Kesehatan

Survei Penilaian Akreditasi RSUD Mimika Mulai Dilakukan LARS DHP


Secara simbolis Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, membuka kegiatan akreditasi RSUD Mimika dengan memukul tifa

MIMIKA, BM

Survei penilaian akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika mulai dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Jumat (14/4/2023).

Kegiatan survei lapangan yang akan berlangsung selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, di ruang rapat Edelweis, RSUD Mimika.

Dalam sambutannya, John menyampaikan bahwa penilaian akreditasi ini merupakan amanat dari UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Di dalam pasal 40 bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, setiap tiga tahun sekali, rumah sakit wajib mengikuti akreditasi rumah sakit yang dilakukan oleh lembaga independen," ujar John.

Ia berharap pelaksanaan penilaian akreditasi RSUD Mimika ini dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi kekurangan segera dipenuhi oleh pemerintah.

"Kita berharap, kita akan tetap mempertahankan hasil yang telah kita peroleh pada tahun 2018 Dengan akreditasi paripurna. Saya hadir di sini, karena saya mau rumah sakit ini tetap paripurna dan jadi lebih baik lagi," tuturnya.

Dikatakan bahwa pemerintah sebagai pemilik dari RSUD telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan seluruh pelayanan serta fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Yang penting bahwa RSUD Mimika ini menjadi rumah sakit yang unggulan dan menjadi tempat untuk seluruh orang Papua datang ke sini untuk berobat," kata John.

"Pelayanan kita, peningkatan mutu tetap menjadi perhatian pemerintah. Apa yang kurang tolong disampaikan, kami akan penuhi," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Antonius Pasulu, menjelaskan bahwa kreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan pada rumah sakit setelah dinilai oleh suatu Lembaga Independen Penyelenggaraan Akreditasi (LIPA).

"Sepanjang sejarah beroperasinya RSUD Mimika, sejak tahun 2008, telah dilakukan akreditasi rumah sakit sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 dengan hasil lulus tanpa syarat dan tahun 2018 hasil dengan lulus predikat paripurna," jelasnya.

Setelah tertunda dua tahun akibat pandemi COVID-19, lanjut Anton, hari ini RSUD Mimika melanjutkan proses akreditasi yang ketiga kalinya.

"Kami telah melakukan persiapan dan berupaya untuk kembali mendapat pengakuan atas pemenuhan standar sebagai mana standar yang telah ditentukan sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia," kata Anton.

Lebih lanjut Anton menyampaikan bahwa keseluruhan pelaksanaan survei akreditasi dilakukan secara bertahap, di mana pada tahap pertama adalah survei dokumen.

"Survei dokumen telah dilakukan secara daring pada hari selasa 11 april 2023, dan saat ini dilakukan survei lapangan selama dua hari tanggal 14-15 april 2023" ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Team Survei dari LARS-DHP, dr. Ety Retno Setyowati, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan akreditasi secara daring untuk melihat syarat dokumen.

"Dan kami melihat semuanya di RSUD Mimika ini luar biasa, terutama PMKP-nya karena ini adalah potret dari rumah sakit," ujarnya.

Untuk diketahui, PMKP adalah peningkatan mutu keselamatan pasien. Menurut dr. Ety, dengan adanya peningkatan, maka mutu rumah sakit serta keselamatan pasien akan selalu terjaga.

"Biasanya kalau di daerah Indonesia Timur itu PMKP-nya amburadul, ternyata di sini luar biasa. Ini menandakan bahwa walau kotanya di ujung Indonesia tetapi teman-teman di RSUD Mimika itu SDM-nya luar biasa," kata dr. Ety.

Dia menyampaikan bahwa di dalam survei lapangan ini, timnya akan melihat bagaimana penuntasan dokumen telah dilakukan benar.

"Hari ini dan besok, kami akan melihat apakah dokumennya sudah dituntaskan dengan benar oleh teman-teman yang ada di RSUD Mimika," tutupnya. (Endi Langobelen)

PMI Mimika Tingkatkan Kualitas Pelayanan Donor Darah Bagi Para Relawan

Jalannya kegiatan pelatihan

MIMIKA, BM

Sebanyak 40 relawan PMI mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pelayanan donor darah yang berlangsung di Kantor PMI Mimika, Kamis (25/5/2023).

Kegiatan ini digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika, Exeins Health Initiative (EHI) dan Pusat Riset BRIN.

Pelatihan ini mengusung tema "Capacity Building Kader dan Relawan Palang Merah Indonesia Mimika untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Donor Darah di Kabupaten Mimika, Papua".

Perwakilan LPPM ITB Dr.rer.nat Fifi Fitriyah Masduki mengatakan, proses transfusi darah merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan kesehatan modern yang jika digunakan dengan benar, atas indikasi dapat menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan.

Terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan darah yang berasal dari donor, diantaranya adalah keterbatasan stok di Bank Darah PMI maupun unit transfusi darah (UTD) rumah sakit dan juga transfusi darah mengandung banyak risiko. Oleh karenanya berbagai pemeriksaan harus dilakukan sebelum darah ditransfusikan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan risiko transfusi, namun demikian efek samping seperti munculnya reaksi transfusi atau infeksi akibat transfusi masih mungkin tetap terjadi.

Dikatakan, menurut Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014, pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum transfusi darah yakni pemeriksaan infeksi penyakit menular meliputi pemeriksaan HIV dan Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis.

Berdasarkan data WHO Tahun 2016, terdapat 36,7 juta orang terinfeksi HIV dan di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 242.699 orang.

Menurut data Ditjen PP dan PL pada Desember 2016 dilaporkan jumlah kumulatif infeksi HIV sebanyak 232.323 orang dan di Provinsi Papua menduduki peringkat ke-3 di Indonesia sebanyak 24.725 orang.

Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014, melaporkan sebanyak 18 juta orang terinfeksi hepatitis B. Provinsi Papua terinfeksi hepatitis B sebesar 0,8 persen.

Kemudian data Kementerian Kesehatam Tahun 2017 diketahui Infeksi HIV dan Hepatitis B paling banyak terjadi pada kelompok usia dewasa yaitu usia 25 sampai 49 tahun dan 20 sampai 24 tahun.

Tingginya tingkat infeksi penyakit HIV dan hepatitis di Papua menyebabkan screening terhadap darah donor menjadi sangat penting.

Saat ini PMI Mimika, Kabupaten Mimika seringkali mengalami kekurangan donor darah dan tenaga kerja yang diperlukan, untuk melakukan screning terhadap penyakit infeksi menular tersebut pada kantong darah yang diperoleh.

"PMI Mimika mengandalkan relawan yang tidak semua memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Oleh karena itu penting dilakukan peningkatan capacity building para kader dan relawan PMI Mimika agar kualitas pelayanan donor darah dan penyediaan darah dapat meningkat," jelas Fifi.

Selain itu, masalah yang dihadapi di PMI pada umumnya adalah tingginya angka kematian akibat kekurangan darah.

Salah satu buktinya tercermin dari angka kematian ibu yang sebagian besar disebabkan oleh pendarahan yang masih menjadi masalah besar dalam dunia kesehatan khususnya di Indonesia.

"Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan manfaat donor darah kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan," tutur Fifi.

Ia mengatakan, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan juga meningkatkan keterampilan para kader dan relawan dalam melakukan screening penyakit infeksi pada darah, merupakan suatu program yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen penting, yaitu masyarakat setempat dan pemerintah daerah dengan didukung oleh institusi pendidikan seperti ITB.

”Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah setempat akan pentingnya donor darah dan screening darah, merupakan investasi penting yang berjangka panjang dan memiliki dampak di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakan Mimika,” ungkapnya.

Selain teori, peserta kegiatan juga mengkuti simulasi alur proses donor darah. Dalam kegiatan simulasi ini penyelenggara bekerja sama dengan UTD RSUD Mimika dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Ia berharap, setelah peserta mendapatkan materi baik teori maupun praktek bisa menyebarluaskan informasi ini kepada lebih banyak orang.

”Peserta memberi pemahaman kepada lebih banyak orang bahwa mendonorkan darah itu selain untuk kemanusiaan juga bermanfaat kepada pendonor,” jelasnya.

Sementara itu Direktur EHI, Frilasita Yudhaputri menyebutkan pihaknya menyambut baik kegiatan ini karena prinsipnya untuk menolong.

”Kita bahagia bisa sumbang sesuatu di Kabupaten Mimika, berkolaborasi dengan ITB, Pusat Riset Biologi Molekular Eijkman BRIN dan PMI Mimika,” ungkapnya. (Shanty Sang)

SSR Santo Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki Membantu Pemda Mimika Terus Perangi Malaria


Pelayanan SSR Santo Petrus di Desa Utikini 1

MIMIKA, BM

SSR Santo Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) bersama Pemda Mimika dan stakeholder lainnya terus mengibarkan perang melawan Malaria di Timika dalam rangka mencapai Indonesia bebas eliminasi malaria di wilayah Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) maupun wilayah kerja Juru Malaria Desa (JMD).

Kerjasama ini terus digalahkan selama ini antara SSR ST Petrus SP3 Program malaria Perdhaki dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas yang dibagi dalam kelompok wilayah guna memaksimalkan pelayanan malaria kepada masyarakat.

SSR ST Petrus SP3 Program malaria Perdhaki selama ini memusatkan perhatian eliminasi malaria di wilayah Kwamki Narama, SP3, Inamco, Bhintuka, Utikini, Sp5, Iwaka dan Lokpong.

Kepada BeritaMimika, Selasa (23//5/2023), Moriana Hungan, Fasilitator Lapangan SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki didampingi Program Manager Veronica Teturan, menjelaskan secara detail program pemberantasan malaria yang mereka lakukan.

"Hari ini kami di Bhintuka, Jalan Poros Rt 4. Kami juga sudah advokasi dan koordinasi sehingga besok jadwalnya di Lokpon yakni untuk penyuluhan dan pemeriksaan. Kemarin dulu sudah di Utikini 1," jelasnya.

Ia menjelaskan, SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki merupakan perpanjagan tangan dari Pemda Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan askes pelayanan malaria.

"Masyarakat ini kalau sakit terus mau pergi periksa malaria di puskesmas, ada yang berpikir bahwa dia punya uang hanya Rp20 ribu kalau ongkos pulang pergi saja tidak cukup, dia nanti mau makan apa?," ungkapnya.

Dengan demikian maka dengan adanya SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki ini semakin mempermudah layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan malaria.

"Kami juga kerjasama dengan desa melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan inovasi baru untuk kampung atau desa tersebut," ujarya.

"UKBM ini nantinya melalui kepala desa akan menghimbau kepada masyarakat agar bagaimana mendapat informasi yang lengkap mengenai malaria, mulai dari pemeriksaan, pencegahan sampai pengobatan," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya terus gencar melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat karena bahaya malaria ini dapat mengakibatkan kegilaan hingga kematian jika tidak diperiksa dan diobati dengan benar.

"Untuk obat-obatnya karena kami kerja sama dengan pemerintah sehingga kami diberikan obat-obatan dari puskesmas setempat seperti Puskesmas Karang Senang Sp3, Bhintuka Sp13, Limau Asri Sp5 dan Puskesmas Sp2," jelasnya.

Selain di wilayah tersebut, SSR Perdaki Malaria Timika St. Petrus juga memiliki areal kerja di Timika yang bekerja sama dengan Puskesmas Kwamki Baru namun lebih fokus untuk program Go to School dan Go to Campus.

Moriana Hungan juga mengungkapkan, selama menjalankan program eleminasi malaria ini, respon masyarakat sangat antusias dan sangat luar biasa.

Menurutnya, masyarakat sangat terbantu karena dengan adanya kader di lapangan, akses yang awalnya sulit dijangkau seperti di Lokpong, dan lainnya sangat terbantu dengan adanya kader.

"Tugasnya kader ini mereka akan berikan informasi secara door to dorr, dan melalui UKBM akan mengumpulkan masyarakat di kampung untuk mendapat informasi yang benar tentang malaria plus dengan pemeriksaan malaria," ujarnya.

Apabila ada masyarakat yang hasil pemeriksaan positif maka akan langsung diarahkan ke puskesmas atau pustu terdekat untuk ditangani.

"Para kader ini sudah dapat pelatihan tentang materi malaria dan tentang pengambilan sample darah yang benar. Mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang malaria karena semua sudah di latih," ujarnya. (Ronald Renwarin)

Top