Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat akan menandatangani berita acara pelantikanya sebagai Ketua PMI Mimika Periode 2019-2024
MIMIKA, BM
Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika periode 2019-2024.
Dengan terpilihnya Wabup John maka dilakukan pula pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus PMI Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima, Selasa (8/8/2022).
Pelantikan dilakukan oleh ketua PMI Provinsi Papua Zakeus Degei yang ditandai dengan penyerahan pataka.
Ketua PMI Mimika terpilih Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan, mengapa ia mau menerima amanat sebagai Ketua PMI karena ada 7 prinsip PMI yang dipegang yakni kemanusian, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.
"Dan 7 prinsip ini cocok dengan hati saya. Salah satu yang memperkuat saya adalah hampir seluruh Indonesia yang menjadi ketua adalah kepala-kepala daerah, di Papua juga hampir semua adalah wakil kepala daerah, tapi itu bukan persoalan yang penting adalah 7 prinsip dasar PMI," kata John.
Ia mengatakan, walaupun hanya akan bekerja dua tahun ke depan, namun ia akan mencoba menjawab beberapa masalah di Mimika terutama terkait dengan kebutuhan darah bagi rumah sakit.
"Kita akan coba agar darah semua dari palang merah dan bisa disuplay ke seluruh faskes, karena darah menjadi salah satu masalah di Mimika, sehingga kita mau coba agar bisa membantu," ujarnya.
Ia berharap, semua rumah sakit harus memiliki bank darah agar PMI nantinya mudah mendistribusikan darah.
Katanya, banyak pasien yang membutuhkan bantuan darah namun terkadang sangat sulit didapatkan sehingga terkadang ada pasien yang tidak bisa tertolong.
Oleh sebab itu, Wabup berkomitmen berikan pelayanan yang maksimal dan berusaha agar di PMI selalu tersedia stok darah.
Sebagai orang baru di PMI, Wabup John juga memohonkan dukungan, bimbingan dan kerjasama semua pihak terutama badan pengurus.
Staf Ahli Setda Mimika Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesumarelaan, kemandirian, kesatuan, keneteralan dan kesemestaaan.
"Sampai saat kni PMI telah berada di 34 daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata Septinus.
Sebagai organisasi kemanusiaan di Indonesia, PMI telah menorehkan perubahan-perubahan dalam menjakankan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
PMI merupakan salah satu aset bangsa dan negara yang perlu di jaga dan dikelola dengan cara profesional, amanah, netral dan mandiri.
Diantara bertumbuh kembangnya organisasi kemanusiaan lain, PMI terus dituntut untuk berada di garis terdepan di bidang penanganan bencana, pengelolaan darah dan ikut serta dalam menangani tugas kemanusiaan lainnya.
"PMI harus tetap menjadi mitta strategis pemerintah dan menjadi mitra yang saling bermanfaat bagi lembaga lainnya," Ungkapnya.
Sementara Ketua PMI Provinsi Papua Zakeus Degei menjelaskan, pelantikan ini berdasarkan konsolidasi PMI Provinsi di seluruh Papua, dimana salah satu PMI yang tidak aktif hampir 3 tahun lebih adalah Mimika.
Sehingga baginya, ini merupakan salah satu program dalam rangka konsolidasi di tanah Papua tentunya dalam rangka mendukung kerja kerja kemanusiaan di Provinsi Papua.
"PMI dalam pandangan masyarakat hanya mengurusi darah, tapi sesuai dengan tugas, PMI juga melaksanakan tugas kemanusiaan bagi masyarakat berdampak akibat konflik senjata, " jelasnya.
Selain itu, tugas berikutnya adalah PMI berperan aktif menyiapkan darah, mencari darah dan diserahkan ke rumah sakit melalui bank darah.
"Jadi PMI tidak berhubungan langsung dengan pasien namun dengan Unit Transfusi Darah (UTD) atau UGD di rumah sakit," ujarnya.
PMI juga memiliki kewenangan untuk menyiapkan relawan, menyiapkan pendidikan dan pelatihan. Ia berharap PMI Mimika bisa menyiapkan relawan handal.
Ia juga mengatakan bahwa PMI di luar Papua menjadi sangat berkembang dan besar karena didukung oleh pihak swasta.
"Semoga kepengurusan yang baru dilantik bisa diperhatikan juga ada dukungan oleh pihak perusahaan di sini. Kami juga berharap pemerintah bisa membantu dan membuka ruang bagi PMI," harapnya. (Shanty)
