Wabup John Menjelaskan Tentang Pendistribusian Sembako Yang Dikeluhkan Warga Mimika
Wabup Mimika Johannes Rettob
MIMIKA, BM
Banyak warga Mimika akhir-akhir ini ramai mempertanyakan pembagian sembako (bama) yang dibagikan oleh pemerintah daerah akibat pendemi Covid-19.
Mereka mengeluhkan hal ini di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat selama beberapa hari terakhir.
Sebagian merasa bahwa pemerintah kurang perhatian, terlambat memberikan bantuan dan bahkan menurut mereka penyalurannya tidak merata.
Walau demikian, banyak warga juga yang memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah, tentang penyaluran sembako secara bertahap dan penutupan akses-akses jalan.
Salah satu akibat nyata dari adanya protes terhadap pemerintah daerah, dilakukan oleh puluhan Rt di Kelurahan Kebun Sirih.
Pada Kamis pekan lalu mereka mendatangi kantor kelurahan mempertanyakan mengapa di area mereka hanya 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Menurut mereka, ini tidak adil karena di Kelurahan Kebun Sirih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Menyikapi keadaan ini, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob kepada BeritaMimika mengatakan Kelurahan Kebun Sirih berada di Distrik Mimika Baru. Sejauh ini Pemda Mimika belum menyalurkan bantuan ke Mimika Baru.
Pemda Mimika baru menyalurkan bantuan bahan makanan ke Distrik Mimika Timur, Kwamki Narama dan Kuala Kencana. Bahkan untuk distrik pegunungan dan pedalaman bamanya sudah dipersiapkan hanya tinggal menunggu teknis penyalurannya.
“Kami belum salurkan bantuan ke Mimika Baru termasuk Wania. Jadi salah kalau mereka menganggap pemerintah hanya membantu 10 kk di Kelurahan Kebun Sirih. Kita lakukan penyalurannya secara bertahap dengan berbagai pertimbangan dan juga melihat ketersediaan barang, tapi intihnya semua distrik akan dibagikan,” ujarnya.
Pembagian sembako oleh pemerintah daerah ke masyarakat disalurkan oleh pemerintah distrik melalui kelurahan, kampung hingga rt. Karena data kependudukan dan mereka lebih mengenal warganya, terutama yang berhak menerima bantuan.
Wabup bahkan mengancam jika ada yang bermain atau memanipulasi penyaluran sembako untuk masyarakat maka akan diproses hukum. Warga juga diminta mengawasi hal ini agar bantuan tepat sasaran dan tidak pilih kasih.
Ia menjelaskan bahwa di seputaran kota, akhir-akhir ini baik individu, komunitas, relawan, kelompok pemerhati dan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan serta kategorial lainnya juga memberikan bantuan.
“Kita berterimakasih atas kepedulian mereka melihat masalah ini sebagai masalah kita bersama sehingga bahu-membahu membantu masyarakat. Dan sudah jelas pasti tidak semua masyarakat dapat. Ini mungkin yang terjadi di Kelurahan Kebun Sirih yang mana hanya 10 kk yang dapat. Mungkin juga di tempat lain seperti itu. Tapi hal semacam ini harusnya dipantau kelurahan supaya bisa dijelaskan baik-baik kepada Rt mereka,” tegasnya.
Wabup menjelaskan dalam masa pendemi Covid-19 ini ada tiga bentuk bantuan yang di berikan pemerintah termasuk pemerintah pusat.
Pemda Mimika memberikan bantuan lewat sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh OPD DPMK. Ini dua bantuan yang terpisah. Sementara pusat melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja PKH ini sudah berjalan rutin tiap bulan dan penerimanya hanya oleh mereka yang terdaftar.
Untuk PKH disalurkan melalui Warung Gotong Royong (e-Warong). Untuk Mimika sudah disalurkan bahkan sudah melebihi 30 ton. Masyarakat penerima PKH pun sudah memahami bentuk penyalurannya.
“Untuk Mimika ada sekitar 29 ribuan kepala keluarga yang menerima PKH dari kemensos. Kalau saja hanya 10 kk di Kelurahan Kebun Sirih yang terima bantuan PKH berarti kerja lurah dan Rt dipertanyakan. Kenapa hanya bisa 10 kk? Selama ini mereka buat apa?! Tapi ini sebenarnya tidak mungkin. Kemarin 10 kk mungkin mereka dapat bantuan dari warga yang peduli,” ujarnya.
Wabup menjelaskan, seharusnya jumlah penerima PKH untuk Mimika lebih daripada jumlah peneriman saat ini. Hal ini dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antara ketua rt, kepala kampung, kelurahan serta kepala distrik dengan dinas sosial dan dispencapil Mimika terkait data warga.
Ia mengisahkan, sebelum musim pendemi Covid-19 ia telah bertemu dengan Menteri Sosial Juliari Batubara guna mengusulkan penambahan jumlah PKH untuk Mimika. Kepada Wabup John, Menteri Juliari bertanya berapa jumlah penduduk Mimika karena menurutnya penerima PKH di Mimika memang masih sedikit.
“Menteri Batubara ini teman saya dan saya kenal baik beliau. Beliau tanya berapa jumlah penduduk kita dan saya bilang 300-an ribu jiwa, beliau langsung minta kita naikan jumlah penerima PKH sampai 50 bahkan 70 ribu,” ujarnya.
“Selama ini di Mimika sekitar 11 ribu penerima PKH. Saya suruh Dinas Sosial buat perubahan dan akomodir yang berhak menerima. Akhirya kita kejar capai 29 ribu lebih kepala keluarga dan kita langsung kirim datanya. Sekitar 11 ribu kita coret karena setelah diverifikasi datanya tidak benar karena ada yang tergolong mampu, karena keluarga juga relasi dan lain-lain. Untung kita segera siapkan sehingga di musim pendemi covid ini 29 ribuan kk di Mimika terima PKH,” jelasnya.
Wabup John mengatakan, guna membackup ekonomi masyarakat di musim corona, Pemda Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung juga menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga Mimika untuk jangka waktu 3 bulan. Besaran per bulan untuk tiap kepala keluarga Rp600 ribu. Bantuan tersebut sedang diproses OPD terkait dan dalam waku dekat disalurkan ke masyarakat.
“Supaya semua dapat dan tersalurkan dengan baik maka dalam pendistribusian nanti harus betul-betul kepada mereka yang sangat membutuhkan. Yang tidak terdaftar di PKH, dapat BLT Dana Desa. Yang tidak dapat PKH dan BLT kita akomodir lewat pembagian sembako. Tidak boleh ada yang dapat double. Ini semua kita jalankan sesuai prosedural sehingga jangan sampai ada kecemburuan diantara masyarakat. Jadi yang belum dapat harap bersabar dan percayakan sepenuhnya kepada pemerintah,” ungkap Wabup John meminta warganya bersabar. (Ronald)
