politik

Penyerahan dokumen GDPK

MIMIKA, BM

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045 adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi sebagai peta jalan dalam mengarahkan kebijakan kependudukan di daerah.

GDPK Mimika memuat lima pilar utama yakni, pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas dan persebaran penduduk, serta penguatan basis data kependudukan.

Dokumen ini akan diintegrasikan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan perencanaan sektoral, serta akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah pada 2025.

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan dokumen ini digadang menjadi kompas kebijakan daerah untuk memanfaatkan peluang bonus demografi yang diproyeksikan memuncak pada 2030–2035.

GDPK bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kerangka strategis yang memandu semua kebijakan agar berpusat pada penduduk. Mimika mempunyai waktu 5–10 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Semua kebijakan, infrastruktur, dan kelembagaan harus siap agar peluang ini tidak terbuang sia-sia.

"Berdasarkan proyeksi GDPK, laju pertumbuhan penduduk Mimika pada 2025–2045 berada pada tingkat rendah, dengan angka kelahiran dan kematian yang sangat rendah. Pertumbuhan justru dipicu oleh arus migrasi masuk,"kata Bupati John.

Bupati John mengatakan, di Mimika penduduk justru tidak bertambah di lokal, tapi justru datang dari luar, berdasarkan hasil study. Struktur penduduk saat ini memasuki usia dewasa dan produktif, bahkan cenderung menuju struktur tua.

"Dinamika kependudukan pada masa depan oleh faktor migrasi dan banyak kelahiran, ini yang menjadi dasar pembangunan kebijakan-kebijakan pemerintah kedepan,”ujar Bupati John dalam Lauching dan Seminar Eksekutif Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Di Hotel Horison Ultima, Rabu (13/8/2025)

Menurutnya, dokumen ini sangat penting sehingga dapat dibuat dalam peraturan daerah. Konsepnya akan dibuat dulu kemudian disampaikan kepada DPRK untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Salah satu konsep unggulan yang diusung adalah 'Membangun Kampung Rasa Kota' adalah memastikan kampung memiliki layanan dasar, infrastruktur, dan fasilitas sosial setara perkotaan, tanpa menghilangkan identitas lokal.

Konsep ini terhubung dengan visi “Membangun dari Kampung ke Kota” untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berdaya saing.

"Mulai tahun ini Pemkab Mimika akan menyusun profil kependudukan 10 kampung percontohan. Data ini akan menjadi dasar kebijakan berbasis bukti, mencakup seluruh 133 kampung secara bertahap,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika saat melepas peserta pawai obor.

MIMIKA, BM

Upacara Penetapan Waktu (Taptu) dan pawai obor merupakan tradisi setiap tahun dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilaksanakan dalam menyambut HUT RI-80 tahun 2025 dihalaman Eme Neme Yauware, Sabtu (16/08/2025).

Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, dimana pelaksanaan upacara Taptu ini dipimpin oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob selaku inspektur upacara.

Upacara Taptu ini juga dihadiri masing-masing pimpinan TNI-Polri yang ada di Timika, unsur forkopimda lainnya dan sejumlah peserta pawai obor baik dari personil TNI-Polri dan SAR Timika.

Usai dilaksanakan upacara Taptu, inspektur upacara melepas peserta pawai obor. Dalam pelaksanaan pawai obor yang dimulai dari halaman Eme Neme Yauware ini dimeriahkan oleh marching band Siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP).

Untuk rute pawai obor ini mulai dari halaman Eme Neme Yauware menuju Jalan Budi Utomo (arah Diana), selanjutnya ke Jalan Cenderawasih (depan pelayanan Polres Mimika) kemudian ke arah Jalan Yos Sudarso dan Jalan Belibis serta finis kembali di halaman Eme Neme Yauware. (Ignasius Istanto)

Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal saat menerima aspirasi yang diberikan oleh salah satu warga.

MIMIKA, BM

Dalam reses tahap II, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal menerima dua poin yang dianggap penting dari masyarakat didaerah pemilihannya.

"Dua poin penting itu pertama untuk pembangunan lapangan terbang (lapter) dan sekolah berpola asrama. Ini khusus masyarakat yang ada di daerah pegunungan," ujar Urbanus saat ditemui dilokasi reses,Senin (11/08/2025) kemarin.

Menurut anggota legislatif asal Mimika ini bahwa aspirasi soal pembangunan lapter yang disampaikan oleh masyaraka itu agar memudahkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai hal.

"Mereka minta dibangunkan lapter itu harus dibangun didekat area masyarakat, jangan terlalu jauh," ujar Urbanus.

"Saya ambil contoh di Tsinga itu lapternya jaraknya terlalu jauh. Misalkan ada ibu yang mau melahirkan atau ada pasien yang harus dibawa ke Timika, itukan masyarakat tidak bisa pikul karena jaraknya jauh,"sambungnya.

Sedangkan, permintaan terkait sekolah berpola asrama didaerah pegunungan, dirinya selaku Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sangat mendukung.

"Kami sangat mendukung, karena dipedalaman itu salah satunya ada di Tsinga yang asrama dan sekolahnya sudah ada, tinggal kita support untuk menyiapkan guru-gurunya. Ini supaya anak-anak selesai sekolah langsung melapor ke YPMAK untuk ikut tes melanjutkan pendidikan mereka,"ucap Urbanus. (Ignasius Istanto)