kesehatan

Warga Mimika yang mau divaksin, mengantre menunggu nama mereka dipanggil

MIMIKA, BM

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-75 Tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia melakukan Gerakan Serbuan Vaksinasi Nasional.

Pada hari ini, Sabtu (26/6) TNI-Polri secara nasional melakukan vaksinasi terhadap satu juta masyarakat Indonesia di 34 Polda. Untuk Kabupaten Mimika, vaksinasi hari ini dilakukan di enam tempat.

Kepada wartawan di Rumkitbang, Kapolres AKBP I Gusti Gde Era Adhinata dan Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Yoga Cahya Prasetya bersama Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra menjelaskan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada momen ini, Kapolres Era mengawali dengan menyampaikan permintaan maaf kepada warga Timika karena vaksin yang disediakan tidak sebanyak jumlah warga yang mau divaksin.

"Saya sampaikan permintaan maaf khususnya kepada masyarakat Mimika karena ini di luar prediksi kami. Kami siapkan 1000 vaksin namun yang daftar lebih dari 4000 sehingga minggu depan kami akan lakukan vaksin lanjutan," ujarnya.

Guna mempersipakan kelanjutan vaksin pada pekan depan, TNI Polri dan Pemda Mimika akan melakukan evaluasi bersama guna pemantapan pelaksanaan giat ini.

"Untuk percepatan pendaftaran nanti kita akan lakukan secara manual maupun online. Hal ini kita lihat karena waktu yang banyak terbuang adalah saat pendaftaran. Nanti kita akan buat aplikasi online untuk masyarakat bisa mendaftar secara online," jelasnya.

Walau ketersediaan vaksin terbatas untuk hari ini namun Kapolres Era sangat mengapresiasi tingginya espektasi warga Timika untuk divaksin. Ini menunjukan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya vaksinasi.

"Saya merasa bangga karena kesdaran masyarakat Mimika terkait dengan vaksin Covid-19 sangat tinggi. Harapan kami seluruh masyarakat Mimika dapat diberikan vaksin secara baik untuk menghindari penyebaran virus yang lebih besar," ungkapnya.

Dandim 1710 Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya Prasetya juga memastikan bahwa vaksin serupa akan dilakukan pada minggu depan. Percepatan vaksin dilakukan untuk melindungi masyarakat.

"Apalagi kita ketahui bahwa varian delta yang sudah tersebar di beberapa daerah sangat mematikan sehingga kita perlu mempercepat proses vaksinasi," ujarnya.

Dandim berharap agar pada vaksinasi minggu depan nanti, warga Mimika yang belum divaksin agar mendaftarkan diri.

"Saya ajak seluruh masyarakat Mimika untuk datang vaksinasi tahap pertama dan kedua. Setiap orang yang melaksanakan vaksinasi sudah mempunyai antibody atau keamanan untuk diriya dari virus ini," harapnya.

Kepada masyarakat yang sudah divaksin, Dandim Yoga mengingatkan agar tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan tinggal di rumah jika tidak ada kesibukan di luar rumah.

Kapolres, Dandim, Kadinkes dan sejumlah pimpinan TNI Polri melakukan salam presisi

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan, kolaborasi vaksinasi yang dilakukan oleh TNI Polri dan Pemda Mimika akan menjadi role model pemerintah daerah dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

"Ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik sebagai inisiasi bersama dalam melakukan percepatan vaksinasi covid-19," ujarnya.

Ia mengatakan, kasus Covid di pulau Jawa semakin meningkat sehingga perlu ada respon yang cepat untuk Mimika. Ia juga meminta warga Mimika untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti instruksi pemerintah.

"Salah satu hal atau intervensi dalam penyebaran Covid-19 adalah pelaksanaan vaksinasi. Dalam enam bulan terakhir percepatan vaksinansi di Mimika berjalan sangat baik. Momennya di hari ini kita mendapat role model bagaimana kita inisiasi antar institusi pemda, polri dan TNI," ungkapnya.

Melalui pola harmonisasi lintas sektor ini, Ubra mengatakan mereka akan mempercepat vaksinasi ini di Kabupaten Mimika dimulai pada minggu depan.

"Karena di bulan Juli ada rencana pembelajaran tatap muka. Selain itu ada tes even PON. Kemudian September nanti penyelenggaraan PON dan nanti Pesparawi, sehingga kita perlu antisipasi dari sekarang," jelasnya.

Terkait virus Covid-19 varian baru atau dikenal dengan delta, Reynold mengatakan hingga Jumat kemarin, belum ditemukan ada di Papua termasuk Mimika.

"Syukur karena kemarin laporan dari Kadinkes provinsi untuk varian delta berdasarkan hasil penelitian dari Litbang kesehatan Papua belum ada tapi kita tinggal menunggu waktu sehingga kita harus percepat proses vaksinasi," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pada jumat kemarin, tim Dinkes Provinsi Papua mewakili Satgas Covid-19 Papua datang ke Timika untuk pertama kali guna melihat respon kesiapan Dinkes dan seluruh unsur dalam Satgas Covid-19 di Mimika.

Dalam kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang direkomendasikan Dinkes Mimika. Pertama, adalah percepatan vaksinasi di Mimika terutama pada ruang publik. Kedua, perlua adanya langka kongkeit terhadap pelaku perjalanan.

"Kami mengusulkan agar semua tempat yang melayani masyarakat termasuk toko-toko, karyawan dan pemiliknya wajib divaksin," ungkapnya.

Bukan hanya karyawan toko namun karyawan warung makan, hingga sopir angkutan umum juga wajib diberikan vaksin.

"Harus divaksin, jika tidak maka semestinya tidak boleh beroperasi. Kami juga ingin agar ada langka kongkrit terhadap pelaku perjalanan karena pola kita dan provinsi sama," terangnya.

Walau virus varian baru kini telah tersebar di pulau jawa namun penerbangan tidak boleh ditutup namun yang masuk ke Timika atau bepergian ke luar Timika, harus memiliki barcode resmi yang tercatat di dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten dan kota termasuk di kementerian.

"Barcode ini nanti akan terdaftar dan terkoneksi dengan eHAC jadi siapapun yang bergerak keluar maupun masuk harus kita ketahui hasil swab dan vaksinnya," tegasnya. (Ronald)

Foto bersama usai penandatangan kerjasama

MIMIKA, BM

Yayasan Charitas Timika Papua (YCTP) bekerjsama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menandatangani naskah kerjasama untuk pengelolaan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dalam skema pendanaan kapitasi.

YCTP mendaftarkan 10.000 masyarakat 7 suku yang berdomisili di Mimika untuk menjadi anggota BPJS dengan kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Ardiansyah dengan Kepala Klinik Mitra Masyarakat, dr Maurits Okoserai yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (23/6).

Kerjasama ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat 7 suku yang bisa memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Wakil Ketua YCTP, Hans Magal mengatakan, dengan bertambahnya 10.000 peserta maka masyarakat 7 suku yang berdomisili di Mimika dan telah terdaftar ke BPJS Kesehatan kini menjadi 44.000 an orang dengan berbagai kategori kepesertaan.

Menurut Hans, 10.000 peserta yang didaftarkan adalah hasil dari verifikasi dan pemadanan database antara RSMM, YPMAK dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa mereka semua adalah penerima manfaat dana kemitraan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Kerjasama ini melengkapi kerjasama sebelumnya yang telah terjalin antara kedua belah pihak sejak 15 Desember 2018 dalam penerapan dengan tarif INACBGs di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dengan penjaminan BPJS.

"Dengan kerjasama ini, Klinik Mitra Masyarakat akan secara rutin mendapatkan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan sesuai dengan kuota awal yang didaftarkan dan akan secara berangsur-angsur ditingkatkan seiring dengan membaiknya sistem pelayanan yang ada di KMM/RSMM," tutur Hans.

Manajer Eksternal Corpcom PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga mengatakan, penandatangan kerjasama ini merupakan momen yang sangat baik dan perlu diapresiasi.

Menurutnya semua pihak telah mewujudkan komitmen bersama dalam pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang sudah berjalan 20 tahun lamanya.

Kerry berharap, mitra-mitra YPMAK lainnya untuk memastikan efektifitas pengelolaan dana kemitraan terhadap penerima manfaat dengan bersinergi antar mitra untuk terus mendukung program-program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya.

"Komitmen ini terjadi, karena kita semua memiliki satu pemikiran bahwa pelayanan kesehatan sangatlah penting. Oleh karena itu, ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan sinergitas,” tambah Kerry.

Ia mengatakan, PTFI sangat menyambut baik upaya YPMAK yang telah mendorong YCTP selaku mitra untuk mengintegrasikan layanan kesehatan di KMM dan RSMM dengan JKN-KIS. Tujuannya guna menjamin keberlanjutan program, tanpa terus bergantung pada dana kemitraan.

Katanya, apa yang dilakukan oleh YCTP ini harus dicontohi mitra YPMAK lainnya dengan terus memastikan keefektifitan pengelolaan dana kemitraan terhadap penerima manfaat.

Selain itu diharapkan terus bersinergi antar mitra untuk terus mendukung program-program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lalainnya.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pusat David Bangun mengatakan, dengan adanya kerjasama ini maka masyarakat 7 suku yang telah terdaftar kini sudah dapat menikmati manfaat JKN-KIS bukan saja di KMM/RSMM tetapi juga di semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS di seluruh nusantara.

Angka kepesertaan ini akan diupayakan terus bertambah hingga seluruh masyarakat 7 suku tanpa terkecuali dapat menikmati JKN-KIS.

Selain itu, masyarakat umum yang ada di Mimika yang telah menjadi peserta BPJS juga dapat menikmati JKN-KIS di KMM/RSMM.

"Jadi amat jelas bahwa kerja sama ini amat menguntungkan bagi masyarakat umum dan juga bagi pengelola KMM/RSMM, sedangkan bagi BPJS Kesehatan sendiri semakin memperluas jangkauan kemitraannya sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan penerapan JKN-KIS," ungkapnya.

Terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan, Sejak tahun 2017 silam target universal health covarage atau UHC oleh Pemda Mimika telah dicapai dan sudah memasuki tahun keempat.

"Sebagaimana kita ketahui selama lebih dari setahun pandemi covid 19 berdampak pada semua tataran pembangunan termasuk pembiayaan kesehatan sehingga untuk tahun 2021 ini capaian UHT pun mengalami dinamika, namun bersama mitra pemerintah yaitu PTFI dan YPMAK kembali berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan bagi penduduk asli Mimika," tutur Reynold.

Dengan memastikan seluruh penduduk Mimika yang berjumlah 311.696 jiwa terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, maka pemerintah Kabupaten Mimika bersama PTFI dan YPMAK telah mewujudkan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkeadilan sesuai prinsip dasar dari BPJS Kesehatan.

Berkat kerja sama dengan kemitraan ini pengelolaan dana BPJS Kesehatan baik kapitasi maupun Ina CBG's dikelola secara transparan dan akuntabel.

Selain itu secara berkala mendapat perhatian pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Provinsi Papua maupun BPKP Provinsi Papua sehingga memberikan Efek perbaikan pengelolaan pendanaan dan juga mutu kinerja para pelayanan kesehatan terhadap Peserta BPJS.

"Tahun ini Pemda Mimika akan menghasilkan suatu regulasi terkait kepesertaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk mempertahankan capaian di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, David Bangun, Direktur Teknologi Informasi, Edwin Aristiawan, Dewan Pengawas, Siruaya Utamawan dan Tenaga Ahli Dewas, Indra serta Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta, Cecep Falah.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Perluasan Non PBI, Mijiatin, Deputi Direksk Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan, Manager Eksternal Corporate Communication, Kerry Yarangga, Kepala Dinkes, Reynold Ubra, Wakil Ketua YCTP, Hans Magal dan Wakil Direktur YPMAK, Johan Wambrauw.  (Shanty)

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Pada 2016, Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan kasus malaria tertinggi yang berkontribusi terhadap 30 persen kasus malaria di Indonesia.

Namun secara perlahan pertumbuhan kasus malaria di Mimika dapat ditekan sehingga Mimika kini berada pada posisi ketiga di Provinsi Papua di bawah Sarmi dan Kerom untuk kasus malaria tertinggi.

Walau merupakan daerah endemis malaria, ternyata ada wilayah di Mimika yang telah bebas atau eliminasi malaria.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold R Ubra menyebutkan bahwa wilayah Kelurahan Kuala Kencana, Banti dan Kampung Amamapare serta wilayah pesisir bebas dari malaria.

Beberapa wilayah ini bebas dari malaria karena tidak ada ruang nyamuk berinduk. Bahkan berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2018, beberapa wilayah ini kasus malarianya nol atau tidak ada warga yang terkena malaria dalam setahun.

"Kalau kita lihat di Kuala Kencana tidak ada karena genangan air sudah dikendalikan, hutan tetap ada, dan masyarakat tidak melakukan aktifitas di luar rumah pada malam hari," tutur Kadinkes Mimika, Reynold Ubra kepada BM.

Reynold mengatakan, keadaan ini juga sama halnya dengan wilayah di pesisir. Peluangnya kecil karena ekosistem nyamuk di wilayah pesisir masih banyak hutan sehingga nyamuk tidak akan terbang ke rumah karena tempat hidup ekosistemnya ada.

"Nyamuk hanya masuk ke rumah jika di sekeliling rumah itu ada genangan air ataupun sampah plastik yang menampung air sehingga bertelur dan jadi tempat istirahat nyamuk," kata Reynold.

Kondisi ini berbeda dengan di wilayah kota. Di Kota Timika khususnya, terdapat banyak genangan air. Selain itu tidak adanya ekosistem nyamuk apalagi tidak ada hutan sehingga nyamuk melakukan migrasi untuk bertahan hidup dengan mencari tempat yang ada genangan air dan tempat sampah.

Sementara untuk kasus malaria di Banti merupakan kasus malaria impor karena riwayat perjalanan masyarakat ke Timika.

"Dari Timika tidak mempunyai gejala malaria namun sampai di kampung barulah ada gejala malaria tetapi bukan didapatkan di Kampung Banti namun karena riwayat impor itu," ujarnya.

Reynold menjelaskan, infeksi malaria terjadi karena adanya transmisi lokal. Biasa terjadi karena aktifitas warga di luar rumah pada malam hari.

"Jadi polanya sama, kalau masyarakat ada aktifitas di luar rumah pada malam hari baik di Kota Timika maupun di pinggiran Kota Timika sama. Disitulah potensi mereka mendapat gigitan nyamuk malaria," ungkapnya.

Secara data, Reynold mengatakan sistem pelaporan kasus malaria di Mimika pelaporannya dilakukan secara elektronik (assesment). Pelaporan dari klinik dilakukan melalui W2.

"Kami sudah coba memperbaiki dari tahun 2008, 2009 Dinas Kesehatan bersama YPKMP melakukan bagaimana pencatatan pelaporan yang terpadu dan berkelanjutan. Memang dari ceklist kami ada klinik atau rumah sakit swasta yang sudah ikut melaporkan tetapi juga ada fasilitas kesehatan swasta yang belum melaporkan," ungkapnya.

Dikatakan, dari 23 fasilitas kesehatan puskesmas, RSUD, RSMM dan beberapa fasilitas kesehatan swasta lainnya di Mimika, RS Kasih Herlina, Klinik Kuala Kencana, RS Tembagapura sudah melakukan pelaporan kasus secara elektronik dan langsung terkonek ke Kementerian Kesehatan. (Shanty)