ekonomi pembangunan

Ilustrasi sayur-mayur yang dijual di Pasar Tradisional

MIMIKA, BM

Pasca Pemerintah Pusat menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal bulan September 2022, harga sayur dan bumbu dapur di Pasar Sentral Timika tampaknya belum ada peningkatan.

Menurut salah satu pedagang sayuran, Umar (35) hal ini disebabkan stok yang dijual merupakan stok lama ditambah stok yang berasal dari hasil pertanian lokal.

"Untuk hasil lokal, harganya masih standar. Belum ada kenaikan. Stok yang kita jual juga masih stok lama dari pengiriman sebelum kenaikan BBM," ujarnya saat ditemui di Pasar Sentral Timika, Senin (12/9/2022).

Umar meyakini bahwa bisa jadi pada pengiriman stok berikutnya, harga jual akan berbeda. Artinya bakal ada peningkatan harga.

"Mungkin nanti kapal yang berikut ini masuk baru ada kenaikan harga. Tapi kita berharap naiknya tidak begitu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Salah satu yang berdampak pada kenaikan harga BBM, kata Umar, adalah intensitas jumlah pembeli yang berkurang dalam satu minggu terakhir.

"Sejak kenaikan BBM, saya lihat pembelinya yang mulai berkurang sekitar satu minggu ini. Bisa jadi karena ekonomi di lingkungan, karena kebutuhan lain yang mungkin sudah naik harganya," ungkap Umar.

"Pastinya ini juga berdampak pada omset kami sebagai pedagang," imbuhnya.

Senada dengan itu, Sulistiono (40) yang juga merupakan seorang pedagang juga menyebutkan bahwa jumlah pembeli beberapa belakangan terjadi penurunan.

"Beberapa hari ini memang sepi. Padahal harga belum naik," tuturnya.

Sulistiono mengatakan kenaikan harga BBM sejauh ini belum begitu berdampak. Informasi yang ia dapatkan dari pihak distributor bahwa kapal pengiriman yang akan datang dalam waktu dekat pun belum berpengaruh pada harga jual nantinya.

"Kemarin kami sudah telpon tanya, kemungkinan harga masih sama. Itu informasi yang saya dapat langsung dari yang kirim barang dari Makassar," pungkasnya. (Ade)

Rumah Edukasi UKM Bank Papua Cabang Timika

MIMIKA, BM

Untuk mengembangkan pelaku UMKM di Mimika, Bank Papua telah menjalan program Rumah Edukasi UKM. Dengan Rumah Edukasi UKM, Bank Papua berupaya memberikan solusi yang menghambat pelaku UKM untuk berkembang.

Kepala Bank Papua Kantor Cabang Timika, Alexander Iwan mengatakan, kendala atau hambatan dalam pengembangan UMKM selain permodalan adalah rendahnya motivasi.

Selain itu, masalah pengelolaan keuangan, tidak ada mentoring dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha (pemasaran, meningkatkan kapasitas usaha, inovasi produk, distribusi produk, pemahaman tentang merek dagang).

Sehingga Bank Papua dalam melakukan UMKM saat ini bukan hanya memberikan solusi dalam hal permodalan saja, akan tetapi bagaimana memberikan solusi atas semua hambatan dalam pengembangan UMKM.

"Hambatan dalam pengembangan UMKM tersebut selama ini tidak pernah tersentuh sehingga banyak UMKM yang selama ini jalan akhirnya berhenti di tengah jalan atau ada yang baru mau memulai sudah tidak bisa melanjutkan," jelas Kepala Bank Papua Mimika, Alexander Iwan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/9/2022).

"Lebih banyak solusi modal yang diutamakan. Belum ada yang memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang level pelaku usaha berada di posisi apa dan harus mencapai ke posisi level apa dan apa yang harus di lakukan. Berbicara level UMKM mulai dari level terendah yaitu Grade D hingga yang paling bagus di Grade A," jelasnya.

Alex mengatakan, dengan hadirnya Rumah Edukasi UKM Bank Papua telah melakukan pelatihan dan mentoring tentang bagaimana membuat pencatatan usaha secara sederhana bagi para pelaku usaha nelayan yang di lakukan di Paumako pada sabtu (10/9/2022) lalu.

Ia berharap, Rumah Edukasi UMKM Bank Papua bisa sebagai solusi dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengembangan UMKM di Mimika.

Dikatakan, selain pelatihan tentang pencatatan usaha, edukasi-edukasi lainnya juga turut dipaparkan dalam kegiatan tersebut.

Salah satunya adalah membuat ekosistem ekonomi para nelayan ini kedalam satu lingkaran, dimana nantinya seluruh hasil produksi para nelayan ini secara langsung bisa disalurkan ke pengepul, selanjutnya pengepul akan menjualnya kepada eksportir.

Untuk pengepul ini, Bank Papua melibatkan pengusaha lokal yakni UD Putri Desi yang sebelumnya merupakan pengusaha Kepiting.

“Jadi aspek pemasaran itu sudah jelas baik dari nelayan ke pengepul, pengepul ke eksportir, eksportir juga bisa ambil dari nelayan, cuma kalau dari eksportir dia ambil ke nelayan kan harus ada standar, tapi kalau dari UD Putri Desi atau pengepul sudah terstandardisasi," jelasnya.

"Nanti para pelaku usaha atau nelayan ini pengelolaan keuangannya kita sudah treatment disitu, jadi mereka tidak terima uang tunai, jadi langsung kita bukakan rekening, nanti UD Putri Desi sebagai agennya kita itu dia akan setor ke rekening masing-masing pelaku usaha itu,” lanjutnya.

Tambahnya, kedepan pembinaan terhadap para nelayan ini akan terus dilakukan tetapi disesuaikan dengan waktu pihak Bank Papua.

"Namun secara reguler tetap harus dilakukan seperti pemeriksaan catatan pembukuan terhadap para nelayan. Pembinaan akan dilakukan selama para nelayan masih bermitra dengan Bank Papua Timika," ungkapnya. (Shanty)

Foto bersama usai pertemuan

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika melakukan pembahasan perencanaan pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Perencanaan ini dipaparkan oleh PT Metaforma Consultans yang dipimpin Asisten II Bidang Pembangunan dan perekonomian Setda Mimika Willem Naa didampingi Kepala Dinas PUPR Robert Mayaut dan Sekretaris Bappeda Yoseph Manggasa di kantor Bappeda, Selasa (6/9/2022).

Pembahasan perencanaan ini dihadiri pula oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Distrik Mimika Baru.

"Kami membahas perencanaan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA), karena di Jakarta sudah ada banyak, hanya kita Mimika yang belum, maka teman-teman OPD terkait ini melakukan rapat perencanaan," kata Kepala Dinas PUPR Mimika Robert Mayaut saat ditemui usai rapat kemarin.

Menurut desain perencanaan awal, pembangunan RPTRA akan dibangun di sebelah selatan bundaran Petrosea yang masuk di wilayah kelurahan Timika Indah.

Selain perencanaan RPTRA, juga dibahas rencana pembuatan RTH yang akan memanfaatkan sisa lahan yang dimiliki pemerintah.

"Ada juga yang kami bahas tentang perencanaan RTH, dengan memanfaatkan sisa lahan yang pemerintah punya antara jalan lama dan baru, tapi fokusnya kita pada rapat ini tentang RPTRA," jelasnya.

Robert menambahkan, pembahasan yang digelar hanya sebatas perencanaan desain RPTRA.

"Pembahasan ini hanya sebagai desain karena kita lihat apa yang menjadi kebutuhannya. Misalkan 1 hektar berarti nanti kita (PUPR) carikan lahannya dimana yang sesuai," Jelasnya.

Dalam penyediaan lahan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar pembangunan dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat.

"Kita akan koordinasi dengan pak lurah, kira-kira ada tempat kosong mana yang dekat dengan hunian masyarakat," ucapnya.

Adapun, fasilitas RPTRA yang direncanakan terbagi menjadi dua yakni indoor dan outdoor. Dalam ruangan (bangunan) difasilitasi ruang serbaguna, perpustakaan, ruang laktasi, ruang pengelolaan, toilet, tempat cuci tangan, pantry dan gudang.

Kemudian untuk di luar bangunan dibangun lapangan olahraga, area bermain anak, panggung hiburan, jogging track, jalur refleksi kaki dan juga taman.

"Pemilihan lokasi belum. Kita mulai desainnya dulu. Kalau seumpama dari desain luasan yang ideal itu 1 Ha, dari situ baru kita usulkan perencanaan pengadaan tanah," jelasnya.

Lanjutnya, kemungkinan pembangunan RPTRA akan dilakukan per lokasi sehingga ada RPTRA atau RTH mini di Kabupaten Mimika.

"Nanti ada satu (RPTRA) yang lengkap, sementara lainnya dibuat dalam bentuk spot-misalkan khusus untuk joging dan taman bermain anak," ucapnya.

Ketika ditanya terkait kapan program tersebut diwujudkan, ia mengatakan semua tergantung pada proses pengadaan tanah. (Shanty)