Politik & Pemerintahan

Musnahkan Ribuan KTP Invalid : Dukcapil, KPU Dan Bawaslu Mimika Nyatakan Komitmen Dukung Transparansi Pemilu 2024

Dukcapil Mimika bersama KPUD dan Bawaslu memusnahkan 3.750 keping KTP di Kantor Dukcapil Mimika, Rabu (3/8/2022)

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama KPUD dan Bawaslu Mimika menyatakan komitmen mereka dalam mendukung transparansi Pemilu 2024 dengan cara memusnahkan ribuan KTP.

3.750 keping KTP yang dimusnahkan pada Rabu (3/8/2022) adalah KTP rusak dan invalid.

Kepala Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo kepada media menjelaskan, yang dimusnahkan adalah KTP yang pemiliknya sudah berpindah domisili dan tidak berlaku lagi serta KTP jaman dulu yang masih manual.

"Tujuannya untuk mewujudkan transparansi dalam proses Pemilu di tahun 2024 nanti karena tahapan Pemilu sudah mulai berjalan sehingga dokumen seperti itu harus dimusnahkan. Kita hindari jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu," ungkapnya.

Slamet menuturkan bahwa pemusnahan yang dilakukan ini bukanlah kali pertama karena setiap bulan pihaknya mengumpulkan data invalid kemudian dimusnahkan.

"Setiap bulan kami lakukan ini. Kita kumpulkan data-data tidak valid dari semua loket pelayanan di Dukcapil, distrik, kecamatan dan kampung. Kita rutin lakukan pemusnahan tiap bulan," ungkapnya.

Selain 3.750 keping KTP, 574 Kartu Identitas Anak juga dimusnahkan walau tidak ada kaitannya dengan daftar pemilih untuk 2024 nanti.

Slamet menegaskan bahwa Dukcapil Mimika mendukung proses demokratisasi di Kabupaten Mimika sehingga Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan adil, bermartabat, jujur serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

"Kami juga mendukung penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pencermatan data pada setiap sebulan sekali bersama Bawaslu dan KPUD. Data yang sudah ada atau diupdate di KPUD senantiasa kita lakukan sinkronisasi dengan data yang ada di Dukcapil," ucap Slamet.

Sementara itu, Ketua KPUD Indra Ebang Ola mengatakan kegiatan pemusnahan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk melindungi dan menjaga kevalidan data pemilih.

"Kita mau supaya data daftar pemilih kita di pemilu 2024 betul-betul berkualitas sehingga proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kita optimistis bahwa ke depan akan lebih tertib pada saat hari pencoblosan nanti," katanya.

"Karena pemilihan kali ini dilakukan berdasarkan KTP yang berbasis elektronik maka ini adalah upaya untuk mendukung apa yang sudah lakukan bersama antara Dukcapil, KPUD dan Bawaslu," ujarnya melanjutkan.

Indra berharap ke depan setiap orang yaang menggunakan hak suara adalah yang betul-betul terdaftar dalam data pemilih dan tentunya telah memiliki KTP elektronik.

"Sehingga nantinya persoalan mengenai data pemilih itu dapat diminimalisir. Dan betul betul berkualitas. Kami juga memberikan apresiasi kepada Dukcapil yang telah melakukan upaya perekaman," ucap Indra.

"Kita berharap bahwa semua penduduk kita yang ada di Kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat terakomodir pada saat hari pencoblosan nanti," pungkasnya. (Ade)

Kominfo Mulai Lakukan Inovasi Baru Guna Meningkatkan Pelayanan Publik

Kepala Dinas Kominfo, Hilar Limbong Allo

MIMIKA, BM

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mimika sedang berupaya melakukan inovasi baru dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan layanan publik.

Selain menggenjot PAD dari videotron dan melaukan penarikan retribusi menara telekomunikasi atau BTS, Diskominfo pada tahun ini juga akan memasang wifi gratis di lima tempat umum.

Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan biaya membeli kouta paket internet.

Beberapa tempat yang diprioritaskan sebagai langka awal pemasangan wifi gratis diantaranya lapangan sentra pemerintahan SP3, Kampus Universitas Timika (UTI) Pasar Sentral Timika, Jemaat Marthen Luther Kingmi di Mile 32, dan kampus Universitas Timika (UTI) Jalan Baru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo, Hilar Limbong Allo kepada awak media, Selasa (2/8/2022).

Hilar menargetkan pemasangan wifi di lapangan Puspem dilakukan sebelum HUT RI agar masyarakat bisa menyaksikan upacara secara live di videotron yang sudah terpasang.

“Mudah-mudahan di 17 Agustus ini sudah dipasang. Mereka sudah telepon saya dimana titiknya,” ujarnya.

Alasan pihaknya memilih pemasangan wifi di kampus UTI adalah karena kampus yang beralamat di Jalan Baru itu didominasi oleh mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).

“Ini untuk membantu mereka. Tapi rencana di kampus UTI ini kami belum komunikasikan dengan pihak kampus, namun dalam waktu dekat kami akan sampaikan rencana ini," ujarnya.

Dijelaskan, jaringan wifi yang akan digunakan adalah teknologi fiber optik. Teknologi ini memberikan layanan internet berkecepatan tinggi yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca.

“Kami targetkan tahun ini. Kami berharap besar pada PT Lintas Arta sebagai perusahaan yang menjalankan program ini,” ungkapnya. (Shanty

Diskominfo Mimika Gelar Seminar Statistik Sektoral : Pentingnya Peranan Data Dan Informasi Dalam Pemerintahan

Foto bersama para peserta kegiatan

MIMIKA, BM

Guna mewujudkan satu data Indonesia dan penyajian data yang valid khususnya statistik lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor lainnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mimika menggelar Seminar Statistik Sektoral. 

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (2/8/2022) dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais.

Dumais dalam sambutannya mengatakan, di era digital saat ini, masyarakat dituntut untuk semakin maju dan cerdas dalam melihat dan menganalisa data yang berkembang di masyarakat.

Di pemerintahan, statistik mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya untuk perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik dapat di gunakan untuk mengetahui kecendurungan (trend) yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

"Dengan data -data yang ada dalam statistik sektoral, pemerintah akan lebih muda untuk mengambil suatu kebijakan," Tutur Paulus.

Sebagai contoh, data tentang kependudukan mencakup struktur penduduk dan populasi usia sekolah yang ada dalam sistem persekolahan. Termasuk struktur angkatan kerja yang berdasarkan kategori kerja dan pendidikan.

"Data ini diperlukan untuk menentukan cakupan populasi yang perlu mendapat kesempatan pendidikan dalam kaitannya dengan kebutuhan pada berbagai sektor pembangunan, dengan mengetahui jumlah penduduk usia 7-12 tahun maka pemerintah dapat memperkirakan berapa kebutuhan sekolah dasar yang harus disediakan mengingat usia tersebut adalah usia sekolah dasar,"Ujarnya.

Dikatakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi statistik sektoral.

Menurutnya, banyak sekali data sektoral bersumber dari OPD yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Sebagai contoh di bidang pertanian, untuk menentukan pola tanam diperlukan mengenai data suhu, kelembaban udara dan curah hujan. Begitu juga dengan data pendidikan, misalnya mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru untuk mengetahui bagaimana rasio kebutuhan guru terhadap ketersediaan sekolah dan murid.

Lainnya, data kesehatan misalnya mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah bayi lahir, jumlah ibu hamil, jumlah kasus penyakit, jumlah klinik, peseta KB dan pasangan usia subur, serta masih banyak data-data sektoral lainnya.

"Saya rharap, dengan di terbitkannya buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan kita mengenai statistik sektoral, juga pembangunan di Kabupaten Mimika bisa tepat sasaran dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas khususnya di Mimika,"Ungkapnya.

Ketua Panitia Orpa Solossa dalam laporannya mengatakan, data statistik yang tersaji melalui buku statistik sektoral kiranya dapat memberikan gambaran representatif mengenai kemajuan pembangunan yang terjadi di Mimika.

"Karena itu diharapkan agar data dan informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai perubahan yang terjadi di setiap sektor kehidupan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan maupun untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan," tutupnya. (Shanty)

Top