Politik & Pemerintahan

Waket DPRD Minta Pemda Selesaikan Proyek Fisik Tepat Waktu

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan

MIMIKA, BM

Tinggal menyisahkan beberapa bulan lagi, tahun anggaran 2020 akan berakhir. Sejumlah pekerjaan fisik terutama pekerjaan yang besar seperti pelebaran Jalan Cenderawasih, Jalan C Heatubun hingga Bundaran Petrosea sedang dalam progres.

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan meminta agar semua pekerjaan fisik yang digarap tiap OPD, terselaikan tepat waktu.

Ia mengatakan kondisi pandemi memang menjadi penghalang sejumlah pekerjaan terhambat, ditunda ke tahun depan atau diperpanjang masa pekerjaanya, namun yang harus diselesaikan tahun ini wajib terselesaikan.

"Jika ada pekerjaan yang terlambat harus disikapi apa masalahnya sehingga kalau di addendum maka alasannya harus jelas. Ini iadi tanggungjawab kontraktor, konsultan dan dinas terkait misalnya PU," ungkapnya.

Pekerjaan yang tidak terselesaikan menurut Jhon sudah jelas berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Apalagi ada pekerjaan lain yang harus dikorbankan untuk pekerjaan tertentu.

"Kami berharap sebelum akhir tahun pekerjaan fisik itu sudah harus selesai. Jangan sampai di dalam perubahan pemerintah harus fokus ke pekerjaan-pekerjaan itu," ungkapnya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mimika ini secara khusus juga mengingatkan para kontraktor agar memperhatikan kualitas kerja. Hindari mengejar kuantitas namun mengabaikan kualitas. (Rafael)

Pemda Mimika Kembali Memperpanjang Status New Normal untuk Kelima Kalinya

Suasan usai pertemuan perpanjangan status New Normal

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akhirnya kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat New Normal. Keputusan bersama DPRD dan Forkompinda Mimika ini dilakukan di Mozza, Rabu (23/9) sore.

Dengan penetapan status ini maka sudah lima kali Mimika memberlakukan Status Tanggap Darurat New Normal selama masa pandemi Covid-19 yang menerpa Mimika sejak Maret lalu.

Keputusan ini sekaligus menganulir pernyataan Pjs Jenni Usmani pada Sabtu (19/9) kemarin yang mengatakan Mimika mulai memberlakukan Status Tanggap Darurat Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD).

Pernyataan sepihak secara personal oleh Plt Sekda Mimika ini sempat menimbulkan kegaduhan dan mengundang banyak tanya oleh masyarakat Mimika.

Jenni Usmani bahkan menyatakan pernyataan ini tanpa terlebih dahulu melaporkan rangkuman pertemuan kepada pimpinannya yakni bupati dan wakli bupati.

Lagipul, pertemuan sabtu itu hanya menghasilkan draft rancangan karena bupati dan wakil bupati, DPRD dan sejumlah forkompinda tidak hadir dalam pertemuan evaluasi tersebut.

Penetapan Status Tanggap Darurat kelima ini ditetapkan melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 443.1/233 yang dipimpin langsung Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi Wakil Bupati, Johanes Rettob dan Ketua DPRD Robby Omaleng.

Beberapa poin yang diputuskan diantaranya bahwa pembatasan aktifitas masyarakat per tanggal 24 September hingga 7 Oktober 2020 hanya dimulai pukul 06.00 - 21.00 WIT.

Jam aktifitas ini juga berlaku bagi Tempat Hiburan Malam (THM) termasuk rumah bernyanyi dan tempat hiburan lainnya.

Aktifitas perkantoran yang sebelumnya biasa 50 persen kini akan dikurangi menjadi 25 persen. Aktfotas sekolah dan kuliah masih sama yakni tetap menerapkan belajar dari rumah. 

Fasilitas publik seperti kantor, tempat ibadah, pasar, mall, toko, kios, restauran dan hotel beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan.

Fasilitas ruang pertemuan, resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya maksimal di isi 50 persen dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan wajib mendapat rekomendasi dari pokja.

Masyarakat yang masuk ke Mimika wajib kantongi non reaktif hasil rapid tes dari daerah asal yang berlaku selama 14 hari.

"Kami telah melakukan kesepakatan bersama terkait perkembangan atau situasi Covid-19 di Mimika. Pemerintah dan Forkompinda telah menetapkan masa tatanan kenormalan yang baru dengan melakukan pembatasan. Pergerakan pembatasan sosial yang dimulai aktifitas masyarakat di ijinkan dari jam 06.00 - 21.00 Wit," ungkap juru bicara Covid-19, Reynold Ubra pada jumpa pers, usai kegiatan.

Ini artinya, sebelum pukul 21.00 Wit masyarakat sudah harus kembali ke kediaman masing-masing karena selepas 21.00 Wit tidak boleh ada lagi aktifitas seperti hari-hari normal.

"Jika dalam 2 minggu kita lihat perkembangan kasus ini akan meningkat secara terus menerus maka pembatasan sosial bisa saja diperpendek bukan lagi batas pukul 21.00 tapi dimajukan menjadi jam 19.00 WIT. Nanti ini akan ikutu terus,"tutur Reynold.

Agar masyarakat semakin mahami kodisi covid di Mimika sekaligus tentang penetapan status ini, maka selama tiga hari yakni mulai Kamis hari ini hingga Minggu nanti akan dilakukan sosialisasi oleh tim pokja covid.

"Kita awali dengan sosialisasi dan selanjutnya mulai Senin nanti mulai diterapakan. Selain tim pokja covid, tim gabungan juga akan terlibat dalam sosialisasi dan pemberlakukan status nanti," ungkapnya.

Di status tanggap darurat kali ini, hotel-hotel di Timika tidak diijinkan melayani tamu yang makan di restauran. Diberlakukan sistem take away yakni pesanan dibawah pulang atau ke kamar baik untuk sarapan, makan siang maupun malam.

Selain itu aktifitas pasar hanya diperbolehkan tersentral di Pasar Sentral. Tugas ini akan secara khusus menjadi tanggungjawab disperindag dan satgas beserta tim gabungan dalam melakukan penyampaian dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Reynold Ubra, pemerintah daerah bersama Forkompinda memberlakukan kebijakan ini agar mengurai penumpukan masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan tracing kasus.

"Ini langkah baik yang pemerintah lakukan untuk melindungi mama-mama Papua, pedagang yang ada di pasar yang tidak teroganisir. Kita akan melakukan ini dengan melalui pendekatan-pendekatan humanis. Sudah pasti pasar sentral menjadi areal wajib protokol kesehatan," jelasnya.

Reynold Ubra juga mengatakan bahwa akan ada pemberlakukan sanksi sesuai hasil kesepakatan bersama. Sanksinya berupa sanksi sosial dengan objeknya perorangan dan tempat usaha.

"Kebijakan yang kita sepakati bersama in tujuannya untuk melindungi kita semua. Masa new normal 4 kemarin kasus covid meningkat rata-rata 15 pasien sehari, angka kematian juga meningkat. Kita berharap dengan new normal kali ini, masyarakat lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan serta mematuhi apa yang menjadi kebijakan bersama saat ini," harapnya. (Shanty)

Status Tanggap Darurat Mimika Bukan PSDD, Karena Sifatnya Masih Berupa Rancangan

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika, Sabtu (19/9)

MIMIKA, BM

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani kepada wartawan di Mozza, Sabtu (19/9) sore mengatakan Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD).

"Sesuai hasil pertimbangan laporan dari dinas kesehatan dan direktur RSUD tentang situasi ini maka kita PSDD. Jam 5 sore aktifitas selesai, jam 7 malam tidak boleh ada orang di jalan lagi," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa dengan diberlakukan PSDD maka aktifitas kerja pegawai di kantor hanya 25 persen. Hal ini nanti dijadwalkan oleh tiap pimpinan OPD dan instansi lainnya.

"Semua kerja dari rumah. Cuman 25 persen pegawai yang masuk. BUMN semua harus ikut. Tempat hiburan malam sampai jam 5 saja. Orang dari luar ke Timika harus pakai swab," ujarnya.

Perlu diketahui, pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika hingga sore tadi sebenarnya belum menghasilkan kesepakatan bersama secara hukum karena baru berupa draft rancangan.

Keputusan penetapan Status Tanggap Darurat PSDD di Mimika dapat dilakukan jika telah memiliki payung hukum.

Payung hukum inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penandatangan bersama oleh pemerintah daerah dan forkompinda yang hadir.

"Belum ada kesepakatan. Kesepakatan hanya dalam bentuk draft untuk dilaporkan ke pimpinan dan bagian hukum lagi menelaah kembali," ujar salah satu perwakilan OPD kepada BeritaMimika, usai mengikuti pertemuan evalausi.

"Dalam pertemuan pak kapolres juga sudah sampaikan bahwa karena pak bupati dan wakil tidak ada maka tidak bisa ada keputusan," ujar perwakilan OPD lainnya.

Kepada BeritaMimika, salah satu pimpinan OPD juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya hasil pertemuan masih berupa rancangan yang harus dikaji secara hukum.

"Nanti ditindaklapnjuti oleh pokja covid. Kan harus ada kesepakatan bersama baru bisa ditentukan status Mimika. Nomornya juga belum ada. Pertemuan tadi arahnya memang ke sana (PSDD-red) tapi belum ada payung hukum, bupati dan wakil juga tidak ada. Solusi pembatasan akan dilakukan tapi dilakukan oleh pokja instansi teknis bersama tim terpadu TNI-Polri," jelasnya.

selain itu, salah satu pegawai yang bertugas sebagai operator dalam pertemuan evaluasi ini juga mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan hasil rancangan karena belum memiliki kekuatan hukum. Selain itu belum ditandatangani oleh pimpinan daerah dan forkompinda.

"Minta maaf kami belum bisa bagikan karena ini masih rancangan. Poin-poinnya pun sebenarnya tidak berbeda jauh dengan status tanggap darurat kemarin," ujarnya ketika wartawan BeritaMimika meminta hasil rancangan tersebut.

Perlu diketahui pula, Selama 7 bulan Virus Wuhan menyerang Indonesia dan Mimika, pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 telah 9 kali memberlakukan Status Tanggap Darurat.

Mimika melakukan 2 kali masa inkubasi Pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM), 2 kali Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), 1 kali Adaptasi New Normal dan 4 kali Status Tanggap Darurat New Normal.

Penentuan atau penetapan Status Tanggap Darurat di Mimika biasanya dilakukan dalam pertemuan evaluasi.

Keputusan yang diambil dalam pertemuan evaluasi, harus merupakan keputusan bersama oleh semua pihak yang terlibat yakni pemerintah daerah, DPRD dan forkompinda. Keputusan tersebut diterapkan setelah dilakukan penandatanganan bersama.

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat New Normal Periode IV di Mozza siang tadi, belum ada kesepakatan bersama termasuk penandatanganan bersama sebagai legalitas bahwa Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat PSDD. (Ronald)

 

Top