politik

Foto bersama usai launching program BPP dan PK di Kantor Bappeda, Jumat (25/3)

MIMIKA, BM

Dalam upaya peningkatan akurasi data kependudukan terkait pelaporan kematian penduduk di Kabupaten Mimika, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyiapkan inovasi yaitu penetapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan.

Inovasi baru tersebut secara resmi di launching oleh Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo dengan menyerahkan dokumen Buku Pokok Pemakaman dan Laporan Kematian (BPP dan LK) kepada perwakilan kelurahan, distrik, rumah sakit dan lainnya yang berlangsung di Kantor Bappeda, Jumat (25/3).

Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, masih banyak peristiwa kematian penduduk yang tidak segera dilaporkan kepada Dinas Dukcapil terdekat.

Itu sebabnya Dirjen Dukcapil Kemendagri memerintahkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota bergerak meningkatkan pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian penduduk.

Slamet berharap, dengan penyerahan buku ini, bisa melaksanakan kebijakan nasional terakit buku kematian. Sehingga, target pencatatan kematian di Kabupaten Mimika bisa semakin tinggi.

"Ini inovasi yang ke 13 dari Dukcapil Mimika kita beri nama BPP & LK. Kami Dukcapil Mimika mengikuti surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tentang bagaimana kita terus meningkatkan akurasi data dan juga update data kependudukan baik itu yang lahir, pindah, meninggal. Menjelang 2024 data akan semakin bagus dan semakin valid," tutur Slamet.

Dijelaskan, jika data itu bagus dan valid maka banyak manfaatnya terutama penggunaan untuk pemilu serentak nanti tahun 2024. Selain itu juga untuk kebutuhan warga dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami hadir di sini bersama semua stakeholder seperti kelurahan, distrik, Bawaslu, KPUD, RSUD, RSMM dan lainnya supaya kita membangun sinergi bersama, berkolaborasi, bekerjasama untuk bersama-sama memberikan pelayanan publik yang semakin baik di level terbawah," ujarnya.

Dengan bekerjasama dengan pihak kelurahan maka pengurusan dokumen akte kematian tidak lagi haus diurus di Kantor Dukcapil.

Ketika surat kematian selesai diterbitkan maka akte kematian akan juga langsung diterbitkan beserta KTP dan KK terbaru sehingga akan terupdate dengan baik.

"Kita juga ada buka layanan online bisa melalui Orlando atau Si Lincah Dukcapil atau bisa dalam WA Grup. WA Grup itu bukan media komunikasi tapi memberikan pelayanan kepada kelurahan dan kampung yang mengurus warganya tentang akte kematian," tutur Slamet.

Dikatakan, bahwa begitu ada warga yang meninggal dan dilaporkan maka NIK juga akan dihapuskan dengan diterbitkan akte kematian.

Menurutnya, selama ini banyak ditemukan orang yang sudah meninggal secara fisik namun hanya mengurus surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan saja tetapi data di Dukcapil masih terbaca aktif.

"Ini akhirnya di saat pemilu ditemukan orang sudah meninggal tapi masih terdaftar. Atau juga saat di pemberian Bansos orang ini sudah meninggal tapi masih muncul sebagai penerima bahkan orang ini sudah meninggal tapi datanya digunakan untuk hal lainnya. Inilah yang kita buat supaya data valid," Jelasnya.

Diharapkan dengan inovasi ini dapat membangun kolaborasi bersama guna mewujudkan akurasi data yang semakin baik dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Tapi kami juga bisa menunggu warga untuk melewati masa berkabung baru mengurus dokumennya dan kita akan permudah pelayanannya. Hanya butuh surat keterangan dari rumah sakit jika meninggal di rumah sakit, tapi kalau meninggal di rumah maka kelurahan harus mengeluarkan surat kematian tentunya ada kerja sama dengan RT," ungkapnya. (Shanty)

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memutuskan untuk kembali mempekerjakan ribuan honorernya pada tanggal 1 April 2022 nanti.

Sayangnya, dari jumlah 3.200-an honorer sesuai database tahun 2021, tidak semua akan kembali dipekerjakan. Bahkan ratusan honorer akan kehilangan pekerjaan mereka.

Menurut penjelasan Sekretaris Daerah, Michael R Gomar, didapati ada dua penyebab utama mengapa terjadi pengurangan pegawai honorer dalam jumlah yang banyak.

Pertama, berdasarkam database 2021, honorer di Pemda Mimika yang bekerja di OPD baik dinas, kantor, badan, bagian maupun distrik ada 3.200 orang.

Namun dari jumlah tersebut, setelah dilakukan validasi terbaru pegawai honorer, terdapat pengurangan sebesar 500-an orang sehingga data terakhir berjumlah 2.665 honorer.

"Ini merupakan hasil asesment pimpinan honorer di OPD dan sudah diberikan sehingga hasilnya berkurang menjadi 2.265 honorer," ujarnya.

Menurut Gomar, pengurangan awal ini terjadi karena tidak semua honorer kembali dipekerjakan oleh pimpinan OPD. Hal tersebut didasari pada penilaian atas kinerja mereka.

Kedua, jumlah 2.265 ini belumlah fix karena akan kembali dilakukan validasi. Pasalnya, dalam jumlah ini, ternyata ada nama-nama baru yang sengaja diusulkan lagi oleh beberapa OPD. Sebagian diusulkan mengganti honorer yang dianggap tidak produktif.

"Bupati sudah tegaskan bahwa tidak akan ada lagi nama-nama baru. OPD yang usulkan itu sudah pasti tidak akan diterima. Ini penegasan dari bupati. Dengan demikian maka kemungkinan ada pengurangan lagi karena masih di verifikasi lagi. Kita akan coret nama-nama baru yang diusulkan," tegasnya.

Hasil validasi dan verifikasi akhir nantilah yang akan menentukan honorer siapa yang kembali bekerja termasuk berapa jumlah pastinya.

Mereka yang lolos akan kembali mendapat kontrak kerja sebagai pegawai honorer dan mulai aktif bekerja terhitung 1 April hingga 31 Desember 2022.

"Jadi walaupun nama honorer ada di database 2021 namun tidak aktif dan tidak disipilin melaksanakan tugas namun masih terdaftar maka pasti diusulkan lagi untuk pengurangan. Saya mau tegaskan juga bahwa pengurangan ini tidak ada hubungannya dengan pembayaran," tegasnya.

Sementara itu, isu-isu negatif yang beredar di luar yang menyebutkan bahwa jumlah honorer Pemda Mimika tidak seimbang karena didominasi oleh suku dan kelompok tertentu, juga disanggah Sekda Gomar.

"Itu tidak benar. Tidak ada dominasi suku atau kelompok tertentu. Sesuai data, pembagian dan jumlah honorer proporsional bahkan merata. Selain Kamoro dan Amunge serta suku kekerabatan Papua, juga ada dari suku pendatang lainnya di Mimika," tegasnya. (Shanty)

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat melaporkan beberapa hal yang sudah dilakukan Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara seluruh aparatur pemerintahan yang dimulai sejak perencanaan program kerja.

Hal inilah yang mendasari penyelenggaraan forum perangkat daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang di selenggarakan hari ini, Kamis (24/3) di Resto Cenderawasih 66.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, membuka giat yang diselenggarakan hingga Jumat (25/3) besok dan hadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan 18 distrik.

Dalam giat ini, 18 distrik akan membahas menyampaikan usulan program dan kegiatan mereka yang sudah ditetapkan melalui Musrenbang tiap distrik beberpaa waktu lalu.

Artinya, usulan yang mereka ajukan ini kemudian akan dilihat dan ditinjau kembali oleh masing-masing OPD guna mengetahui apa saja yang menjadi kebutuuan prioritas dan mendesak.

Untuk hari pertama diikuti 9 distrik yakni, Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Wania, Hoeya, Alama dan Distrik Amar.

Sementara haru kedua besok untuk Distrik Kwamki Narama, Tembagapura, Jila, Agimuga, Jita, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Distrik Iwaka.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemda diberi kewenangan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Ia menegaskan, Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini, merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Hal ini dituangkan dalam rencana kerja atau renja perangkat daerah, dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah, atau RKPD dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD

Ia berharap melalui kegiatan kegiatan ini, diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan untuk arah yang lebih baik.

"Saya harap kepada para kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023, dilakikukan dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang distrik sebelumnya, sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan," ujarnya.

Sementara, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, kegiatan forum ini untuk mempertemukan distrik dan OPD yang diasistensi oleh tim Bappeda.

"Di sistem sudah muncul mana yang di terima dan mana yang di tolak dan mana yang harus di verifikasi terlebih dahulu. Ini kan langsung masuk di sistem dan sekarang dipertemukan dengan OPD teknis," jelas Yohana.

Dikatakan pada forum ini akan diperhatikan tiap arahan terkait apa saja yang menjadi prioritas di setiap urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain akan dilanjutkan ke musrenbang kabupaten pada pertengahan bulan depan.

"Artinya, pada Musrenbang kabupaten nanti, usulan yang sudah ada dalam sistim akan dipaduhkan dengan aspirasi masyarakat lewat reses DPRD melalui pokir dan kemudian dipertemukan lagi bersama dengan usulan yang sudah ada di OPD," ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini tiap OPD telah memahami apa yang telah menjadi prioritas di masing-masing urusan di OPD. Di Musrenbang nant semuanya akan dipaduhkan bersama Bappeda didampingi tim Bappeda Papua.

"Kita sangat berharap supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, jangan sampai kita sudah melangkah dari forum OPD baru ada lagi usulan yang baru masuk," ungkapnya.

6 Hal Yang Dilaporkan Kepala Bappeda Kepada Bupati Omaleng

Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Yohana Paliling juga melaporkan beberapa hal teknis yang sudah dikerjakan dan disiapkan oleh Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng dan untuk diketahui tiap OPD dan distrik.

Paliling mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan revisi RPJMD sesuai dengan Permendagri Tahun 1990.

"Beberapa kabupaten kota di Papua baru mulai, kita sudah selesai. Kemarin sempat mandek bukan karena kita tidak bekerja namun karena aturan," ujarnya.

Selain itu, Pemda Mimika juga telah memiliki Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan sistim analisis menyeluruh.

"Di Papua Provinsi Papua, baru Mimika yang punya. Provinsi saja belum punya kajian ini," ungkapnya.

Pemda Mimika melalui Bappeda juga tengah membuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan lanjutan tahun lalu. Saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik yang kedua.

"Dokumen-dokumen ini penting dan berat karena kita harus konsen untuk menyiapkan karena melibatkan seluruh OPD, datanya harus detail, dan begitu banyak tabel yang harus diisi," jelasnya.

Di 2022 ini, Pemda Mimika juga akan melakukan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Ini sangat penting bagi dinas yang berurusan dengan pertanian untuk memperoleh dana fisik (DAK fisik).

"Dua tahun kemarin kita masih dikasih keringanan. Selalu bicara Papua jadi dikasih keringanan. Yang lain sudah tidak boleh. Ini yang kita kejar, kalau tahun depan sudah selesai maka akan lebih mudah untuk mengakses anggaran bidang pertanian," jelasnya.

Kemudian, Bappeda juga sedang menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Tahun lalu telah dimulai dengan ekonomi, tahun ini dimulai untuk bidang infrastruktur dan bidang pembangunan masyarakat.

"Di Papua juga belum ada. Baru Mimika yang mulai. Ini saya sampaikan untuk semua karena kita kerja sama-sama. Bukan Bappeda saja yang kerja. Mungkin ada teman-teman yang bilang Bappeda ini minta data terus-terus, memang kita butuh semua itu karena datanya di OPD teknis, tidak ada di kita," jelasnya.

Hal terakhir yang dilaporkan Yohana adalah tentang menyiapkan dokumen inovasi daerah yang merupakan kerjasama dengan kementerian desa.

"Kita lanjutkan tahun ini. Terkait dokumen ini, kita merupakan pilot project untuk Indonesia Timur. Ini merupakan beberapa hal yang kami sampaikan kepada bapak bupati dan semua agar kita semua tetap saling bekerjasama dan saling mendukung," harapnya. (Shanty)