pendidikan

Suasana pada saat kegiatan sosialisasi program studi dari Universitas Uningrat Papua.

MIMIKA, BM

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan personel Polri dalam menunjang tugas dan pengabdian kepada masyarakat, personel Polres Mimika menerima sosialisasi program studi dari
Universitas Uningrat Papua.

Sosialisasi program studi dari Universitas Uningrat Papua yang diselenggarakan oleh Polres Mimika ini berlangsung di aula apel Polres Mimika, Mile 32, Senin.(28/04/2025).

Sosialisasi ini disampaikan secara langsung oleh Assoc. Prof. Dr. Hj. Herniati, S.H., M.M., M.H. dari Universitas Uningrat Papua, dimana ia memaparkan visi dan misi universitas serta peluang studi bagi anggota Polri dan keluarganya.

Sosialisasi ini juga dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Arie Tri Hartantyo, S.E., M.H., yang menjelaskan lebih rinci mengenai program-program studi yang tersedia dan mekanisme pendaftarannya.

Kabag SDM Polres Mimika Kompol Saidah Hobrouw, S.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan personel Polri sangat penting guna menunjang tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada personel untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Ini sekaligus mendukung pengembangan kompetensi di lingkungan Polres Mimika." ujar Saidah. (Ignasius Istanto)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Sebanyak 22 guru Sekolah Dasar (SD) dari Kabupaten Nabire mengikuti Pelatihan Konstruksi Pendidikan Intelegensi Dasar di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP), Rabu (23/4/2025).

Pelatihan ini bertajuk "Pengembangan Kecerdasan dan Penerapan Metode Pembelajaran Calistung Dengan Pendekatan Montessori" ini akan berlangsung selama 10 hari.

Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Peter Worabay mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi dasar di Nabire.

"Ada murid SD di beberapa kampung di Nabire saat ujian terakhir susah membaca atau buta huruf. Hal ini yang buat saya prihatin sehingga saya memprakarsai keikutsertaan para guru untuk ikut pelatihan di SATP,"kata Peter.

Peter menjelaskan kenapa sampai memilih SATP karena pada kunjungan DPD RI sebelumnya itu dirinya melihat langsung bagaimana pendidikan di sekolah tersebut.

"Jadi ini bukan tanpa alasan, namun karena jalan Tuhan sehingha saya lihat sendiri cara sekolah membina anak, karena itu saya berkoordinasi dengan Divisi Pendidikan YPMAK dan lakukan pelatihan di sini,"ujarnya.

Katanya, dirinya pun akan menyampaikan hasil pelatihan ini kepada Gubernur Papua Tengah untuk membuka peluang fasilitasi pelatihan lebih luas di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Program Montessori SATP, Theodora Karmayanti mengatakan, bahwa pelatihan ini lebih kepada menekankan perubahan mindset guru agar berpihak kepada anak. Guru akan diberikan pendekatan dan teknik pembelajaran calistung (membaca, menulis, dan berhitung) yang lebih ramah anak, berbasis filosofi Montessori.

Selain itu, jugauntuk membentuk pola pikir baru di kalangan guru, yang lebih menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran.

"Kami akan memberikan teknik dan materi untuk pembelajaran calistung dan materi berupa filosofi Montessori. Karena itu filosofi yang berpihak pada anak-anak,"ungkapnya.

Di momen ini, Ketua YPMAK, Dr. Leonardus Tumuka, mengapresiasi inisiatif DPR Papua Tengah dan menyatakan komitmen lembaganya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“YPMAK memang konsisten berkomitmen untuk mendorong mutu pendidikan, baik di Mimika maupun di wilayah Papua Tengah secara umum,” pungkasnya. (Shanty Sang) 

Kepala Bidang SMP, SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Mimika, Manto Ginting

MIMIKA, BM

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah mulai memperbaharui penerapan e-Ijazah atau ijazah elektronik yang kini tengah diberlakukan.

Kebijakan ini, diterapkan untuk mendukung digitalisasi dokumen pendidikan dan memastikan keamanan serta keabsahan ijazah yang dikeluarkan satuan pendidikan, juga mengurangi pemalsuan Ijazah.

Kepala Bidang SMP, SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Mimika, Manto Ginting mengatakan, terhitung mulai Tahun Ajaran 2025, semua peserta didik yang tamat dari SD, SMP, SMA/SMK diberikan ijazah digital bukan lagi manual. Ijazah digital juga berlaku bagi yang menempuh jalur Pendidikan Non Formal yakni Paket A, B dan C.

"Tahun ini berdasarkan aturan baru, maka ijazah tahun ini menggunakan ijazah digital tidak lagi ijazah manual," katanya saat diwawancarai di Kantor BPKAD, Rabu (16/4/2025).

Manto menambahkan Ijazah digital dikeluarkan berdasarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) yang ada di Kementerian Pendidikan.

"Ijasah digital itu nanti yang kita butuhkan adalah kevalidan data, apakah NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau data kependudukannya misalnya namanya, tempat tanggal lahir, nama orang tua harus sama dengan data kependudukan. Karena untuk NIK-nya sudah diberlakukan," jelas Manto.

Sehingga nanti, dalam penentuan akan mendapatkan ijasah dan transkrip nilai itu dikatakannya sudah dilakukan secara digitalisasi semua. Untuk itu, sebelum siswa mendapatkan nomor seri ijasah maka data kependudukan sudah harus benar-benar dibereskan.

"Setelah nanti dari sekolah menetukan kelulusan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh sekolah diantaranya kelakuan baik, nilai ujian sekolah memenuhi standar minimal maka akan diterbitkan DNT (Daftar Nominasi Tetap) yang nantinya DNT disandingkan dengan data kependudukannya," ujarnya.

Lanjutnya, kalau misalnya SKL (Surat Keterangan Lulus) dengan data kependudukan sudah beres semua maka pihak Dinas Pendidikan akan mengirim ke Pusdakin sebagai pengelola ijasah untuk menerbitkan nomor ijazahnya..

"Jika ada nama yang tidak sesuai dengan data kependudukan maka harus dari sekarang segera diurus di Disdikcapil. Seperti NISN, nama orang tua, tempat tanggal lahir. Itulah yang banyak perbedaan-perbedaan," tutur Manto.

Ia mengatakan, bahwa persoalan NISN kebanyakan ada pendoublean NISN dimana satu siswa ada 2 NISN yang berasal dari 1 sekolah.

"Itulah yang perlu dibereskan. Mungkin saja di situ ada perubahan orang tua tetapi tidak dilaporkan atau mengeluarkan yang perubahannya. Sehingga harus disinkronkan supaya hanya satu data. Kalau tidak sinkron DNT tidak akan diterbitkan untuk mendapatkan nomor seri ijazah dan tidak akan dapat ijazah," ungkapnya. (Shanty Sang)