pendidikan

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat menyerahkan Laptop kepada pelajar

MIMIKA, BM

Sebanyak 9 siswa yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dari SMA/SMK se Provinsi Papua Tengah menerima hadiah laptop dari Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa diHotel Grand Tembaga, Selasa (9/9/2025).

Gubernur Meki mengatakan, pemberian hadiah kepada putra-putri terbaik Paskibra bukan atas nama Pemerintah Daerah atau Pemda Papua Tengah namun pemberian itu atas nama dirinya dan keluarga sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak pelajar Paskibra Papua Tengah.

"Laptop ini bisa menjadi alat untuk siswa-siswi menjadi orang sukses. Tetapi sebaliknya juga jika disalahgunakan akan berdampak buruk bagi siswa-siswi. Jadi, saya berharap laptop ini bisa membawa kalian sukses,"kata Meki.

Adapun 9 siswa-siswi dari SMA/SMK di Kabupaten Mimika yang menerima hadiah laptop adalah Nikolaus Ipapita, Agustinus Abraham Berthus Norewari, Christian Fernaldi Naga, Rafa Akbar Nugroho, Axel Mario Roya, Anerita Ursula Elsa Yoku, Junia Patricia Windessy, Gloria Syalomita Nere dan Dina Tunas Pebrisa Panjaitan.

Para siswa-siswi ini berasal dari SMA Negeri 5, SMK Negeri 1, SMA Negeri 6 dan SMA Taruna.

Kepada Gubernur, Paskibraka Provinsi Papua Tengah yang merupakan perwakilan Mimika, Anerita Ursula Elsa Yoku mengucapkan terima kasih atas bantuan laptop ini.

"Saya mewakili teman-teman, mengucapkan terima kasih atas bantuan laptop ini, sekiranya bantuan dari bapak gubernur ini bisa menjadi berkat bagi kami,"tutup Elsa. (Shanty Sang) 

Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong saat menarik tirai papan nama sekolah rakyat

MIMIKA, BM

Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Kabupaten Mimika Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dimulai pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Kegiatan yang digelar di Bekas gedung Wisma Atlet PON XX di Jalan SP 2-SP 5, dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, John. Mampioper.

Untuk diketahui, Kabupaten Mimika menjadi lokasi Sekolah Rakyat ke-76 (SRT 76) se-Indonesia, yang digagas oleh Kementerian Sosial RI, dan Dinas Sosial (Dinsos) Mimika dan telah berhasil menjaring 88 anak yang siap masuk asrama SRT 76 ini.

Kepala Balai Besar KEMENSOS RI Regional VI Jayapura, John Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng mengatakan, Sekolah Rakyat di Mimika merupakan SR ke-76 dan SR ini masih berstatus rintisan, karena SR masih menggunakan bangunan sementara milik aset daerah.

Sebelumnya gedung ini tidak terawat namun dari Pemerintah Pusat melakukan perbaikan.

“Sekolah Rakyat ini merupakan bukti komitmen kepala daerah, karena ini adalah program pusat, dengan terbentuknya SR dan adanya peserta didik maka hal ini menjadi bukti, Mimika memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankam program pusat,”ujarnya.

Ia berpesan agar Sekolah Rakyat ini tidak ada bullyng, karena pembentukan Sekolah Rakyat ini dilakukan untuk membangun karakter dan latar belakang anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.

“Pesan dari pak Presiden Prabowo, orang tua boleh susah tapi anak-anaknya jangan sampai susah, sehingga program ini dilakukan agar memberantas kemiskinan,” pesan John.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini memang sedikit terlambat, namun Pemerintab Kabupaten Mimika melakukan semua proses dengan cepat, sehingga Sekolah Rakyat ini dapat terlaksana.

Sementara, untuk pembangunan sekolah rakyat nantinya akan dilanjutkan dengan jenjang SD, SMP hingga SMA.

“Pelaksanaan sekolah rakyat ini kami kejar diwaktu-waktu akhir, dan memang kita Pemerintah Daerah Mimika hanya menyiapkan siswa, semua pembangunan dan proses sekolah rakyat ini ditanggung Kementerian Sosial. kami berharap nantinya dengan gedung yang baru akan ada jenjang lainnya,” ungkap Bupati John.

Plt Kepala Dinas Sosial Mimika, Devota Maria Leusubun, SH., MH menjelaskan, sebelumnya Dinas Sosial berhasil melakukan assessment 100 siswa, namun ada kendala-kendala dilapangan, seperti saat penjemputan siswa tidak ada dirumah bahkan ada siswa yang juga menolak, sehingga 88 anak yang tersisa.

“Assessment kita lakukan dengan benar-benar melihat bagaimana kondisi siswa di lapangan, sehingga hasil dari pencarian 88 anak ini sesuai dengan kriteria dari pusat yang benar-benar melihat anak yang kurang mampu,” tutur Devota.

Ia menambahkan, dalam sekolah rakyat ini terdapat 33 pendidik yang akan menjalankan sekolah rakyat 24 jam. Namun jumlah pengajar ini dinilai masih kurang. Sehingga diharapkan adanya penambahan pendidik.

“Kami masih kekurangan pendidik untuk menjadi pembimbing dan penjaga anak-anak di asrama, namun yang ada ini akan kita maksimalkan. Sedangkan untuk kurikulum yang akan diajarkan lebih kepada kepemimpinan bahkan pembentukan karakter dengan nilai kebangsaan,” pungkas Devota. (Shanty Sang)

Polisi saat mendatangi Kantor YPMAK

MIMIKA, BM

Merasa kecewa karena anak-anaknya tidak diakomodir di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP), sekelompok masyarakat yang notabene para orangtua mendatangi kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jalan Ahmad Yani, Kamis (04/09/2025).

Pantauan wartawan di lapangan, kekecewaan ini juga dilampiaskan secara spontan dengan membakar ban bekas di depan pintu gerbang masuk kantor.

Pihak kepolisian Mimika yang merespon kelokasi berhasil meredam dan memfasilitasi para orangtua dengan pihak YPMAK. Walaupun sempat terjadi argumen namun situasi tetap berjalan aman hingga usai atau bubar.

Seperti yang disampaikan para orangtua bahwa pada intinya kedatangan di kantor YPMAK ini ingin mempertanyakan alasan mengapa anak-anaknya di tahun ini tidak diakomodir di SATP, mengingat berkas yang diminta sudah dimasukan.

Selain itu juga, para orangtua meminta pihak YPMAK segera mengambil solusi agar anak-anaknya mereka juga bisa diakomodir, pasalnya tidak diakomodirnya anak-anak mereka ini bukan baru pertama kali, bahkan ada yang sudah dua bahkan ada yang sudah tiga kali.

Menanggapi hal tersebut Direktur YPMAK melalui Deputi Program Billy E. Korwa menyampaikan bahwa untuk tahun ini penerimaan itu harus adil, dan ini sudah disampaikan dari awal berdasarkan asesmen langsung dari SATP selaku pengelola sekolah asrama yang menjadi milik PTFI.

"Mereka sampaikan 150 orang itu untuk SD kelas 1, kalau untuk SMP tidak ada penerimaan karena jumlah yang tamat dari SD ke SMP itu sudah pas dengan jumlah SMP kelas 1," katanya.

Menurut Billy, diawal sosialisasi itu sudah disampaikan bahwa yang akan diterima itu jumlahnya 150 anak, diantaranya 75 anak dari Amungme dan 75 anak dari Kamoro.

"Ini ada syaratnya, dimana mereka diambil langsung di kampung-kampung bukan orang yang tinggal di kota," ujarnya.

Ia menjelaskan untuk anak-anak Kamoro pihaknya menjemput langsung karena aksesnya mudah namun yang di gunung sedikit sulit karena harus menggunakan transportasi udara yang cukup mahal.

“Yang di gunung juga keamanannya juga tidak bisa kita abaikan, kemudian cuaca yang memang beberapa waktu lalu tidak bersahabat. Jadi akhirnya kita putuskan yang digunung ini kita terima saja mereka yang datang dan sudah ada di kota," sambung Billy.

Disampaikan Billy bahwa syarat-syaratnya juga sudah disampaikan sesuai yang direkomendasikan pihak SATP, seperti anak harus usia 7 tahun 3 bulan atau sampai 6 bulan.

"Karena rata-rata penerimaan anak di SATP ditahun-tahun sebelumnya, orangtua bawa yang 5 tahun dan paksakan harus tinggalkan di asrama sementara keadaan mereka itu belum siap untuk ada di asrama, mereka masih butuh kasih sayang dari orangtua, itu salah satu masalah utama,” ungkapnya.

“Ini berdasarkan informasi dan apa yang sekolah sampaikan ke kita karena mereka punya pengalaman. Ada yang umurnya sudah lebih tapi dipaksakan dan akhirnya karena malu, mereka keluar sendiri," lanjutnya.

Syarat lainnya, kata Billy, harus berasal dari keluarga tidak mampu dan berasal dari kampung-kampung asli yang jauh dari akses pendidikan atau tidak ada akses pendidikan sama sekali

"Kemudian ada syarat lainnya itu mereka tidak terdaftar di dapodik, artinya kadang-kadang orangtua karena mau anaknya masuk asrama mereka pindahkan saja padahal dia terdaftar disalah satu sekolah yang dekat rumahnya, ini akhirnya pengurusan dapodik jadi repot," katanya.

Dengan adanya persoalan ini, pihak YPMAK akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Dinas Pendidikan. (Ignasius Istanto)