kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan mencatat sejak bulan Januari sampai Juli 2023 ada 503 orang di Kabupaten Mimika yang terkena penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan, jumlah kumulatif kasus DBD sepanjang tahun 2023 sebanyak 503 kasus.

“Tren dalam bulan Juli ini sudah kami prediksikan, karena selalu hari hujan. Hari hujan ini akan berakhir di Agustus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra saat ditemui Selasa (25/7/2023).

Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Mimika per 23 Juli 2023, kasus DBD ini dilaporkan dari 16 fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah.

Kasus DBD tersebar di 34 kampung dan kelurahan di wilayah kota dan pinggiran dengan kasus tertinggi di Kelurahan Kamoro Jaya sebanyak 67 kasus, disusul Kelurahan Inauga 59 kasus dan Kelurahan Pasar Sentral 53 kasus.

“Wilayah pasar sentral, SP1, Nawaripi, Sempan hampir semua dalam kota ini. Jadi sangat merata,” katanya.

Sedangkan kasus terendah di Kampung Ayuka, Karya Kencana dan Kelurahan Wanagon masing-masing hanya satu kasus.

Kasus DBD ini terbanyak diderita oleh penduduk usia 19 sampai 45 tahun dengan jumlah 186 kasus, usia 6 sampai 11 tahun 109 kasus, usia 12 sampai 18 tahun 83 kasus dan usia 45 tahun 59 kasus.

DBD juga banyak menyerang anak-anak usia 1 sampai 5 tahun sebanyak 56 kasus dan usia dibawah satu tahun sebanyak 10 kasus.

Dari jumlah kasus yang dilaporkan faskes, ada 1 kasus meninggal dunia terjadi di bulan Februari. Diharapkan ke depan tidak ada lagi kasus serupa.

Reynold menyebut standar nasional kasus DBD tidak lebih dari 49 per 1000 penduduk. Dan di Timika sudah termasuk tinggi yaitu 60 sampai 70 per 1000 penduduk.

“Maka yang paling efektif adalah menjaga lingkungan,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) menggelar pertemuan Koordinasi Terpadu Intervensi Penurunan Stunting Aksi I dan Aksi II.

Kegiatan yang berlangsung di hotel Swiss Bellin, Selasa (30/5/2023) dibuka oleh Staf Ahli bidang Ekonomi Setda Mimika, Maria Rettob.

Kabid Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Bappeda Mimika, Regina Wenda mengatakan, intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 aksi.

Yakni analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati atau walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.

Untuk aksi satu terkait analisis situasi program penurunan stunting merupakan proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini, untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK).

Proses ini sebagai dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1.000 HPK.

"Ketersediaan program yang dimaksud adalah program pokok untuk menyediakan intervensi gizi prioritas, seperti program kesehatan lainnya. Sementara aksi dua merupakan rencana tindak lanjut kabupaten dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi," tutur Regina.

Ia menjelaskan, analisis situasi dan penyusunan rencana kegiatan bertujuan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan pada intervensi gizi prioritas.

Selain itu, meningkatkan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK secara simultan terhadap intervensi gizi prioritas, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus.

"Output dari kegiatan ini yakni, rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program, kemudian rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan serta rekomendasi kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam hal sinkronisasi program atau kegiatan,"jelasnya.

Sementara, Staf Ahli bidang Ekonomi Setda Mimika, Maria Rettob mengatakan, perencanaan dan penganggaran stunting harus berbasis data untuk meningkatkan kesesuaian pengalokasian program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intervensi.

Maria mengatakan, target nasional sampai tahun 2024 yakni menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri.

"Jadi, sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting. Jangan lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab dinas kesehatan maupun dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana semata," terangnya.

Ia menambahkan, keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan sangat penting, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi.

"Sebab dengan data yang akurat, dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya. (Shanty Sang)

Direktur RSUD Mimika dr. Antonius Pasulu

MIMIKA, BM

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dijadwalkan akan kembali berkunjung ke Mimika. Kunker kali ini direncanakan berlangsung selama tiga hari yakni tanggal 10-12 Juli 2023.

Salah satu agenda orang nomor 2 di Indonesia ini adalah penutupan pelaksanaan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan operasi katarak yang dipusatkan di RSUD Mimika yang dijadwalkan operasinya pada tanggal 12 Juli 2023.

Kegiatan operasi bibir sumbing dan operasi katarak ini di kemas dalam bakti sosial yang diprakarsai oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami), tim dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan TNI-Polri.

Direktur RSUD Mimika dr. Antonius Pasulu, mengatakan, beberapa persiapan telah dilakukan untuk kunjungan Wapres RI Ma'Ruf Amin.

Adapun pasien yang terdaftar untuk operasi bibir sumbing berjumlah 7 orang, kemudian untuk operasi katarak sebanyak 78 orang.

“Untuk di rumah sakit sendiri jelas operasinya akan dilakukan di kamar operasi. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan operasi yang akan ditinjau Pak Wapres masih dalam tahap diskusi namun kami RSUD sudah melakukan persiapan bahkan tim PPAD pun sudah tiba dari Jakarta untuk meninjau langsung tempat kegiatan baksos,” ujar Direktur RSUD Mimika dr. Antonius Pasulu saat diwawancarai di Hotel Horison Diana, Jumat (7/7/2023).

Kegiatan baksos kata Anton, menurut rencana ada 6 kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain operasi bibir sumbing dan operasi katarak, pengobatan umum, pengobatan gigi, pemberian vitamin A, dan pemberian sembako.

“Operasi katarak dan bibir sumbing sudah disepakati dilaksanakan di RSUD Mimika dan akan ditinjau langsung oleh Pak Wapres. Sedangkan untuk pengobatan umum dan gigi dalam rencana awal pelaksanaan di Puskesmas,” jelasnya.

Ditanya soal persiapan kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut di RSUD, ia mengaku untuk persiapan protokoler, menyediakan ICU mini, dan perawatan VVIP sebagai antisipasi.

“Kalau melihat waktu kunjungan yah memang fokus pada perolehan langsung untuk operasi katarak dan operasi bibir sumbing, pasien operasi ini satu paket dengan pemberian sembako. Sedangkan mobilisasi pasien nanti kerjasama antara RSUD dengan Kodim 1710 Mimika,” Ujarnya.

Terkait layanan lain di RSUD saat kunjungan nanti, RSUD Mimika mempersiapkan opsi untuk pembatasan layanan khusus rawat jalan.

Karena menurutnya dipastikan saat kunjungan Wapres pada 12 Juli nanti tentu kondisi rumah sakit akan ramai sehingga dengan pertimbangan keamanan, RSUD mengambil opsi perbaikan layanan rawat jalan . (Santi Sang)