politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 akan difokuskan pada dua prioritas utama, yaitu pemenuhan mandatory spending pendidikan dan penyelesaian utang daerah kepada pihak ketiga.

“Kami telah membahas APBD-P bersama seluruh OPD dan tim anggaran. Nilainya tidak berubah, tetapi banyak yang kami geser. Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan kami batalkan,” ucap Bupati John, Senin (11/8/2025) kemarin.

Bupati John mengatakan, bahwa fokus pada mandatory spending pendidikan dilakukan karena alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Induk masih kurang 1,8 persen dari ketentuan 20 persen.

Pasalnya, kondisi ini telah menyebabkan penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

“Kita harus memenuhi 20 persen yang ditentukan. Kalau tidak, DAU kita akan terus ditahan, dan saat ini sudah ditahan,” katanya.

Selain itu, APBD-P juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga honorer yang belum terbayarkan.

“Kita akan selesaikan pembayaran gaji bagi P3K dan honorer, sekaligus memprioritaskan program-program yang selaras dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika saat menyematkan tanda jabatan kepada anggota DPPI Mimika periode 2025-2029.

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob secara resmi mengukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Mimika periode 2025-2029.

Prosesi pengukuhan oleh Bupati Mimika yang dilangsungkan di Hotel Horison Diana, Jumat (15/08/2025) ini disaksikan oleh Wakil Bupati Mimika, unsur forkopimda, perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengangkatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) di Kabupaten Mimika ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi sebuah peneguhan komitmen, sebuah deklarasi moral. Dan sebuah janji suci dari putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdikan diri pada ibu pertiwi.

Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) adalah organisasi resmi binaan negara yang dibentuk untuk mewadahi para purna paskibraka yang telah melalui proses pembinaan ideologi Pancasila secara khusus dan intensif, serta ditetapkan secara resmi oleh kepala BPIP.

Para anggota DPPI adalah generasi muda pilihan, mereka bukan hanya pernah mengibarkan sang merah putih di lapangan upacara, tetapi juga siap mengibarkan semangat pancasila di seluruh penjuru negeri.

"Ingat ini tugas kalian anggota DPPI yang sudah dikukuhkan," ujar Bupati John.

Kata Bupati, keberadaan Duta Pancasila
menjadi sangat relevan. Mereka hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa di tengah perbedaan, kita tetap satu, bahwa pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman hidup yang nyata.

"Sebagai Duta Pancasila, para anggota DPPI memiliki kewajiban utama yang mulia, memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,"kata Bupati John.

Dalam kesempatan tersebut juga Bupati berpesan bahwa menjadi bagian dari DPPI berarti mengemban amanah yang luhur.

"Kalian adalah "wajah" Pancasila di tengah masyarakat. Perilaku kalian akan menjadi cermin bagi orang lain. Sikap kalian akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Teruslah menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi anak bangsa, tetapi juga siap mengabdi untuk kemajuan bangsa,"pesan Bupati John. (Ignasius Istanto)

Kepala Bapenda Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menyebutkan hingga Juli 2025 realisasi pendapatan dan retribusi daerah telah mencapai Rp13 miliar lebih dari target Rp20 miliar.

"Target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah sebesar Rp20 miliar dan telah terealisasi Rp13 miliar lebih,"kata Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa.

Dwi mengatakan, bahwa walaupun telah mencapai Rp13 miliar lebih, tetapi realisasi pajak dan retribusi daerah ini perlu dikoordinasikan lagi karena masih belum berkembang sesuai dengan harapan.

"Kita melihat perkembangan pajak dan retribusi ini agak sedikit stagnan. Makanya kita perlu lompatan," ujar Dwi.

Dengan adanya beberapa perubahan terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, pihaknya mengharapkan ada kerja sama dari pihak pengelola rumah makan, hotel dan tempat hiburan malam.

Dwi mencontohkan pada tarif pajak hiburan malam yang dilakukan di tingkat nasional ditarik sebesar 40 persen. Namun, dengan adanya Peraturan Bupati Mimika, hanya ditarik sebesar 20 persen saja.

Selain itu dengan masukknya hiburan bioskop XXI, Bapenda juga memberikan insentif sebesar 50 persen selama tiga tahun kepada pihak pengelola.

"Untuk itulah, kami berharap dengan dukungan wajib pajak dan tempat usaha, pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah tetap bisa dicapai tahun 2025 ini,"ungkapnya. (Shanty Sang)