Sebagian Kewenangan Bupati Dilimpahkan ke Distrik
Asisten Bidang Administrasi Umum, Setda Mimika, Henritte Tandiono memukul tifa tanda di bukanya kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada distrik
MIMIKA, BM
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka tentu harus diimbangi dengan melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
Oleh sebab itu, Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika menggelar rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada distrik.
Rakor evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada distrik dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Setda Mimika, Henritte Tandiono, Selasa (16/11) di Hotel Serayu.
Henritte Tandiono dalam sambutannya mengatakan, pelimpahan sebagian tugas kewenangan diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada kepala distrik untuk melaksanakan tugas pemerintahan distrik.
Sebagai perangkat daerah kecamatan atau distrik dalam menjalankan tugas pemerintahan mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati, wali kota saat ini.
"Distrik merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peran penting di daerah, terutama dalam masa pembangunan," ujar Henritte.
Henritte mengatakan, pentingnya peran distrik ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik maka diperlukan kemampuan dan kepastian pemerintahan di distrik yang memadai.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka upaya penguatan di distrik menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi guna terwujudnya distrik sebagai perangkat daerah yang profesionalisme, perfeksional dalam melayani masyarakat.
"Dengan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati maka distrik diminta untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik," harapnyam
Katanya, dilaksanakannya evaluasi ini agar tidak lagi melakukan kesalahan yang terulang. Evaluasi gunanya untuk memberikan masukan bagi pemerintahan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang dan tidak mengulang kesalahan lagi.
"Untuk itu saya harapkan agar kita semua dapat mengikuti rapat ini dengan baik dan proaktif. Dapat pula menyampaikan saran atau rekomendasi dalam mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah," ujarnya.
Tentunya menjadi dasar yang sangat penting bagi pimpinan daerah untuk menjadi pertimbangan kebijakan peningkatan kinerja kepala distrik.
"Saya berharap agar hasil yang diperoleh melalui rapat ini segera ditindaklanjuti, sehingga distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan dapat terwujudnya guna menjadi Kabupaten Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera," ungkapnya.
Sementara, Ketua Panitia Litha dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pelimpahan sebagai wewenang bupati kepada distrik.
"Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas bupati serta diharapkan meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat secara maksimal," tuturnya.
Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Drs Wahyudi Almaroki, Direktur Pang Institut sementara kegiatan ini dihadiri oleh kepala distrik serta OPD terkait. (Shanty)
