kenaikannya.

“Secara nasional biasa dikasih tahu rumusnya setiap tahunnya. Berdasarkan rumus itu pemerintah dan Apindo siapkan baru sidang lalu kita sepakati dan tetapkan,” jelasnya.

Menurutnya, kalaupun ada kenaikan maka akan dibahas bersama pengusaha mengingat baru saja melewati masa pandemi.

“Pengusaha baru bernafas terus kita kasih naik kan bisa masalah lagi,” tuturnya.

Ia mengatakan, pada persidangan nanti akan diminta aspirasi dari masing-masing perusahaan maupun dari Apindo terkait dengan penetapan UMK.

Pihak Disnakertrans nantinya akan menghitung menggunakan rumusnya secara bersama dan setelah didapatkan hasilnya, kemudian disepakati baru ditetapkan agar tidak ada yang merasa keberatan.

Ditanya apakah ada kemungkinan UMK tahun 2023 mengalami kenaikan? Paulus mengaku, bahwa Pemerintah pastinya akan mengupayakan kenaikan UMK mengingat adanya kenaikan BBM yang tentu berdampak pada biaya kehidupan.

“Tetap pemerintah akan perhatikan tenaga kerja. Namun, perlu diingat juga bahwa setiap perusahaan wajib membayar karyawannya sesuai UMK yang ditetapkan," ungkapnya. (Shanty Sang) 

Kepala Kesbangpol Mimika Yan Selamat Purba

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah menganggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika.

Pembangunan tahap 1 di tahun 2022 ini, menurut Kepala Kesbangpol Mimika Yan Selamat Purba saat di temui di hotel Grand Tembaga, Selasa (15/11/2022), progres pengerjaannya telah mencapai 87 persen.

"Jadi laporan per Oktober untuk tahap ini mungkin lebih cepat selesai dari target yang kita berikan yakni tanggal 15 Desember 2022," kata

Purba mengatakan, Kantor KPU ini dibangun dengan model dua lantai yang akan dilakukan secara bertahap dan lokasinya berada di Jalan Hasanudin, Irigasi atau tepatnya di jalan masuk Puskesmas Pasar Sentral.

"Tahap pertama sudah kita anggarkan tahun ini dan sudah dikerjakan. Nanti, tahun depan lagi akan dilanjutkan karena targetnya nanti saat Pilkada 2024 sudah harus digunakan," jelasnya.

Dikatakan Purba, anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp5 miliar dari perencanaan keseluruhan sekitar Rp22 miliar.

Hanya saja, beberapa waktu lalu setelah dipresentasikan ke pimpinan, pihaknya diminta untuk menambah gudang KPU yang akan dipergunakan untuk menyimpan kotak suara.

"Sehingga, setelah dikonversi dengan inflasi yang ada kenaikan BBM terkait dengan perencanaan awal, maka total biayanya menjadi Rp26 miliar.  Mudah-mudahan 2024 sudah selesai karena semua tergantung anggaran yang ada," terangnya. (Shanty Sang)