politik

Bupati Mimika, Valentinus S Sumito (kanan) dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, apt. Hernawan Priyastomo, S.Farm (kiri) foto bersama usai lakukan MoU

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika, tahun anggaran 2025 akan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 42.172 jiwa masyarakat Mimika.

Guna mendukung hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Jayapura lakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh PJ Bupati Mimika, Valentinus S Sumito dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, apt. Hernawan Priyastomo, S.Farm yang berlangsung di Kantor Bappeda, Selasa (10/12/2024).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, apt. Hernawan Priyastomo, S.Farm mengatakan, bahwa hari ini telah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika yang mana Pemkab Mimika berkomitmen dalam pendaftaran 42.172 warga dalam jaminan kesehatan.

"Kerja sama ini untuk tahun 2025. Dengan penandatanganan ini semoga bisa menambah semangat dan energi positif dalam melayani masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika," kata Hernawan.

Untuk saat ini, kata Hernawan peserta yang aktif di Kabupaten Mimika sebesar 90 persen dan di tahun depan akan terus ditingkatkan dengan komitmen antara Pemda Mimika dan BPJS Kesehatan.

"Tahun 2025 jumlah peserta yang dibiayai oleh Pemkab Mimika ada peningkatan dari tahun 2024. Di tahun 2024 jumlah pesertanya hanya 35 ribu, sedangkan di tahun 2025 nanti ada kenaikan jadi 42 ribu warga,"ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini tentunya masyarakat Mimika dapat mengakses layanan, dan tidak takut berobat ke Faskes baik Puskesmas maupun rumah sakit.

"Masyarakat jangan takut karena sudah ada jaminan dari Pemerintah Daerah melalui BPJS Kesehatan. Artinya, biaya kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas tidak perlu di khawatirkan lagi oleh masyarakat,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare.

MIMIKA, BM

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare meninjau Kabupaten Mimika,Papua Tengah untuk melihat langsung pengamanan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024.

"Kehadiran saya di Timika dalam rangka melihat langsung pengamanan Pleno Kabupaten Mimika," ungkap Kapolda saat ditemui awak media di Gor Futsal, Jalan Poros SP2-SP5, Senin (9/12/2024).

Kata Brigjen Pol Alfred, peninjauan ini juga dilakukan setelah mendapatkan laporan ada beberapa Distrik yang terlambat.

"Memang isu kemarin yang kita dapat bahwa ada keterlambatan dari beberapa Distrik, dan kita bersyukur karena dari KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan pihak keamanan,"katanya.

Lanjutnya,"Sehingga hasil suara dari Distrik-distrik itu bisa dievakuasi ke Timika. Dan hari ini kita bisa saksikan bahwa sudah dilaksanakan,"sambung Brigjen Pol Alfred.

Brigjen Pol Alfred juga berharap pelaksanaan pleno bisa terselesaikan hari ini dalam keadaan kondusif dan terkendali.

"Supaya besok hasilnya bisa dibawa ke tingkat Provinsi lagi," ucapnya.

Perlu diketahui kunjungan Kapolda di GOR Futsal, Jalan Poros SP2-SP5 di sela-sela skorsing sidang ini didampingi Danpas Brimob III Korpbrimob Polri Brigjen Pol Almas Widodo Kolopaking dan Forkopimda Mimika dan disambut para Komisioner KPU dan Bawaslu Mimika. (Ignasius Istanto)

Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bakal membangun sea wall (tembok laut) di Distrik Mimika Barat, Kokonao.

Sea wall atau pengaman pantai ini akan dilakukan guna mencegah abrasi di Kokonao.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut dalam seminar akhir perencanaan bangunan pengaman pantai abrasi di Distrik Mimika Barat di Hotel Horison Ultima, Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut mengatakan, seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya bersama untuk melindungi wilayah pesisir Kabupaten Mimika, khususnya Distrik Mimika Barat, dari ancaman abrasi pantai.

Kabupaten Mimika, dengan garis pantai yang luas dan kekayaan alam serta sumber daya yang melimpah, menghadapi tantangan besar terkait perubahan lingkungan dan dampak abrasi. Abrasi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan solusi yang tepat sangat diperlukan.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan bangunan pengendali pantai ini. Saya percaya bahwa hasil dari seminar ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya secara teknis, efektif tapi juga berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Robert berharap, seminar ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan.

Ia menjelaskan, bahwa di Kokonao terjadi abrasi, pengikisan di pinggiran pantai dan sudah mau mengarah ke arah jembatan yang ada di Kokonao.

"Jadi kita harus rencanakan dulu supaya tahun-tahun berikut kita sudah bisa kerja pengaman pantainya. Nanti tahun berikutnya baru kita rencanakan fisiknya, sekarang baru perencanaan,"jelas Robert.

Ia menambahkan, sea wall atau pengaman pantai ini seperti yang sudah dilakukan juga di Atuka dan Amar. Tahun ini, pekerjaan fisik di Amar dan tahun lalu di Atuka. (Shanty Sang)