Kesehatan

Dinkes Mimika Upayakan Peserta BPJS Bisa Mengakses Semua Faskes


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika sedang mengupayakan semua peserta BPJS Kesehatan bisa mengakses semua fasilitas kesehatan (faskes).

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan upaya itu dilakukan agar para peserta BPJS tidak lagi terbatasi dan terhambat oleh faskes itu sendiri.

"Minggu depan hari rabu kami akan duduk untuk melakukan validasi peserta BPJS. Rencana kami peserta BPJS nantinya bisa mengakses semua faskes," ujar saat diwawancarai di Oriental Resto, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua Tengah, Jumat (3/2/2023).

Menurut Reynold, nantinya hal itu dilakukan secara berjenjang di seluruh Faskes Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, dokter praktek swasta atau mandiri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Intinya seluruh jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan. Cuma yang membedakan yaitu secara berjenjang," kata Reynold.

"Sementara untuk pelayanan spesialistik nanti ya harus ada rujukan ke rumah sakit. Itu kecuali kondisi darurat sepeti kecelakaan kemudian ada kondisi gawat dan darurat yang harus mendapat pelayanan segera," jelasnya melanjutkan.

Di samping itu, Reynold mengungkapkan, di tahun 2023, Pemda Mimika sudah memjaminkan seluruh penduduk dalam pelayanan BPJS, yang mana itu dijamin oleh Pemerintah dari sumber pembiayaan dari APBN dan juga APBD.

"Baik dari APBN melalui PBI tapi juga dari APBD. Kalau APBD Mimika tahun ini kami kasih naik dari Rp12 miliar menjadi Rp15 miliar," ujarnya.

Reynol menambahkan seluruh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan akan mengintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional JKN-KIS.

"Hari ini JKN-KIS, kalau masyarakat akan berobat cukup masyarakat menunjukkan KTP," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kampung Mawokauw Jaya Berhasil Menekan Angka Stunting Di Wilayahnya "Mereka Lakukan Ini"

Kepala Kampung Edyson Rafra

MIMIKA, BM

Sejak tahun 2019 terdapat 200 lebih anak yang ada di Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania menderita stunting.

Tiga tahun berselang tepatnya pada Senin (6/2/2023) angka stunting ini turun drastis ke angka 13.

Kepada BeritaMimika Selasa (7/2/2023) di ruang kerjanya, Kepala Kampung Mawokauw Jaya Edyson Rafra mengungkap upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mencapaian luar biasa tersebut.

Edyson menuturkan, sejak tahun 2020 hingga 2021 sesuai permintaan dari dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK) dan petunjuk dari pusat, setiap kampung/desa di seluruh Indonesia wajib menyediakan anggaran untuk stunting.

“DPMK tetapkan 133 kampung mendapatkan alokasi anggaran dana desa sebesar Rp50juta per tahun,” ucapnya.

Lanjutnya, anggaran dana desa tersebut kemudian digunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting.

“Kita berdayakan kelompok TP-PKK dan Dkader posyandu. Kita serahkan anggaran ini untuk dimanfaatkan," ujarnya.

Untuk menekannya, setiap bulan dilakukan pendampingan setiap ada posyandu maupun pendampingan langsung kepada anak-anak di lingkungan.

"Jadi dari Rp50juta itu kita bagi ke 12 bulan," jelasnya.

Untuk pencegahan, pelaksanaan sosialisasi kepada remaja dan usia subur, ibu hamil dan kelompok keluarga yang anaknya berusia 0-2 tahun.

Selain itu menurut Edyson, pendampingan pemberian makanan tambahan (PMT) juga dilakukan di semua RT, termasuk saat giat posyandu.

“Ini juga merupakan bagian pencegahan dan penanganan. Kenapa anak stunting, itu juga karena pola hidup masyarakat yang kurang sehat,” ujarnya.

“Kita juga lakukan pembersihan lingkungan di setiap RT. Kita juga dapat bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2021 sebanyak 20 unit bak mandi cuci (mck), itu juga langkah pencegahan,” tambahnya.

Edyson menyebut belum melihat langsung program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Mimika guna penurunan angka stunting.

“Kita berusaha dengan anggaran yang terbatas. Kita bekerja sama dengan puskesmas Wania melalui psoyandu. Kita juga mengajak ahli gizi dari puskesmas Wania, bersama kader posyandu dan TP-PKK, kita berdayakan mereka. Ini karena peran aktif masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan angka stunting pada bulan Desember 2022 berjumlah 5, namun Senin (6/2/2023) angka naik menjadi 13. Hal ini berakibat karena tidak datang ke posyandu.

“Kami melakukan pendampingan di setiap kegiatan posyandu dengan memberikan PMT setiap bulan, akhirnya kami tidak hanya melaksanakan posyandu untuk kampung ini saja tetapi juga melayani Nawaripi, Kamoro Jaya dan Wonosari,” ungkapnya.

Edyson Rafra menghimbau kepada warga masyarakat untuk memastikan diri dalam kondisi yang sehat baik pada saat hamil maupun melahirkan dengan datang ke posyandu setiap bulan.

“Jagalah kebersihan lingkungan, karen ini salah satu faktor dari ada atau tidaknya stunting itu sendiri,” tandasnya. (Elfrida Sijabat)

Beri Perhatian Lebih, Tiga ODGJ Akan Dibawa Berobat Ke Jayapura

Tutur Plt Kepala Dinas Sosial Mimika, Andarias Nauw

MIMIKA, BM

Dinas Sosial Kabupaten Mimika menargetkan tiga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berobat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jayapura pada 2023.

Berdasarkan data ada sebanyak 62 ODGJ di Mimika dan 3 diantaranya sedang di rawat di Panti Rehabilitasi KM 7.

"Jadi yang 3 orang itu nanti kita siapkan untuk dikirim ke Rumah Sakit jiwa di Jayapura setelah APBD ini keluar nanti, " Tutur Plt Kepala Dinas Sosial Mimika, Andarias Nauw saat ditemui, Kamis (2/2/2023).

Andarias mengatakan, bahwa pihaknya akan secara bertahap mengambil para ODGJ untuk ditempatkan di Panti Rehabilitasi mengingat gedung tersebut tahun ini juga akan dilakukan renovasi.

"Mungkin untuk sementara ini 3 orang dulu yang akan dikirim ke Jayapura. Dan kami telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, karena untuk menangani ODGJ ini adalah petugas kesehatan, " jelasnya.

Lebih lanjut Andarias mengatakan, tugas Dinsos adalah membantu melatih keterampilan dan lainnya untuk meningkatkan ekonomi para ODGJ tersebut ketika telah pulih.

Katanya, yang menyembuhkan ODGJ adalah tugas tenaga kesehatan. Tahun 2024 mendatang, semua ODGJ di Mimika akan ditempatkan di panti Rehabilitasi KM 7 untuk proses berobat sampai tahap penyembuhan.

Selain itu, pihaknya juga sementara melakukan pendataan kepada para ODGJ dan memastikan semua data terkait administrasi kependudukan, agar bisa didaftarkan BPJS Kesehatan.

"Kita urus BPJS ini supaya mau dibawa ke Jayapura atau kemana saja sudah gampang, sehingga kita tinggal memperhatikan makan minumnya," Ungkapnya. (Shanty Sang)

Top