politik

Rombongan saat melihat Mimika Comand Centre

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (17/3) kemarin.

Rombongan yang datang ke Mimika ini merupakan perwakilan dari 14 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Demianus Katiop di Sentra Pemerintahan.

Pemada Mimika menyambut baik kedatangan rombongan ini. Bahkan bersama pegawai Pemda Mimika, mereka ikut melaksanakan apel pagi di Sentra Pemerintahan yang dipimpin Wabup John Rettob.

Selepas apel pagi, Wabup John bersama jajaranya melakukan pertemuan dengan rombongan ini di lantai 3 gedung A Pusat Pemerintahan.

Usai pertemuan Wabup John mengajak rombongan untuk melihat secara langsung Mimika Command Center. Mereka juga melihat bagaimana di ruangan ini Wabup John melakukan video call dengan warga di Kokonao dan petugas kesehatan di Atuka.

"Kita sebagai tuan rumah menerima kunjungan ini dan memberikan dukungan kepada mereka. Kita sharing pendapat karena mereka mau lihat dan belajar apa yang sudah kita lakukan di sini. Mereka mau melihat bagaimana pelimpahan kewenangan yang kita berikan kepada distrik, karena distrik ini sudah menjadi OPD sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, kunjungan ini juga untuk melihat bagaimana penggunaan APBD di distrik termasuk bagaimana cara membuat laporan seperti laporan LPPD, Lakip, dan Sakip.

"Intihnya kita mau tunjukan ke mereka bahwa apa yang dilakukan tiap OPD di sini juga dilakukan oleh pemerintahan distrik karena merupakan OPD sendiri,” terangnya.

Kepada perwakilan Kabupaten Kepulauan Yapen, Wabup John juga menuturkan bahwa dua distrik yakni Mimika Baru dan Mimika Timur telah menjadi pilot project layanan kependudukan dibawah pengawasan Dispencapil.

Artinya dua distrik ini telah dapat melakukan proses kependudukan secara langsung sama seperti yang dilakukan dispencapil. Dispencapil dalam hal ini hanya melakukan pengawasan dan mengupdatenya secara sistem.

“Mereka mau mempelajari hal seperti ini di kita. Jadi untuk kependudukan semua bisa dilakukan di dua distrik ini. Apalagi jaringan dan prasarana tersedia sehingga masyarakat kita tidak perlu datang jauh-jauh ke sentra pemerintahan, cukup ke kantor distrik saja,” ungkapnya.

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding menambahkan, beberapa kegiatan pelayanan juga sudah dilakukan oleh distrik sebagai bentuk penyerahan kewenangan.

Bahkan ada beberapa bentuk perijinan yang sudah boleh diberikan langsung oleh kepala distrik sesuai dengan batas-batas kewenangan. Hal ini tentu memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kalau hanya mau urus ijin kios, masyarakat tinggal ke kantor distrik saja tidak perlu ke OPD terkait. Ini bentuk pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat,” ujarnya.

Porto Numberi, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan, mereka memilih Mimika karena Mimika adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan daerah kepada pemerintah distrik.

Dalam pengamatan mereka, prosedural pelimpahan kewenangan yang dilakukan di Mimika berjalan baik dan sesuai dengan tupoksi dan mekanisme kewenangan.

"Kami di Kabupaten Kepulauan Yapen pelimpahan kewenangan seperti ini belum terlaksana, hanya masih sebatas pembahasan. Kami ke sini dengan harapan agar apa yang kami dapat dan pelajari di Mimika dapat diterapkan di Yapen,” ungkapnya.

"Kami juga akan lakukan kunjungan ke Distrik Mimika Timur dan Mimika Baru sebagai sampel kami untuk dijadikan studi banding kami,"ujarnya. (Shanty)

Foto bersama Wabup John dan pimpinan OPD

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dalam waktu dekat akan kembali melakukan lelang jabatan. Total ada enam jabatan eselon II yang akan di lelang.

Wakil Bupati Mimika, Johanis Rettob mengatakan, enam jabatan pratama tinggi yang akan dilelang yaitu Asisten I, Kepala Dinas Kesehatan, Staf Ahli Setda Mimika (2), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal tersebut dikatakan saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (17/3).

"Enam jabatan yang dilelang, satu pejabat di Diakomimfo karena pejabat sebelumnya meninggal, satu pejabat lagi di Bappeda terjerat kasus, pejabat sebelum di Dinkes telah pensiun, Asisten 1 karena dalam masa pensiun dan dua Staf Ahli Setda Mimika yang juga dalam masa memasuki masa pensiun,"kata Wabup John.

Wabup menjelaskan, persyaratan sudah mulai di umumkan mulai hari ini, Selasa 17 Maret hingga 6 April 2020 mendatang. Pada saat itu, BKPSDM menerima berkas lamaran bagi peserta yang ingin mengikuti lelang.

"Untuk lelang jabatan eselon II ini pangkat minimal 4a. Jadi, bagi pejabat yang sudah memiliki pangkat 4a dapat mengikuti lelang bagi yang ingin,"ungkapnya.

Pelaksanaan lelang ini menurut Wabup John, dilakukan secara terbuka dengan beberapa tahapan, diantaranya seleksi admistratif, pembuatan makalah dan wawancara, penelusuran rekam jejak calon pejabat, seleksi uji kompetensi.

“Tahapan masih sama seperti lelang sebelumnya, hingga tahapan terakhir pengumuman hasil seleksi,” ungkapnya. (Shanty)

Kepala Kesbangpol Mimika

MIMIKA, BM

Sebanyak 71 peserta calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari 4 kabupaten yakni Mimika, Puncak Jaya, Asmat dan Kabupaten Puncak telah selesai melakukan tes wawancara pada Selasa lalu di Timika.

Tes yang dilaksanakan di Hotel Serayu ini selanjutnya tinggal menunggu putusan panitia seleksi (pansel) di Jayapura.

"Hari selasa itu dilaksanakan wawancara para calon yang sudah lulus administrasi, mereka di wawancarai oleh panitia seleksi Provinsi Papua di Hotel Serayu yang diketuai oleh Septinus Saa sebagai dosen Uncen," tutur Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Petrus Lewa Koten saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Petrus mengatakan, 71 calon DPRP yang telah lulus administrasi diwawancara di Mimika karena kedekatan wilayah empat kabupaten ini.

"Tes wawancara hanya satu hari dan sudah selesai. Tidak ada tes lanjutan lagi, ini sudah final. Selesai itu keputusan ada di tim seleksi yang dari Jayapura,"ujarnya.

Diakuinya bahwa lembaga adat masyarakat di Mimika juga memberikan dukungan kepada calon-calon yang berasal dari Mimika.

Namun dukungan telah diberikan sejak awal. Hal itu untuk semakin menguatkan dukungan kepada para calon.

"Selebihnya untuk hasil tidak ada lembaga masyarakat yang beri rekomendasi karena rekomendasi itu hanya diberikan saat awal ketika pemberkasan. Karena hasil akhir semua ditentukan dari pansel di Jayapura," ungkapnya. (Shanty)