kesehatan

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Menjaga Kesehatan Reproduksi sangat penting terutama bagi remaja, sebab masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah mengikuti semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Kesehatan reproduksi bukan saja untuk remaja putri tetapi juga bagi remaja putra. Remaja putra juga harus mengetahui dan mengerti cara hidup yang sehat dengan reproduksi yang sehat, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah yang bisa merugikan diri remaja itu sendiri.

Oleh sebab itu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Mimika melalui Pokja IV menggelar sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja gereja, masjid, Budha dan Hindu.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (14/11/2022) dibuka secara resmi oleh Staf Alhi Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Mimika, Maria Rettob.

Dalam sosialisasi ini TP PKK menghadirkan narasumber Dokter Leonard Pardede yang adalah Ketua IDI Mimika.

Staf Alhi Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Mimika, Maria Rettob dalam sambutannya mengatakan, usia remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan yang terjadi baik secara fisik, psikologis maupun sosial.

"Sejalan dengan perkembangannya remaja mulai bereksplorasi dengan diri, nilai-nilai identitas peran dan perilakunya. Pengaruh informasi global yang semakin mudah diakses justru memancing anak dan remaja untuk mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang, perkelahian antara remaja atau tawuran,"kata Maria.

Pada akhirnya, kata Maria, secara kumulatif kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang beresiko tinggi.

Hal ini karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan reproduksi.

Menurutnya, agar masa peralihan menjadi remaja lebih berkualitas, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kesehatan.

Edukasi yang diberikan diantaranya tentang cara perawatan organ reproduksi, perkembangan remaja saat pubertas, edukasi tentang pornografi danbedukasi tentang kehamilan tidak diinginkan.

"Selain itu edukasi juga tentang aborsi, edukasi kesehatan tentang HIV dan Aids dan infeksi menular seksual serta iritasi kesehatan tentang pendewasaan usia pernikahan dengan melibatkan peran pemerintah orang tua dan juga per grup," ujarnya.

Dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja sehingga dapat meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya masalah kesehatan reproduksi dan menekan angka kejadian kasus-kasus Kesehatan Reproduksi Remaja.

Dikatakan, saat ini pemerintah berupaya melakukan edukasi kesehatan bagi remaja khususnya pada dampak kehamilan dan aborsi yang tidak dijinkan serta penyakit lainnya seperti HIV.

"Banyak anak-anak menikah di usia dini. Jangan menikah dulu kalau masih sekolah apalagi usia perkawinan ideal untuk wanita adalah 20 tahun," ujarnya.

Ia menyebut, kegiatan ini positif dimana dirinya mengapresiasi tim penggerak PKK dan pengurus karena remaja adalah masa depan bangsa.

"Kalian adalah masa depan bangsa yang akan membangun Mimika ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisai, Carolina Heatubun mengatakan saat ini Indonesia banyak permasalahan dan tantangan dalam upaya pelayanan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi.

Menurut laporan keterangan HIV-AIDS triwulan IV tahun 2018 persentasi HIV tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun dikisaran 69,6 persen diikuti kelompok usia 20-24 tahun dikisaran 15,6 persen.

Bahkan, pernikahan dan kehamilan remaja cukup tinggi dan menurut SDKI tahun 2017 sebanyak 7 persen perempuan usia 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sudah melahirkan anak pertama.

"Sedangkan angka fersilitas kelompok umur 15-19 tahun sebesar 36 sampai 1000," ucapnya.

Lanjutnya, berdasarkan Riskesdas tahun 2018 kekurangan energi kronis pada ibu hamil sebesar 17,3 persen dan diantaranya, perempuan usia 15-19 tahun yaitu sebesar 33,5 pesen.

"Upaya untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi harus dilaksanakan bukan hanya setelah terjadi kehamilan tetapi juga harus dilaksanakan sejak masa remaja, calon pengantin dan wanita usia subur," kata Carolina.

Adapun, tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja atau pemuda di Mimika dalam kesehatan reproduksi, mmberikan edukasi bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya.

Lainnya, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya dan meningkatkan hak dan tanggungjawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan, serta meningkatkan hak dan tanggungjawab sosial pria akibat dari prilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anaknya.

"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran remaja akan pentingnya masalah kesehatan reproduksi remaja," ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Puskesmas Pembantu Kampung Amamapare, Lucia Wamang

MIMIKA, BM

Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Amamapare, Lucia Wamang, menilai bahwa sarana prasarana di tempat ia bekerja saat ini masih jauh dari kata layak.

Hal itu, kata Lucia, dikarenakan kondisi fasilitas di Pustu Amamapare masih terdapat banyak kekurangan, mulai dari kurangnya persediaan air bersih, tidak ada ruang bersalin hingga tempat tinggal bagi para tenaga kesehatan yang tidak disediakan.

"Banyak sekali kekurangan. Seharusnya fasilitas Puskesmas Pembantu dia tidak beda-beda jauh dari Puskesmas Induk yang ada di satu wilayah kerja. Harus ada ruang bersalin juga, sarana yang mereka bangun ini tidak sesuai, tidak memenuhi standar," ujar Lucia kepada wartawan di Kampung Amamapare, Kamis (10/11) kemarin.

Lucia mengungkapkan, selama ini para petugas kesehatan tidak dapat melayani secara maksimal karena tidak memiliki tempat tinggal.

"Di sini tidak ada petugas yang menginap. Kita pulang pergi dengan mengeluarkan ongkos BBM lagi. Kalaupun menginap, kita tidur baku tindis dengan obat-obat yang ditaruh di situ karena ruangannya terlalu kecil dan sempit," jelasnya.

Di samping itu, lanjut Lucia, sering juga ada pasien ibu hamil yang terpaksa harus melahirkan di rumah akibat tidak adanya ruang bersalin yang disediakan di Pustu Amamapare.

"Jadi ibu hamil melahirkan di rumah, tidak di Pustu. Itu yang jadi kendala karena sebenarnya tidak boleh di rumah, harus di Pustu. Tapi bagaimana, keadaannya sekarang seperti ini. Di Pustu itu juga dorang ada bikin bangun baru yang disebelah itu, tapi malah batu-batunya ditaruh di jembatan. Akhirnya jembatannya miring ke bawah," keluhnya.

Adapun persediaan air bersih yang kata Lucia masih sangat terbatas bahkan kurang. Selama ini mereka hanya mengandalkan air hujan.

"Tapi kalau tidak ada hujan kan setengah mati kita untuk dapatkan air," tandasnya.

Persoalan-persoalan seperti itulah yang menurut Lucia membuat mereka tidak dapat menetap di Kampung Amamapare untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Padahal Lucia menilai bahwa masyarakat di Kampung Amamapare sesungguhnya senang berobat di Pustu, terlebih para ibu hamil, hanya saja fasilitas di situ masih kurang mendukung.

Oleh sebab itu, Lucia sangat berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas berupa tempat tinggal bagi tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.

"Rumah bagi petugas harusnya ada sendiri, dan juga pondok bersalinnya. Seingat saya dulu ada perumahan petugas, tapi itu sudah lama waktu masih bergabung dengan Kabupaten Fak-fak. Jadi bangunannya sekarang sudah rusak, tidak memenuhi standar lagi. Kalau nantinya di bangun, harus agak tinggi agar air tidak masuk ketika terjadi air pasang karena itu bisa menimbulkan penyakit kulit juga," pungkasnya. (Endi Langobelen)

Foto bersama usai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja 2023

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura telah menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tahun 2023.

Penandatangan ini sebagai upaya memperkuat komitmen dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat khususnya di kabupaten Mimika.

Penandatangan tersebut dilakukan antara Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Kepala BPJS Kantor Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah di Hotel Aston Jayapura, Rabu (09/11/2022).

Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob pada kesempatan itu mengatakan Pemda Mimika terus berkomitmen untuk mencapai cakupan UHC 100 persen penduduk terdaftar JKN-KIS dengan penambahan peserta sebanyak 30.000 jiwa melalui PBPU Pemda atau Jaminan Kesehatan Daerah.

Dirinya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pihak BPJS Kesehatan dengan bersinergi bersama dinas kesehatan, Rumah Sakit dan OPD terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Mimika.

Ia menilai dalam pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

“Dengan adanya program JKN-KIS semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya di bidang Kesehatan di Mimika dan fasilitas pelayanan kesehatan di Mimika semakin meningkat dengan fasilitas yang memadai dan didukung fasilitas digital seperti antrian online, mobile JKN dan fasilitas lainnya”ujarnya.

Plt Bupati John berharap kedepan masyarakat lebih dimudahkan dalam proses mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hendaknya dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat, seperti dalam pemanfaatan kepesertaannya sebagai peserta JKN-KIS.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah melalui rilisnya yang diterima BeritaMimika.com, Kamis (10/11/2022) mengapresiasi dan berterimakasih kepada Bupati Mimika dan jajaran Pemda Kabupaten Mimika atas komitmen dalam pendaftaran 30.000 warga Kabupaten Mimika dan telah melakukan pertemuan dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tahun 2023 tersebut.

"Dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja BPJS Kesehatan ini, semoga bisa menambah semangat dan energi positif dalam melayani masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika," ungkapnya. (Shanty Sang)