politik

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom  Saat Sambutan dan Membuka kegiatam FGD

MIMIKA, BM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Partai Politik (Parpol), FKUB, FPK, FKDM,  Tokoh Perempuan dan Stakeholder.

FGD yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (24/6/2025) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom dalam sambutannya mengatakan, kegiatan FGD merupakan forum yang sangat penting dan strategis untuk bersama-sama berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi bersama atas berbagai isu-isu yang dihadapi di Kabupaten Mimika. 

Kegiatan FGD juga untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi antar stakeholder dalam bidang politik, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah kita sebagai rumah kita bersama. 

"Sebagai daerah yang memiliki potensi konflik yang perlu di waspadai, kegiatan FGD ini menjadi sangat relevan. Kita perlu memahami secara mendalam dinamika politik di Mimika, termasuk isu-isu yang berpotensi memicu konflik," kata Evert.

Evert berharap, kedepannya FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan bermanfaat bagi pengembagan politik di daerah Mimika. 

"Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan politik yang berkualitas dan menjaga stabilitas di daerah kita sebagai rumah kita bersama," ungkapnya. 

Sementara, PPTK kegiatan, Katarina Saweri dalam laporannya mengatakan, maksud dari kegiatan FGD ini dilaksanakan adalah pertama membantu berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi politik dan masyarakat sipil untuk memahami berbagai isu politik yang relevan dan konteks Kabupaten Mimika.

Kedua, untuk menciptakan kebersamaan pemahaman dan pandangan mengenai isu-isu politik yang dibahas, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat.  

Ketiga, FGD menyediakan platform untuk dialog dan interaksi antara berbagai pihak yang terkait sehingga memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi dalam menangani isu-isu politik.

Keempat, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis 

"Dengan demikian, kegiatan FGD bidang politik ini bertujuan untuk menciptakan suasana politik yang lebih sehat, partisipatif dan produktif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot, Kepala Bagian Kesra Setda Mimika, Richard Wakum foto bersama Narasumber dan peserta

MIMIKA, BM

Dalam memaksimalkan penyaluran hibah bidang keagamaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika menggelar Sosialisasi Bantuan Hibah Bagi Tempat-tempat Ibadah Tahun Anggaran 2025.

Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Jumat (20/6/2025) dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Ketua Panitia kegiatan, Richard Wakum mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan kepada setiap penerima hibah agar penggunaan dan pertanggungjawabannya bisa dilakukan dengan baik.

"Jadi, dengan sosialisasi ini diharapkan kepada penerima hibah apapun yang dilakukan bisa diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin," kata Richard.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan tempat-tempat ibadah bukan hanya sekadar bangunan fisik.

Melainkan, simbol dan sarana penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat karakter moral dan menjadi pusat pembinaan iman umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.

Negara memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung tumbuh kembangnya kehidupan beragama secara adil dan merata.

"Melalui program bantuan hibah ini, pemerintah hadir sebagai mitra umat beragama untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah dapat terus berfungsi dengan baik, layak, dan representatif," tutur Ananias.

"Bantuan ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam memperkuat nilai-nilal spiritual, toleransi, dan gotong royong antar umat beragama," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pemberian hibah ini dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap proses harus dilandasi dengan data yang akurat, kebutuhan yang nyata, serta kelengkapan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya mengajak semua pihak, khususnya para pengurus rumah ibadah dan pemimpin umat untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Pahami secara utuh mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan seluruh proses dapat berjalan lancar," ujarnya.

Ananias berharap bantuan ini hendaknya dikelola secara bijaksana dan tepat guna agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan komunitas di sekitarnya. 

"Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan," pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai penyerahan bantuan dana hibah 

MIMIKA, BM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika kembali menyerahkan bantuan dana hibah ke masing-masing partai politik di tahun anggaran 2025.

Penyerahan digelar di Hotel Grand Tembaga, Selasa (24/6/2025).

Terdapat 9 partai politik yang menerima bantuan tersebut dengan besaran dana yang berbeda-beda sesuai dengan hasil perolehan suara sah pada Pemilu lalu. Di mana satu suara dihargai Rp10 ribu.

Adapun partai politik yang menerima bantuan dana hibah tersebut yakni Partai Golkar yang memperoleh suara sah sebanyak 29.979 mendapatkan dana hibah sebesar Rp.299.790.000.

Sementara, Partai Kebangsaan Bangsa (PKB, dengan suara sah sebanyak 25.263 suara memperoleh Rp.252.630.000. Partai Demokrat suara sah sebanyak 23.893 suara memperoleh Rp.238.930.000. PDI Perjuangan (PDI P) suara sah sebanyak 22.146 suara memperoleh Rp.221.460.000. Perindo, suara sah sebanyak 20.888 mendapatkan dana hibah Rp.208.880.000.

Parpol lainnya, Nasdem, suara sah sebanyak 18.893, Rp 188.930.000. Hanura, suara sah sebanyak 12.061, Rp.120.610.000. PAN, suara sah sebanyak 10.183, Rp.101.830.000 dan PBB dengan suara sah sebanyak 9.179, Rp.91.790.000

Sehingga total dana hibah yang diserahkan adalah sekitar Rp1,9 miliar lebih. 

Kepala Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba mengatakan syarat pemberian dana hibah ini adalah penerima atau Parpol harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah tahun lalu. 

"Tiap tahun itu LPJ harus dilakukan karena uang yang diberikan oleh negara harus dipertanggungjawabkan dan nanti setiap tahun akan di audit oleh BPK," kata Purba. 

Untuk diketahui, ada satu Parpol yakni Parpol Gerindra yang belum menyelesaikan LPJ sehingga tahun ini hibahnya tertunda atau tahun ini belum bisa menerima dana hibah. 

"Padahal, untuk Parpol Gerindra dana hibahnya tersedia sesuai jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 20.330, Rp203.300.000. Jadi, jika Parpol Gerindra sudah menyelesaikan LPJ maka bisa diterima dana Hibahnya," ujarnya.

Purba berharap masing-masing partai politik penerima hibah bisa menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan pendidikan politik dan biaya operasional serta tetap mengacu pada jumlah perolehan suara sah pada setiap momen Pemilu.

"Kami berharap teman-teman partai yang mendapat itu boleh mempergunakan dengan baik terkait dengan pendidikan politik dan operasional partai," pungkasnya. (Shanty Sang)