Politik & Pemerintahan

Kejaksaan Negeri Mimika Gelar Penyuluhan dan Penerangan Hukum

 

Foto bersama usai melakukan penyuluhan hukum

MIMIKA, BM

Kejakaaan Negeri Mimika menggelar penyuluhan dan penerangan hukum dengan tema sosialisasi KDRT dan perlindungan hukum terhadap anak dengan tema 'Kenali hukum, jauhi hukuman'.

Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Mimika yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (9/11).

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Timika, Eko Winarno mengatakan, ini merupakan program kejaksaan sekaligus amanah dari Jaksa Agung terutama Jaksa Agung Muda Intelejen.

"Program ini dijalani untuk preventif kenali hukum dan jauhi hukuman. Jika masyarakat sudah memahami hukum maka mereka pasti akan menjauhi hukumannya,"tutur Eko.

Sosialisasi ini diharapkan agar orangtua juga dapat menjadi contoh dan teladan hukum bagi keluarga terutama kepada anak-anak mereka.

Sementara itu, Kepala DP3P2KB Maria Rettob dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Timika karena sangat mensupport pemda dalam menangani kasus KDRT dan perlindungan anak yang telah berjalan 2 tahun lebih.

"P2TP2A juga menangani kasus KDRT dan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang paling tinggi di Mimika. Kami harap semua pihak dapat mendukung kami dalam menangani kasus-kasus ini,"harapnya. (Shanty)

Lakukan Kunker, Komisi C Temukan Sejumlah Kejanggalan Pada Proyek yang Dikerjakan


Komisi C Saat berkunjung ke Bandara Moses Kilangin Sisi Selatan 

MIMIKA, BM

Komisi C DPRD Mimika, melakukan kunjungan kerja pada hari ini, Selasa (3/11) di tiga lokasi berbeda yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan oleh pemerintah daerah.

Kunjungan kerja dilakukan ke Lorong Bela Jalan Cenderawasih SP II, Bandara Moses Kilangin sisi selatan, Jalan C Heatubun dan pembuatan bundaran taman di Jalan Cenderawasih.

Kunker ini dipimpin oleh Ketua Komisi C Elminus Mom dan anggotanya Saleh Alhamid, Amandus Gwijangge, Yulian Salosa dan Sasiel Abugau.

Saat mendatangi Lorong Bela, mereka mendapati kondisi jalan ini bergelombang padahal telah di hotmix.

Parahnya lagi, anggaran yang diberikan untuk hotmix lorong ini seharusnya menembus lorong samping BPJS Ketenagakerjaan, namun hanya setengah jalan saja yang dihotmix.

Kunker di Bandara Moses Kilangin sisi selatan, anggota Komisi C diterima oleh Agus selaku konsultan penimbunan dan pengerasan lahan parkir serta pembuatan saluran air bandara ini.

Agus menjelaskan proyek tersebut akan berakhir tanggal 31 Desember mendatang dengan progres pengerjaan tahun ini hanya dikerjakan 30 persen dan akan dilanjutkan tahun depan.

Namun sayangnya, pekerjaan ini dinilai lamban karena hingga sekarang progresnya baru capai 6 persen dari yang ditargetkan.

"Tahun ini hanya sampai 30 persen saja dan akan dilanjutkan tahun 2021. Untuk pengerjaan sudah 5 sampai 6 persen, jadi target kita sampai tanggal 31 Desember sudah harus capai 30 persen," kata Agus.

Selain itu ia juga menjelaskan untuk pengerjaan pemasangan jaringan listrik akan dilakukan tahun depan.

Kunjugan selanjutnya di Jalan C Heatubun untuk memastikan progres pengerjaan pelebaran jalan tersebut, yang mana didapati drainase tersebut sangat besar sehingga terkesan membuang-buang anggaran.

Anggota Komisi C, Saleh Al Hamis mengatakan berdasarkan hasil kunjungan ini, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan OPD PU dan para kontraktor untuk meminta tanggungjawab mereka.

"Kita datang untuk melihat langsung program pembangunan yang sedang dilakukan, karena kita sudah banyak mengeluarkan anggaran namun ada oknum-oknum kontraktor yang nakal. Terkait kunjungan ini, kami akan minta mereka jelaskan dan rincikan dalam pertemuan nanti," ujarnya. (Rafael)

Disperindag Gelar Sidang Tera Ulang

 

Foto bersama kadis Perindag Mimika bersama perwakilan OPD pada giat yang dilangsungkan di Pasar Sentral Timika

MIMIKA, BM

Guna memastikan penggunaan alat ukur yang sah dan sesuai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika menggelar sidang tera atau tera ulang (TTU).

Sidang tera ulang ini dilakukan untuk mengecek ketepatan alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang dan pengusaha termasuk mobil tanki dan SPBU.

Pelaksanaan kegiatan sidang tera dan tera ulang ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

"Pelaksanaan kegiatan sidang tera dan tera ulang ini untuk memberikan kepastian hukum kepada pedagang dan pengusaha yang menggunakan peralatan satuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP),"tutur Kepala Dinas Perindag Mimika, Michael R Go Marani dalam sambutannya pada kegiatan yang berlangsung di Pasar Sentral, Selasa (3/11).

Michael mengatakan, tugas dan tupoksi Pemda Mimika melalui Disperindag adalah melakukan keabsahan legalitas kebenaran dari seluruh UTTP kepada para pedagang yang sudah menggunakan atau baru menggunakan peralatan UTTP.

Ini merupakan salah satu tugas rutin Disperindag yang wajib dilakukan setiap tahun baik kepada pedagang maupun pengusaha yang menggunakan peralatan UTTP.

"Sidang tera dan tera ulang dilakukan Perindag untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelanggan atau konsumen sehingga ketika mereka melakuka transaksi jual beli benar mendapatkan manfaat dan juga satuan ukur, timbangan dan takar  yang pas,"tutur Gomar.

Apabila ditemui ada kesalahan yang dilakukan oleh pedagang terhadap penggunaan UTTP maka Disperindag mempunyai hak untuk melakukan penyegelan terhadap UTTP yang digunakan oleh pedagang.

"Semoga pedagang dan pengusaha memahami ini dengan baik dan ke depan pada tahun 2021 kita akan bersama-sama melengkapi kelengkapan-kelengkapan bidang meteorologi UTTP yang bisa kita jangkau dan juga bisa kita lakukan untuk semua fasilitas objek tera yang ada di Kabupaten Mimika,"kata Gomar.

Dengan keterbatasan saat ini, yang dapat mereka lakukan menurut kadisperindag Michael adalah menyesuaikan dengan kelengkapan dan peralatan yang tersedia. 

Diharapkan ke depan nanti seluruh perlengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk sidang dan tera ulang di Mimika bisa tersedia sehingga pihaknya dapat melakukan pelayanan secara maksimal.

Kegiatan ini akan dilangsungkan selama 2 hingga 3 minggu sehingga diharapkan para pedagang dan pengusaha dapat bekerjasama dan berkoordinasi secara baik.

"Untuk pelaksanaan sidang tera dan tera ulang sesuai tahun anggaran 2020 target retribusi kami adalah Rp29 juta. Tentunya kami akan melakukan evaluasi ke depan terhadap tarif retribusi tera dan tera ulang,"ujarnya.

Perindag Mimika juga telah melakukan kajian perbandingan dengan beberapa kabupaten kota lainnya sehingga pelaksanaan sidang tera dan tera ulang ke depan diharapkan memberikan potensi penerimaan PAD bagi Mimika.

"Kami berharap salah satu kegiatan ini dapat menunjang penerimaan daerah dan juga berharap ke depan ada perubahan yang signifikan dalam hal ini,"ungkapnya. (Shanty)

Top