politik

Pengibaran bendera sang merah putih

MIMIKA, BM

Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 81 di Kabupaten Mimika berlangsung meriah dan khidmat.

Hadir pada upacara HUT RI ke 81 Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, pejabat eselon II, III dan IV serta Forkopimda Mimika. Hadir pula sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tamu undangan.

Pada upacara pengibaran, Bupati Mimika Johannes Rettob bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara adalah Kanit Turjawali Satlantas Polres Mimika, Ipda Andrinikus Nama. 

Peserta upacara terdiri dari diantaranya perwakilan ASN Pemda Mimika, TNI-Polri, Basarnas dan ratusan siswa-siswi perwakilan dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Rangkaian upacara HUT RI ke-81 ini dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau.

Di momen HUT tahun ini, pasukan pengibar bendera seluruhnya berjumlah 54 orang paskibra yang bertugas menaikan dan menurunkan bendera pada pagi dan sore nanti.

Sementara yang bertindak sebagai pembawa bendera atau pembawa baki adalahLoisa Imingkawak berasal dari SMA Advent Mimika, sementara Penggerek bendera Lalu Hafliqais Diningrat dari SMAN 1 Mimika, Sosmus Warai dari SMAN 5 Mimika dan Jeverson Fransiskus Luiskambu dari SMAN 1 Mimika.

Usai upacara pengibaran diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari tarian seka oleh ratusan siswa siswi, ada juga penampilan tiga barongsai dan lainnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program prioritas, khususnya dalam penyediaan lahan.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, bahwa walaupun sejumlah program nasional belum sepenuhnya berjalan di Mimika, namun pihaknya memastikan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar pembangunan dapat segera terealisasi.

“Untuk program prioritas di Mimika sudah berjalan, namun memang ada beberapa yang belum terealisasi. Namun kami Pemkab siap mendukung pelaksanaan program ini,” kata Bupati JR saat ditemui, Rabu (12/8/2026) lalu.

Bupati JR menjelaskan, program yang sudah berjalan saat ini salah satunya yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dirasakan masyarakat di beberapa titik, kemudian Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif pendidikan inklusif, Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah dilaksanakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan lainnya.

“Untuk yang belum terealisasi itu pembangunan 3 juta rumah, di mana untuk Kabupaten Mimika mendapat alokasi 500 unit, namun realisasi masih menunggu koordinasi pusat dan perusahaan. Koperasi Merah Putih juga masih dalam tahap survei 8 titik, pembangunannya belum jalan,”ujarnya.

Bupati mengatakan, kesiapan Pemkab Mimika dalam menyediakan lahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan dukungan dari pusat.

“Kami siap memenuhi kebutuhan lahannya. Tanah sudah kami siapkan, bahkan kami beli lahannya, tinggal bagaimana koordinasi pusat berjalan dengan baik. Jangan sampai program besar ini tertahan hanya karena koordinasi yang lemah,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama pimpinan DPRK Mimika dan para buruh

MIMIKA, BM

Sekitar 100 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan Pomako menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Kamis (13/8/2026).

Kedatangan para buruh tersebut diterima langsung oleh pimpinan dan sejumlah anggota DPRK Mimika. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pekerja, termasuk terkait manajemen, jaminan sosial, sistem kerja, pembayaran upah, serta kondisi Pelabuhan Pomako.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, mengatakan kedatangan para pekerja bukan untuk mengecilkan ataupun melarang pihak manajemen, tetapi untuk menyampaikan persoalan yang dinilai perlu segera diperbaiki.

Menurut Primus, DPRK akan melihat dan menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di tengah masyarakat.

“Jangan membuat penderitaan di atas tanah Papua ini. Mereka datang dengan baik dan ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih sudah datang dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom., menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja TKBM. Ia menyebut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan hal penting yang harus dimiliki para pekerja, mengingat pekerjaan bongkar muat memiliki risiko yang cukup tinggi.

Asri mengatakan DPRK akan mengundang perwakilan dari masing-masing kelompok pekerja untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) setelah rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI selesai.

Dalam RDP tersebut, DPRK akan membedah berbagai persoalan yang disampaikan pekerja, termasuk status dan kontrak kerja, apakah pekerja berstatus harian lepas atau memiliki bentuk hubungan kerja lainnya.

“Setelah kegiatan 17 Agustus, kami akan mengundang perwakilan dari kelompok-kelompok pekerja. Kami akan membahas semuanya dan mencari solusi terbaik,” kata Asri.

Ia juga meminta para pekerja untuk tetap menjalankan aktivitas kerja secara normal sambil menunggu proses penyelesaian persoalan melalui DPRK. Apabila terdapat tekanan atau persoalan lain dari pihak tertentu, pekerja diminta menyampaikannya kepada DPRK.

Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd., yang juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, menyatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para buruh.

Rampeani mengatakan terdapat sekitar 20 poin tuntutan yang disampaikan para pekerja. Menurutnya, sejumlah aspirasi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pekerja dan masyarakat di kawasan Pomako, termasuk perbaikan pelabuhan dan pembangunan fasilitas publik.

Ia menegaskan, persoalan perlindungan tenaga kerja, termasuk kepesertaan BPJS, harus menjadi perhatian karena merupakan bagian dari hak pekerja.

Rampeani juga menyampaikan bahwa Komisi III DPRK Mimika yang memiliki mitra kerja di bidang ketenagakerjaan akan ikut mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Sebagai wakil daerah pemilihan (dapil) 6, ia menyatakan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti 20 tuntutan yang disampaikan. Pelabuhan Pomako juga perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rampeani mengapresiasi para buruh yang menyampaikan aspirasi secara damai serta pihak keamanan yang melakukan pengawalan selama kegiatan berlangsung.

Ia berharap penyampaian aspirasi tersebut menjadi awal penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di Pelabuhan Pomako secara terbuka dan melalui mekanisme kelembagaan.

Sementara itu, DPRK Mimika meminta para pekerja tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Aspirasi yang telah disampaikan akan menjadi bahan DPRK untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam RDP guna mencari penyelesaian yang adil bagi pekerja, pengelola maupun pihak terkait lainnya. (Nuel)