Politik & Pemerintahan

Sekitar 4000 Kendaraan di Mimika Belum Lakukan Uji KIR


Pegawai Dishub Mimika ketika melakukan Uji KIR di Terminal Pasar Sentral

MIMIKA, BM

Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan yang belum melakukan uji kelayakan (Uji KIR).

Razia yang melibatkan Satlantas, Lantas Polsek Mimika Baru dan Kapospol Pasar Sentral ini berlangsung di lingkungan Pasar Sentral, Kamis (19/11).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi, Dev Richard Tatiratu sudah berlangsung sejak Senin (16/11) dan akan berakhir besok, Jumat (20/11).

"Ini hari keempat kami lakukan uji KIR, uji kelayakan jalan kendaraan. Kalau yang dari kemarin sudah ada 322 kendaraan yang diperiksa dan untuk hari ini belum ada kepastian. Cuma kalau ambil gambarannya berarti sekitar 400-an,"tutur Dev Tatiratu saat dihubungi, Kamis (19/11) malam.

Dev mengatakan, berdasarkan data sekitar 6.000 kendaraan yang harusnya wajib melaksanakan uji KIR. Namun baru 2.000 kendaraan sedangkan 4.000 kendaraan lain pemiliknya acuh tak acuh.

Dikatakan, uji KIR bertujuan untuk menguji serta memeriksa komponen kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan layak jalan.

Adapun jenis kendaraan yang mengikuti uji KIR diantaranya dump truck, mobil box, pick up dan angkutan umum.

Komponen yang di uji yakni emisi gas buang, klakson, kedalaman alur ban,slide slep, rem dan lampu utama, serta surat-surat yang lain khusus untuk layak jalan.

"Tadi kami libatkan Lantas, Lantas Polsek Miru dan kapolpol Pasar Sentral. Jadi sekalian periksa surat-surat kendaraan. Kegiatan ini kami rencanakan sampai besok,"tutur Dev.

Untuk itu, Tatiratu menghimbau agar pemilik kendaraan yang belum melakukan uji Kir agar segera melakukannya di Terminal Pasar Sentral.
(Shanty)

65 OPD Ikut Pelatihan Peningkatan Sistem Aplikasi Persediaan

Jalannya kegiatan sosialisasi di Hotel Horison Ultima

MIMIKA,BM

Dalam rangka menertibkan administrasi dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika menyelenggarakan sosialisasi peningkatan sistem aplikasi persediaan.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan 65 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (19/11).

Sekretaris BPKAD Mimika, Lukas Luli Lasan saat diwawancarai mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi persediaan yaitu dari metode yang sebelumnya manual menjadi online.

"Yang dulu itu sistem kerjanya OPD menginput secara manual di masing-masing OPD kemudian mereka laporkan secara manual ke Bidang Aset untuk kompilasi jadi laporan persediaan, sekarang akan melalui sistem," jelasnya.

Dengan adanya pengembangan aplikasi secara online ini, akan memudahkan OPD dalam bekerjasama terutama dalam mengirim laporan secara langsung.

"Jadi saat mereka menginput itu sudah terkoneksi langsung di BPKAD sebagai kompilasi laporan pekerjaan tersebut dan langsung terekam jadi tidak harus turun lapangan lagi,"tutur Lukas.

Dikatakan, dokumen yang dibutuhkan untuk penertiban aset lancar atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses penginputan wajib memiliki laporan saldo awal tahun sebelumnya.

Selain itu harus ada bukti belanja pembelian barang, bukti pengeluaran atas penggunaan oleh OPD serta berita acara penerimaan barang.

Dokumen-dokumen inilah yang akan dibutuhkan untuk diinput dalam aplikasi, ketika dokumen lengkap langsung dilakukan pengimputan.

"Ini sangat memudahkan kita pada akhir tahun supaya kita tidak sibuk lagi karena langsung ketahuan bahwa saldo akhir untuk persediaan sudah ketahuan,"terang Lukas.

Jelasnya, ada dua metode pencatatan untuk persediaan ini yakni metode perpetual dan metode periodik. Sementara untuk metode perhitungannya terdiri atas FIFO (First in First Out), LIFO (Last In First Out) dan Average.

"Ada 65 OPD termasuk distrik dan mereka semua akan gunakan aplikasi persediaan karena mereka punya kewajiban setiap akhir tahun membuat laporan keuangan dan salah satu akun yang ada dalam laporan keuangan adalah akun persediaan yang merupakan aset lancar dan itu harus disajikan," jelasnya.

Ditegaskan bahwa semua OPD wajib melaporkan aset mereka baik aset lancar (persedian), aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan dll) termasuk utang maupun modal.

"Supaya proses penginputan lancar, maka harus selalu ada kerja sama yang baik antara bendahara dengan penyimpan barang. Harapan kita tidak ada lagi lambatnya laporan pertanggungjawaban sehingga pada akhir tahun kami BPKAD juga tidak mengalami kesulitan seperti tahun-tahun sebelumnya," harapnya. (Shanty)

Bapenda Mimika Keren, Realisasi PBB-P2 Tahun 2020 Kembali Over Target

Kepala Bidang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Mimika, Hendrik Setitit

MIMIKA, BM

Hasil penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Mimika tahun 2020 sudah over target.

Terhitung Januari hingga tanggal 17 November tahun 2020 penerimaan daerah sudah mencapai Rp51. 078.715.047 atau 102,16 persen dari target sebesar Rp50. 000.000.000.

Keberhasilan ini boleh diblang keren dan patut diancungin jempol karena selama tiga tahun terakhir yakni 2018, 2019 dan 2020 ini, Bapenda Mimika dibawah kepemimpinan Dwi Cholifah pencapaian PBB-P2 selalu over target.

Tahun 2018 target PBB-P2 Rp41 miliar terealisasi Rp41 miliar atau 100,10 persen sementara tahun 2019 Rp41 miliar terealisasi Rp42 miliar atau 101,88 persen.

Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah melalui Kabid PBB-P2 Hendrik Setitit saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11) mengatakan, ada dua hal utama yang mendasari mereka dapat mencapai target.

Yakni kerja keras pegawai Bapenda Mimika dan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka.

"Salah satu upaya yang kami lakukan supaya bisa capai target adalah dengan melakukan operasi sisir door to door apalagi sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid-19," ungkapnya.

Hendrik mengatakan, target pencapaian PBB-P2 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Mulai dari 2016 target PBB-P2 sebesar Rp33 miliar, 2017 Rp38 miliar, 2018 Rp41 miliar, 2019 Rp41 dan 2020 naik menjadi Rp50 miliar.

Secara keseluruhan, Setitit mengatakan jumlah wajib pajak PBB-P2 yang ada di Timika mencapai 40 ribu, namun belum semuanya melakukan pembayaran PBB-P2 sehingga terobosan Bapenda tahun ini adalah dengan melakukan operasi sisir.

"Ini pencapaian yang membanggakan kita semua karena meskipun dalam masa pandemi tidak menyurutkan niat wajib pajak untuk membayar pajak. Saat ini kami juga melakukan penyisiran langsung ke wajib pajak," ungkapnya.

Dalam situasi pandemi saat ini, Bapenda Mimika mengoptimalkan pembayaran dari wajib pajak yang bernilai besar. Untuk wajib pajak bernilai kecil, disiasati dengan melakukan penyisiran.

"Kondisi ini buat kami untuk optimalkan yang bernilai besar tapi yang nilai kecil kami kunjungi juga dengan langsung jemput bola di lapangan," tuturnya.

Walau telah over target, kegiatan penyisiran PBB-P2 tahun 2020 ini akan dilakukan sampai tanggal 9 Desember dengan door to door. Dimungkinkan masih akan ada penambahan penerimaan lagi.

"Jika ada yang belum menerima SPPT kami bisa serahkan ke wajib pajak. Meskipun PBB-P2 sudah over target tapi kami perlu door to door hingga akhir tahun. Kita alan upayakan semaksimal mungkin memperoleh penerimaan daerah dari PBB-P2 ini,"ungkapnya. (Shanty)

Top