Politik & Pemerintahan

Bapenda Mimika Serahkan 27.898 Lembar STTS Senilai 10,3 Miliar ke Bank Papua


Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika menyerahkan 27.898 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftat Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) ke Bank Papua sebagai bank pelaksana kas daerah. 

Penyerahan STTS dilakukan oleh Kepala Bidang PBB-P2 di Kantor Bapenda, Jumat (9/4).

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa di Hotel Horison mengatakan, Bapenda menyerahkan 27.898 lembar STTS dengan total nilai mencapai Rp10.382.588.762.

Menurut Dwi, dengan diserahkannya STTS tahun 2021 maka masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran pajak. 

"Jadi Rp10 miliar lebih ini di luar Freeport, kalau Freeport tahun ini sebesar Rp46-47 miliar. Jadi total keseluruhan kita tahun ini kisaran Rp56-57 miliar,"jelasnya kepada BM.

Dijekaskan Dwi, nilai PBB-P2 untuk PTFI meningkat sekitar Rp5 miliar dibanding tahun 2020 lalu.

Target ini mengalami kenaikan karena adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) kiri-kanan jalan seperti Jalan Cenderawasih, Jalan Petrosea-Hasanuddin dan Jalan Hasanuddin tembusan Brigif.

"Kiri kanan jalan yang sudah dibangun itu kita naikkan satu kelas. Otomatis akan meningkat lagi jumlah ini. Selain itu ada peningkatan beberapa nilai bangunan dan beberapa NJOP yang dekat Kuala," ungkapnya. 

Sementara target untuk PT Freeport targetnya ada di kisaran Rp46 sampai Rp47 miliar dan ini juga mengalami kenaikan karena ada penambahan bangunan di area kerja perusahaan.

Pada Senin pekan depan, Bapenda juga mulai melakukan penyerahan SPPT PBB-P2 pada kepada benerapa distrik di seputaran kota. Tahun ini distrik akan dilibatkan dalam pembagian SPPT kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

"Beberapa tahun sebelumnya ada pelimpahan dari bupati kepada distrik dan salah stunya di bidang distrik PBB-P2. Jadi mereka kita libatkan dan SPPTnya kita berikan dan kita kasih biaya perjalanan dinas untuk ke mereka," ungkapnya. (Shanty

Pemda Mimika Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan dan 7 Arah Kebijakan Daerah di 2022

Foto bersama bupati dan wakil bupati serta sekda bersama pimpinan OPD Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terkait RKPD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 di Hotel Horison Diana, Jumat (9/4).

Musyawarah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan dihadiri Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng, anggota DPRD, Pimpinan OPD dan Forkopimda.

Bupati Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Musrembang tahun 2021 dimaksudkan guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana tersebut memuat program dan kegiatan prioritas tahunan pemerintah Kabupaten Mimika dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegitan ini juga untuk melakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Papua, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta sasaran strategis arah kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah ditargetkan mulai capaian kinerja selama 5 tahun kedepan 

"Dalam prioritas perencanaan di tahun 2022 pelaksanaan musrembang terkait penyusunan dokumen RKPD 2022 terhadap perubahan yang mendasar yaitu dengan adanya istilah satu data satu sistim,"tutur Omaleng. 

Dijelaskan, terkait sinegritas dan intergritas perencanaan penganggaran pembangunan satu data harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD atau sistim informasi pembangunan daerah.

"Mengingat keterbatasan pendanaan APBD akibat dari belum pulihnya ekonomi akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dampak di berbagai sektor tidak diakomodirnya semua usulan program dan kegiatan prioritas maka perlu dilakukan sinegritas sehingga program dan kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari APBD dapat dibiayai dari APBD provinsi dan APBN,"jelasnya. 

Bupati Omaleng berharap kepada seluruh OPD beserta jajarannya untuk benar-benar mengikuti proses musrembang ini sampai selesai sehingga dapat menerbitkan usulan dari kampung dan distrik dengan Renja OPD 2022 dengan tetap mengacu pada asumsi pendapatan dan pagu indikatif tahun sebelumnya.

Selain itu diharapkan juga tetap memperhatikan kebutuhan yang sifatnya mendesak dengan tetap memperhatikan tema pembangunan tahun 2022 yaitu "Mendorong Pemulihan Ekokomi Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkesinambungan".

Melalui pelaksanaan musrembang tahun 2021 ini juga diharapkan menjadi media interaktif bagi segenap pelaku pembangunan untuk menyusun dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2022 adalah untuk menyepakati 5 aspek pembangunan daerah.

Pertama, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Kedua, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Keempat, melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dan provinsi Papua. Kelima, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi provinsi dan nasional.

Pailing juga menyebutkan 5 hal yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2022 yakni, pertama, adalah pemulihan ekonomi dengan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Mimika yang berdaya saing. Ketiga, penciptaan kelembagaan birokrasi yang efektif dalam pencapaian prioritas pembangunan.

Keempat, upaya penerapan smart city. Dan kelima adalah, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar dan penciptaan trantip.

Sementara arah kebijakan pembangunan di Tahun 2022 terdiri atas 5 faktor. Pertama, peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan daya beli masyarakat dan kesempatan kerja. 

Kedua, meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat. Ketiga, pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Keempat, peningkatan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi dalam pemerintah demi tercapainya kepuasan masyarakat. 

Kelima, meningkatnya profesionalisme pegawai peningkatan kapasitas SDM Aparatur. Keenam, mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi serta pengembangan industri industri yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang ada dan ketujuh, adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. (Shanty

Pemda Mimika akan Bangun Kantor Bupati Baru

Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat diwawancarai awak media, Jumat (8/4)

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan mulai 2022 tahun depan, pemerintah daerah akan melakukan tahapan awal pembangunan kantor bupati baru yang letaknya di SP2-SP5.

"Kita bangun yang baru di bekas kantor bupati lama. 2022 kita mulai dengan pembersihan dan penimbunan," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Horison, Jumat (9/4).

Bupati juga mengatakan bahwa sepanjang SP2-SP5 nanti akan dilakukan pelebaran jalan hingga 30 meter.

"Kita buat 30 meter, lebih besar dari Jalan Cenderawasih karena di daerah itu akan dibangun simpang 8 dan akan jadi wilayah ibu kota Kabupaten Mimika. Jadi kita mau bangun jalan dan infrastruktur yang lebar dan besar," lanjutnya.

Pusat Pemerintahan di SP3 yang adalah kantor bupati, menurut Omaleng akan dijadikan sebagai Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah.

"Itu tidak lama lagi gubernur akan turun sehingga kita harus benar-benar siap. Ini sudah dibicarakan dan aman sekali," ungkapnya.

Bupati Omaleng mengatakan pemerintah pusat dan provinsi juga telah memberikan penilaian bahwa Mimika lebih siap menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah dibandingkan daerah lain di Papua.

"Kita ini pantas untuk jadi ibukota sehingga satu daerah dari delapan daerah otonom baru, Mimika adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Terkait kelengkapan dokumen guna mendukung Mimika sebagai Ibu Kota Papua Tengah, Bupati Omaleng mengatakan semuanya telah selesai disiapkan.

"Saya kerjanya diam-diam, tinggal nanti baru kamorang kaget. Intihnya dokumen terkait pemekaran provinsi sudah selesai. Tidak ada yang kurang. Tahun ini sudah, tapi bulannya rahasia karena nanti Pak Mendagri marah saya lagi, adohhh," ungkapnya sambil tertawa.

Kepada BM, Bupati Omaleng juga mengatakan di Jayapura beberapa hari lalu ia melakukan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian.

"Beliau memastikan PON XX sehingga beliau lihat dan katakan Kabupaten Mimika sudah siap. Kemarin kita ikut IMD di provinsi, kita Mimika yang harum karena sudah siap," ujarnya.

Ke Jayapura, Bupati Omaleng bersama rombongan juga mempertanyakan penyaluran anggaran PON XX untuk Mimika.

"Mereka siap luncurkan anggaran menyangkut akomodasi dan konsumsi. Dalam waktu dekat cair. Kita harus siap karena setelah PON lanjut dengan Pesparawi. (Shanty)

Top