Ekonomi dan Pembangunan

Gelar Monev Inpres 2/2021, BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Hasil Kerja Tim Kepatuhan

Penyerahan dokumen Inpres hasil monev oleh BJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah

MIMIKA, BM

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika membeberkan pekerjaan yang sudah dilakukan sejak Januari 2022 hingga saat ini bersama tim kepatuhan.

Penjelasan ini disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika, pada saat monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 bersama tim pelaksana pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan Mimika yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (27/10/2022).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika, Verry K Boekan mengatakan, monev yang dilakukan ini merupakan kegiatan rutin BPJS Ketenagakerjaan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.

Ia menjelaskan, tim kepatuhan dibentuk berdasarkan Perda 4 tahun 2019 yang kemudian Perda ini diturunkan menjadi surat keputusan Bupati Nomor 474 bulan November tahun 2020.

"Saya laporkan dari Januari sampai 25 Oktober 2022 tim kepatuhan melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan klaim sebanyak 9.195 klaim atau kasus dengan nominal anggaran sebesar Rp222.752.431.398," Kata Very.

Besaran dana tersebut terdiri dari jaminan hari tua (JHT) dengan jumlah klaim 8876 dengan nominal klaim sebesar Rp214.617.178.778.

Jaminan Kematian (JKM) jumlah klaim 53 dengan nominal klaim Rp1.494.342.170, Jaminan Kecelakaan (JKK) jumlah klaim 120 dengan nominal klaim Rp5.243.500.000.

Sementara Jaminan Pensiun (JP) jumlah klaim 130 dengan nominal klaim Rp1.335.160.450 dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jumlah klaim 16 dengan nominal klaim Rp62.250.000.

Very berharap, dengan dana klaim ini mudah-mudahan bisa menjadi pendorong serta menggerakkan roda ekonomi di Mimika.

"Kami sudah bekerja maksimal, kami sampai turun ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan semua tenaga kerja terlindungi di dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Very mengatakan, bahwa hingga saat ini jumlah tenaga kerja aktif yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 64.774 orang dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mimika itu menurut data BPS tahun 2019 itu ada 95.214.

Artinya, ini sudah hampir 60 persen tingkat coverage BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mimika.

Jadi 95.214 ini adalah survei angkatan kerja nasional tahun 2019 yang mana dalamnya terdiri atas pekerja informal seperti petani, peternak, nelayan, tukang ojek termasuk ASN dan juga pegawai instansi vertikal.

"Artinya sudah melebihi, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kami punya target coverage itu 40 persen. Jadi Mimika ini sudah melebihi dari target nasional sudah 60 persen," tuturnya.

Dijelaskan juga bahwa tim kepatuhan selain menjalankan tugas memastikan tenaga kerja ada dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan Perda 4 yang mana pada pasal 15 mewajibkan badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Mimika untuk menyisihkan sebagian keuntungannya dalam program CSR bagi pekerja rentan orang asli Papua.

Ringkasnya, perusahaan yang ada di Mimika diwajibkan oleh Perda ini untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan orang asli Papua. Dan sampai dengan hari ini sudah 34.843 orang asli Papua yang sudah ikut dalam program Jamsostek melalui skema CSR.

"Sudah 41 perusahaan yang ikut terlibat dalam pemberian CSR. Dan ini baru di Oktober sementara masih ada kemungkinan sekitar beberapa perusahaan lagi yang sudah komitmen untuk memberikan CSR. Kalau tidak salah masih ada sekitar 10 sampai 15 perusahaan lagi," ungkapnya.

Tidak hanya itu, kata Very, perlindungan untuk non ASN pun sudah 100 persen dan nanti akan didorong kembali di APBD 2023 agar non ASN masih tetap ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan.

Very juga berterima kasih kepada Dinas PUPR dan semua dinas yang terlibat sebab ada 288 Proyek yang terlindungi dalam program Jamsostek dari Januari hingga kemarin dengan total nilai proyek Rp2.1 triliun.

"Semua ini berkat tim kepatuhan ini yang senantiasa turun lapangan memantau. Terimakasih untuk kerjasama dan kerja kerasnya," ujarnya.

Selain itu, pengurusan ijin melalui DPM PTSP yang juga mewajibkan bagi pengusaha mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pun mengalami kenaikan. Saat ini sudah 658 badan usaha yang terdaftar dari Januari 2022.

"Untuk aparat kampung dari 133 kampung yang sudah terdaftar 92 kampung berarti tinggal 41 kampung yang belum terdaftar. Mudah-mudahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat nanti bisa mendorong agar semua kampung bisa terdaftar. Yang nanti akan kita dorong lagi dari sektor keagamaannya yang belum terdaftar," ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua PHRI : Keripik Tambelo Khas Mimika Bakal Dijual di Hotel-hotel

Ketua PHRI Mimika, Bram Raweyai saat memamerkan salah satu produk khas UMKM warga Mimika yakni keripik tambelo

MIMIKA, BM

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mimika, Bram Raweyai berencana akan menjajakan keripik tambelo di hotel-hotel sebagai oleh-oleh khas Mimika.

Hal ini diungkapkannya karena melihat dan telah mencicipi langsung keripik tambelo yang dibuat oleh masyarakat dan di pamerkan pada kegiatan pameran UMKM yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, di Halaman Eme Neme Yauware, Kamis (27/10/2022).

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah membuat pameran UMKM karena dengan kegiatan ini bisa terjadi kontak dagang dimana orang yang memproduksi dan pedagang bisa berkolaborasi untuk memasarkan barangnya. Jadi ini kolaborasi yang bagus,” kata Bram yang juga Ketua Kadin Mimika.

Ia mengatakan, bahwa kegiatan seperti ini selain dapat memperkenalkan produk-produk khas Mimika, juga harus dikembangkan hingga ke luar daerah.

“Pada akhirnya saya baru tahu juga kalau ada keripik tambelo, sari buah merah, dan buah mangrove yang diolah. Kalau tidak begini kan kita mana tahu,” kata Bram.

Menurutnya, jika produk ini sudah terdaftar di BPOM maka akan lebih terjamin dan memudahkan untuk dipasarkan seperti di hotel dan tentu ke PT Freeport Indonesia.

“Kalau barang sudah terdaftar di BPOM kan sudah terjamin kualitasnya, jadi kita berani untuk menjual. Jadi kalau orang dari luar di hotel orang tanya apa sih oleh-oleh khas Timika? nah sudah ada keripik tambelo, mangrove dan buah merah ini,” katanya.

Bram juga mengakui bahwa keripik tambelo ini selain rasa juga akan menarik perhatian orang dari luar karena sangat unik.

“Saya ada beli beberapa untuk saya jadikan sampel. Kebetulan saya Ketua PHRI dan saya akan menjalin hubungan dengan mereka penjual ini paling tidak saya akan pasarkan ke hotel-hotel semua sebagai oleh-oleh ciri khas Timika. Kalau kita bisa bikin sendiri kenapa kita harus bawa dari luar,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya Pemda Mimika bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan pameran seperti saat ini m untuk semakin memperkenalkan produk-produk khas Timika dan juga bisa lebih mengaktifkan perekonomian masyarakat. (Shanty Sang)

Go Digital, Festival Produk UMKM dan Koperasi Libatkan Ratusan UMKM

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob memukul tifa sebagai tanda dibukanya pegelaran Festival Produk UMKM dan Koperasi yang berlangsung di pelataran Graha Eme Meme Yauware, Kamis (27/10/2022)

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemda) Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMK menggelar Festival Produk UMKM dengan mengusung tema Festival Produk UMKM Menuju Go Digital, Kamis (27/10/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 27 sampai 29 Oktober di pelataran Graha Eme Neme Yauware ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Mimika.

Festival ini diikuti oleh ratusan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Mimika dengan beberapa produk yang dipamerkan mulai dari aneka olahan sagu, ukiran patung Kamoro, kopi asli Mimika, buah merah dan beberapa jenis kuliner lainnya.

Sebelum kegiatan tersebut dibuka, terdapat beberapa pesan dan harapan dari perwakilan pelaku UMKM yang terdiri dari beberapa suku.

Salah satunya dari Suku Mimika Wee yang meminta agar kegiatan seperti ini tidak hanya berakhir di tahun ini saja, melainkan terus berjalan setiap tahunnya.

Sementara itu, Johannes Rettob, Plt Bupati Mimika melalui sambutannya mengatakan, Mimika memiliki peluang besar yang luar biasa, sehingga dengan harapan yang besar juga dapat memasarkan produk asli lokal Mimika hingga ke kancah nusantara.

"Kita lihat bersama dari hasil laporan ternyata ada peluang luar biasa yang dimiliki begitu besar. Kita buat produk Mimika bisa dijual hingga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Jhon juga menyebutkan bahwa Mimika telah mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik dan produk terbaik kelas Nasional dalam Festival di Bali.

"Mimika mendapatkan penghargaan peserta dan produk terbaik saat di Bali beberapa waktu lalu dan ini luar biasa, tujuan kita adalah produk kita bisa dijual di kancah nusantara, catat siapa saja yang akan membeli produk kita," katanya.

Meski demikian, dikatakan bahwa tentu masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, dan itu menurut Jhon adalah bagian daripada tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat sampai ke titik yang paling bawah.

"Karena sesudah barang itu jadi, mereka bingung mau dikemanakan, tidak tahu mau jual kemana. Ada yang mau beli tapi tidak ada transportasi. Tapi hari ini luar biasa. Kita mau ini sebagai tahap awal. Saya janji mulai tahun depan menjelang HUT Mimika, kita buat festival budaya, festival alam, festival olahraga sampai festival UMKM. Kita ciptakan masyarakat Mimika ini hidup ekonominya," jelasnya.

Untuk itu, Jhon meminta kepada pimpinan OPD agar segera dapat menyiapkan rencana ini mulai awal tahun depan agar dapat mengundang banyak orang dan dapat menghidupkan pelaku UMKM di Mimika.

"Ada banyak upaya yang telah kita lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Produk kita banyak, hanya 6 distrik tercatat ada 800 UMKM. Apakah pemerintah sudah lihat secara langsung. Untuk itu, dampingi mereka sampai perijinannya sehingga dengan hadirnya pemerintah, masyarakat pelaku UMKM ini merasa diperhatikan pemerintah," katanya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta UMKM yang telah hadir akan langsung diuruskan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha dan selama tiga hari semua biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. (Endy Langobelen)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top