Ekonomi dan Pembangunan

Danyon Raider : Masyarakat Mappi Sangat Antusias Menyambut HUT Ke-77 RI Tahun 2022

Danyon Raider 600/Modang saat memantau jalannya lomba gaple di kediaman rumah jabatan Pj Bupati Mappi

MAPPI, BM

Masyarakat Kabupaten Mappi sangat antusias menyambut HUT ke-77 RI tahun ini dengan ikut terlibat secara langsung mengikuti 20 lomba dan pertandingan yang diadakan oleh Panitia HUT Pemda Mappi.

Selain untuk pelajar, beberapa mata lomba dari 20 lomba dan pertandingan yang diadakan juga berlaku bagi masyarakat umum.

Beberapa diantaranya seperti lomba panjat pinang, lari, pembuatan gapura, lomba cipta menu sagu, pancing dan panahan tradisional, tarik tambang, hingga gaple serta beberapa mata lomba lainnya.

Khusus untuk lomba permainan gaple dilakukan di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mappi, Jumat (05/08/2022) malam.

Lomba ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi. Bahkan PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar, bersama Kapolres Mappi, AKBP Damianus Deddy Susanto, Penjabat Sekda Mappi Mauridsius Kabagaimu ikut bermain dalam lomba ini.

Penanggungjawab pertandingan, Danyon Raider 600/Modang, Mayor Infanteri Hanif Haridho memberikan apresiasi terhadap antusias warga yang mengikuti berbagai perlombaan yang dilakukan, khususnya lomba gaple.

"Sesuai daulat bapak bupati Mappi, saya diminta sebagai ketua panitia penyelenggara untuk pelaksanaan turnamen gaple ini. Kami panitia sangat bersyukur atas animo dan antusias masyarakat untuk memerihakan kegiatan ini dalam rangka menyongsong HUT RI ke 77," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa antusias terjadi bukan hanya pada perlombaan gaple saja namun juga di mata lomba umum lainnya.

Danyon berharap agar semua lapisan masyarakat Mappi dapat menyambut HUT ke-77 RI dengan penuh sukacita dalam semangat persaudaraan dan cinta akan NKRI.

"Luar biasa, semua berjalan dengan baik dan meriah. Harapan saya, di HUT Ke 77 ini masyarakat dapat menikmati kemeriahannya sehingga lebih mencintai bangsa dan Negara, " tukasnya. (Red)

DPRD Mimika Tinjau Lokasi Jalan Lingkar Luar Program Multiyears Rp 300 Miliar Bersama PUPR


Dinas PUPR dan Komisi C DPRD Mimika meninjau lokasi perencanaan pembangunan jalan lingkar luar, Jumat (5/8/2022)

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Komisi C DPRD Mimika meninjau lokasi perencanaan pembangunan jalan lingkar luar di kawasan pagar kuning Timika, Jumat (5/8/2022).

Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut saat diwawancarai awak media mengatakan, pembangunan jalan lingkar luar ini merupakan bagian dari program multiyears yang akan dikerjakan mulai tahun ini.

"Saat ini masih dalam proses lelang. Anggarannya hampir Rp 300 miliar untuk multiyears dengan pelaksanaannya selama tiga tahun. Namun, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun ini baru sekitar Rp 30 miliar," ujarnya.

Robert menyebutkan, untuk membangun jalan tersebut, dibutuhkan lebar lahan sekitar 30 meter sehingga nantinya lebar jalan yang diaspal masing-masing selebar 9 meter, median jalan 2 meter ditambah dengan blok-blok lainnya.

"Saat ini jalan yang baru terselesaikan baru 6,7 km dari panjang jalan sekitar 41,5 km. Itu dibangun dengan anggaran desain 2017 sebesar Rp 2,4 triliun. Dan itu tinggal 2 km lagi untuk tembus ke cek point," jelasnya.

Di samping itu, Robert mengungkapkan bahwa pengerjaan jalan lingkar luar ini masih terdapat persoalan pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan masih menjadi soal Dinas PU untuk melanjutkan pengerjaan jalan ini. Tapi kita akan tetap kerjakan sambil menunggu penyelesaiannya dan juga dengan penyesuaian harga material saat ini. Paling tidak kita dapat volumenya," tandasnya.

"Kalau memang persoalan lahan belum selesai, kita loncat dulu ke titik lain. Jalan ini kan panjang, jadi jangan hanya karena satu masalah kita lantas berhenti dan tidak kerja lagi," imbuhnya.

Dalam perencanaan jangka panjang, Robert mengatakan jalan lingkar luar ini nantinya akan dijadikan jalur lintasan truk kontainer.

"Pembangunan ini juga mendorong dan mengarahkan masyarakat agar dapat melakukan pembangunan di sisi lain selain di tengah kota sehingga tidak pada menumpuk semua di kota," tuturnya.

"Kita berharap nanti orang-orang dari atas bisa lewat sini. Artinya kita mempersiapkan kota ini untuk kedepannya. Dan itu kita harus siapkan dari sekarang sehingga perencanaan ini dapat berkelanjutan," pungkasnya. (Ade)

Jika Saja Tidak Ada Masalah, Pembangunan Pelabuhan Poumako Bisa Menyaingi Kemewahan Bandara Moses Kilangin

Pelabuhan Poumako (Foto Google)

MIMIKA, BM

Sejak tahun 2015 anggaran pembangunan Pelabuhan Poumako dari Kementerian Perhubungan selalu dikembalikan lantaran masih terkendala masalah lahan yang selalu di klaim.

Hal ini diungkapkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Poumako, Husni Anwar Tianotak dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi oleh KPK di Mimika yang berlangsung di Hotel Grand Mozza Timika, Jumat (5/8/2022).

"Untuk pekerjaan pelabuhan bisa dilakukan jika sudah ada sertifikat. Apabila sertifikat sudah ada berarti anggaran bisa dikucurkan,” kata Husni.

Sementara itu, perwakilan KUPP, Faruk juga membenarkan bahwa sejak tahun 2015 memang dianggarkan untuk pekerjaan di laut Mimika, namun masalah sertifikat jadi kendalanya.

“Kalau di sisi darat sertifikat harus atas nama kemenhub,” kata Faruk dalam pertemuan bersama KPK, Inspektorat, BPN dan OPD terkait.

Ia menjelaskan, piihaknya tidak mungkin melanjutkan pekerjaan disisi darat karena harus dilengkapi dengan status kepemilikan tanah dalam hal ini bukti kepemilikan sertifikat.

Karena menurutnya, jika kedepan ada masalah hukum maka secara otomatis disebut pelanggaran.

“Jadi rencana induk pelabuhan dan lainnya itu dasarnya sertifikat. Catatan kemenhub itu kendala hanya itu, sertifikat,” ujarnya.

Ia bahkan mengungkapkan untuk tahun 2017 saja anggarannya sekitar Rp70 miliar, bahkan hingga tahun terakhir dianggarkan sekitar Rp200 miliar dengan batas waktu sampai bulan September.

"Tetapi jika tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah maka anggaran itu akan ditarik kembali. Setiap tahun diusulkan, setiap tahun diakomodir dan setiap tahun ditarik kembali. Selama ini semua pekerjaan sisi darat selalu terkendala status lahan," ungkapnya. (Shanty

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top