politik

Pelayanan Perekaman

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika melakukan jemput bola pelayanan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran (AK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Selasa hingga Rabu (21-22/10/2026) adalah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik yang inklusif.

Kepala Dinas Dukcapil, Slamet Sutejo mengatakan, pihaknya melakukan pelayanan selama dua hari di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Pada pelayanan tersebut Dukcapil melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Sekolah Rakyat.

Pelayanan yang dilakukan dengan maksud untuk menyamakan data adminduk dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing anak.

“Jadi kami lakukan lagi pengecekan atau validasi data antara data kependudukan dengan data Dapodiknya. Memang ada yang memiliki data tapi kebanyakan siswa ini tinggalnya di pedalaman, sehingga pengecekan ini baik dilakukan,” kata Slamet saat ditemui di Kantor Dukcapil, Rabu (22/10/2025).

Slamet menjelaskan, pelayanan dilakukan pada jenjang SMP dan SMA, dengan rincian penerbitan identitas yakni, perekaman KTP sebanyak 12 siswa, cetak KTP elektronik 12 siswa, akte kelahiran 5 siswa, kartu keluarga (KK) 5 siswa dan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 12 pencetakan.

“Jadi tadi ada yang kita terbitkan KIAnya, kemudian SMA yang sudah berumur 17 tahun kami lakukan perekaman KTP elektronik. Ada juga yang menerbitkan akte kelahiran, mungkin aktenya ada tapi di kampung,” jelas Slamet.

Ia mengungkapkan, pelayanan yang diberikan Ducapil merupakan wujud komitmen dari Pemkab Mimika untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sehingga data kependudukan di Mimika semakin baik dan akurat.

“Ini bukti bahwa Pemkab Mimika melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hal ini kita lakukan juga agar identitas kependudukan masyarakat lebih baik dan akurat,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika saat memimpin doa di apel pagi

MIMIKA, BM

Salah satu visi misi Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di masa pemerintahan mereka adalah melakukan reformasi birokrasi.

Dan salah satu hal mendasar yang terus menjadi perhatian keduanya dalam mereformasi bierokrasi adalah disiplin pegawai dimana kerapian termasuk didalamnya.

Terkait hal ini, Wakil Bupati Emanuel Kemong mengatakan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPTK) dilingkup Pemda Mimika mulai terlihat disiplin.

Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan hal ini saat memimpin apel pagi di lapangan Sentra Pemerintahan SP3, Senin (20/10/2025.

“Saya dengan bupati selalu ingatkan untuk kita terus disiplin dan hari ini saya lihat sudah ada kerapian. Kedisiplinan sudah semakin baik dan kami berharap capaian itu dapat ditingkatkan dan dipertahankan agar semakin lebih baik lagi,” ungkapnya.

Menurut Wabup Kemong, Ia dan Bupati John juga merasakan bahwa pemerintahan sudah berjalan baik, dan sejauh ini semua bertanggungjawab sesuai tugas masing-masing.

“Terima kasih untuk semua pimpinan OPD yang terus memberikan perhatian terutama berkaitan dengan apel setiap hari di OPD masing-masing,” ujarnya.

Wabup juga menambahkan bahwa kedisiplinan kerja harus juga ditunjang dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Melayani masyarakat adalah tugas kita. Ada sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Diharapkan pelayanan kita semakin baik walaupun kondisi keuangan saat ini mengalami penurunan tapi kami harap tidak mempengaruhi pelayanan di kantor,” jelasnya. (Ronald R)

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare (baju biru)

MIMIKA, BM

Hampir tujuh bulan sudah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Mimika dijalankan oleh Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan JOEL memberikan penilaian positif terhadap kinerja pasangan ini.

Menurutnya, pemerintahan ini secara perlahan telah memberikan banyak perubahan terutama dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki administrasi kepegawaian.

“Bapa Bupati dan Wakil Bupati membagi tugas dan peran dengan sangat baik untuk mengimbangi dan melihat dari dekat banyak aspek dalam sektor pembangunan,” katanya kepada media ini Rabu (15/10/2025) di Kampung Manasari.

Menurutnya, selain hubungan kerjasama dan sinergitas antara keduanya terjalin dengan sangat luar biasa, keduanya juga sering turun langsung ke masyarakat.

“Dan ini keinginan masyarakat. Ini baru asli, turun langsung, lihat dan datang ke masyarakat. Luar biasa. Saya beri apresiasi untuk bupati dan wakil bupati,” ungkapnya.

Ia menilai kepemimpinan ini satu komando sehingga apa yang menjadi visi dan misi pasangan JOEL mulai ditransformasikan dengan baik oleh OPD secara perlahan.

“Harapan kami supaya bapak bupati bisa datang langsung ke Manasari dan pesisir lainnya sampai Potowaiburu. Sebagai tim pemenangan saya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan tanpa batas buat pemerintahan JOEL,” ungkapnya.

Gerry mengatakan pemerintahan JOEL barulah seumur jagung sehingga ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kerja Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

“Saya juga harap semua OPD bekerja dengan sepenuh hati seperti yang sudah ditunjukkan oleh bupati dan wakil bupati dengan selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat baik di kota, pesisir maupun pegunungan,” harapnya.

Ketika ditanya tentang rolling, Gery Okoare menuturkan bahwa hal ini harus dilakukan karena sistem birokrasi pemerintahan saat ini masih dalam proses peralihan dan perbaikan.

Ia meyakini bahwa rolling nanti tujuannya adalah untuk mereformasi birokrasi dan tentunya akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Artinya pasangan JOEL akan menempatkan pegawai sesuai dengan kepangkatan dan golongannya.

“Bapak bupati dan wakil bupati harus lihat baik-baik, masa guru SD jadi camat ini?! Ini tidak masuk akal. Saya percaya bupati tahu itu karena beliau orang birokrasi. Yang tidak mampu kerja harus digeser. Cari orang yang kerja dengan hati untuk melayani masyarakat,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)