Politik & Pemerintahan

Forum Anak Harus Menjadi Agent Of Change Dalam Pembangunan di Mimika

Foto bersama peserta sosialisasi dengan Wabup Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Anak harus diberikan uang berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka harus diarahkan agar mampu menjadi inspirator muda pelopor dan pelapor pemenuhan hak dan perlindungan khusus sebagai seorang anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar sosialisasi tentang hal tersebut.

Sosialisasi dengan Tema Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor ini digelar di hotel Grand Tembaga, Kamis (24/9.

Usai membuka kegiatan, Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

"Para remaja saat ini berperan sebagai pelopor atau agen perubahan dan pelapor di lingkungan mereka. Pemerintah Indonesia memenuhi hak anak sebagai mana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak Indonesia yang tergabung dalam forum anak," kata Wabup John.

Menurutnya, remaja sebagai pelopor harus selalu terlibat aktif memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif, bermanfaat dan menginspirasi banyak remaja sekitarnya.

"Para remaja yang tergabung dalam forum anak menjadi pelopor berarti menginspirasi sekaligus contoh teladan bagi remaja sekitarnya bahkan banyak orang agar berubah semakin baik," kata Wabup Jhon.

Sementara itu sebagai pelapor, para remaja harus aktif menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami, melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Ia mengatakan, forum anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak, menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai tingkat nasional hingga daerah.

Menurutnya forum anak sudah dibentuk sejak tahun 2017 sebagai wadah partisipasi anak dan media untuk mendengar serta menyuarakan aspirasi, pendapat juga harapan anak dalam proses pembangunan di Kabupaten Mimika.

Forum ini terdiri dari perwakilan anak dari sekolah menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas di Mimika.

Wabup berharap, seiring dengan semakin berkembangnya forum anak di daerah maka sudah seharusnya peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor menjadi 'agen of change' dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.

"Saya berharap dengan adanya sosialisasi forum anak sebagai pelopor dan pelapor ini agar menjadi wadah atau tempat untuk mengatasi masalah atau meminimalisir permasalahan yang terjadi di lingkungan anak-anak dan remaja," harapnya.

Sementara Agustina Rahaded, ketua panitia giat ini, dalam laporannya mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam sebagai pelopor dan pelapor serta agen perubahan dalam pembangunan daerah.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih anak-anak agar mereka dapat memberikan partisipasi dan penyaluran informasi," ujarnya.

lanjutnya, narasumber untuk kegiatan ini berasal dari Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak.

Sementara peserta kegiatan adalah OPD terkait, pengurus dan anggota forum anak Mimika yang merupakan perwakilan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Mimika. (Shanty

Dua Bulan Jalan Masing-Masing, Bupati dan Wakil Bupati Kini Kembali Mesra

Bupati Omaleng dan Wakil Bupati Rettob saat menandatangani hasil kesepakatan bersama

MIMIKA, BM

Semua warga Mimika tahu bahwa selama dua bulan ini sedang tercipta suasana disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati.

Akibatnya, selama fase ini pula keduanya terlihat jarang bersama dan masing-masing terkesan jalan sendiri.

Banyak warga Mimika beropini bahwa situasi ini tercipta karena beracunnya mulut-mulut para pembisik yang sengaja ingin menceraikan keduanya.

Bahkan BeritaMimika telah mendengarkan informasi yang menyatakan bahwa ada oknum provokator di lingkup ASN yang sengaja memainkan peranannya secara berani untuk terus menciptakan disharmonisasi diantara keduanya.

Namun Tuhan sepertinya berkehendak lain, ada momen menarik dan indah dibalik putusan pemberlakukan Status Tanggap Darurat New Normal selama 14 hari ke depan yang disahkan di Mozza, Rabu (23/9) kemarin.

Pada momen evaluasi ini, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob terlihat kembali bersama.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob bersama Ketua DPRD Robbi Omaleng dan Forkompinda melahirkan keputusan berarti untuk Mimika.

Momen ini bagi sebagian orang terutama mereka yang dulu berjuang bersama pasangan ini mengamini bahwa doa mereka dikabulkan Tuhan.

Kepada BeritaMimika, salah satu ASN Pemda Mimika yang turut hadir dalam pertemuan ini mengisahkan cerita ini.

"Sebelum rapat evaluasi, bupati dan wakil duduk bersama. Suasana mereka terlihat akrab seperti biasa sampai dalam pertemuan. Keduanya terlihat baik-baik saja dalam berkomunikasi dan suasana begitu harmonis. Kami semua senang dan berharap suasana ini selalu tercipta sampai habis periode mereka," ungkapnya.

Salah satu pimpinan OPD juga menyampaikan rasa haru dan bahagianya ketika kembali melihat momen ini. Kepada media ini, ia mengirimkan foto bupati dan wakil bupati dengan meme senyum dan bahagia.

"Puji Tuhan, ini juga bagian dari doa dan pergumulan kita semua. Semoga bapak berdua selalu sehat, terus bersama dan selalu diberkati. Banyak orang berjuang untuk bapak berdua dan kami yang dipercayakan untuk mendampingi dalam tugas pemerintahan. Sebisa mungkin, kami akan berupaya terbaik agar apa yang menjadi visi dan misi OMTOB bisa tercapai untuk Mimika," ungkapnya.

Seorang pendukung dan pejuang pasangan OMTOB lewat pesan whatsaapnya di salah satu group berharap agar keharmonisan ini jangan sampai hanya berumur jagung.

"Kita berharap bukan kemesraan semu, baik hari ini besok diabaikan lagi. Soalnya pengalaman membuktikan. Lebih kuat suara pembisik daripada suara hati," tegasnya.

Sementara itu, kepada BeritaMimika, Pendeta Feri Hukubun lewat pesan whatsaap mengajak semua warga Mimika agar selalu berdoa untuk semua orang yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin di negeri ini.

Ia mengatakan, keretakan dalam segala hal terjadi karena kurangnya komunikasi. Ia pun berharap momen kebersamaan bupati dan wakil bupati terus terjaga selamanya.

"Saya mengajak kita semua sebagai warga Mimika untuk berdoa ucapan syukur untuk semua orang terutama bagi pemimpin-pemimpn kita dan semua orang yang memegang kekuasaan. Mintalah supaya kita semua dapat hidup tenang dan tentram, bersatu dan bersaudara dalam membangun Mimika. Karena segala hal yang baik selalu berkenan kepada Allah yang maha kuasa," tulisnya. (Ronald)

Kepala-Kepala Kampung Menolak Dana Desa Digunakan untuk Pelatihan Aplikasi

Foto bersama usai pernyataan sikap disampaikan FK3P Mimika

MIMIKA, BM

Kepala-kepala kampung di Mimika yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Kampung dan Perangkat (FK3P) menolak dengan tegas rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC-19) dan Penggunaan Aplikasi Human Development Worker (e-HDW).

Kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Program Pembangujan dan Pemberdayaan Masyarakt Desa (P3MD) dinilai menyimpang dan memboroskan Dan Desa 133 kampung di Mimika.

Ketua FK3P Mimika, Elias Mirib yang juga sebagai Kepala Kampung Mandiri Jaya didampingi Sekretaris Rakam Sintoro di Balai Kampung Mawokau Nawaripi, menolak hal tersebut dalam jumpa pers, Jumat (25/9).

Selain berpotensi terjadi penyelewengan dana desa, mereka menilai kegiatan tersebut menyalahi aturan karena situasi pandemi saat ini dan seharusnya ditetapkan terlebih dahulu dalam program kerja dan APBK.

Kepada wartawan mereka menyampaikan empat butir sikap penolakan atas rencana kegiatan tersebut.

Pertama, surat tersebut tidak tepat waktu karena peraturan menteri yang mejadi dasar keluarnya surat tersebut sudah lama. Seharusnya pada saat penyusunan pelaksanaan kegiatan, hal ini harus disampaikan.

Kedua, apabila dilakukan pelatihan tersebut maka kampung harus melakukan perubahan anggaran sementara APBK sudah melalui 2 kali perubahan.

Ketiga, penyusunan program dan rencana kerja kampung harus ditetapkan melalui musyawarah kampung termasuk menetapkan rincian anggaran kegiatan tersebut. Pihak lain tidak memiliki hak dalam menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kampung.

Keempat, situasi pandemi saat ini tidak tepat membuat kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Jelas ini bertentangan dengan protokol kesehatan pemerintah. Selain itu pemerintah kampung saat ini terus berupaya mencegah hal tersebut agar menekan penularan covid di kampung-kampung.

"Kami forum kepala-kepala kampung menolak kegiatan ini dilangsungkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Apabila ini wajib maka akan dilaksanakan pada tahun depan. Kami minta agar hal ini dicermati baik-baik dan tidak boleh ada intervensi siapapun," tegas Elias Mirib.

Elias menjelaskan, tertanggal 25 Agustus 2020 lalu, 133 kepala kampung menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mimika.

Surat tersebut ditujuoan kepada kepala distrik dan kepala kampung se-Mimika yang mana perihalnya berisikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Covid-19 dan Pembangunan Manusia.

Dalam surat yang ditandatangai Bupati Mimika Eltinus Omaleng ini berisikan 7 poin yakni kegiatan tersebut harus dilakukan, pemerintah kampung harus menyiapkan telepon seluler minimal andorid 5 di kampung.

Biaya pelatihan dan pengadaan hanphone berasal dari Dana Desa alokasi penanganan covid, jumlah biaya pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampung, waktu pelatihan 1 hari dihadiri kepala, sekretaris para kaur, kepala dusun, ketua bamuskam dan 2 kader posyandu.

Selain itu, peserta yang hadir minimal harus 2 orang memiliki kemampuan mengoperasikan hanphone android dan hal-hal yang sifatnya teknis dikordinasikan dengan DPMK Mimika.

Elias Mirib menegaskan, hadirya surat ini ramai dibicarakan para kepala kampung sehingga forum ini wajib memberikan tanggapan atas surat tersebut.

"Karena gunakan dana desa maka masuknya kegiatan ini secara otomatis merubah APBK.
Kami kebingungan untuk merubah APBK karena sudah dua kali dilakukan perubahan. Kami gelar jumpa pers bukan untuk menolak namun kami menilai ada hal-hal yang tidak berkenan dengan regulasi yang ada dan kegiatan ini seperti dipaksakan. Kami tidak mau ke depan ada temuan," tegasnya

Ia juga merasa heran karena dalam surat tersebut telah telah ditetapkan pula rincian anggaran kegiatan. Nominalnya pun berbeda.

Kelompok kampung di seputaran kota biayanya Rp33.500, wilayah pedalalam Rp34.000.000 sementara wilayah pesisir Rp40.000.000.

"Kita merasa janggal karena biasa dalam surat bupati tidak mengatur teknis penggunaan anggaran secara umum. Surat ini sudah mengatur tentang teknis pelaksanaan dan biayanya. Kenapa surat ini disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kewenangan anggaran di kampung sesuai PP 23 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa kepala kampung sebagai pengelola keuangan kampung bukan orang lain," tegasnya.

Selain itu, dana tersebut seharusnya di kelola pemerintah kampung bukan oleh pihak ketiga dalam hal ini tenaga ahli P3MD.

"Dana desa dalam regulasinya tidak boleh dikelola pihak ketiga. Semua di kelola di kampung. Tidak boleh ada orang lain terlibat apalagi membuat RAB. Pelaksana dari kegiatan ini bukan orang kampung, tetapi mereka yang langsung handle. Apa apa ini?," tanyanya.

Dijelaskan pula bawah selama pandemi ini, pemerintah kampung telah dua kali melakukan perubahan APBK 2020. Yakni PMK 40 (BLT 3 bulan Rp600 ribu) dan PMK 50 (Blt 3 bulan 300 ribu).

"Pelatihan aplikasi ini tidak masuk dalam perencanaan kami. Rincian anggaran juga bukan kami yang buat. Trus dapat anggaran dari mana? Harus ada perencanaan bersama masyarakat. Kami kepala kampung tidak punya angaran pribadi melakukan ini. Ini uang masyarakat, kami hanya pelaksana. Ada beberapa kampung sudah lakukan pelatihan ini. Pertanyaanya mereka dapat anggaran dari mana? Apakah sesuai APBK? Jangan sampai ke depan ini jadi masalah," jelasnya.

Secara detail ia menyampaikan bahwa dalam RAB yang dikirim bersama surat bupati kepada 133 kepala kampung di Mimika, RAB yang disusun terhitung fantastis.

Misalnya RAB untuk Kampung Mandiri Jaya yang berada di seputaran kota Rp.33.500.000. Untuk giat ini, belanja barang dan jasanya saja mencapai Rp23.350.000. Sementara belanja modal untuk beli hape dan pulsa Rp.10.150.000.

"Handphone android satu buah hanya 1,5 sampai 2 juta kita sudah bisa terhubung ke Amerika. Tapi RAB-nya dibuat 2 buah handphone harganya Rp7.750.000. Narasumber dan pelatih atau pemdandu juga orang yang sama tapi masing-masing ada honornya. Biaya transportasi mereka saja 600 ribu. Kalikan sudah semua ini dengan 133 kampung. Lagipula pelatihan ini seharusnya tidak perlu banyak orang, tapi ini sudah ditetapkan 15 orang. Dana 33,5 juta ini dana besar, masa untuk pelatihan aplikasi saja sebesar ini," sesalnya.

Terkait hal ini, pihaknya telah melakukan konfirmasi dengan DPMK Mimika, DPMK menegaskan bahwa mereka tidak membuat RAB tersebut.

"Kami sudah minta DPMK agar lebih berhati-hati apalagi kepala dinasnya baru menjabat, jangan sampai diintervensi orang atau pihak lain. Kita lakukan ini karena peduli dengan apa yang menurut kami bertolak belakang dengan regulasi yang ada. Jangan sampai ini jadi temuan karena terjadi penyelewengan angaran," ungkapnya.

Menurutnya, forum ini merupakan mitra pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk mendukung segala kebijakan daerah namun apa yang tidak sesuai, harus disampaikan.

"Jangan salah persepsi karena apa yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat di kampung, kami harus suarakan termasuk apa yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Bagiamana bisa Dana Desa harus dikelola oleh pihak ketiga. Jadi dananya cair langsung diserahkan ke mereka, ini tidak boeh terjadi," tegasnya. (Ronald)  

Top