Wujudkan Zona Integritas WBK/WBBM Pelayanan Publik, Dukcapil Gelar FKP
Wakil Bupati Emanuel Kemong saat membuka kegiatan FKP
MIMIKA, BM
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika merupakan langkah strategis mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) untuk pelayanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Senin (21/9/2026) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya menyampaikan, FKP merupakan ruang penting bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi, kritik, saran, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, forum ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana dialog dan dasar nyata bagi perbaikan pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan dengan integritas, transparansi, kepastian, dan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan, keramahan, serta tanpa diskriminasi.
"Tadi kita sudah menyaksikan ada penandatanganan antar lintas OPD. Ini bagian dari percepatan pelayanan kepada masyarakat sehingga ada keterpaduan lintas OPD dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, kita harus membangun pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Wabup Kemong.
Zona Integritas, kata Wabup Kemong, bukan sekadar mengejar predikat, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan budaya, dalam hal ini budaya kerja, perilaku aparatur, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting karena pelayanan administrasi kependudukan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus cepat, tepat, mudah, aman, terbuka, akuntabel, dan menjamin hak setiap masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.
Dukcapil dan 3 OPD lain saat melakukan penandatanganan PKS
"Dengan kondisi geografis Kabupaten Mimika yang beragam, kita juga harus terus mengembangkan pelayanan yang adaptif, inovatif, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, baik di pegunungan, pesisir, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus," ujarnya.
Dikatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi profesional, dan seluruh elemen-elemen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, serta membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Melalui forum ini, mari kita bangun komitmen bersama untuk memperkuat integritas, meningkatkan standar pelayanan, memperbaiki pengelolaan pengaduan, dan mendorong inovasi pelayanan. Yang lebih penting, setiap hasil dan rekomendasi dari forum ini harus ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,"tutur Kemong.
Ia mengajak untuk bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, dan profesional, serta juga benar-benar melayani sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika.
Sementata itu, Ketua Panitia, Vens Sylvia Gomies menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam mewujudkan zona integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan, mendorong inovasi dan perbaikan pelayanan publik, menyusun rekomendasi dan tindaklanjut bersama, dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika. (Shanty Sang)
