ekonomi pembangunan

Warga saat mengantre di salah satu SPBU (Foto dokumen BM)

MIMIKA, BM

Antrean panjang kendaraan bermotor masih menjadi pemandangan yang kerap dijumpai di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Timika, Papua Tengah.

Tak hanya itu, banyak dari para pemilik kendaraan pun yang sering mengeluh karena telah mengantre selama berjam-jam namun tidak kebagian jatah kuota bahan bakar.

Hal ini lantas membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga persediaan BBM selalu kurang dan begitu cepat habis. Sementara penjual BBM eceran kian marak tanpa adanya penindakan tegas oleh pemerintah daerah.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa menyebutkan bahwa selama ini pihaknya sudah begitu sering melakukan sosialisasi tentang larangan penjualan BBM eceran kepada pedagang.

"Pengawasan dan sosialisasi terkait pelarangan menjual BBM eceran di jalan-jalan itu sudah sering kami lakukan. Sisa langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan tindakan penertiban di lapangan. Dan itu bukan tugasnya Disperindag lagi untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Kamis (17/11/2022).

Dia menyampaikan, hal ini akan dibahas kembali dalam rapat bersama tim gabungan yang telah dibentuk dan bakal dihadiri juga oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.

"Ini yang nanti kami rapatkan dengan tim dan nantinya akan dihadiri juga oleh plt bupati dalam hal tindakan apa yang harus dilakukan. Yang jelas bahwa harus memberikan efek jera supaya hal-hal ini jangan sering terjadi terus di lapangan," tuturnya.

Menurutnya, Pertamina selalu mendistribusikan BBM subsidi jenis solar sebanyak 8 ton per harinya ke empat SPBU yang ada di Kota Timika, yakni SPBU Kilo 8, SPBU Nawaripi, SPBU Hassanudin, dan SPBU SP2.

"Dan kan kita sudah terapkan juga selama ini sesuai Surat Edaran Bupati bahwa pengisian untuk jenis kendaraan tertentu sudah dibagi. Hanya yang masih menjadi masalah adalah setelah dibagi seperti itu, yang sudah terlihat di situ bahwa banyak mobil truk membutuhkan solar," jelas Petrus.

Katanya, Pemkab Mimika pun telah bersurat ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

"Supaya kalau bisa yang di SPBU yang dekat Kantor Pusat Pemerintahan itu untuk bisa diijinkan dalam penjualan solar juga. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban," tuturnya.

Sementara itu, mengenai pengajuan penambahan jatah kuota Pertalite, Petrus mengakui belum begitu tahu informasi terkahir. Pastinya, pihaknya juga telah mengirimkan surat.

"Sampai sekarang persediaan kuota masih 16 ton sampai 24 ton per harinya. Tapi ini yang sering tidak ada konsistensi dari pihak Pertamina sendiri dalam pemberian itu. Artinya, kalau memang bilang 24 ton ya 24 ton sekalian, jangan bilang 16 ton kalau bisa kasih 24 ton per hari," tandasnya.

Petrus menilai bahwa dalam hal ini, Pertamina masih kurang terbuka atau transparan sehingga beberapa kali rapat, Disperindag belum merasa connect.

"Saya sudah sampaikan ke pihak pertamina, saya bilang coba transparan ke kami mengenai jumlah kuota yang diberikan tiap hari ke setiap SPBU sebagai dasar kami juga untuk pengawasan karena teman-teman kami juga setiap hari di lapangan untuk awasi tentang distribusi BBM ini," pungkasnya. (Endy Langobelen) 

Ketua DPD KNPI Mimika (Energy of Harmoni), Pertius Wenda

MIMIKA, BM

Sejak 14 November 2022 melakukan aksi penggalangan dana untuk korban musibah kebakaran di Kampung Awunawai, Kepulauan Yapen, DPD KNPI Mimika (Energy Of Harmoni) telah mengumpulkan uang sebanyak Rp32 juta dan 10 karung pakaian layak pakai.

"Hari ini (kemarin-red) resmi aksi galang dana ditutup. Bantuan yang sudah terkumpul akan kami salurkan minggu depan menunggu proposal yang kami ajukan ke YPMAK untuk pembiayaan akomodasi ke sana," ujar Ketua DPD KNPI Mimika, Pertius Wenda saat ditemui di Jalan Cenderawasih, Timika, Jumat (18/11/2022) malam.

Pertius menyampaikan, uang tunai yang sudah dikumpulkan nantinya akan diberikan juga kepada para korban musibah kebakaran yang terjadi di SP5 Jalur 3 Timika.

"Karena kami mendapat kabar bahwa ada kejadian kebakaran di SP5 yang menyebabkan empat rumah dan satu mushola ikut terbakar, sehingga kami memutuskan untuk menyerahkan hasil galang dana di hari terakhir ini ke sana," jelasnya.

"Jadi meski rencana awal kami fokusnya ke Kepulauan Yapen, tapi karena ada musibah juga yang terjadi di rumah kita (Mimika), tempat kami tinggal, maka kami sepakat kemungkinan besar uang hari terakhir yang masuk yang 6 juta itu kami akan kasih ke teman-teman di Sp5. Kami akan serahkan besok (hari ini-red) dalam bentuk bahan bangunan sesuai kebutuhan di sana," imbuhnya.

Untuk penyaluran bantuan berupa uang tunai Rp26 juta dan 10 karung pakaian ke Kabupaten Kepulauan Yapen, Pertius mengungkapkan membutuhkan biaya akomodasi pulang pergi kurang lebih sebesar Rp6 juta untuk dua orang.

"Saya akan kirimkan dua orang ke sana jadi Rp6 juta cukuplah untuk ongkos tiket dan akomodasi ke sana," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pertius mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh warga Mimika yang telah berpartisipasi menyumbangkan berkat dalam aksi penggalangan yang telah dilakukan selama empat hari.

"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan izin kepada kami sehingga aksi sosial ini bisa kita laksanakan. Kami berharap apa yang sudah terkumpul ini dapat bermanfaat bagi para korban. Jangan lihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari ketulusan hati kami dan kepedulian masyarakat Mimika yang sudah menyumbangkan melalui KNPI," pungkasnya. (Endy Langobelen). 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa

MIMIKA, BM

Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan harga air minum isi ulang segera dikeluarkan dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa mengatakan, SK tersebut tetap mengatur harga air minum isi ulang dengan harga Rp6 ribu per galon untuk pembelian di tempat. Sedangkan untuk antar ke rumah ditarif Rp7 ribu per galon.

Disebutkan bahwa penetapan harga tersebut sudah sesuai dengan hasil kajian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak terkait, yakni Disperindag, akademisi, dan juga pihak Asosiasi Pengusaha Depot Air (ASPADA).

"Dalam perhitungan waktu itu, Disperindag kalau  tidak salah itu tidak sampai Rp5 ribu. Kalau Perguruan tinggi itu Rp5 ribu lebih sedikit perhitungan pengambilan di tempat. Kemudian dari pihak ASPADA sendiri juga tidak sampai Rp5 ribu," ungkapnya saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Kamis (17/11/2022).

Berdasarkan perhitungan itu, maka dalam rapat terakhir disepakatilah harga jual air minum isi ulang dengan pembelian di tempat senilai Rp6 ribu per galon.

"Itu sudah kami pertimbangkan secara baik bagaimana kemampuan daya beli masyarakat maupun keuntungan bagi pihak pengusaha itu sendiri," ujarnya.

"Jadi tidak ada yang dirugikan karena dari perhitungan ASPADA sendiri waktu itu bahwa dia rata-rata keuntungannya sudah di atas 39 persen dengan harga Rp6 ribu pengambilan di tempat," tandasnya.

Keuntungan itu pun, kata Petrus, adalah keuntungan bersih yang mana sudah termasuk biaya operasional dan ongkos gaji tenaga kerjanya.

"Pokoknya segala tetek bengeknya itu sudah diperhitungkan semuanya di situ. Jadi kalau ada yang bilang belum termasuk, berarti itu sudah presepsi yang salah karena perhitungan ketika tiga tim turun ini dia betul-betul di lapangan, bukan hanya selesai di meja untuk hitung seperti itu," tegasnya.

Petrus juga mengatakan, penetapan harga terhadap air minum isi ulang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi di Kabupaten Mimika.

"Jangan hanya karena air minum baru menyebabkan inflasi di daerah kita. Itu yang harus kita kita antisipasi. Toh harga Rp6 ribu itu juga para pengusaha masih untung," pungkasnya. (Endy Langobelen)