kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Ubra menyosialisasikan program El Matador pada sebuah pertemuan di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kamis (13/10/2022)

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan meluncurkan program El Matador atau eliminasi malaria tanpa kendor untuk menekan angka penyebaran penyakit malaria di Mimika.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra pada sebuah pertemuan di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Kamis (13/10/2022).

"Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2022, kami akan melakukan program gebrak malaria yang dikenal dengan program El Matador, di mana di sana akan ada penglibatan semua sektor, termasuk teman-teman media, influencer Timika, FKUB, dan juga para ketua paguyuban, guru-guru," ujarnya.

Reynold mengatakan, program tersebut nantinya akan mengatasi dua hal, yakni pencegahan penularan malaria dari ke manusia dan dari manusia ke nyamuk.

"Karena sampai sekarang kalau kita lihat genangan air di lingkungan dimana kita tinggal itu belum bersih ya, itu satu. Yang kedua, masalah kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas. Ini yang harus diawasi oleh semua anggota keluarga," kata Reynold.

Adapun lima pendekatan yang bakal dilakukan untuk menjalankan program El Matador. Pertama, melakukan pengorganisasian di antara para pemangku kepentingan sampai di tingkat masyarakat.

"Yang kedua adalah promosi dan deteksi malaria lebih dini. Itu nanti dilakukan dengan pemeriksaan darah secara massal oleh Puskesmas dan juga kader-kader kesehatan, kader malaria," ujarnya.

Ketiga adalah melakukan pengobatan dan melakukan pemantauan pengobatan sampai benar-benar dinyatakan tuntas dan keempat adalah pengendalian vektor, yaitu akan dilakukan pengamatan-pengamatan dimana tempat perindukan nyamuk.

"Kelima adalah manajemen data surveilans malaria. Ini pasti kami akan bekerja sama dengan media untuk menyampaikan lingkungan mana sih yang bersih. Berapa sih kasus malaria dalam dua kali seminggu," imbuhnya.

Reynold berharap dengan adanya program El Matador yang nantinya dilakukan secara serentak, terstruktur dan masif, malaria di Mimika nantinya dapat dikendalikan dengan baik.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa saat ini tim dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas sedang menyusun mikro planning untuk dua periode.

"Itu periode jangka pendek, yaitu untuk bulan Oktober sampai bulan Desember, karena di bulan Januari biasanya kasus malaria itu tinggi setelah Natal tahun baru. Nah kemudian yang berikut adalah untuk jangka menengah yaitu tahun 2023. kementerian Kesehatan punya komitmen untuk bisa mensuport upaya percepatan pengendalian malaria di Mimika itu lebih maksimal," pungkasnya. (Endi Langoebelen)

Kadinkes Mimika Reynold Ubra saat memaparkan materi

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika merupakan kabupaten terbaik se-Papua yang berhasil dalam menurunkan angka stunting.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Mimika Reynold Ubra kepada awak media di Hotel Grand Tembaga Senin (26/9).

Berdasarkan data status gizi balita (0-59 bulan) terhitung sejak tahun 2008 hingga 25 September 2022 di Kabupaten Mimika tercatat bahwa persentase angka stunting pada tahun 2008 sebesar 26,49. Kemudian turun di tahun 2009 di angka 20,27.

Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 di angka 19,80. Setahun kemudian Kabupaten Mimika berhasil menurunkan angka stunting  hingga 14,50 dan sampai pada tanggal 25 September 2022 mencapai angka 6,92.

Capaian Mimika ini bahkan jauh di atas  target nasional untuk tahun 2024 yakni 14,00 persen.

Kepala Dinas Kabupaten Mimika Reynold mengatakan berdasarkan angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa Mimika berada dua kali lebih rendah dari target nasional yang ditargetkan di tahun 2024 (14 persen).

Hal ini tentu merupakan suatu prestasi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika.

Reynold menyebutkan Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 149 tahun 2020 terdiri dari  Wakil Bupati Mimika sebagai ketua, Wakil Ketua adalah Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman  Pangan  dan Holtikura, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan dan lainnya.

Dikatakan posyandu di Mimika juga memiliki peranan besar dalam menekan angka stunting melalui program yang dijalankan TP-PKK Mimika. Para kader posyandu dilibatkan oleh TP-PKK Mimika.

“Di dalam intervensi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 tahun 2022 terkait percepatan penurunan stunting yang juga melibatkan OPD teknis, kita di Mimika OPD sudah terlibat," ujarnya.

Selain itu, di 2022 ini, Bappeda Mimika juga memimpin OPD terkait untuk melakukan konvergensi aksi#1 hingga aksi#8.

“Hari ini adalah aksi#7 (Senin-red) dan OPD dalam satu dua tahun terakhir sudah mulai mengarah kepada lokasi khusus (locus) intervensi dimana kampung atau kelurahan ditemukannya kasus tinggi stunting. Misalnya Nawaripi atau Mapurujaya stuntingnya sudah turun dua kali lipat dibandingkan tahun 2019 dan 2020,” ujarnya.

Reynold Ubra menjelaskan, gizi merupakan hal yang penting untuk perkembangan sumber daya manusia (sdm) di Mimika untuk kedepan, terutama dalam hal stunting.

“Kalau kita lihat Mimika sebagai kota jasa dan infrastruktur itu sudah terwujud. Kita coba menyeimbangkan infrastruktur dengan pengembangan sdm melalui upaya perbaikan gizi masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, intervensi siklus dan berjaring merupakan hal yang harus menjadi perhatian selanjutnya.

Pendekatan siklus hidup manusia diklasifikasi berdasar pada pasangan usia subur yakni remaja, ibu hamil, ibu yang baru selesai melahirkan untuk mendapatkan layanan kb dan balita.

"Perbaikan gizi di siklus ini akan menjawab bagaimana perbaikan gizi ke depan. Ini penting supaya kita tidak mudah sakit bisa dicegah dengan daya tahan tubuh dengan cara angka kecukupan gizi yang baik,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)

Foto bersama Kadis Reynold Ubra dengan para undangan

MIMIKA, BM

Dalam rangka konvergensi percepatan pencegahan stunting Aksi#7 yakni melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Tumbuh Kembang Balita di Kabupaten Mimika.

Kegiatan pertemuan berlangsung di Hotel Grand Tembaga Senin (26/9) dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra. Dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas PUPR Inosensius Yoga, Sekretaris Bappeda Yoseph Manggasa, kepala-kepala puskemas dan opd terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui status gizi bayi dibawah lima tahun (balita) dan prevalensi stunting baik di tingkat desa/kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Hasil pengukuran tinggi badan balita dan publikasi angka stunting dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting dengan tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

Pengukuran stunting di posyandu secara rutin perlu dilakukan untuk mendapatkan data akurat prevalensi stunting baik di tingkat kampung, distrik dan kabupaten. Kemudian dilaporkan secara berjenjang dari posyandu ke puskesmas dan dari puskesmas ke dinas kesehatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan pertemuan Diseminasi dan Publikasi Prevalensi Stunting di Timika adalah suatu bentuk tanggungjawab dinas kesehatan Mimika sebagai koordinator untuk intervensi gizi sensitif dan spesifik sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 149.

“Feedback (masukan-red) ini saya harap khususnya kepada kepala puskesmas dalam pertemuan akhir triwulan ketiga, harus disampaikan kepada kepala kampung karena kami di dinas kesehatan tidak dapat memotret sampai tingkat kampung,” katanya.

“Saya pikir di puskesmas tentunya rencana pelaksanaan kegiatan (rpk) dalam implementasinya ada bentuk tanggungjawab puskesmas yang harus disampaikan kepada kepala distrik dan kepala kampung di wilayah kerjanya supaya mengetahui sejauh mana pelayanan kita dan seperti apa di opd-opd lain, agar sama-sama kita bisa melihat kenapa sensitif dan spesifik,” imbuhnya.

Ia mengatakan faktor penyebabnya bukan hanya satu melainkan multi kausal. Sama halnya dengan pola pada penyakit menular.

“Kalau kita lihat pola penyakit di Timika ada dua yakni menular dan tidak menular. Kalau kita lihat dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir penyakit menular dan tidak menular itu meningkat bahkan tidak ada yang turun, kalau ada yang turun kemudian muncul lagi,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan teori H. L. Bloom ia mengungkapkan bahwa orang sakit itu karena dipengaruhi oleh perilaku lingkungan.

Ia mengambil contoh penyakit malaria di wilayah puskesmas Manasari dimana dari 100 penduduk 1 orang dikelilingi oleh hampir 200 jentik nyamuk. Sementara, intervensi malaria yang dilakukan hanyalah tes malaria.

“Kemudian diare yang tinggi karena perilaku buang air sembarangan. Coba kita lihat dalam kota orang buang sampah atau pampers sembarangan. Sampah rumah tangga (air cuci piring-red) tidak pernah menemukan arusnya mau dibuang kemana,” ujarnya.

“Jadi sebenarnya semakin mengerucut data-data yang disampaikan oleh bidang sensitif maupun spesifik itu polanya sama dengan penyakit menular. Ternyata, intervensi isu lingkungan yang berpengaruh yaitu ketersediaan air bersih dan rumah sehat,” paparnya.

Lanjutnya, faktor lainnya yang berpengaruh adalah faktor perilaku, yang hanya didukung oleh pengetahuan. Konsep pelayanan pembangunan kesehatan secara nasional ada tiga pendekatan yakni membuat orang tahu, mau dan mampu.

“Jadi sebenarnya hal yang mendasar adalah kita intervensi manusia dengan komunikasi perubahan perilaku dan intervensi lingkungan bagaimana lingkungan bersih dan ketersediaan air bersih,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, antar opd akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan eksekutif dan legislatif agar di tahun 2023 bagaimana semua sifatnya konvergensi sehingga wilayah yang menjadi stunting semua pihak dapat berkolaborasi menurunkan stunting.

“Saya senang sekali stunting dan TB kita sudah kunci. Kita tahu prevalensinya dan ketika kita menjaring lebih banyak, kita bisa tahu semakin banyak polanya serta kita tahu darimana kita akan memulai,” pungkasnya (Elfrida Sijabat)