politik

Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong saat melakukan pelantikan di Graha Eme Neme Yauware

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob secara resmi mengukuhkan, melantik, dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Admintrator, jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Mimika yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (11/03/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, dan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Adapun pejabat yang dikukuhkan dan dilantik antara lain:

1. Yohana Paliling – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
2. Petrus Pali Ambaa – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Ronny S. Marjen, S.STP., M.H – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
4. Gad Tebay – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5. Anton Welerubun – Kepala Dinas Pendidikan
6. Septinus Timang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
7. Yulius Koga – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
8. Sabelina Fitriani – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
9. Abraham Kateyau – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
10. Jefri Deda – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
11. Jacob Jantje Toisuta – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12. Hermalina Wilhelmina Imbiri – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
13. Marthen Tappi Mallisa – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
14. Alice Irene Wanma – Kepala Dinas  Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan
15. Paulus Yanengga – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. dr. Faustina Helena Burdam – Direktur RSUD Mimika
17. Anton Pasoro – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Mimika
18. Alfasiah – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Mimika
19. Evert Lukas Hindom – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
20. Soraya Saleh – Kepala Bagian Umum pada Sekwan DPRD
21. Natalia Nimpa Kepala Bagian Kesra
22. Agus Purwanto Kepala Bagian Ortal pada Setda Mimika
23. Julius Kadang Kepala Bagian Umum Setda Mimika
24. Sriyanti Ramping Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan DPRK Mimika
25. Karolus Jeujanan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD
26. Merlin Temorubun, Kepala Distrik Mimika Baru
27. Florens Bandiva Kepala Distrik Wania
28. John Kemong Kepala Distrik Iwaka
29. Remon Tanser Kepala Distrik Mimika Timur
30. Naftali Hanuebi Kepala Distrik Kwanki Narama
31. Manase Omaleng Kepala Distrik Kuala Kencana
32. Dev R Tatiratu Kepala Distrik Tembagapura
33. Sem N Kepala Distrik Mimika Barat Tengah
34. Enos Kepala Distrik Jila
35. Lukas Muyapa Kepala Distrik Mimika Tengah
36. Yulius Edoway Kepala Distrik Jita
37. Priska Kum Kepala Distrik Mimika Timur Jauh
38. Obet Oktavianus Kepala Distrik Amar
39. Kristian Warinusy Kepala Distrik Mimika Barat
40. Ruben Dolame Kepala Distrik Alama
41. Yededina Buni Kepala Distrik Hoeya

Sementara untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dipercayakan kepada:

1. Alfasiah – Plt Kepala Dinas Perhubungan
2. Godfried Maturbongs – Plt Kepala Dinas Kesehatan
3. Emma Kornelia Korwa – Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan)
4. Klemens Ohoiwirin – Plt Kepala Dinas Perikanan
5. Samuel Yogi – Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Dr. Drs. Dwi Cholifah, M.Si – Plt Inspektorat Kabupaten Mimika.
7. Sriyanti Ramping Plt Sekretaris DPRK Mimika
8. Doktor Siswa Plt Sekretaris Dinkes

Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, dalam kesempatan yang sama juga dilantik ratusan pejabat lainnya, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi hingga pejabat fungsional.

Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, bahwa mutasi itu hal biasa, pelantikan yang dilakukan ini harus betul-betul menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensi.

"Proses ini sudah kita lakukan sejak bulan September dan kita baru bisa lakukan saat ini karena kita harus lakukan penataan Reformasi birokrasi yang baik kedepan," kata Bupati John.

Bupati mengatakan, pihaknya sudah melakukan seleksi terbuka, evaluasi kinerja, job fit untuk jabatan. Sudah melakukan uji kompetensi yang dilakukan dengan sistem profiling dan hasilnya adalah pejabat eselon 3 ada berjumlah 157 orang berjumlah eselon 3, untuk eselon 4 jumlahnya kurang lebih 700-an.

"Hari ini kita melantik 259 orang. Artinya masih ada pejabat yang akan kita lantik lagi secara bertahap. Kalau ada yang belum mendapat jabatan itu bukan berarti tidak ada jabatan karena kita masih menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Bukan saya punya suka suka tapi ini harus sesuai aturan,"tegas Bupati.

Dikatakan, masih ada 400 lagi yang harus dilantik, jadi kalian harus tunggu. Karena, semua itu harus sesuai aturan dari pusat.

"Untuk pejabat eselon II akan dilakukan proses lelang lagi," Ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Emanuel Kemong mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik harus menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya harap pejabat yang dilantik dapat mempertanggungjawabkan jabatannya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya Musrenbang, masyarakat dan kepala kampung saat mengumpulkan usulan

MIMIKA, BM

Distrik Jita menampung 129 usulan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ratusan usulan tersebut untuk program pembangunan Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang mengusung tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika" ini dilaksanakan di Hotel Kangguru, Jumat (6/3/2026).

Usulan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, hingga peningkatan layanan masyarakat.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Mimika, Regina Wenda, mengatakan bahwa seluruh usulan yang masuk masih bersifat umum dan belum dipisahkan secara rinci berdasarkan subbidang pembangunan.

“Totalnya ada 129 usulan. Memang belum dipisahkan per subbidang, tetapi seluruh usulan ini menjadi dasar perencanaan pembangunan untuk tahun 2027,” ujarnya.

Regina menjelaskan bahwa sebagian usulan yang diajukan sebelumnya mungkin telah direalisasikan pada tahun berjalan. Namun, jika belum terealisasi, maka usulan tersebut akan kembali didorong dalam perencanaan pembangunan berikutnya.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemkab Mimika. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan,”ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah melakukan pendataan potensi distrik sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis wilayah.

Menurutnya, data potensi distrik akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.

“Tahun ini kami akan mendata seluruh potensi yang ada di setiap distrik. Dari situ kita bisa melihat, misalnya Jita memiliki potensi apa, kemudian pemerintah dapat mendukung pengelolaannya agar pembangunan bisa berjalan lebih maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Jita, Suto H. Rontini, berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintah.

Suto mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan di distrik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Masyarakat harus bersama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman. Dengan begitu, ketika ada program pembangunan di distrik, pekerjaan dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Distrik Kwamki Narama menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk mengumpulkan usulan dari satu kelurahan dan sembilan kampung.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Jumat (6/3/2026) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Firon Balinol Mom.

Musrenbang yang didampingi langsung tim asistensi Bappeda ini menghasilkan 167 usulan program kegiatan yang akan diusulkan ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk program tahun 2027.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Firon Balinol Mom dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang distrik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Distrik Kwanki Narama.

"Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Firon.

Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk di Distrik Kwamki Narama yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.

"Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Untuk itu, melalui Musrenbang RKPD tahun 2026 ini, ia menghimbau kepada kepala kampung untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,l.

Selain itu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna membuka aksesibilitas antar wilayah dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap seluruh peserta Musrenbang dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan usulan yang konstruktif demi kemajuan Distrik Kwamki Narama di masa yang akan datang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Hanuebi mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, menetapkan prioritas usulan distrik, menyelaraskan dengan program OPD, dan mendorong perencanaan yang partisipatif serta tepat sasaran.

Adapun isu strategis yang masih menjadi perhatian di Distrik Kwamki Narama meliputi peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, penanganan masalah sosial, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan masyarakat.

Beberapa usulan prioritas yang mengemuka antara lain infrastruktur untuk perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, air bersih dan sanitasi, pendidikan untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan sarana belajar.

Selain itu, di bidang kesehatan untuk peningkatan fasilitas layanan, dukungan gizi/stunting, dan penguatan posyandu. Sementara dalam bidang ekonomi untuk pelatihan keterampilan serta dukungan UMKM berbasis potensi lokal. Di bidang Sosial & Pemerintahan diusulkan untuk pembinaan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur.

"Kami juga butuh pembangunan Kantor Distrik Kwamki Narama yang dilengkap dengan fasilitas pendukung sarana dan prasarana. Pembangunan Kantor Polsek Kwamki Narama yang juga dilengkapi dengan sarana dan prasana, serta pengadaan 1 unit mobil patroli Hilux Dobel Kabin 1 Buah," ujar Edwin.

Ia menambahkan, rehabilitasi berat Pos Ramil Kwamki Narama juga menjadi usulan prioritas.

"Kami berharap seluruh usulan dapat dibahas secara objektif, disinkronkan dengan OPD sesuai kewenangan, dan menghasilkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)