Antrean Panjang di SPBU, Disperindag Sebut Pertamina Tidak Konsisten dan Kurang Transparan Perihal Kuota BBM


Warga saat mengantre di salah satu SPBU (Foto dokumen BM)

MIMIKA, BM

Antrean panjang kendaraan bermotor masih menjadi pemandangan yang kerap dijumpai di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Timika, Papua Tengah.

Tak hanya itu, banyak dari para pemilik kendaraan pun yang sering mengeluh karena telah mengantre selama berjam-jam namun tidak kebagian jatah kuota bahan bakar.

Hal ini lantas membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga persediaan BBM selalu kurang dan begitu cepat habis. Sementara penjual BBM eceran kian marak tanpa adanya penindakan tegas oleh pemerintah daerah.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa menyebutkan bahwa selama ini pihaknya sudah begitu sering melakukan sosialisasi tentang larangan penjualan BBM eceran kepada pedagang.

"Pengawasan dan sosialisasi terkait pelarangan menjual BBM eceran di jalan-jalan itu sudah sering kami lakukan. Sisa langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan tindakan penertiban di lapangan. Dan itu bukan tugasnya Disperindag lagi untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Kamis (17/11/2022).

Dia menyampaikan, hal ini akan dibahas kembali dalam rapat bersama tim gabungan yang telah dibentuk dan bakal dihadiri juga oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.

"Ini yang nanti kami rapatkan dengan tim dan nantinya akan dihadiri juga oleh plt bupati dalam hal tindakan apa yang harus dilakukan. Yang jelas bahwa harus memberikan efek jera supaya hal-hal ini jangan sering terjadi terus di lapangan," tuturnya.

Menurutnya, Pertamina selalu mendistribusikan BBM subsidi jenis solar sebanyak 8 ton per harinya ke empat SPBU yang ada di Kota Timika, yakni SPBU Kilo 8, SPBU Nawaripi, SPBU Hassanudin, dan SPBU SP2.

"Dan kan kita sudah terapkan juga selama ini sesuai Surat Edaran Bupati bahwa pengisian untuk jenis kendaraan tertentu sudah dibagi. Hanya yang masih menjadi masalah adalah setelah dibagi seperti itu, yang sudah terlihat di situ bahwa banyak mobil truk membutuhkan solar," jelas Petrus.

Katanya, Pemkab Mimika pun telah bersurat ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

"Supaya kalau bisa yang di SPBU yang dekat Kantor Pusat Pemerintahan itu untuk bisa diijinkan dalam penjualan solar juga. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban," tuturnya.

Sementara itu, mengenai pengajuan penambahan jatah kuota Pertalite, Petrus mengakui belum begitu tahu informasi terkahir. Pastinya, pihaknya juga telah mengirimkan surat.

"Sampai sekarang persediaan kuota masih 16 ton sampai 24 ton per harinya. Tapi ini yang sering tidak ada konsistensi dari pihak Pertamina sendiri dalam pemberian itu. Artinya, kalau memang bilang 24 ton ya 24 ton sekalian, jangan bilang 16 ton kalau bisa kasih 24 ton per hari," tandasnya.

Petrus menilai bahwa dalam hal ini, Pertamina masih kurang terbuka atau transparan sehingga beberapa kali rapat, Disperindag belum merasa connect.

"Saya sudah sampaikan ke pihak pertamina, saya bilang coba transparan ke kami mengenai jumlah kuota yang diberikan tiap hari ke setiap SPBU sebagai dasar kami juga untuk pengawasan karena teman-teman kami juga setiap hari di lapangan untuk awasi tentang distribusi BBM ini," pungkasnya. (Endy Langobelen

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top