Politik & Pemerintahan

Di Reses Tanzil Azhari, Warga Madura Minta Pemda Perhatikan Mereka


Anggota DPRD Mimika, Tanzil Azhari saat berdialog dengan warga

MIMIKA, BM

Masyarakat Madura yang kini hidup dan menetap di Mimika juga merupakan warga Mimika sama seperti suku lainnya yang hidup di negeri ini.

Hampir sebagian besar warga Madura yang mendiami kabupaten ini bekerja sebagai penjual gorengan, tukang ojek dan pemangkas rambut.

Walau dengan kekurangan dan kelebihan yang ada, mereka pun berkontribusi dalam pembangunan di Mimika, terutama dalam menjaga stabilitas di negeri ini.

Keadaan ini disampaikan kepada anggota DPRD Mimika, Tanzil Azhari yang melakukan Reses Tahap 1 Tahun 2021, Dapil I di RT 03 Kelurahan Koperapoka, Kamis (1/4) yang merupakan basis warga Madura.

Reses yang dilakukan di belakang Hotel Serayu ini dihadiri Kepala Kelurahan Linus Dolame, Ketua RT 03 Paulina, Ketua IKBM Cak Nur dan Rudi anggotanya serta warga Madura.

"Pekerjaan kami rata-rata non formal yakni ojek, jualan gorengan dan pangkas rambut sehingga kami juga butuh perhatian langsung dari pemerintah daerah sama seperti masyarakat yang lain," ungkap Kacong, salah satu Pemuda Madura.

Ia berharap kehadiran anggota DPRD Mimika, Tanzil Azhari di reses ini sebagai penyambung lidah dari segala persoalan yang saat ini mereka hadapi.

"Jujur, kami tidak punya apa-apa namun kami juga bersama masyarakat lain, ikut menjaga dan membangun kabupaten ini. Kami harap ada perhatian pemerintah untuk kami, sama dengan yang diberikan kepada lainnya," harapnya.

Pada reses ini, ada tiga persoalan mendasar yang juga disampaikan masyarakat kepada Tanzil Azhari, yakni masalah sampah, BLT dan bantuan rumah rakyat.

Masalah sampah disampaikan Rudi, pengurus IKBM Mimika. Menurutnya sampah sangat identik dengan kebersihan lingkungan. Ia meminta pemerintah menyediakan wadah khusus yang digunakan sebagai TPS.

Tanzil Azhari saat memberikan bantuan bama kepada warga

Ia juga menyebutkan bahwa bantuan dari pemerintah terutama BLT dan Raskin belum banyak menyentuh langsung kepada warga kurang mampu, termasuk warga IKBM.

"Harapan kami, Pak Tanzil mendengarkan keluhan kami ini agar disampaikan kepada Dinas Sosial karena ini masalah yang kami rasakan di sini," paparnya.

Untuk masalah kantibmas, Rudi juga meminta agar distrik dan kelurahan membangun Pos Peduli Keamanan (Peka) di wilayah mereka.

"Kami usulkan ini agar situasi dan keamanan di Koperapoka selalu aman karena di kelurahan dan RT lain, warga didukung untuk bangun Pos Peka. Kami harap pak Tanzil dan lurah bisa menerima aspirasi kami ini," harapnya.

Terkait rumah sehat, warga IKBM juga meminta agar ketika dibangun pemerintah, ada diantara mereka juga yang diakomodir sebagai penerima.

Sementara mewakili masyarakat Koperapoka, khususnya RT 03, ketua RT Paulina meminta DPRD Mimika agar mengusulkan ke pemerintah supaya ada penambahan kendaraan roda tiga pengangkut sampah.

"Koperapoka ini wilayah yang luas namun kami hanya 1 satu kendaraan. Kalau bisa ditambah karena masalah sampah juga jadi perhatian kami. Kami juga minta agar berapa jalan di wilayah kami yang belum di aspal agar juga di aspal atau di teling," ungkapnya.

Usai mendengarkan keluhan dan aspirasi warga, Tanzil Azhari mengatakan bahwa ia sangat memahami kondisi tersebut, terutama yang disampaikan warga IKBM.

Masalah sampah, menurut Tanzil Azhari adalah persoalan yang paling sering disampaikan di setiap reses. Pihaknya juga telah mendorongnya ke pemerintah namun belum semua dilaksanakan.


Usai Reses, Tanzil Azhari berdialog dengan sejumlah pemuda IKBM

"Saya sangat mengharapkan Mimika raih Adipura, namun jika sampah tidak diseriusi pemerintah maka kita susah meraihnya. Kita warga juga harus peduli sampah, tisak boleh buang sembarangan. Saya akan kawal masalah ini dan akan diusulkan agar pengelolaan sampah nanti dimulai dari tingkat bawah seperi RT dan pamswakarsa termasuk penambahan armada roda tiga," ujarnya.

Tanzil juga mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan pemutakhiran data namun hal ini harus dilakukan dari tingkat bahwa karena yang lebih mengenal warga adalah RT dan kelurahan.

"Kami akan sampaikan ke Dinas Sosial sebagai dinas teknis yang mengelola ini agar pemutakhiran data dilakukan secara detail. Bukan hanya warga di sini namun warga kurang mampu di tempat lain juga banyak yang belum diakomodir, makanya proses ini harus dimulai dari bawah," ungkapnya.

Pada reses ini, politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa situasi pandemi covid ini mengakibatkan sebagian dana daerah terutama tahun 2020 dialihkan Pemda Mimika untuk memeranginya.

"Banyak dana yang dipakai untuk hadapi masalah covid termasuk vaksin. Ratusan miliar digelontorkan untuk hal ini sehingga banyak kegiatan dan pembangunan yang dikurangi dan ditiadakan termasuk rumah sehat," jelasnya.

Ia juga meminta warga Koperapoka terutama warga IKBM agar mendukung setiap program pemerintah daerah terutama dalam musim pandemi ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Kita semua harus mendukung hal baik yang dilakukan pemerintah daerah. Apa yang menjadi kekurangan dan aspirasi masyarakat, akan menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk mengawalnya,"  ungkapnya.

Tanzil juga memuji warga IKBM Mimika karena walau dalam keterbatasan, mereka selalu bersama masyarakat lainnya di Mimika turut membangun negeri ini terutama dalam menjaga stabilitas keamanan.

"Di Mimika, tidak boleh ada istilah islam, kristen atau hindu. Tidak boleh ada istilah Jawa, Madura, Maluku atau NTT. Kita semua satu dan sama di mata Tuhan. Tetaplah membangun kemajemukan di negeri ini dengan terus bersilaturahmi," ujarnya.

"Saya juga mengingatkan kita semua bahwa mari kita jaga Mimika karena saat ini saudara-saudara kita sedang memasuki masa dan perayaan Paskah. Mari kita saling menjaga agar apa yang terjadi di luar sana, tidak boleh terjadi di Mimika," harapnya sembari mengingatkan warga. (Ronald)

Reses di Kelurahan Timika Indah, Ketua DPRD Soroti OPD Ini


Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng saat mendegar aspirasi dari seorang ibu rumah tangga

MIMIKA, BM

Ketua DPRD Mimika, Robby Kamanial Omaleng melaksanakan Reses Tahap I Tahun 2021 di Daerah Pemilihan (Dapil) II, Rabu (31/3).

Kegiatan diadakan di Kantor Kelurahan Timika Indah ini dihadiri Kepala Distrik Mimika Baru, Dedi D Paokuma dan Kepala Kelurahan Timika Indah Anselmus Teturan.

Seorang warga Timika Indah bernama Richard Lakasa, dalam kegiatan reses ini menyoroti masalah kebersihan lingkungan.

Ia meminta adanya wadah khusus yang dipakai sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Selain itu ia juga meminta agar kendaraan tiga roda difungsikan  mengangkut sampah warga.

Ia juga menyoroti masalah bantuan pemerintah seperti Raskin atau BLT yang belum sepenuhnya menyentuh langsung warga kurang mampu. Bahkan mereka yang seharusnya menerima, kini tidak lagi menerimanya.

"Ini masalah yang kami hadapi disini. Kami minta ketua DPRD mendengar aspirasi ini dan dilanjutkan kepada Dinas Sosial dan DLH agar jadi perhatian mereka," ujarnya.

Engelbertus, warga lorong Perintis mengusulkan agar pihak distrik dan kelurahan bersama warga membangun pos Peka seperti yang telah dilakukan oleh kampung dan kelurahan lainnya demi menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

"Saya lebih fokus pada masalah keamanan! Jalan Kesehatan ini namanya bagus karena ada kata sehat tapi sebenarnya kita di sini lagi sakit karena banyak anak mabuk. Kami minta harus ada pos tanggap untuk antisipasi gangguan kamtibmas," harapnya.

Yuliana Rambulamba, warga RT 12 menyoroti masalah kurang adanya perhatian terutama dalam hal pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat OAP.

Ia juga meminta adanya perhatian dari instansi teknis untuk pengadaan bantuan alat pertanian bagi masyarakat.

"Percuma saja kalau pembangunan, penerangan, kesehatan jalan tapi kondisi mereka kesulitan membiayai hidup. Kalau bisa warga kami ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan kerja apalagi disana rata-rata OAP yang harus diprioritaskan," kata Yuliana.

Warga dari RT 04, Paulus Wenehenubun kepada ketua DPRD mengusulkan agar jalan masuk di wilayahnya tailing atau aspal karena sudah lama tidak diperhatikan.

Ketua DPRD foto bersama warga dan para ketua RT

Selain itu ia juga mengusulkan untuk pemekaran RT, sebab dengan jumlah kepala keluarga yang sudah mencapai 150 KK mengakibatkab cakupan pelayanan semakin luas.

"Di lorong kami itu ada jalan yang belum di aspal dan juga jumlah kepala keluarga sudah mencapai 150 KK kalau bisa dimekarkan," harapnya.

Masalah jalan di lorong kami itu belum diaspal, lumpur rumput tinggi-tinggi, juga masalah Bantuan kami masyarakat Papua tidak dapat tapi orang luar yang dapat.

Menanggapi susulan warga Kelurahan Timika Indah terlebih khusus BLT dan penanganan sampah.

Usai mendengar aspirasi warganya, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng kemudian memberikan jawaban terhadap semua persoalan yang disampaikan.

Dari sejumlah aspirasi, saran dan masukan yang disampaikan, BeritaMimika mengutip pernyataan Ketua DPRD Robby Omaleng terkait persoalan BLT dan sampah.

Robby mengatakan masalah warga yang tidak diakomodir dalam bantuan pemerintah terutama BLT, letak kelemahannya ada pada data penerima manfaat di Dinas Sosial.

Ia akan meminta instansi terkait agar ke depan memperbaikinya sehingga keakuratan data base dapat di pertanggungjawabkan dan harus dimulai dari pemerintahan tingkat bawah.

"Saat melakukan pendataan harus akurat agar bisa mengakomodir seluruh masyarakat sehingga data yang di krim ke pusat ada nama mereka yang berhak dapat. Kemarin sudah ada sensus, data itulah yang harus dipakai," tegasnya.

Robby juga mengatakan bahwa masalah sampah adalah masalah semua orang, baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurutnya dalam pengelolahan sampah juga seharusnya melibatkan pemerintah tingkat bawah seperti RT hingga kelurahan.

"Ini perlu diberdayakan kembali. Karena jumlah penduduk terus bertambah maka otomatis volume sampah juga bertambah. Saya akan sampaikan ke dinas teknis supaya bekerjasama dan memberdayakan kembai para RT," ujarnya. (Rafael)

Wagub Klemen Bawa 20 ASN Amor di Mimika ke Provinsi



Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal saat bertemu dengan OKIA Mimika 

MIMIKA, BM

Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal pada bulan April nanti akan membawa 20 ASN yang merupakan anak Amungme Kamoro untuk mengabdi sebagai ASN di Provinsi Papua.

Wagub Klemen mengatakan hal ini usai bertemu dengan Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Mimika di Mozza, Selasa (30/3).

"Saya sangat senang dan sangat setuju. Awalnya mereka minta 15 orang tapi saya tambahkan jadi 20 ASN. April nanti langsung distribusi ke provinsi," ujarnya.

Wagub Klemen mengakui, di Provinsi hampir jarang ditemukan ASN asal Amunge Kamoro yang berkarir di sana.

"Di provinsi dari daerah lain banyak, Mimika tidak ada, mungkin Wagub saja jadi mereka harus ikut untuk sama-sama bangun Papua," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Wagub Klemen berharap agar OKIA menjadi tengki pemikir dan penggerak pemberdayaan masyarakat maupun ekonomi.

"Mereka akan membentuk koperasi yang nantinya berada di bawa binaan Perindakop provinsi. Banyak hal baik akan mereka dapatkan dengan memiliki koperasi ," ujarnya.

Sementara itu terkait permintaan OKIA agar anak-anak Amungme Kamoro disertakan dalam IPDN, ini jawaban Klemen Tinal.

"Ini bukan urusan saya dan bupati, kalau otonomi khusus itu ada di provinsi. Jadi mereka datang sampaikan hal ini ke saya sudah tepat. Saya sudah bilang ke OKIA agar kalau ada ade-ade mau masuk IPDN, maka enam bulan sebelumnya kirim nama supaya direkomendasi oleh gubernur sesuai kemampuan yang ada. Kami akan bertangungajwab untuk pembiayaan," jelasnya.

OKIA juga melaporkan tentang banyaknya honorer di Pemda Mimika yang saat ini didominasi oleh orang dari luar Mimika. Menurut mereka hal ini secara tidak langsung mematikan kesempatan mereka guna menjadi ASN di negeri sendiri.

"Honorer itu kebijakan jadi tidak usah terlalu sibuk. Kamu bukan pendatang, kamu anak-anak Mimika. Semua yang ada disini adalah milik kamu. Honorer buat orang yang susah bukan buat kamu OKIA," tegasnya.

Hal ini ditegaskan Wagub Klemen Tinal karena menurutnya, sesuai hukum perburuan, honorer adalah pekerjaan waktu tertentu.

"Kita selama ini salah kapra. Lebih dari tiga kali kontrak maka bukan honor lagi tapi permanent job. Kalau tidak dikontrak maka harus ditransfer jadi pegawai negeri. Selama ini kita salah kapra," ujarnya.

Walau demikian, Wagub Klemen juga merasa jengkel dan sangat menyayangkan begitu kuatnya praktek nepotisme dan kolusi di pemerintahan melalui pengangkatan pegawai honorer.

"Lawan kita saat ini bukan hanya korupsi tapi nepotisme dan kolusi lewat pengangkatan honorer. Ini terjadi di mana-mana seluruh Indonesia termasuk Papua. Jadi saya ingatkan kepada kepala dinas dan kepala badan, jangan coba-coba ambil saudara, ade dan ipar untuk jadi honorer karena Itu sama saja dengan kamu membunuh mereka," tegasnya.

Sementara itu kepada BeritaMimika, Ketua OKIA Mimika, Raymond Kalanangame mengatakan mereka menyampaikan banyak hal kepada Wagub Klemen Tinal karena beliau adalah orangtua, senior dan panutan mereka.

"Bapak Klemen merupakan perintis bagi anak-anak Amungsa yang sekolah duluan di Jawa. Kami datang ketemu beliau karena banyak ade-ade kami yang sudah selesai pendidikan dari luar, punya ijazah tapi tidak punya pekerjaan. Kami minta beliau melihat adek-adeknya ini sehingga ada jalan keluar bagi mereka," ujarnya.

Menurutnya, Wagub Klemen memberikan salah satu solusi agar OKIA memiliki koperasi karena dengan demikian hal ini akan menjadi jawaban akan persoalan pengganguran yang ada di Mimika.

"Banyak hal yang kami bicarakan dan sampaikan ke beliau dan beberapa sudah disampaikan langsung tadi. Harapan kami, bapak wagub selalu menjadi orangtua dan mentor bagi anak-anak Amunge dan Kamoro dalam membangun diri dan kehidupan mereka," ungkapnya. (Ronald)

Top