politik

Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa telah menyetujui pelantikan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2025-2030 akan dilakukan di Timika.

Bupati terpilih Johannes Rettob kepada BM, Senin (17/3/2025) malam mengatakan bahwa pelantikan dilakukan pada tanggal 27 Maret di Gedung Pemerintahan SP 3.

“Kami telah berkoordinasi dan gubernur akan melantik kami (Joel) di Mimika tanggal 27 Maret. Sementara pelantikan bupati dan wakil bupati Puncak dilakukan tanggal 24 di Nabire,” ungkapnya.

JR mengatakan di momen pelantikan bupati dan wakil bupati nanti dilakukan juga pelantikan Ketua TP-PKK oleh ibu Gubernur dan juga serah terima jabatan dari Pj bupati kepada bupati definitif disaksikan oleh gubernur dan wakil gubernur.

“Setelah pelantikan nanti gubernur dan wakil gubernur juga akan memperkenalkan diri kepada masyarakat,” katanya.

JR mengatakan gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah rencananya sudah berada di Timika pada tanggal 26 Maret.

“Setelah tiba tanggal 26, gubernur dan wakil akan berbuka puasa bersama forkompinda, Pj bupati dan jajaran pemda, instansi vertikal dan DPRD,” ujarnya.

Rencananya gubernur dan wakil wakil gubernur juga akan melakukan pertemuan dengan dua lembaga adat yakni Lemasa dan Lemasko.

“Jadi teknis pelantikan nanti terutama untuk rundownnya akan menjadi tugas panitia (Pemda) yang akan berkolaborasi dengan Provinsi. Ini jadi tanggungjawab mereka,” terangnya. (Ronald Renwarin) 

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling

MIMIKA, BM

Karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, mengakibatkan pagu dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika ikut kena pangkas.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan anggaran Otsus di tahun 2025 masih mengikuti pagu tahun 2024 yaitu sebesar Rp264 miliar. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Dana Transfer ke Daerah dalam rangka efisiensi belanja, Kabupaten Mimika mengalami pengurangan dana Otsus sebesar Rp7 miliar sehingga ada kekurangan sedikit.

"Dengan demikian setelah pengurangan tersebut sisa dana otsus Kabupaten Mimika pada 2025 sebesar Rp192 miliar sekian," kata Yohana saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Senin (17/3/2025).

Yohana menjelaskan, dari spesifik grand dan blok grand untuk tahun 2025 ada 22 OPD yang mengelola dana Otsus. Untuk tahun 2026 sementara di posisi 21 OPD.

"Jadi Kominfo yang sebelumnya masuk di Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) kita tidak alokasikan Otsus lagi karena agak sulit untuk melakukan itu sesuai arahan Otsus. Jadi, DTI nanti untuk Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan,"ata Yohana.

Sementara untuk ekonomi intinya diharapkan masyarakat lebih produktif. Tetapi sebagai eksekutif tetap memfasilitasi mereka untuk mempermudah melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Misalnya, memberikan bantuan modal dan fasilitas dari Koperasi. Dari Dinas Tenaga Kerja juga melatih anak muda untuk berwirausaha dengan segala aspek bisnis yang ada dan memfasilitasi mereka dengan modal bahkan peralatan.

Untuk layanan ekonomi yang lain dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Disperindag, Dinas Peternakan, RSUD dan Dinas Kesehatan itu juga berjalan dengan baik.

"Intinya bahwa kami berharap untuk Otsus 2026 fokus sesuai dengan arahan dan kebutuhan masyarakat bukan keinginan kita. Apa yang jadi kebutuhan masyarakat kita lebih spesifik ke sana," ujarnya.

Ia pun senang karena tahun ini juga Mimika sudah mempunyai DPRK jalur Otsus dan pihaknya sudah berkomunikasi untuk bertemu dan menghadirkan OPD teknis untuk berdiskusi secara lebih mendalam sebagai wakil dari masyarakat yang mereka wakilkan.

"Prioritas kita untuk pengelolaan dana Otsus tetap masih di Pendidikan dan Kesehatan dan yang lain tetap menyesuaikan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Bappeda Mimika melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (17/3/2025) dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dalam sambutannya mengatakan, terkait dana Otsus ini pemerintah selalu dinilai gagal tapi pemerintah juga sudah berbuat banyak cuma tidak tahu kurang dimana. Oleh karena itu, diperlukan data konkret terkait jumlah Orang Asli Papua (OAP) agar distribusi dana lebih tepat sasaran.

"Mari forum yang baik ini kita pakai untuk mengevaluasi dan menyusun program yang menjawab OAP dan menjawab kebutuhan OAp. Kita coba kurangi yang fisik dan perhatikan pembangunan sumber daya manusia,"kata Petrus.

Petrus meminta agar program dari dana Otsus ini dapat melihat program apa yang menjawab masalah orang Papua. Jadi tidak sekedar bicara dokumen dan selesai.

"Kita harus benar-benar sampai di outcam. Bikin program itu berangkat dari masalah bukan keinginan. Pengelola dana Otsus itu harus lihat masalah orang Papua hari ini apa yang dibutuhkan,"ujarnya.

Misalnya, dalam bidang pendidikan, dana Otsus dapat digunakan untuk membantu anak-anak Papua yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi, Dinas Pendidikan harus mempunyai data akurat terkait jumlah anak yang membutuhkan bantuan ini.

Begitu pula dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus memiliki data jumlah OAP yang mendapat layanan kesehatan dari dana Otsus.

"Misalnya ada ibu hamil butuh rujukan nah dana itu digunakan di situ,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan bahwa dana Otsus telah digunakan untuk membiayai berbagai program di OPD teknis, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.

"Program kerja tahun 2026 yang menggunakan dana Otsus akan tetap dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Prioritasnya tetap pada pendidikan dan kesehatan,"tutur Yohana.

Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Tengah, Jull Eddy Way mengatakan, Musrenbang Otsus menjadi tempat untuk mengusulkan program dan kemudian dibawa ke Musrenbang Otsus Provinsi agar aspirasi bisa dijawab menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kenapa harus di Musrenbangkan karena disitulah mempertemukan dua posisi yaitu masyarakat dan pemerintah. Yang ada pada penyelenggara pemerintah adalah menterjemahkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat sesuai kebutuhan rakyat,"pungkasnya. (Shanty Sang)