Ekonomi dan Pembangunan

Kuota Minyak Tanah Untuk Mimika Sangat Kurang, Pemda Akan Lakukan Ini


Suasana pertemuan di ruang rapat kantor Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika, Rabu (31/8/2022)

MIMIKA, BM

Kuota BBM minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Mimika yang selama ini berjumlah 7.800 kl per tahun dinilai masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Komisi B DPRD Mimika serta agen minyak tanah menggelar pertemuan guna mempersiapkan pengajuan penambahan jumlah kuota BBM minyak tanah menjadi 12.000 kl.

Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa itu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Rabu (31/8/2022).

Sekretaris Disperindag Mimika, Selvina Papang, saat diwawancarai seusai rapat mengatakan bahwa persoalan minyak tanah subsidi di Mimika masih belum teratasi akibat kekurangan jumlah stok yang tersedia.

"Ketersediaan kuota minyak tanah yang ada saat ini memang kurang. Jadi meskipun kita mau atur seperti apa, ya begitu, pasti kurang karena jumlah kuota yang diberikan kepada kita itu sekitar 7800 kilo liter untuk satu tahun," ujarnya.

"Sementara kita punya jumlah penduduk ini hampir 100 ribu kepala keluarga. Kalau dikali-kali 20 liter saja, per bulan sudah berapa. Oleh karena itu, kita usulkan agar ada penambahan menjadi 12.000 kl," imbuhnya.

Dengan adanya penambahan kuota tersebut, kata Selvina, nantinya Pemerintah Kabupaten Mimika juga bakal mendistribusikan minyak tanah ke daerah-daerah pedalaman.

"Kalau memang usulan pengajuan ini diterima, maka masyarakat di pedalaman juga akan kita distribusikan minyak tanah subsidi ini. Dengan begitu, kebutuhan mereka akan minyak tanah bisa terjawab," tuturnya.

Selvina menyebutkan, sambil menunggu usulan itu disetujui, pihaknya dalam rapat itu sementara mempersiapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk penjualan di pedalaman.

"Kita sementara mengatur HET-nya dulu untuk distribusi ke pedalaman. Kita menghitung berapa harga jualnya di sana supaya jangan memberatkan masyarakat dan itu nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Bupati. Hal itu agar pangkalan di pedalaman tidak seenaknya menjual dengan menaikan harga secara masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengakui bahwa kekurangan minyak tanah di kota pun kerap kali terjadi akibat adanya oknum-oknum pengecer nakal yang secara diam-diam menjual minyak tanah dalam kemasan botol.

Katanya, meski tim pengawas sudah dibagi ke setiap pangkalan untuk memantau minyak tanah yang masuk, namun tetap saja masih ada kecolongan.

"Kami sudah berupaya memantau dan mengawasi di pangkalan tetapi masih kebocoran-kebocoran, itu kan oknum ya. Kami juga sekarang hampir setiap minggu memantau di pengecer-pengecer tetapi mereka seperti kucing-kucingan. Ketika kami datang, mereka sudah menyimpan. Begitu kami balik belakang, dikeluarkan lagi itu minyaknya," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Mimika, Tamsil menganjurkan agar Pemkab Mimika bisa lebih menata letak pangkalan-pangkalan minyak di dalam Kota Timika. Pasalnya, menurut dia masih banyak pangkalan-pangakalan yang menumpui di satu wilayah.

"Untuk pemerataan sebaiknya ditata lagi agar tidak terjadi penumpukan. Selama ini ada beberapa RT yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pangkalan. Kami harap bisa dipetakan kembali agar merata. Dan juga tingkatkan pengawasannya," tandasnya di dalam pertemuan tersebut. (Ade)

Terkait Pembagian BLT, Kantor Pos Mimika Masih Menunggu Petunjuk Teknis Dari Pusat

Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur

MIMIKA, BM

Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seperti diketahui BLT BBM diberikan setelah Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian harga Pertalite bersubsidi dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter.

"Belum ada keputusan fixnya kalau untuk BLT BBM, sekarang ini pun masih disalurkan di 34 ibu kota provinsi dulu dan maksimal 50 penerima per hari," kata Kepala Kantor Pos Timika, Junaidi Nur saat ditemui di kantornya, Senin (5/9).

Dijelaskan Junaidi, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan jumlah uang yang akan diberikan, jadwal pembayaran hingga jumlah penerima BLT BBM.

"Kita yang di Kabupaten masih menunggu keputusan dari pusat, jadi kita akan tunggu sampai ada keputusan dari Pemerintah Pusat tentang juknis, jumlah uang, jadwal pembayaran, transferan dana dari Kemensos dan jumlah penerimanya. Jadi sementara di Ibu kota provinsi dulu, contohnya di Papua itu di Jayapura, kalau Papua Barat di Manokwari," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Pusat sedang menyalurkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan kepada total 20,65 juta keluarga dengan total dana yang dikucurkan sebesar Rp. 12,4 triliun. (Shanty)

Dinilai Tidak Menghargai Pemda Dan DPRD Mimika, Pertamina Beri Penjelasan

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Samuel Bunai

MIMIKA, BM

Pemerintah daerah yang diwakili oleh beberapa OPD yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum serta Dinas Perhubungan melakukan pertemuan bersama Komisi B DPRD Mimika dan pemilik agen minyak tanah.

Pertemuan ini membahas tentang kelangkaan BBM jenis minyak tanah bersubsidi di ruang rapat Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika, Rabu (31/8/2022) yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa.

Sayangnya, dalam pertemuan ini PT Pertamina yang bertanggungjawab terhadap distribusi BBM tidak hadir. Ketidakhadiran mereka dianggap sebagai sikap tidak respect terhadap undangan pemerintah daerah pun DPRD Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Samuel Bunai bahkan kepada wartawan mengatakan ketidakhadiran Pertamina justru menimbulkan persepsi miring yang penuh tanda tanya.

"Kenapa sampai Pertamina tidak datang? Ada apa dibalik semua ini? Analisa kami ini pasti ada sesuatu," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ketika Pertamina hadir dalam pertemuan ini maka pihaknya akan mudah mengetahui apa pokok persoalan yang membuat sehingga BMM jenis minyak tanah di Mimika sulit didapatkan.

"Tujuan dan niat kami ini kan baik, kami panggil untuk bagaimana kita bisa menata supaya kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi. Kami itu mau tanya apakah kuota ini memenuhi syarat atau tidak. Kita hanya ingin minta penjelasan dari mereka," ujarnya.

Terkait dengan ketidakhadiran ini, Komisi B DPRD Mimika akan kembali melakukan koordinasi dengan ketua komisi untuk memanggil pihak pertamina.

"Kami akan koordinasikan ini dan panggil mereka lagi karena sudah beberapa kali kita panggil tapi Pertamina tidak datang," ucapnya.

Ia secara khusus meminta PT Pertamina agar ke depan tidak lagi mengindahkan undangan pertemuan seperti ini karena apapun itu, kedudukan PT Pertamina berada di bawa naungan pemerintah.

"Mereka tidak datang berarti ya menghargai dan melawan pemerintah. Karena berada dibawah naungan pemerintah maka ketika pemerintah panggil, ya harus datang untuk beri penjelasan," tegasnya.

"Coba lihat di pusat sana. Ketika DPR RI panggil para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Mahfud MD saja, mereka pasti hadir. Mengapa di sini kita panggil mereka tidak datang? Padahal kita hanya butuh penjelasan kongkrit, bukan mau menekan atau mencari kesalahan mereka," sesal Bunai.

Pertemuan antara Pemda, para agen dan DPRD Mimika terkait HET minyak tanah, Rabu (31/8/2022)

Menyikapi pernyatan tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku, Edi Mangun memberikan klarifikasinya kepada BM via telepon, Rabu (31/8/2022) malam.

Kepada BM, Edi Mangun menjelaskan bahwa pihaknya memang menerima undangan dari Sekretariat Daerah Mimika. Dalam undangan tersebut, disebutkan bahwa agenda yang dibahas adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah.

Mengapa Pertamina tidak hadir? Edi Mangn menjelaskan, walaupun Pertamina hadir, pihaknya tidak memiliki hubungan atau korelasi untuk memberikan masukan atau pandangan terkait dengan penentuan HET minyak tanah karena kewenangan mutlak ada di pemerintah daerah.

Ia mengatakan yang seharusnya terlibat dalam agenda tersebut adalah agen minyak tanah yang bekerjasama dengan pertamina karena agen-agen ini yang nantinya bersentuhan langsung dengan HET.

"Mereka yang mungkin nanti menerima masukan atau memberikan masukan. Makanya kami instruksikan semua agen resmi yang terdaftar dan bekerjasama dengan Pertamina untuk wajib hadir dalam pertemuan tersebut dan hal ini sudah terkonfirmasi dengan asisten Wilem Naa," jelasnya.

"Kami tidak menerima undangan dari DPRD untuk pembahasan terkait dengan apa yang kemudian nanti ditanyakan oleh DPRD. Jadi ini jawaban kami. Kalaupun nanti DPRD memberikan surat undangan atau panggilan terkait pertemuan itu, kami belum menerima," ungkapnya.

Edi Mangun kembali mengatakan bahwa Pertamina merasa tidak harus hadir karena yang memiliki korelasi terhadap pembahasan HET adalah pemerintah daerah dan agen. Pertamina secara koorperasi tidak terlibat dalam hal ini.

"Dalam agenda Pemda juga tidak menyebutkan bahwa akan ada hearing dengan DPRD. Itu tidak ada, karena agenda yang diterima tim kami di Mimika adalah pembahasan HET minyak tanah. Itu saja undangan dari sekretariat daerah," ungkapnya.

"Namun jika ke depan kami diundang oleh DPRD untuk menyampaikan apa yang menjadi tupoksi dan kewenangan kami terkait persoalan ini maka sudah pasti kami wajib untuk hadir. Selama undangan tiba maka tidak ada alasan, kami punya kewajiban untuk hadir dan memberikan penjelasan," terangnya. (Ade/Ronald Renwarin).

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top