Pendidikan

379 Honorer Mimika Ikut Seleksi Guru ASN PPPK Gelombang I

Suasana berlangsungnya tes seleksi

MIMIKA, BM

Sebanyak 379 honorer guru mengikuti tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 pada gelombang I.

Melalui ini, para guru honorer mendapatkan kesempatan menunjukan kemampuannya dengan mengikuti tes baik kompetensi teknis, manajerial, sosial kulturan dan wawancara.

Tes seleksi dilaksanakan di SMA YPPK Tiga Raja mulai Senin (13/9) hingga Jumat (17/9) dengan menggunakan metode Computer Assisted Tes Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK).

Sebelum mengikuti seleksi seluruh panitia dan peserta wajib mengikuti rapid antigen.

Ditemui disela kegiatan, Penanggung Jawab tempat ujian kompetensi Yohanes Indriastata Pramana mengatakan pada hari pertama hingga ketiga setiap harinya akan diikuti oleh 120 peserta, sementara peserta lainnya mengikuti di hari keempat.

“Satu hari ada dua sesi dan setiap sesi diberikan waktu 170 menit. Pesertanya dari seluruh jenjang pendidikan baik SD, SMA dan SMA. Untuk gelombang I diikuti oleh guru honorer dari sekolah negeri dan swasta di gelombang II,” katanya.

Ia menuturkan pendaftaran untuk seleksi tersebut telah ditutup sejak Juli 2021 lalu. Namun untuk jumlah keseluruhan peserta yang ikut belum dapat diketahui karena seluruh data terpusat bahkan provinsi pun belum mengetahui jumlah pastinya.

“Kalau tidak bisa ikut akan dijadwalkan untuk susulan, kapan pastinya menunggu keputusan pusat karena berkaitan dengan server,” ujarnya.

“Soal tes dengan soal terkecil ada 135 butir dengan waktu 170 menit. Pelaksanaan tes sifatnya semi online jadi data disingkronkan dengan server pusat kemudian dikirim. Data disebarkan ke peserta dan dikerjakan dengan komputer, data kembali ke server lokal. Setelah selesia langsung dikirimkan ke server pusat,” jelasnya.

Ia menyampaikan, setelah soal selesai dikerjakan, para peserta langsung dapat melihat hasilnya dan harus mencapai skor batas minimal yang ditentukan pusat.

“Pengumuman gelombang I sebelum gelombang II dilaksanakan. Ini sifatnya pribadi masuk ke web masing-masing peserta. Jika tidak tercapai (batas skor minimal-red) di stop atau peserta dapat mengajukan bantahan bahwa dia mampu. Jika sanggahan diterima maka boleh mengikui di gelombang II atau III,” tandasnya.

Yohanes menyampaikan bahwa selama tes seleksi berlangsung, protokol kesehatan dilakukan secara ketat.

“Harus rapid antigen panitia dan peserta. Setelah rapi diatur jarak, ruang steril, satu komputer diisi nomor peserta. Komputer dan tempat duduk tidak berpindah. Dari segi keamanan peserta dilarang membawa apa-apa, kertas kami siapkan bahkan ikat pinggang dan jam tangan pun tidak boleh dibawa,” tukasnya. (Elfrida)

'Cek-Cok' Kembali Terjadi SD Negeri Sempan

Kepala Sekolah SD Negeri Inauga Sempan

MIMIKA, BM

Sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Inauga Sempan, Diana Domakubun menemukan adanya sejumlah permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut.

Hal ini disampaikannya seusai mengikuti mediasi dengan sejumlah guru yang sudah dinota tugaskan ke sekolah lainnya pasca terjadi aksi demo di SD Negeri Inauga, Senin (13/9).

Sejak menjabat, Diana telah mendapatkan aduan dari orangtua murid bahwa ada 7 anak yang lulusan dari SD Negeri Inauga tidak memiliki ijazah.

"Kejadian ini sebelum saya jabat jadi kepala sekolah di SD Inauga. Saya tahu ini dari orangtua murid yang datang karena pada saat mereka ikut ujian di SD, nama mereka tidak terdaftar di data dapodik, ijazahnya juga nanti menyusul disatu tahun berikutnya," ungkapnya.

Bahkan menurutnya, ada satu anak dinyatakan lulus tahun 2020 namun hanya diberikan surat keterangan kelulusan. Saat sudah di SMP, anak tersebut tidak ada namanya dalam daftar dapodik dan tidak memiliki ijazah.

"Banyak persoalan saya temui saat masuk di SD Inauga, bahkan ada anak yang lulus dari sekolah ini tidak tahu baca sehingga guru-guru di SMP complain. Selain itu ada 32 anak yang duduk di kelas 6 hampir tidak bisa ikuti ujian tahun lalu karena belum dimasukkan dalam data dapodik," jelasnya.

"Saya berjuang untuk anak-anak ini untuk tetap ikut ujian dan siap ambil ijasahnya. Kandalanya kendalanya karena guru dan semua pegawai tidak perhatikan data anak-anak," lanjutnya.

Hal lain, ia juga menemukan  adanya tumpukan ijazah anak-anak dari lulusan tahun 2012 sampai 2020 yang belum dibagikan.

"Saya sudah tanyakan kenapa hal ini bisa ada? mereka bilang orangtua harus bayarkan Rp500 ribu baru bisa ambil ijazah. Saya tidak mau seperti itu dan langsung saya berikan ke orangtua murid," ungkapnya.

Selain itu di masa pandemi covid, tugas untuk anak-anak didik wajib diberikan oleh guru kelas, namun hal itu tidak dilaksanakan.

"Ada guru kelas yang beberapa kali saya panggil untuk hal ini. Walau pandemi, guru tidak bisa diam begitu saja di rumah," ujarnya.

Diana mengatakan masalah yang terjadi di sekolah ini telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan.

"Dinas sudah tahu karena biasanya disampaikan saat rapat. Dan dalam rapat juga kami sebagai kepala sekolah diminta untuk harus memperhatikan anak-anak didik. Saya inikan orangnya disiplin dalam menjalankan tugas, dan sekarang sudah ada perubahan," katanya. (WIgnas)

BLK Kampung Nawaripi, Ijazahnya Diterima Langsung Dari Kementerian PUPR

Kepala Kampung Nawaripi, Nor ditubun

MIMIKA, BM

Kampung Nawaripi membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan keterampilan khusus kepada masyarakat asli Kamoro terutama mereka yang putus sekolah atau hanya memiliki ijazah SMP atau SD.

Pendaftaran angkatan pertamanya telah dibuka dengan target 70 orang dan saat ini telah ada 63 pendaftar.

Program BLK yang pembiayaanya menggunakan ADD terdiri dari tiga jurusan yakni mebeler, otomotif dan pengelasan.

Khusus jurusan otomotif, Pemerintah Kampung Nawaripi lebih prioritaskan ke mesin tempel, karena mayoritas warga Nawaripi khususnya anak-anak Kamoro biasa melaut menggunakan mesin motor tempel.

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun saat ditemui, mengatakan mesin tempel akan dipelajari selama satu bulan penuh. Setelah itu dilanjutkan dengan materi motor darat dan Honda.

Kemudian di bulan ketiga, akan dilanjutkan dengan belajar mesin mobil yang akan melibatkan SLD dan CLO Keuskupan Mimika dengan PT Harmonis Sinergis.

"Kami sudah berkoordinasi dan menyurat ke kapolres dan beliau sudah bersedia memberikan kami motor untuk anak-anak belajar bongkar pasang,” kata Norman.

Dalam program ini, Pemerintah Kampung juga akan meminta bantuan PT Freeport Indonesia (PTFI) agar dapat memberikan mesin mobil rusak untuk dipelajari.

Ia pun sangat berharap hal ini bisa dilihat Freeport karena hampir sebagian besar hutan Nawaripi rusak karena limbah tambang PTFI.

"Nawaripi merupakan salah satu desa Daskam yang harus menjadi tanggungjawab Freeport juga,” tegasnya.

Dikatakan, pelaksaan BLK dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Kementerian PUPR, sehingga nantinya ijasah yang diterima langsung dari Kementerian PUPR. Dengan demikian, sehingga lulusan dari BLK ini bisa mencari pekerjaan di semua wilayah di Indonesia.

"Orang dari Kementerian PUPR juga sudah pernah berkunjung ke sini tinggal kami lakukan MoU. Setelah penerimaan selesai kami lakukan MoU dengan PUPR,” katanya.

Norman mengatakan, BLK ini hanya dikhususkan bagi warga asli Kampung Nawaripi, khususnya bagi masyarakat asli Kamoro.

"Jujur bahwa SDM kami disini masih rendah. Saya melihat dari SDM yang masih rendah ini saya membuat BLK,” tuturnya.

Menurutnya BLK adalah jawaban untuk meningkatkan SDM. Karena, melalui BLK warga kampung bisa mengembangkan kealihan yang mereka miliki, terutama bagi mereka yang putus sekolah.

Tidak hanya itu, Pemkam Nawaripi juga akan memperjuangkan anak-anakya untuk memperoleh ujian dan ijaza paket.

"Jadi itu suatu edukasi yang Kampung Nawaripi buat untuk anak-anak Nawaripi khususnya anak-anak asli Kampung Nawaripi suku Kamoro yang kami prioritas,” pungkasnya.

Untuk BLK, warga yang mendaftar sudah mencapai 63 orang. 60 diantarnya adalah anak asli Kampung Nawaripi dan 3 sisanya adalah warga pendatang yang sudah lama menetap dan menjadi warga Kampung Nawaripi.

"Kami di Kampung Nawaripi ini yang punya ijazah SMA cuma 5 orang dan lainnya yang tidak punya ijasah SD, SMP ada yang punya ijazah SMP tidak punya ijazah SMA,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya BLK nanti, warga bisa percaya diri dan sama dengan suku-suku lain yang ada di Kabupaten Mimika ini. (Shanty)

Top