Dinkes Mimika Gelar Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan
Foto bersama di sela kegiatan
MIMIKA, BM
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga kesehatan untuk memastikan kebutuhan tenaga medis di wilayahnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Rabu (17/6/2026) ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame dan dihadiri oleh Perwakilan Dinkes Provinsi Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman teknis yang menyeluruh kepada pengelola sumber daya manusia dan perencana di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai standar nasional dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Hery juga mengapresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, atas perhatian dan pendampingan yang terus diberikan dalam upaya penguatan pembangunan kesehatan di Mimika.
"Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pelayanan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, pemerataan, dan distribusi," Kata Hery.
Menurutnya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus disusun secara tepat dan berbasis data agar pelayanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
"Kami pun menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Ia pun berharap dengan dukungan Kemenkes, Mimika menargetkan penguatan sistem kesehatan yang mampu menjawab tantangan geografis sekaligus mengurangi kesenjangan tenaga medis, sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Kabid SDM) Dinkes Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai menyampaikan, Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah dengan kekurangan paling nyata. Beberapa puskesmas belum memiliki tenaga gizi, dokter gigi, terapis gigi dan mulut, serta tenaga farmasi. Hal ini membuat pelayanan kesehatan dasar belum memenuhi standar minimal.
“Maka itu Pemprov mendorong pendidikan dokter spesialis dengan target 20 orang tahun ini. Namun program ini baru diminati dua dokter, dari RSUD Mimika dan Waa Banti. Sehingga kami terus melakukan pendataan tenaga kesehatan untuk memastikan distribusi lebih merata di 12 rumah sakit yang ada,”ujarnya.
Bahkan kata Kristianus adapun kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, di mana beberapa kabupaten memiliki kelebihan perawat dan bidan, namun kekurangan tenaga medis spesialis.
Dan daerah konflik, seperti Intan Jaya dan Puncak, sulit menarik dokter karena faktor keamanan. Belum lagi keterbatasan fasilitas laboratorium dan layanan penunjang yang belum memadai.
“Sehingga kegiatan ini sangat perlu kita lakukan, kita harapkan kabupaten lain meniru langkah Mimika dalam melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan. Dengan data akurat, perencanaan melalui portal PKD dapat lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan kesehatan di daerah terpencil bisa merata,” ungkap Kristianus.
Plt Kepala Seksi Sumber Daya Tenaga Kesehatan Dinkes Mimika sekaligus Ketua panitia, Septina Felle, SKM mengatakan, sumber daya manusia kesehatan disebut sebagai unsur utama dalam sistem kesehatan karena berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan menjadi langkah mendasar yang harus dilakukan.
Kementerian Kesehatan menyediakan Aplikasi Renput sebagai acuan nasional. Alat ini menggunakan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) dan penerapan standar ketenagaan di setiap fasilitas pelayanan.
Dan Hasil perhitungan Renput menjadi dasar resmi penyusunan rencana pemenuhan tenaga kesehatan di tingkat pusat maupun daerah.
“Tujuan perencanaan yakni, menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga sesuai beban kerja serta standar ketenagaan dan menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan perencanaan berbasis data valid, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, sekaligus mengurangi kesenjangan tenaga medis di lapangan. (Shanty Sang)
