kesehatan

Direktur RSUD Kabupaten Mimika, dr. Antonius Pasulu

MIMIKA,BM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika sudah membuka penerimaan formasi umum jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penerimaan pegawai PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan dilingkungan RSUD Mimika tersebut menindaklanjuti surat Bupati Mimika nomor 810/10/2023.

Diketahui, Pengumuman Seleksi sejak 19 September hingga 3 Oktober 2023 dan pendaftaran seleksi dari 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Namun, sampai saat ini beberapa jabatan fungsional untuk formasi khusus justru belum ada pelamarnya.

Direktur RSUD Kabupaten Mimika, dr. Antonius Pasulu mengatakan, profesi khusus yang dimaksud di antaranya adalah Dokter Spesialis Anastesi, Spesialis Rehab Medik, Spesialis Ortophedi, Spesialis Radiologi dan Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT).

Selain itu, ada juga beberapa profesi lainnya yang belum terisi diantaranya adalah dokter umum sekitar 4 orang, fisikawan medis 1 orang, nutrisionis 1 orang, perekam medis 2 orang, refraksionis 1 orang, teknik gigi 1 orang dan teknisi transfusi darah sekitar 4 hingga 5 orang.

“Hari ini (senin) terakhir, hanya saja data terbarunya saya belum terima laporan karena hari ini masih direkap keseluruhan untuk perawat, dokter dan lainnya. Pokoknya untuk seluruh tenaga kesehatan, mulai dari dokter spesialis,” kata dr Anton.

Katanya, untuk tenaga P3K sudah ditutup dan akan dilanjut pada proses selanjutnya yaitu proses verifikasi dokumen, nanti menunggu penerimaan selanjutnya.

Dikatakan, jika sampai tutup penerimaan maka formasi tetap kosong namun tetap berjalan saja karena ini merupakan formasi tambahan dari kebutuhan.

"Pelayanan tetap jalan, ini kan formasi umum, yang formasi khusus untuk petugas kesehatan mulai dokter spesialis sampai tenaga kesehatan lainnya itu yang kita upgrade untuk ke P3K. Jadi formasi penerimaan P3K ini ada 2 formasi khusus dan formasi umum. Yang kita buka secara umum adalah formasi umum,"ujarnya.

Untuk diketahui, alokasi formasi umum jabatan fungsional PPPK yang dibutuhkan sebanyak 165 tenaga yaitu 6 Ahli Muda (Spesialis), 48 Ahli Pertama (S1 Profesi) dan 110 tenaga terampil (Diploma 3).

Adapun rinciannya antara lain, 6 Ahli Muda diantaranya 1 Dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intesif, 1 Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, 1 Dokter Spesialis Neurologi, 1 Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, 1 Radiologi dan 1 Dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher.

Untuk 48 ahli pertama antara lain, 7 Dokter, 1 Apoteker, 1 Fisikawan medis, 3 Nutrisionis dan 36 Perawat.

Kemudian untuk 110 Tenaga Terampil antara lain, 8 Asisten Apoteker, 8 Bidan, 68 Perawat, 7 Perekam medis, 4 Pranata Laboratorium Kesehatan, 3 Radio Grafer, 1 Refaksionis Optisien/Optometris, 2 Teknisi Elektromedis, 2 Teknisi Gigi, 5 Teknisi Tranfusi Darah dan 3 Tenaga Sanitasi Lingkungan. (Shanty Sang)

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri saat melakukan peletakan batu pertama dilokasi pembangunan Kantor Satpas Sim Polres Mimika dan Rumah Sakit Tingkat 4 Bhayangkara

MIMIKA, BM

Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV atau tipe D di Mile 32 sudah mulai dikerjakan yang ditandai peletakan batu pertama oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, Selasa (7/11/2023).

Dengan pembangunan rumah sakit ini, Kapolda berharap dapat menjadi rumah sakit tujuan, artinya bisa melayani masyarakat dari beberapa kabupaten di Papua Tengah juga Papua Pegunungan.

"Alhamdulillah kita sudah memulai pembangunan ini. Saya berharap dapat menjadi rumah sakit tujuan bagi beberapa kabupaten di Papua Tengah juga Papua Pegunungan,” kata Kapolda saat memberikan sambutan usai melakukan pelatakan baru pertama.

“Jadi Mimika ini bukan menjadi kota tujuan wisata tetapi tempat tujuan semua orang datang berobat baik yang sakit maupun yang terjadi karena insiden kekerasan bersenjata,” sambung Kapolda.

Menurutnya pasien yang nantinya dirawat di rumah sakit ini tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit lain.

"Semoga dengan adanya rumah sakit ini masyarakat Mimika tidak perlu lagi berobat jauh-jauh keluar Mimika,” kata Irjen Irjen Pol Mathius.

Pembangunan rumah sakit ini bersamaan dengan kantor Satpas Sim Polres Mimika. Kapolda berharap dapat menyediakan pelayanan penerbitan untuk sim baru dan perpanjangan sim bagi masyarakat.

"Supaya masyarakat tidak alami kesulitan dalam membuat sim dan mendapatkan fasilitas yang nyaman serta menghindari dari calo-calo sim yang sering memanfaatkan kesempatan yang ada,” ungkap Irjen Pol Mathius.

Disampaikan, pimpinan Polri membangun Satpas ini dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang selama ini dinilai negatif oleh masyarakat terhadap institusi Polri. 

"Dengan pembangunan ini tentunya pelayanannya cepat, murah dan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena disini nantinya lengkap mulai dari masuk sampai keluar itu semuanya sudah dalam sistem yang benar,”ujarnya.

Irjen Pol Mathius juga mengatakan bahwa, pembangunan Satpas sim ini dimulai dari Sabang sampai Merauke.

“Kita bersyukur mulai dibangun di Timika dan nanti juga akan dibangun lagi di Nabire, Merauke dan Wamena. Saya meminta untuk diawasi dan tidak boleh ada yang main-main dengan APBN serta harus cepat diselesaikan pembangunannya,”tegasnya. (Ignasius Istanto)

Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika terpilih sebagai wilayah yang disurvei dalam program Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

SKI akan dilangsungkan di 15 distrik, 44 kampung dan 19 Puskesmas.

Guna mensukseskan kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Mimika menggelar sosialisasi dengan melibatkan kepala distrik, kepala kampung dan kelurahan.

Sosialisasi tersebut telah dilangsungkan di Hotel Grand Tembaga pada Rabu (26/7/2023).

Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan, karena Mimika terpilih sebagai wilayah yang akan di survey maka Dinas Kesehatan mengundang para kepala kampung, kepala distrik, lurah untuk memberi dukungan.

"Saya ucapkan terima kasih sekali mereka memberikan dukungan dan kami siap untuk mensukseskan SKI," kata Reynold.

Pertemuan tersebut juga menjadi forum komunikasi antara dinas kesehatan, puskesmas dan kepala distrik terkait pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya beberapa hal yang jadi perhatian bersama seperti posyandu, air bersih dan sanitasi.

"Saya pikir di kabupaten sudah ada tim yang mendorong terkait isu air bersih dan sanitasi tapi kami dari Dinas Kesehatan tetal menampung itu. Selain itu, diskusi juga terkait pelayanan-pelayanan lain di daerah-daerah baik pegunungan maupun di wilayah pesisir pantau maupun kota,"tutur Reynold.

Reynold mengatakan, SKI ini dahulunya bernama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang mana survei ini dilakukan lima tahun sekali dan yang terakhir dilakukan Tahun 2018. Sekarang berubah nama menjadi SKI (Survey Kesehatan Indonesia).

SKI menurutnya juga sebagai lanjutan evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) khususnya di bidang kesehatan.

Survey ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana capaian program rencana strategis dari Kementerian Kesehatan atau program yang sudah dicanangkan seperti stunting, bagaimana pelayanan Kesehatan dasar dan kemudian akan menjadi baseline perencanaan di 5 tahun kedepan bahkan mungkin pembangunan jangka menengah kedepan.

Katanya, SKI dilakukan ke rumah-rumah yang akan menjadi sasarannya. Nantinya dalam SKI ini ada wawancara, pemeriksaan, pengukuran, penimbangan untuk bayi dan balita, pemeriksaan darah dan sampel bio medis untuk pemeriksaan malaria.

"SKI ini digelar untuk memotret program-program nasional di hampir semua distrik, ada 40 kampung kelurahan yang menjadi wilayah sasaran survey," ungkapnya. (Shanty Sang)