politik

Foto bersama Wabup John usai sosialisasi LPPD 2020

MIMIKA,BM

Sebanyak 100 peserta dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik mengikuti kegiatan sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika Tahin 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika ini digelar di Hotel Grand Tembaga, Kamis (5/3) dan dibuka oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Giat ini menghadirkan narasumber Nurjayah Kapitahitu dari BPKP Provinsi Papua dengan materi teknis penyusunan LPPD dan Otnil Sasio dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua dengan materi evaluasi mandiri LPPD Mimika tahun 2019.

Wakil Bupati Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, 2 tahun berturut-turut Pemkab Mimika dapat meraih peringkat kedua se Provinsi Papua untuk penyusunan LPPD.

Namun wabup berharap jangan hanya tingkat Papua namun juga nasional. Guna mencapai target tersebut maka semua OPD harus memiliki komitmen kuat dalam mewujudkannya.

"LPPD ini merupakan ukuran kerja dari pemerintah daerah yang harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat setiap tahun,"tuturnya.

John mengatakan, pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika (LPPD) pada hakekatnya merupakan progres report kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah.

Lanjutnya, laporan pertanggungjawaban atau LKPJ akan dilaporkan kepala daerah kepada DPRD dan informasi penyelenggara pemda kepada masyarakat, maka dari itu LPPD Kabupaten Mimika harus dibuat setiap tahun.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita punya penyusunan dari awal agar kita bisa membuat indikator kinerja kunci. Indikator kunci misalnya berapa banyak jalan yang baik, bagaimana kita mau melaporkan jalan yang baik sedangkan panjang jalan saja kita tidak tahu? Oleh sebab itu data dan informasi dari semua OPD harus jelas,” ungkapnya.

Hal lain yang dicontohkan wabup adalah berapat angka anak didik yang sudah bisa membaca dan bagaimana jumlah presentasenya. Jangan sampai pemerintah khususnya OPD tidak punya data tersebut.

“Bagaimana kita dapat mengukur kinerja dengan presentase kalau angkanya saja tidak diketahui. Maka, kinerja indikator kunci harus jelas di semua OPD,” jelasnya.

Menurutnya, LPPD dan LKPJ merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ dan LPPD merupakan dasar evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan sekaligus sebagai bahan pembinaan lebih lanjut untuk lebih lanjut.

"Untuk itu setiap OPD harus memahami penyusunan LPPD dan LKPJ. Jangan pada pertengahan sosialisasi satu persatu mulai hilang dan jangan juga semua lupa dengan materi yang disampaikan narasumber melainkan harus di aplikasikan,"ungkapnya.

Sementara, Ketua Panitia Lita dalam laporannya mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar setiap OPD paham akan pengisian indikator kinerja kunci untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dan distrik, khususnya dalam menyiapkan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Mimika. (Shanty)

MIMIKA,BM

Sebanyak 22 pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengikuti uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama atau job fit. Ujian yang dilaksanakan di Hotel Horison, Selasa (3/2) seharusnya diikuti 23 pejabat namun 1 orang tidak menghadiri ujian tersebut.

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding saat diwawancarai usai membuka kegiatan mengatakan, kegiatan ini berdasarkan prosedur undang-undang ASN yang sudah diatur dengan PP 11 tentang managemen ASN.

Tujuan job fit bukan untuk mendemosi para pejabat, melainkan sebagai bahan pertimbangan kepala daerah melakukan rotasi pejabat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dijelaskan, uji kelayakan dapat mempermudah pimpinan daerah untuk menempatkan posisi bawahannya di tempat yang sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya.

Dalam uji kelayakan ini, pejabat diberikan kesempatan memilih posisi jabatan mana yang diinginkan. Tetapi sebelum itu tentunya tim panitia seleksi (pansel) akan menggali alasan pejabat tersebut memilih posisi jabatan dimaksud.

”Bukan sekedar memilih, kalau mau pindah ke OPD lain, apa kemampuan pejabat tersebut. Ini yang akan kita cocokkan dengan hasil asesment dan uji kelayakan yang sudah dilakukan. Namun khususnya pejabat tinggi pratama yang ingin di mutasi pada jabatan yang sama maka harus yang sudah 2 atau 5 tahun dan itu harus melalui uji kompetensi atau job fit,"jelasnya.

Dijelaskan setelah tes psikologi, Rabu besok akan dilanjutkan dengan agenda penulisan makalah dan hari terakhir adalah wawancara.

Untuk penulisan makalah akan di monitor langsung oleh KASN. Mereka juga akan melihat dan menilai bagaimana pelaksanaan Job Fit yang dilakukan oleh Pemda Mimika.

Sekda mengatakan hasil Job Fit ini akan menjadi dasar pertimbangan kepala daerah untuk penentuan jabatan, terutama dalam waktu dekat Pemda Mimika akan melakukan roling pegawai.

"Saya hanya memfasilitasi teman-teman untuk melaksanakan job fit. Kebijakan selanjutnya ada di pembina kepegawaian,"kata Marthen.

Marthen Paiding menambahkan uji kompotensi ini tujuannya juga untuk mengevaluasi pejabat yang lama menjabat di satu OPD, maupun mengevaluasi kinerjanya. (Shanty)

Salah satu kelompok workshop sedang berdiskusi

MIMIKA,BM

Guna meningkatkan kompetensi bagi pengelola perpustakaan di Mimika, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika menggelar workshop bagi pengelola perpustakaan dan rumah baca kampung serta taman baca.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (9/3) menghadirkan narasumber dari pustakawan nasional sementara para peserta merupakan perwakilan beberapa sekolah, pendiri dan pemilik rumah baca kampung dan taman baca.

Pustakawan Nasional Sri Mulyani saat diwawancarai disela-sela kegiatan, kepada BeritaMimika mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan serta peningkatan kompetensi bagi setiap pengelola.

Kompetensi yang dimaksud adalah bagaimana menginformasikan apa yang ada di perpustakaan serta dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai literasi agar bisa mengenal dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Materi yang diberikan dalam workshop dimulai dari latihan dasar, yakni bagaimana caranya membuat satu catalog karena katalog dalam perpustakaan itu sangat penting sebagai penelusuran.

Selain itu juga sebagai pengelolaan bahan perpustakaan, mulai dari inventarisasi, pengatalogan deskriptif dan pengatalogan subjek karena sebagai pengelola, harus mengelompokan arsip perpustakaan berdasarkan subjek-subjek yang ada.

"Terkait pasca pengatalogan yaitu bagaimana cara melabel buku, mejajar kartu katalog hingga menata buku,"ujarnya.

Dalam workshop ini, kata Sri yang menjadi kendala adalah adanya peserta yang sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan perpustakaan.

Diharapkan, dengan pelatihan ini pengelola perpustakaan di Mimika lebih berkembang, mengingat Mimika merupakan salah satu kota yang pesat perkembangannya.

“Sebagai pengelola perpustakaan harus lebih mengembangkan informasinya kepada masyarakat, karena perpustakaan adalah gudang informasi dan ilmu,” ujarnya.

Sri menuturkan, ika perpustakaan tidak dikelola dan diinformasikan kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan tahu adanya informasi dan perkembangan dalam perpustakaan itu.

“Tentunya ini juga harus didukung oleh Pemda Mimika supaya masyarakat Mimika bisa tahu informasi tentang perpustakaan. Karena zaman sekarang banyak generasi yang tidak mengenal apa itu perpustakaan. Padahal perpustakaan itu sangat penting,” jelasnya.

Sementara Lilis Farida yang juga merupakan pustakawan nasional mengatakan bahwa meski adanya kemajuan teknologi, minat baca warga Indonesia tetap tinggi.

Hal ini terlihat karena di perpustakaan tidak hanya menyajikan ilmu atau informasi melalui buku, tetapi juga memiliki produk teknologi seperti buku-buku digital dan lainnya.

“Sekarang kami dari perpustakaan nasional berinisiatif mendatangi masyarakat dengan buku-buku digital, karena itu bisa diunduh melalui plaistore atau melalui handpone. Intinya kemajuan teknologi tidak mengurangi minat baca," ungkapnya. (Shanty)